Tag: Airlangga Hartarto

Mendagri Tito Karnavian Beberkan Alasan Yogyakarta Tetap Naik Pertumbuhan Ekonomi saat Pandemi Covid-19 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian membeberkan data perkembangan pertumbuhan ekonomi per provinsi pada 2020 sampai dengan 2022.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah di Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Tito menyampaikan hal menarik dari data tersebut yaitu disaat banyaknya provinsi yang mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19.

Namun, kata dia, ada 1 provinsi yang tetap mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,68%.

Menurutnya, hal tersebut menarik karena Yogya merupakan daerah rentan bencana sehingga tidak memiliki investor untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi disana.

“Yogya enggak memiliki perusahaan besar sekelas freeport, almahera, nikel, dan lain-lain. (Hal ini disebabkan) Yogya (merupakan) daerah rentan bencana sehingga enggak ada investor besar yang berani kesitu,” ujar Tito, Selasa (10/12/2024).

Dia mengungkap salah satu faktor yang menjadi pengaruh besar untuk Jogja bertahan dalam kondisi stagnasi ekonomi Covid-19 yaitu dengan mendorong dan menghidupkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Faktor ini diketahui saat Tito menemui Sri Sultan Hamengkubuwana X.

“Kesimpulannya adalah beliau (Sri Sultan Hamengkubuwana X) mengembangkan UMKM. Beliau (Sri Sultan Hamengkubuwana X) mendorong semua untuk menghidupkan UMKM. Mulai dari insentif, pembebasan dulu, perizinan perusahaan, dan komunikasi dengan para pelaku utama (yaitu) para pelaku UMKM,” papar Mendagri Tito Karnavian.

Menko Bidang perekonomian Airlangga Hartarto ungkap penyederhanaan izin UMKM. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia.

10/12/2024 17:00
Kabar Baik, Wamenperin Kasih Bocoran Insentif PPN DTP Mobil Listrik

Jakarta, CNBC Indonesia – Teka-teki kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik akhirnya mulai terkuak. Pemerintah bakal kembali memberikan insentif untuk menggerakkan penjualan kendaraan.

“Untuk yang PPN DTP nanti akan diumumkan oleh Kemenko Perekonomian. Tidak lama lagi,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di kantor Kemenperin, Selasa (10/12/2024).

Saat ini pemerintah tengah memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN DTP, insentif ini diberikan untuk mobil listrik sebesar 10 persen jadi besar PPN yang tadinya 10 persen menjadi hanya 1 persen. Pemberian PPN DTP pada tahun ini hanya berlaku sampai Desember 2024.

Selain itu, Ia juga menilai industri yang masuk ke dalam rantai pasok ikut mendapatkan insentif.

“Kalau untuk insentif IKM, saya kira sudah berjalan, Nah yang kita minta ini usulan untuk insentif industri besarnya yang bisa membangun ekosistem rantai pasok bersama IKM ini,” sebut Faisol.

Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sudah memberi sinyal bakal kembali memberikan insentif untuk kendaraan bermotor.

“Kan di tahun ini kan ada PPnBM untuk otomotif, kemudian ada PPN DTP untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu lagi nanti kami umumkan untuk tahun depan,” kata Airlangga Hartarto, Selasa (3/12) malam.

Wacana Insentif PPnBM

Beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengungkapkan, pemerintah tengah membahas upaya untuk membantu industri nasional, termasuk industri otomotif. Salah satunya, wacana menggelontorkan kembali insentif PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Dengan begitu, kata Menperin, pemerintah dengan seimbang memperhatikan kebutuhan masyarakat dan industri.

Hal itu disampaikannya merespons kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5%.

“Soal UMP, begini, kan pemerintah itu perlu juga menciptakan daya beli di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat itu kan pekerja atau buruh yang upahnya diatur melalui UMP. Jadi kenaikan itu memang menurut pandangan saya suatu hal yang perlu dilakukan. Sekali lagi, untuk menciptakan daya beli yang ada di masyarakat,” katanya, dikutip Jumat (6/12/2024).

“Pemerintah tentu juga menyadari bahwa tekanan terhadap industri itu juga cukup besar. Kalau kita bicara, dari daya beli yang sedang lemah, sekarang UMP-nya dinaikkan, kemudian secara Undang-Undang harus ada kenaikan PPN,” tambahnya.

Karena itu, jelasnya, yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan atau insentif maupun stimulus bagi industri.

“Sebetulnya tentu kami sudah rapatkan kemarin, kita membahas bantuan-bantuan atau insentif apa atau stimulus apa yang perlu dan akan disiapkan oleh pemerintah untuk membantu dunia usaha, untuk membantu industri,” ungkapnya.

“Contohnya kemarin yang sudah dibahas ya, yaitu insentif atau stimulus yang berkaitan dengan sektor otomotif. Policy seperti PPNBM, policy seperti PPNDTP, itu akan kita ambil. Kita lakukan bukan hanya untuk mobil listrik, tapi juga kita akan upayakan untuk mobil-mobil di luar listrik seperti hybrid dan sebagainya. Dan itu kemarin sudah kami bicarakan,” kata Menperin.

(dce)

10/12/2024 17:00
Puja-puji Golkar untuk Jokowi: Tokoh Bangsa yang Miliki Daya Jual Luar Biasa

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Dave Laksono ikut berkomentar soal partainya yang membuka pintu lebar kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), jika memang ingin bergabung dengan partai berlogo pohon beringin itu.

Menurut Dave, Jokowi merupakan tokoh bangsa yang telah membantu banyak orang. Dengan itu, dave memandang bahwa Jokowi memiliki daya tarik yang luar biasa.

“Ya Pak Jokowi itu tokoh bangsa, beliau itu panutan banyak orang. Jadi pasti beliau memiliki daya jual yang luar biasa kepada siapapun, beliau tetap dibutuhkan oleh seluruh bangsa Indonesia,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Dave melanjutkan partainya ini merupakan partai yang terbuka dengan siapa saja yang ingin bergabung guna berkarya dalam membangun bangsa.

“Golkar itu partai terbuka, mungkin beda dengan yang lain. Saya enggak tahu, tapi yang jelas Golkar partai terbuka, siapa saja bisa bergabung, masuk bersama untuk berkarya membangun bangsa,” kata Politikus Golkar yang juga Wakil ketua Komisi I DPR RI.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sejauh ini komunikasi antara Jokowi dengan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia rutin dilakukan.

Kendati demikian, putra Agung Laksono itu tidak membeberkan apakah komunikasi itu menyangkut soal kans Jokowi bergabung dengan Golkar atau tidak.

“Sesuai katanya Pak Jokowi sudah ada komunikasi kan, ya itulah. Kalau komunikasi kan memang rutin, Pak Bahlil kan dulu menterinya Pak Jokowi, jadi komunikasi adalah hal yang wajar,” tuturnya.

Jika memang Jokowi memutuskan bergabung dengan Golkar, Dave mengatakan kalau berbicara mengenai kaderisasi dari awal itu adalah hal yang terlalu jauh untuk dibahas.

Namun yang jelas, tambahnya, partainya selalu terbuka kepada Jokowi untuk menjadi bagian dari partai berlogo pohon beringin tersebut.

Lebih jauh, dia juga enggan membeberkan apakah nanti akan ada kejutan di perayaan ulang tahun Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 12 Desember mendatang atau tidak.

“Tunggu nanti,” pungkas Dave.

10/12/2024 16:32
Kita Bertekad Laksanakan Pembangunan Nasional

loading…

Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). FOTO/SETPRES

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Turut mendampingi Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Turut hadir para pemimpin lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih dan para kepala daerah.

“Setelah hampir dua bulan kabinet Merah Putih menjabat hari ini kita memasuki tahap yang penting dalam pemerintahan kita. Yaitu acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025,” kata Prabowo dalam sambutannya.

“Hal ini merupakan simbol dari dimulainya APBN tahun 2025. Bersamaan dengan itu kita juga hadir dalam peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” sambungnya.

Prabowo bertekad melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita bertekad untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka kita melanjutkan upaya tranformasi bangsa menuju Indonesia menjadi negara maju negara makmur Indonesia Emas tahun 2045,” ungkapnya.

Prabowo mengingatkan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut diwarnai oleh ketegangan peperangan persaingan ketat antara negara-negara besar.

“Hal ini mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi-ekonomi negara-negara besar dan blok-blok ekonomi besar,” kata Prabowo.

Karena itu, kata Prabowo, Indonesia patut waspada dan juga bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara saat ini berada dalam keadaan yang damai. “Janganlah kita pernah menganggap bahwa perdamaian dan stabilitas itu adalah hal yang biasa.
Dalam kondisi bangsa sekarang kawasan yang stabil damai merupakan hal yang tidak biasa,” katanya.

(abd)

10/12/2024 16:10
Simbol Dimulainya APBN 2025 Rp 3.621 T

Jakarta –

Presiden Prabowo secara resmi telah menyerakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 kepada Kementerian dan lembaga. Ia juga menyerahkan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan tersebut dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam penyerahan ini juga sekaligus menjadi simbol dimulainya pelaksanaan tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Untuk itu bapak Presiden dengan hormat kami mohon kesediaan untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah 2025 kepada para Gubernur,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2025 disusun dalam masa peralihan transisi hasil pemilu 2025. Di mana proses penyusunannya pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Presiden terpilih agar program pembangunan prioritas Presiden terpilih dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.

“Dukungan DPR sangat konstruktif dan baik dalam penyusunan APBN 2025, termasuk di dalam memberikan fleksibilitas untuk mengantisipasi format dan prioritas baru,” katanya.

Sri Mulyani juga mengapresiasi Badan Pemerika Keuangan (BPK) dalam menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini lantaran dinilai sebagai tombak penting dalam mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan bertanggungjawab.

Ia mengatakan, APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan melindungi masyarakat, perekonomian di dalam menghadapi perubahan gejolak, guncangan serta krisis perang.

“Ini mengharuskan APBN terus dijaga kesehatannya, kredibilitasnya dan sistemnya agar tidak menjadi sumber masalah,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun. Angka ini meningkat 8,9% dibandingkan APBN 2024.

Di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun yang ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah dibidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahan panagan dan energi dan perumahan.

Sementara untuk alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun yang ditujukan untuk mendukung, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif.

Kemudian target pendapatan negara 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Pendapatan ini akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak, Bea Cukai dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal.

(rrd/rrd)

10/12/2024 16:08
BSI Ajukan Izin Jadi Bank Emas

Jakarta –

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi bank emas. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan BSI bisa menjalankan bisnis emas karena telah dijalankan, yaitu gadai dan cicil emas.

“Ya sebenarnya kan nature-nya BSI bisa ya menjalankan bisnis emas sekarang ini kita sudah menjalankan bisnis gadai dan cicil emas bisa manual dan aplikasi,” kata Hery saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

Hery mengaku senang apabila diberi kesempatan dapat ekspansi bisnis lebih besar. Dia menjelaskan untuk menjadi bank emas membutuhkan modal setidaknya Rp 14 triliun.

“Karena kalau kita lihat ketentuan yang ada di POJK yang baru, bank harus memiliki modal sedikitnya Rp 14 triliun ya untuk bullion, tapi BSI kan lebih dari itu,” terang Hery.

Dia menyatakan siap apabila harus menjalankan bank emas tahun depan. Saat ini, BSI mengajukan izin operasional bank emas.

“Insyaallah, kita nggak bilang gitu, insyaallah (siap). Sedang, sedang (mengajukan izin bank emas),” imbuh dia.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengajukan Bank Emas atau Bullion Bank. Bullion bank ini tengah ajukan pemerintah untuk dikelola PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, regulasi bank bullion telah dimasukkan ke dalam Undang-undang (UU).

“Undang-undangnya sudah kita masukkan, dan kita berharap di tahun depan semester I bisa direalisasikan,” kata Airlangga kepada wartawan di Hotel Rafles Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Tonton juga video: BYONDay Seru Abis! Goyang Bareng Wali & Yura, Dapatkan Jutaan Rupiah!

(ara/ara)

10/12/2024 15:51
Jokowi Buka Suara soal Tawaran Gabung Partai Golkar

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution tidak lagi menjadi anggota partai tersebut.

Menanggapi hal ini, Partai Golkar menyatakan siap menyambut mantan Gubernur Jakarta itu dengan tangan terbuka jika ia memutuskan untuk bergabung.”Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak untuk masuk ke partai politik,” kata Sekjen Golkar, Sarmuji di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Sarmuji menegaskan bahwa Golkar akan menerima Jokowi dengan tangan terbuka, sebagaimana mereka menyambut siapa pun yang ingin bergabung.

“Bahwa Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” jelas dia.

Sarmuji menilai bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh besar di masyarakat.

“Orang biasa saja kita terima secara terbuka apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” kata Sarmuji.

Ia menambahkan bahwa Golkar belum memulai komunikasi dengan Jokowi untuk mengajaknya bergabung, meskipun Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, memiliki hubungan baik dengan Jokowi.

10/12/2024 13:43
Sejarah PMI Sejak RI Merdeka hingga Agung Laksono Ingin Rebut Kursi JK

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Palang Merah Indonesia (PMI) dikenal sebagai organisasi kemanusiaan yang telah berpuluh tahun menjadi garda terdepan negara Indonesia dalam pelayanan kesehatan, transfusi darah, dan tanggap bencana.

Keberadaan organisasi kemanusiaan itu bahkan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka pada pertengahan abad XX lalu.

Setelah resmi berdiri sejak Indonesia merdeka, PMI baru-baru ini menghadapi ancaman kudeta atau pencaplokan kursi kepemimpinan organisasi saat Musyawarah Nasional (Munas) 2024.

Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang kembali didaulat memimpin PMI Pusat menghadapi rongrongan koleganya di Partai Golkar, Agung Laksono yang juga mengklaim terpilih memimpin lembaga itu tetapi lewat munas tandingan.

Keberadaan dua munas PMI itu kini bolanya diserahkan kepada Kemenkum RI, siapa yang akan disahkan oleh negara memimpin organisasi kemanusiaan tersebut.

Cikal bakal PMI

Mengutip dari laman resminya, Cikal bakal PMI dulunya dimulai pada era kolonialisme Belanda dengan pendirian Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai) pada 21 Oktober 1873. Namun, organisasi ini dibubarkan saat masa pendudukan Jepang di Indonesia.

Perjuangan membentuk PMI kembali muncul pada 1932 dipelopori Dr RCL Senduk dan Dr Bahder Djohan meski terus menemui hambatan.

Hingga akhirnya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Presiden pertama RI Sukarno memerintahkan pembentukan Badan Palang Merah Nasional.

Hasilnya, pada 17 September 1945, PMI resmi berdiri di bawah tanggung jawab Panitia 5 yang dibentuk Menteri Kesehatan saat itu, Dr.Buntaran.

PMI mendapat pengakuan internasional pada 1950 dan keabsahannya dikuatkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 25 tahun 1959, yang kemudian diperkuat Keppres Nomor 246 tahun 1963.

Tugas utama PMI meliputi bantuan korban bencana alam, korban perang, dan menjalankan mandat Konvensi Jenewa 1949.

Hingga kini, keberadaan PMI itu pun diperkuat lewat peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

Sampai 2019, PMI telah tercatat memiliki jaringan di 34 provinsi, 474 kabupaten/kota, dan 3.406 kecamatan, dengan hampir 1,5 juta sukarelawan di seluruh Indonesia.

Daftar Ketum PMI sejak Indonesia merdeka

Sepanjang sejarahnya, PMI telah dipimpin 12 Ketua Umum hingga saat ini, yakni:

1. Mohammad Hatta (1945-1946)

2. Soetardjo Kartohadikoesoemo (1946-1948)

3. BPH Bintoro (1948-1952)

4. Bahder Djohan (1952-1954)

5. K.G.P.A.A. Paku Alam VIII (1954-1966)

6. Letnan Jenderal Basuki Rachmat (1966-1969)

7. Satrio (1970-1982)

8. Soeyoso Soemodimedjo (1982-1986)

9. Ibnu Sutowo (1986-1994)

10. Siti Hardiyanti Rukmana (1994-1999)

11. Mar’ie Muhammad (1999-2009)

12. Jusuf Kalla (2009-sekarang)

JK terpilih lagi, upaya Agung Laksono rebut kursi ketum

Saat ini, kepengurusan PMI pusat memasuki periode baru dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional (Munas) PMI yang digelar pada 8-10 Desember 2024.

Tetapi menjelang Munas PMI ke-22 ini, muncul isu upaya merebut kursi ketua umum dari Jusuf Kalla.

Kabar konflik di pucuk organisasi kemanusiaan itu semula dikabarkan Eks Menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan ada dugaan manuver dari kubu Agung Laksono, dengan dukungan organisasi Komite Donor Darah Indonesia. Namun, Sudirman Said mengatakan selama ini Komite Donor Darah Indonesia itu tak dikenal di lingkungan PMI dari pusat hingga tingkat kecamatan.

Ia mengungkapkan hal tersebut saat berbincang dengan wartawan senior, Hersubeno Arief, yang kemudian diunggah di akun Hersubeno Point dengan tajuk ‘Bahaya Ini, Jusuf Kalla Mau Disingkirkan dari PMI’, pada 1 Desember 2024.

Jusuf Kalla kemudian merespons isu ini dengan menegaskan bahwa pencalonan Ketua Umum PMI harus mengikuti aturan dan AD/ART organisasi.

“Semua anggota di PMI berhak, tapi ada syarat-syarat dan ada etikanya. Tidak boleh kayak partai macam-macam,” ujar JK di Kota Mataram, Selasa (3/12).

Beberapa hari kemudian, Agung menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum untuk periode 2024-2029 dalam sebuah konferensi pers.

“Saya siap maju sebagai calon atau kandidat ketua umum Palang Merah Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029,” ujarnya di kawasan Jakarta Barat, Jumat (6/12).

Agung dan JK sendiri dikenal pula sebagai sesama politikus senior Partai Golkar.

Untuk maju jadi Ketum PMI, Agung mengklaim telah memenuhi syarat dan mengantongi 20 persen dukungan dari seluruh peserta yang akan hadir di Munas.

“Saya sudah didukung oleh lebih dari 20% jumlah utusan dari munas yang akan datang. Sehingga dengan demikian, saya berhak untuk maju sebagai calon ketua umum,” kata Agung.

Tapi, pada gelaran Munas XX PMI di Jakarta pada Minggu (8/12), secara aklamasi JK akhirnya diminta kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI untuk periode 2024-2029.

Berdasarkan keterangan resmi PMI, keputusan ini berdasarkan mayoritas dari 490 peserta Munas yang menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan JK, artinya dukungan yang masuk untuknya melebihi 50 persen.

Sedangkan Agung gugur sebagai calon lantaran surat dukungan yang masuk untuknya tidak sampai 20 persen dari jumlah suara utusan yang berhak hadir.

“Menurut aturan PMI, apabila ada bakal calon dukungannya lebih dari 50 persen, maka calon tersebut dapat ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum,” ujar Ketua Panitia Munas ke-22 PMI, Fachmi Idris.

Tiga mantan Ketua Umum Golkar dalam suatu forum bersama, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Agung Laksono beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Atas keputusan tersebut, kini JK resmi menjabat Ketua Umum PMI periode 2024-2029 yang terpilih melalui aklamasi. Selain itu, JK mengaku sudah melaporkan Agung ke kepolisian atas upayanya mendongkel ketua umum PMI.

“Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu,” kata JK di sela-sela lanjutan munas PMI, Jkarta, Senin (9/12).

Ia menegaskan PMI juga telah memecat pengurus yang terlibat manuver itu karena melanggar AD/ART.

Selain itu, JK mengatakan bahwa Agung pernah melakukan hal serupa di beberapa organisasi lain.

“Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan,” ujar pria yang pernah menjadi Ketua Umum Golkar pada 2004-2009 itu.

Seperti JK, Agung Laksono juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar pada 2014-2016 lalu.

Agung mengaku akan melaporkan hasil Munas PMI ke-22 ke Kementerian Hukum.

Ia mengklaim bahwa pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

“Kami akan melaporkan kepada Kemenkumham, kami uraikan secara kronologis dari waktu ke waktu, karena yang kami lakukan sudah sesuai dengan usulan AD/ART pada forum tertinggi (Munas) PMI,” kata Agung, Senin (9/12).

Ia menegaskan, pihaknya saat ini akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kemenkum , dan meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

(arn/kid)

[Gambas:Video CNN]

10/12/2024 10:57
JK Laporkan Agung Laksono karena Melanggar Hukum, Hanya Boleh Ada Satu Palang Merah di Setiap Negara

GELORA.CO – Dua politisi senior partai beringin, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, berseteru.

Jusuf Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, melaporkan Agung Laksono yang juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta ke polisi.

JK melaporkan Agung ke polisi karena manuver pendongkelan posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

JK menilai langkah Agung melanggar hukum.

Menurutnya, hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara.

“Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu,” kata JK di sela-sela munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12/2024).

JK mengatakan PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung.

Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar AD/ART.

Meski demikian, JK juga mengaku tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan.

Ia kemudian menyinggung track record Agung pernah melakukan hal serupa di beberapa organisasi lain.

“Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan,” ujar JK.

JK sendiri kemarin resmi menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 setelah terpilih melalui aklamasi di Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024.

Tak ada sosok lain yang mencalonkan sebagai ketua umum dalam munas ini. Seluruh peserta Munas PMI pun sepakat memilih JK.

“Ya begitulah hasil munas ini ya. Sama-sama, aklamasi,” kata JK setelah terpilih pada Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Setelah kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI, JK mengaku akan segera membentuk pengurus.

Dia akan dibantu sejumlah formatur yang telah ditentukan munas.

JK punya waktu satu bulan untuk membentuk pengurus sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PMI.

JK mengatakan akan memilih orang-orang terbaik.

“Pengurus pusat maksimum 21 orang. Mencari 21 orang yang kredibel, yang baik. Ya kita cari teman-teman yang baik, di samping pengurus lama yang bekerja baik tentu, lanjutkan,” ujarnya.

Terpisah, Agung Laksono mengaku tidak masalah dirinya dilaporkan oleh JK ke polisi buntut manuvernya dalam pencalonan Ketua PMI.

Agung mengatakan yang dilakukannya bukan tindak pidana atau kriminal.

“Boleh-boleh saja, semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja, karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah, organisatoris. Ya silakan aja, enggak apa-apa,” kata Agung, Senin (9/12/2024).

Agung pun mengklaim apa yang dilakukannya bukan untuk merusak organisasi, namun untuk memperbaiki organisasi.

“Iya enggak masalah. Soalnya kita untuk memperbaiki kok bukannya untuk merusak,” ujar Agung.

Pada saat bersamaan Agung Laksono juga mengaku dirinya sudah terpilih menjadi Ketum PMI lewat munas tandingan yang digelar di Jakarta.

Selanjutnya, Agung akan melaporkan hasil Munas tandingan PMI itu kepada Kemenkumham.

Ia pun menyerahkan kepada pemerintah untuk memberi penilaian mengenai hasil Munas PMI yang digelar pihaknya.

“Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya dan terserah bagaimana penilaian dari pemerintah, dari instansi yang terkait untuk melakukan penilaian,” ujar Agung Laksono.

Ia mengklaim Munas PMI yang digelarnya itu sudah sesuai dengan AD/ART PMI.

Munas ini, kata Agung Laksono, adalah forum tertinggi dari organisasi.

“Bisa menentukan siapa ketua umumnya, bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar-anggaran rumah tangga yang memang sudah mulai banyak disuarakan pada kesempatan tersebut, ingin ada perubahan, ingin ada pembatasan masa bakti,” jelasnya.

Menurut Agung Laksono, perlu ada pembatasan masa jabatan pada sebuah organisasi.

Dia menilai ada semangat perubahan dan pembaharuan di PMI.

“Tapi sayangnya suasana ini tidak diperoleh, tertutup gitu, berbagai cara, sehingga lahirlah suasana seperti yang tadi digambarkan sebelumnya,” tuturnya.

Menanggapi perseteruan antara dua politisi senior Partai Golkar itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin menilai perebutan kursi Ketua Umum PMI itu tidak pantas.

Pasalnya, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang harus bebas dari politik praktis.

“Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusiaan harus zero politik, dia harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Zainul pun mengungkit pesan Presiden ke-5 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurutnya, kemanusiaan haruslah di atas perpolitikan.

“Almarhum Gus Dur pernah mengatakan di atas politik adalah kemanusiaan. Menurut saya semua pihak harus kembali merenungkan kata-kata Gus Dur ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zainul mengharapkan JK dan Agung Laksono bisa duduk bersama untuk menyelesaikan dualisme tersebut.

Apalagi, keduanya merupakan tokoh politik senior.

“Kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah. Kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise dan kematangan melihat soal ini,” ujarnya

10/12/2024 08:37
Tito Minta Gubernur Duduk Bareng Pengusaha-Pekerja Bahas UMP 2025

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti gubernur untuk duduk bareng dengan pengusaha dan pekerja di daerah sebelum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Hal dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari besaran upah minimum itu terhadap ekonomi.

Tito mendengar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) keberatan dengan UMP 2025 yang naik 6,5 persen.

“Kalau kita melihat dari angka (kenaikan UMP 2025) 6,5 persen, ini perlu betul-betul, ya mungkin (yang) agak kurang happy adalah pengusaha, terutama Apindo dan Kadin,” ujar Tito dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

“Kalau Apindo-Kadin enggak puas, dibalas dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini akan memicu ekonomi juga kurang bagus,” wanti-wanti Tito.

Karenanya, Tito mendorong terjadinya dialog antara pemerintah daerah dengan pengusaha dan serikat pekerja.

Menurutnya, Apindo dan Kadin menjadi pihak yang paling utama untuk diberikan pemahaman terkait kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

“Dan juga dengan asosiasi buruh. Kita tahu bahwa sering kali penetapan upah minimum ini banyak yang tidak happy, antara pengusaha dengan serikat buruh. Ujungnya berakhir demo kalau untuk buruh yang enggak puas,” tutur Tito.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga mengingatkan soal tenggat waktu penetapan UMP 2025, yakni 11 Desember 2024. Tito meminta gubernur yang belum menetapkan aturan upah tahun depan untuk segera bergerak, setidaknya mulai besok alias Selasa (10/12).

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berjanji akan membantu pengusaha yang kesulitan finansial. Ini dilakukan agar perusahaan tidak memilih jalan PHK.

“Nanti teknis bagaimana (mencegah PHK), kita akan mencoba membantu perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kesulitan secara finansial. Ini kami sedang koordinasikan dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” jelas Yassierli.

“Kami harap bapak dan ibu pj gubernur mohon disampaikan juga kepada bupati/wali kota, kita akan ada kebijakan khusus untuk itu (mencegah PHK imbas kenaikan UMP 2025) dan ini sedang digodok,” tambahnya.

Ia menyadari ada beberapa perusahaan yang mungkin kesulitan finansial untuk menaati aturan UMP 2025.

Oleh karena itu, ia menegaskan Kemnaker bakal memperhatikan para pengusaha agar kenaikan 6,5 persen tidak memberatkan.

(skt/sfr)

10/12/2024 08:35

Tag: Airlangga Hartarto

Wacana Insentif PPnBM