Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • BRIN Minta Pemerintah Kejar Pendapatan Negara Jangan dari PPN

    BRIN Minta Pemerintah Kejar Pendapatan Negara Jangan dari PPN

    Jakarta –

    Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim meminta pemerintah agar tidak menaikkan pendapatan pajak melalui aspek konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Menurutnya, langkah tersebut dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan permintaan dalam perekonomian. Seperti diketahui bahwa sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% di 2025. Dalam perjalanannya PPN tersebut tetap akan berlaku namun hanya untuk barang mewah.

    Menurutnya, jika pemerintah ingin mengejar pendapatan negara bisa menaikkan cukai. Seperti mengenakan tarif cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

    “Kalo pemerintah ingin menaikkan pendapatan dari pajak itu jangan menyentuh aspek konsumsi. Karena itu aspek pertumbuhan ekonomi yang mana ini akan mempengaruhi demaind. Kalo mau menaikkan pendapatan jangan mengambil dari produk akhir. Itu jangan PPN, itu bisa cukai,” katanya dalam agenda Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Zamroni mengatakan penerapan cukai ini juga akan memberikan dampak signifikan dalam menekan konsumsi berlebihan, khususnya di kalangan kelompok menengah. Ia mengatakan kelas menengah menjadi penyumbang terbanyak konsumsi minuman berpemanis.

    “Kelompok menengah ini adalah sebagian besar dari pemakaian pengguna makanan berpemanis dan secara nasional kita perlu sampaikan bahwa 60% penduduk Indonesia satu harinya itu pasti makanan berpemanis,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

    “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan, ini dalam tahap finalisasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

    Sri Mulyani menyebut sedang menghitung dan menyiapkan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Ia memastikan akan segera mengumumkannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai keseluruhan paketnya, tidak hanya mengenai PPN 12%.

    “Ada wacana, aspirasi PPN naik ke 12% itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah, yang dikonsumsi oleh mereka yang mampu. Nah kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan karena ini menyangkut pelaksanaan UU di satu sisi, tapi juga sisi lain azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok selama ini tidak dikenakan PPN. Barang bebas PPN tersebut seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa Keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, pemakaian listrik, hingga air minum.

    (rrd/rrd)

  • Bank Emas Ditargetkan Rilis Tahun Depan, Erick Thohir Bilang Begini

    Bank Emas Ditargetkan Rilis Tahun Depan, Erick Thohir Bilang Begini

    Jakarta –

    Pemerintah mendorong peresmian Bank Emas atau Bullion Bank meluncur di semester I-2024 mendatang. Adapun regulasi ihwal Bullion Bank diketahui telah masuk dalam Undang-Undang (UU) terkait.

    Di samping itu, Bullion Bank juga diusulkan pemerintah untuk dikelola oleh PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Meski begitu, diketahui kesepakatan pengelola Bullion Bank belum juga tercapai.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, kesiapan BRI dan BSI sebagai pengelola Bullion Bank perlu ditinjau bersama kendati diharapkan bisa segera diimplementasikan.

    “Kita mesti duduk sama BSI segala kan. Tadi, saya harap ini ada percepatan,” kata Erick kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Erick menilai, Bullion Bank perlu segera diimplementasikan menyusul kerja sama pembelian emas yang dilakukan PT Freeport Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) senilai Rp200 triliun. Ia menilai, cadangan emas yang dimiliki Indonesia cukup untuk mendirikan Bullion Bank.

    “Kita sudah ada cadangan emas yang cukup untuk dijadikan tabungan masyarakat, yang selama ini kebanyakan raw material kita kirim ke luar negeri,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini regulasi Bullion Bank telah dimasukkan ke dalam Undang-undang (UU) untuk segera diluncurkan tahun depan.

    “Undang-undangnya sudah kita masukkan. Dan kita berharap di tahun depan semester pertama bisa direalisasikan,” kata Airlangga kepada wartawan di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Dalam hal ini, Airlangga menekankan bahwa fokus pemerintah hanya kepada realisasi Bullion Bank. Ia juga menegaskan, pemerintah tidak akan membentuk dewan khusus untuk mengatur ihwal emas.

    “Jangan bentuk-bentuk dewan, kebanyakan,” tegasnya.

    (kil/kil)

  • China dan Jepang Minat Investasi Giant Sea Wall

    China dan Jepang Minat Investasi Giant Sea Wall

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, studi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sudah hampir selesai. China dan Jepang tertarik berinvestasi pada proyek ini.

    Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Airlangga, fase pertama pembangunan giant sea wall akan dimulai dari sebelah barat, yakni Banten ke Cirebon.

    “Studi giant sea wall sebagian besar sudah selesai, kita akan bahas lebih detail fasenya,” ujar Airlangga seusai menghadiri rapat kerja nasional (rakornas) Investasi 2024 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    Dia menyebut, Indonesia telah melakukan pembahasan dengan sejumlah negara, seperti China dan Jepang yang tertarik berinvestasi giant sea wall. Indonesia juga diminta belajar dari Korea Selatan dan Belanda yang berpengalaman membuat infrastrktur serupa.

    “Kemarin sudah dibahas dengan China dengan Jepang, dan beberapa negara lain yang tertarik pada pembangunan giant sea wall,” pungkasnya.

    Airlangga menegaskan, pembangunan giant sea wall akan menerapkan konsep private public partnership (PPP), yakni perjanjian atau kontrak antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan layanan publik.

  • Sri Mulyani Pastikan PPN 12% Hanya buat Barang Mewah

    Sri Mulyani Pastikan PPN 12% Hanya buat Barang Mewah

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Beberapa diskusi disebut terus dilakukan, di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi.

    “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi perlu untuk kita seimbangkan. Beberapa arahan dan dalam hal ini diskusi sedang dan terus kita lakukan, ini dalam tahap finalisasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (11/12/2024).

    Sri Mulyani menyebut sedang menghitung dan menyiapkan daftar barang mewah yang akan dikenakan PPN 12%. Ia memastikan akan segera mengumumkannya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai keseluruhan paketnya, tidak hanya mengenai PPN 12%.

    “Ada wacana, aspirasi PPN naik ke 12% itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah, yang dikonsumsi oleh mereka yang mampu. Nah kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan karena ini menyangkut pelaksanaan UU di satu sisi, tapi juga sisi lain azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati,” ucapnya.

    Sri Mulyani mengingatkan bahwa barang dan jasa termasuk barang kebutuhan pokok selama ini tidak dikenakan PPN. Barang bebas PPN tersebut seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa Keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami, pemakaian listrik, hingga air minum.

    Pada saat PPN 12% di 2025, Sri Mulyani menyebut jenis barang-barang di atas tetap akan 0% PPN-nya. Nilai barang dan jasa yang tidak dipungut PPN diperkirakan mencapai Rp 231 triliun di 2024 dan naik menjadi Rp 265,6 triliun.

    “Karena sekarang ada wacana untuk PPN kenaikan yang 12% hanya untuk barang mewah, kami sedang menghitung dan menyiapkan. Jadi saya ulangi lagi ya, barang-barang yang tidak terkena PPN tadi tetap akan dipertahankan,” tegasnya.

    Menjelang implementasi PPN 12% di 2025, Sri Mulyani menyebut pihaknya terus memantau, melihat dan mendengar berbagai aspirasi baik dari masyarakat umum, pengusaha hingga DPR. Ia memastikan akan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini.

    “Ini adalah kepentingan kita semua. Saya sampaikan sekali lagi, APBN adalah instrumen bagi seluruh bangsa dan negara dan kita jaga ekonomi, kita jaga masyarakat, kita juga jaga APBN,” pungkasnya.

    Tonton juga video: Pernyataan Prabowo soal PPN 12% Bakal Selektif Untuk Barang Mewah

    (aid/rrd)

  • Ingat! Harbolnas 2024 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Digital dan UMKM

    Ingat! Harbolnas 2024 Jadi Momentum Perkuat Ekonomi Digital dan UMKM

    Jakarta: Pemerintah secara resmi meluncurkan kampanye tahunan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 yang berlangsung selama tujuh hari, mulai 10-16 Desember.
     
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan optimisme Harbolnas tahun ini mampu mencapai target penjualan sebesar Rp40 triliun.
     
    “Diharapkan, kampanye Harbolnas yang berlangsung selama tujuh hari ini dapat mendongkrak penjualan. Kalau tahun lalu sekitar Rp25,7 triliun, tahun ini diharapkan bisa naik menjadi Rp40 triliun,” ujar dia, dikutip Selasa, 10 Desember 2024.
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman pun menyoroti peran harbolnas dalam mendukung pelaku UMKM.
     
    “Program harbolnas ini yang paling diberikan pemanfaatan terbesar adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, pengusaha UMKM. Maka dari itu, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan terutama dari teman-teman idEA sebagai asosiasi ataupun organisasi yang mewadahi e-commerce,” ujar Maman.
     
     

     

    Kolaborasi bisa sukseskan program harbolnas

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menambahkan, pesan mengenai pentingnya kolaborasi untuk memastikan kesuksesan Harbolnas.
     
    “Kami mendukung program Harbolnas yang sudah berjalan selama 13 tahun. Mudah-mudahan Harbolnas kali ini memenuhi target. Jadi dimohon teman-teman untuk dapat mendukung program ini,” jelas Budi.
     
    Sejak pertama kali digelar pada 2012, harbolnas telah berkembang menjadi kampanye belanja  online terbesar yang selalu dinanti oleh masyarakat Indonesia. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui berbagai penawaran menarik, seperti diskon besar-besaran, cashback, dan gratis ongkir, yang melibatkan berbagai platform e-commerce serta pelaku UMKM.
     
    Dalam turut mendukung kesuksesan Harbolnas yang diharapkan dapat mencapai target pencapaian Pemerintah di setiap tahunnya, platform e-commerce, seperti Shopee senantiasa menghadirkan beragam promo spesial dan pendekatan yang inovatif, untuk menarik perhatian pengguna di setiap gelaran harbolnas.
     
    Selain menawarkan promo menarik melalui harbolnas, sejak tahun lalu, Shopee juga mendukung UMKM dengan mengadaptasikan tren perilaku pembeli melalui live shopping.
     
    “Tahun ini Shopee kembali mendukung UMKM di penyelenggaraan harbolnas melalui pendekatan live shopping, jadi selain membuat program Spesial Harbolnas di aplikasi untuk para UMKM, kita meningkatkan eksposur penjualan mereka juga melalui live shopping, khususnya di 12 Desember nanti,” jelas Balques kepada Airlangga Hartarto di booth Shopee.
     
    Dengan partisipasinya dalam Harbolnas 2024, Shopee kembali menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia, meningkatkan daya saing UMKM, bahkan berpotensi untuk mendorong produk lokal untuk go internasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Simak Perbandingan Kebijakan PPN di Indonesia dan Vietnam

    Simak Perbandingan Kebijakan PPN di Indonesia dan Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hal yang ramai diperbincangkan masyarakat akhir-akhir ini. Pasalnya, pemerintah bakal menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

    Di negara Asean lainnya, yaitu Vietnam, pemerintahnya juga baru saja merilis kebijakan terkait dengan PPN. Lalu, apa perbedaannya dengan di Indonesia? Berikut informasinya:

    Kebijakan PPN di Indonesia

    Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai berlaku per 1 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemberlakuan kenaikan PPN untuk barang/jasa yang berkategori mewah.

    Keputusan ini, kata Prabowo, usai dirinya menerima audiensi pimpinan DPR. Parlemen meminta Prabowo memberlakukan PPN 12% untuk barang/jasa mewah saja.

    “PPN adalah undang-undang, ya kita akan kita laksanakan, tapi selektif. Hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di ruang Kresidensial Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Dia mengatakan masyarakat miskin dilindungi dari kenaikan PPN. Hal ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 2023. “Pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut. untuk membela membantu rakyat kecil. Kalaupun naik hanya untuk barang mewah,” pungkas Prabowo.

    Selama ini sudah ada beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan PPN. Barang/jasa yang dikecualikan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini sebelumnya pernah diberlakukan dengan PP No. 49/2022.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan detail ketentuan barang mewah tersebut akan menjadi wewenang Menteri Keuangan dan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    Sekadar informasi, dengan berpayung hukum dengan PMK, maka penerapan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari 2025 tidak memerlukan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

  • Target Inklusi Keuangan OJK Harus Mampu Sentuh Berbagai Lapisan Masyarakat – Halaman all

    Target Inklusi Keuangan OJK Harus Mampu Sentuh Berbagai Lapisan Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong literasi dan inklusi keuangan nasional secara merata.

    Tujuannya untuk memenuhi kebijakan pemerintah yaitu target inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024. 

    Sebagai upaya membantu OJK mendorong literasi dan inklusi keuangan, Easycash dan Superbank sepakat meningkatkan kemitraan.

    “Kami berharap mampu memperkuat ekosistem finansial di Indonesia,” kata Chief Business Officer Superbank, Sukiwan, dalam keterangannya pada Selasa (10/12/2024).

    Dia menjelaskan target inklusi keuangan harus didukung manajemen risiko yang kuat dengan memanfaatkan teknologi.

    “Memastikan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses layanan keuangan yang mudah dijangkau,” kata dia.

    Kemitraan telah menyalurkan pinjaman secara akumulatif sebesar Rp16,18 triliun kepada lebih dari enam juta penerima dana, terutama di kalangan masyarakat underserved dan underbanked di Indonesia.

    Sebagian besar peminjam masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga kolaborasi diharapkan membantu memperluas akses ke wilayah lain.

    “Semakin meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sulit terjangkau,” tambah Direktur Utama Easycash, Nucky P. Djatmiko.

    Untuk diketahui, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen di 2045.

    GENCARKAN merupakan sinergi dan kolaborasi seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) serta untuk mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tingkat inklusi keuangan nasional dalam sepuluh tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dan ditargetkan akan mencapai 90% pada akhir 2024. 

    “Capaian yang baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota DNKI, pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan Pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam orkestrasi yang harmonis di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” jelasnya dalam acara Pencanangan GENCARKAN di Jakarta Utara, pada beberapa waktu lalu.

  • Bullion Bank Ditarget Meluncur 2025, OJK: Perpres Sedang Disusun

    Bullion Bank Ditarget Meluncur 2025, OJK: Perpres Sedang Disusun

    Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa peraturan presiden (Perpres) terkait dengan bullion bank atau bank emas tengah disusun. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK Maman Firmansyah dalam Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025: Heading Towards an Inclusive and Sustainable di Hotel Raffles, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Pemerintah sendiri tengah menyusun Perpres-nya terkait bullion ini. Jadi nanti ada Perpres khusus yang mengaturnya,” kata Maman. 

    Selain itu, OJK juga akan menyusun roadmap atau peta jalan usaha bullion setelah meluncurkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion beberapa waktu lalu. Adapun, peta jalan tersebut dibuat untuk mendukung penguatan dan pengembangan usaha bullion. 

    Maman menjelaskan bahwa ada empat kegiatan usaha bullion yang dapat dilakukan lembaga jasa keuangan (LJK) yakni simpanan emas, pembiayaan emas, penitipan emas, dan perdagangan emas. Dia mengatakan bahwa inisiatif usaha ini diharapkan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan industri jasa keuangan, dengan kontribusi yang tidak hanya terbatas pada sektor yang sudah ada, tetapi juga mendorong sektor baru agar tidak stagnan. 

    Maman juga mengungkapkan bahwa pengembangan ekosistem bullion di Indonesia masih memiliki tantangan. 

    “Memang pada saat kami disuruh menyusun POJK untuk bullion, sudah diidentifikasi bahwa ekosistem bullion di Indonesia ini masih lebar kesenjangannya. Kami mengacu ke beberapa praktik di Singapura, Inggris, dan Turki, memang ada beberapa komponen ekosistem yang belum terbentuk di sini,” katanya. 

    Namun, dia menambahkan bahwa regulator bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan pelaku usaha telah berkomitmen untuk melengkapi ekosistem ini, termasuk pengembangan dewan emas hingga sistem hallmarking.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pembentukan bullion bank atau bank emas akan terealisasi pada semester I/2025. 

    “Ya, bullion bank kan sebetulnya dari by law, undang-undangnya sudah kita masukkan. Dan kita berharap di tahun depan semester pertama bisa direalisasikan,” kata Airlangga ditemui usai menghadiri Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025. 

    Sementara itu, terkait dengan rencana pembentukan dewan emas nasional untuk bullion bank, Airlangga menegaskan akan fokus terhadap bank dan bukan dewan. 

  • Intip Kesiapan BSI Jadi Bank Emas – Page 3

    Intip Kesiapan BSI Jadi Bank Emas – Page 3

    Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan peluncuran bullion bank atau bank emas yang direncanakan akan resmi beroperasi pada tahun 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan regulasi yang mendasari pembentukan bank emas ini sudah tercantum dalam Undang-Undang dan diharapkan dapat segera direalisasikan pada semester pertama tahun depan.

    “Bullion bank undang-undangnya sudah kita masukkan. Kita berharap tahun depan semester pertama bisa direalisasikan,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Kepentingan Bank Emas

    Airlangga, menjelaskan, langkah pembentukan bullion bank ini lebih penting daripada membentuk lembaga lain yang dianggap tidak terlalu diperlukan, seperti Dewan Emas Nasional.

    Lantaran, fokus utama pembentukan bullion bank adalah untuk mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas serta memperkuat sektor keuangan negara.

    “Kita bicara bank. Jangan bentuk dewan-dewan kebanyakan,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, menurut Airlangga dengan adanya bullion bank, masyarakat dapat dengan lebih mudah mengakses layanan investasi emas secara langsung melalui lembaga perbankan. Diharapkan, langkah ini dapat memperkuat sistem ekonomi negara dan menyediakan alternatif investasi yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

    Dukung Stabilitas Ekonomi

    Langkah pemerintah ini juga menunjukkan keseriusan dalam mengatur dan mengelola pasar emas dengan lebih baik, guna mendukung stabilitas perekonomian. Selain itu, pendirian bullion bank menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan inovasi sektor keuangan yang lebih inklusif dan berkembang seiring waktu.

    “Di berbagai negara emas itu menjadi Balance sheet atau neraca keuangan diperbankan. Nah pemerintah sedang mendorong bahwa bullion bank untuk juga didorong.

     

  • Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2025 dirancang dalam situasi transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dengan presiden terpilih untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara optimal,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya pengembangan Katalog Elektronik versi terbaru. Sistem baru ini, menurutnya, memungkinkan seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman, terintegrasi dalam satu platform.

    “Fitur ini juga memudahkan pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap berfokus pada efisiensi belanja negara. “APBN 2025 dirancang untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.