Tag: Airlangga Hartarto

  • HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • Keputusan PPN 12 Persen Akan Diumumkan Senin Pekan Depan

    Keputusan PPN 12 Persen Akan Diumumkan Senin Pekan Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, keputusan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan diumumkan pada Senin (16/12/2024).

    Pengumuman tersebut akan disampaikan pada pukul 10.00 WIB di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya akan difinalisasi, dan akan diumumkan Senin pukul 10.00 WIB. Nanti diundang. Soal PPN dan paket ekonomi,” ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024).

    Airlangga menegaskan, kebijakan PPN 12 persen ini akan mencakup tarif tertentu dengan memastikan bahan pokok penting tetap bebas dari PPN.

    “Yang penting kan bahan pokok penting itu tidak kena PPN,” tambahnya.

    Airlangga mengatakan, pengumuman keputusan PPN 12 persen akan menjadi bagian dari paket ekonomi yang sedang dirancang pemerintah.
     

  • Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bocoran Paket Kebijakan Ekonomi yang Bakal Airlangga Cs Umumkan Senin (16/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama jajaran menteri terkait akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk 2025 di kantornya pada Senin, (16/12/2024). 

    Pengumuman ini juga akan mencakup keputusan mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang sebelumnya direncanakan hanya untuk objek pajak barang mewah. 

    “Teman-teman wartawan diundang hari Senin jam 10 di sini [kantor Kemenko Perekonomian] untuk paket ekonomi,” ujarnya kepada media massa, Jumat (13/12/2024).

    Bukan hanya soal PPN 12% yang selama ini menjadi topik pembicaraan terhangat, paket ekonomi tersebut kabarnya juga akan mencakup kebijakan yang bersifat nonperpajakan, seperti program anyar maupun insentif pada 2025.

    Airlangga yang pada sore tadi telah melakukan Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan paket kebijakan akan berisi nasib dari PPh Final UMKM. 

    Adapun, diskon PPh Final UMKM 0,5% yang berlaku sejak 2022 ini seharusnya berakhir pada Desember 2024. 

     “Paket ada yang nonperpajakan juga. Dalam bentuk paket ada yang insentif. Tunggu hari Senin,” lanjutnya. 

     Airlangga tidak menjelaskan lebih lanjut detail paket ekonomi yang akan diumumkan Senin depan. 

    Selain yang telah disebutkan Airlangga, publik juga tengah menanti kebijakan mengenai subsidi energi dan kelanjutan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) baik sektor properti maupun otomotif. 

    Terkait subsidi energi, pemerintah berencana menggunakan skema baru, yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Rencananya, subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Kriteria penerima BLT nantinya akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko bidang Perekonomian, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  • Harga Rokok Naik pada 2025, Pemerintah Batasi Konsumsi Produk Berdampak Negatif bagi Kesehatan

    Harga Rokok Naik pada 2025, Pemerintah Batasi Konsumsi Produk Berdampak Negatif bagi Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menetapkan harga jual eceran (HJE) rokok untuk 2025. Meski tarif cukai rokok tidak mengalami kenaikan, harga rokok tetap naik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kenaikan HJE ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat. Pemerintah ingin membatasi konsumsi produk yang berdampak negatif terhadap kesehatan.

    “Tentu kita berharap barang-barang yang mengganggu kesehatan dapat dikurangi. Prinsipnya itu saja,” kata Airlangga terkait kenaikan harga rokok pada 2025 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/12/2024).

    Penerbitan PMK 97 Tahun 2024 dilakukan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi hasil tembakau, melindungi industri hasil tembakau yang padat karya yang proses produksinya menggunakan cara lain, dan optimalisasi penerimaan negara.

    Berdasarkan regulasi ini, HJE yang ditetapkan tidak boleh lebih rendah dari batasan harga jual eceran per batang atau gram yang berlaku dan harus mengikuti batasan minimum yang tercantum dalam aturan tersebut.

    Berikut kenaikan harga rokok mulai 1 Januari 2025:

    Sigaret kretek mesin (SKM):
    Golongan I: Minimal Rp 2.375 (naik 5,08%).
    Golongan II: Minimal Rp 1.485 (naik 7,6%).

    Sigaret putih mesin (SPM):
    Golongan I: Minimal Rp 2.495 (naik 4,8%).
    Golongan II: Minimal Rp 1.565 (naik 6,8%).

    Sigaret kretek tangan (SKT) atau sigaret putih tangan (SPT):
    Golongan I: Lebih dari Rp 2.170 (naik 9,5%).
    Golongan I minimal: Rp 1.550–Rp 2.170 (naik 13%–9,5%).
    Golongan II: Minimal Rp 995 (naik 15%).
    Golongan III: Minimal Rp 860 (naik 18,6%).

    Sigaret kretek tangan filter (SKTF) atau sigaret putih tangan filter (SPTF):
    Tanpa golongan: Minimal Rp 2.375 (naik 5%).

    Kenaikan harga rokok pada 2025 diharapkan dapat mendukung upaya pengendalian konsumsi produk tembakau serta meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan tarif cukai yang lebih optimal.

  • Usai Rapat dengan Prabowo, Pemerintah Umumkan Keputusan PPN 12% Senin Besok (16/12)

    Usai Rapat dengan Prabowo, Pemerintah Umumkan Keputusan PPN 12% Senin Besok (16/12)

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal 2025 pada pekan depan, Senin (16/12/2024).

    Hal itu diungkap Airlangga usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/12/2024).

    “Ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Airlangga mengatakan bahwa pemerintah bakal ikut mengumumkan sejumlah paket kebijakan ekonomi lain, sekaligus mengumumkan perincian kebijakan PPN 12%.

    Adapun mengenai payung hukum peraturan teknis amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu bakal dituangkan dalam dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Pemerintah (PP).

    “Payung hukumnya ada PMK, ada yang PP,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.

    Airlangga memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak bakal berdampak ke bahan pokok penting, karena sejatinya bahan pokok penting tidak terkena PPN.

    Pria yang pernah menjadi Menteri Perindustrian itu irit berbicara terkait dengan kebijakan PPN 12% yang akan diumumkan pekan depan.

    “Nanti diumumkan di kantor Kemenko. Nanti kami undang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah amanat dari UU HPP yang diteken pada 2021. Sebelumnya, kenaikan PPN dari 10% ke 11% sudah lebih dulu diterapkan pada April 2022.

  • Pemerintah Bakal Umumkan Kebijakan PPN 12 Persen Senin Pekan Depan

    Pemerintah Bakal Umumkan Kebijakan PPN 12 Persen Senin Pekan Depan

    loading…

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya akan mengumumkan soal kenaikan PPN 12 persen. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya akan mengumumkan soal kenaikan PPN 12 persen . Pengumuman tersebut akan dilakukan pada Senin, 16 Desember 2024.

    Airlangga yang baru selesai rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dipimpin Presiden Prabowo Subianto melakukan finalisasi kenaikan PPN.

    “Ini akan dimatangkan lagi dan perhitungan akan difinalisasi dan akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang. Soal PPN dan paket ekonomi,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Baca Juga

    Pengumuman, kata Airlangga, akan dilaksanakan di kantor Menko Perekonomian. Dirinya juga akan mengundang para awak media.

    “Nanti diumumkan di kantor kemenko, nanti kami undang,” kata Airlangga.

    Airlangga menyebut nantinya kenaikan PPN 12 persen akan diatur dengan peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan pemerintah (PP)

    “Ada yang PMK dan PP,” ungkapnya.

    (rca)

  • Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Golkar nilai pidato Presiden buktikan Bahlil paripurna sebagai Ketum

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto pada Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar, membuktikan bahwa Bahlil Lahadalia adalah kader yang paripurna sebagai Ketua Umum Golkar.

    Oleh karenanya, dia meminta jangan ada pihak-pihak di internal Partai Golkar yang mengganggu posisi Bahlil sebagai ketua umum. Pasalnya sejak Munas Golkar yang menetapkan Bahlil sebagai ketua umum pada Agustus 2024, dia mendengar ada beberapa kelompok yang protes dan tidak menerima.

    “Kita tahu persis materi Presiden Prabowo itu bukan hanya sekedar memuji, tapi Presiden menjelaskan detail bahwa beliau mengenal persis Bahlil sebagai Ketum DPP Partai Golkar meskipun prosesnya tidak lama,” kata Idrus di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mengaku sudah mengetahui orang-orang termasuk senior yang ada di balik gerakan protes terhadap Bahlil sebagai ketua umum.

    Bahkan, kata dia, ada pihak yang mengklaim pemerintah juga tak senang Bahlil menjadi ketua umum hingga akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Desember ini.

    Namun dia menilai bahwa pernyataan Presiden pada Kamis (12/12) malam itu seolah-olah sudah mengakui kepemimpinan Bahlil di Golkar serta kinerjanya di dalam kabinet pemerintahan.

    Terlebih lagi, dia mengatakan bahwa Prabowo adalah alumni dari Partai Golkar.

    “Siapapun yang masih mau melakukan gerakan politik, kami menanggapi itu tidak memiliki niat yang baik kepada Partai Golkar,” katanya.

    Untuk itu, dia pun mengajak kepada seluruh kader Partai Golkar agar lebih solid di usia partai yang menginjak enam dekade. Dengan doktrin kekaryaan, dia berharap Golkar lebih mengedepankan ide dan gagasan di tahun 2025.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengakui terkesan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Prabowo menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    “Saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Serius ini serius, serius,” kata Presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jumlah IPO RI Anjlok Tahun Ini, Ada Apa?

    Jumlah IPO RI Anjlok Tahun Ini, Ada Apa?

    Jakarta

    Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat sebagai bursa yang kedatangan emiten baru paling banyak di Kawasan ASEAN. Mengutip data dari BEI, sampai dengan 29 November 2024 terdapat sebanyak 39 perusahaan yang mencatatkan saham dengan dana dihimpun US$ 368 juta atau sekitar Rp 5,8 triliun (kurs Rp 15.800).

    “Bursa saat sekarang sudah berhasil terutama untuk IPO. Biasanya IPO market ini yang paling sulit, dan tahun ini cukup baik. Bursa menjadi yang pertama di Asean untuk IPO,” katanya dalam acara HUT AEI Ke-36 di BEI, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Kemudian, ia juga mengatakan bahwa jumlah investornya meningkat, investor retail, sustainabilitas dari market bisa terjaga dengan lebih dari 14,6 juta.

    Namun demikian, jumlah IPO sebanyak 39 pada tahun ini memang mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun 2023. Pada 2023, sebanyak 79 perusahaan melakukan IPO dengan dana yang dihimpun sebesar US$ 3,6 miliar.

    Menanggapi hal itu, Airlangga berharap bahwa tren perusahaan yang melakukan IPO dapat ditingkatkan. Kemudian ia berharap tahapan, termasuk mencari dan menunjuk penjamin efek atau underwriter dapat juga ditingkatkan.

    “Ya tentu kita tetap berharap bahwa IPO akan bisa ditingkatkan dan juga diharapkan underwriter diberi kekuatan lagi, karena beberapa kali memang kita harus mengundang investor dari luar. Entah Singapura, Hong Kong, Eropa, dan lainnya,” katanya.

    Airlangga mengatakan bahwa keberadaan industri asuransi diperlukan dalam struktur IPO. Hal ini lantaran pembiayaan industri asuransi bersifat jangka panjang.

    “Selama ini kan kita tahu bank Asia menguasai itu. Tidak salah, tetapi juga kita harus memperkuat kemampuan underwriter di dalam negeri,” katanya.

    Ia pun optimistis di tahun 2025 jumlah perusahaan yang IPO akan lebih banyak dibandingkan tahun ini.

    Lihat juga Video Airlangga soal Jadi Menko Perekonomian Lagi: Amanat yang Berat

    (eds/eds)

  • Sri Mulyani dan Airlangga Dorong Optimalisasi INSW untuk Tekan ICOR ke Level 4

    Sri Mulyani dan Airlangga Dorong Optimalisasi INSW untuk Tekan ICOR ke Level 4

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong optimalisasi Indonesia Nasional Single Window/INSW yang salah satu tujuannya menekan ICOR ke target angka 4.

    INSW yang merupakan sistem penanganan dokumen terkait ekspor impor, akan membuat proses perdagangan internasional menjadi sangat mudah, efektif dan efisien.  

    Sri Mulyani menyebutkan perbaikan sistem, integrasi dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pelayanan, dapat mengurangi biaya dan waktu serta memberikan kepastian ekspor impor Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pada angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).  

    “Jadi bisa mengurangi biaya dan waktu dan memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor-impor. Iya [ini salah satu untuk menurunkan ICOR],” ujarnya kepada media massa usai Rapat Koordinasi INSW, Kamis (12/12/2024).  

    ICOR menjadi salah satu prasyarat agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sesuai cita-cita Prabowo Subianto, yakni 8%.  Saat ini, level ICOR yang tinggi masih menjadi tantangan. Pasalnya dengan investasi yang kini sebesar 30% dan ICOR 6,5, wajar jika pertumbuhan ekonomi tertahan di 5%. 

    ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,5%.  

    Apabila nilai ICOR tak berubah tetap 6,5, untuk mencapai pertumbuhan sesuai target Prabowo Subianto yakni 8%, perlu peningkatan investasi hingga 52%. Padahal jika ICOR lebih rendah seperti negara lain di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5%.  

    Pada kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah tengah meningkatkan digitalasasi sistem INSW berguna untuk meningkatkan produktivtias dan membuat penyederhanaan terhadap seluruh entitas usaha, utamnya dari segi perizinan dan biaya kepabeanan.  

    Dengan demikian, waktu tunggu kapalnya lebih cepat, barang tidak perlu menumpuk lagi, dan arus moda menjadi lebih lancar. 

    Kemudian juga integrasi dari sistem halal kepada INSW di mana diperlukan secara teknis berupa data center di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memungkinkan traceability dari produk halal. 

    Di sisi lain, perbaikan INSW diharapkan dapat menekan biaya logistik yang masih berada di atas 10%, ke level single digit. 

    “Perbaikan ini akan sangat berdampak pada penurunan ICOR,” tuturnya. 

    Meski demikian, Airlangga dan pihaknya belum melakukan kajian terkait berapa angka ICOR yang dapat dipangkas dari perbaikan INSW tersebut.