Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Gubernur terpilih-Menko Airlangga bahas sektor perikanan NTB

    Gubernur terpilih-Menko Airlangga bahas sektor perikanan NTB

    Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto guna membahas beragam isu untuk kemajuan Provinsi NTB, di Jakarta. ANTARA/HO-Tim LMI

    Gubernur terpilih-Menko Airlangga bahas sektor perikanan NTB
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih Lalu Muhamad Iqbal atau LMI menemui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda silaturahmi dan membahas sektor perikanan dan pariwisata.

    Dalam siaran pers diterima wartawan di Mataram, Jumat (13/12), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan ucapan selamat pada LMI atas keberhasilannya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 27 November 2024.

    “Pak Menko sampaikan ke saya dianggap unik. Sudah jadi dubes kok mau jadi gubernur. Tapi akhirnya berhasil,” ujarnya.

    Mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini melanjutkan, bersama Menko Airlangga membahas soal rencana jalan port to port Lembar-Kayangan. Jalan ini untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang maupun penumpang.

    “Pak Menko memberikan dukungan,” ujarnya lagi.

    Selain soal jalan, kata LMI, bersama Menko Airlangga juga membahas soal kemungkinan mendirikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang perikanan dan pariwisata. KEK ini diprakarsai oleh pemerintah daerah.

    “Pak Menko jelaskan secara hukum ini bisa dilakukan, namun belum pernah ada pemda yang melakukannya,” katanya.

    LMI bersyukur, dalam pertemuan ini Menko Airlangga memiliki komitmen kuat membantu semaksimal mungkin. Hal ini tentu akan menjadi kesempatan untuk pengembangan NTB ke depan.

    “Saya menyampaikan antara daerah dan pusat perlu ada sinergi program dan Pak Menko sepakat soal itu,” katanya pula.

    Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas beragam isu untuk kemajuan Provinsi NTB di Jakarta.

    Sumber : Antara

  • Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari keresahan seluruh partai politik. Hal itu tersirat dalam sambutanya saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Pak Presiden diarahannya ini kan kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini, karena banyaknya ketua umum partai. Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama, kerisauan bersama,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Golkar belum membahas kenginan Prabowo itu dengan partai lainnya. Namun dia meyakini semua partai politik berkeinginan agar sistem pilkada menjadi lebih efisien.

    “Belum kita bicarakan, tapi rasa-rasanya pikirannya sama. Bahwa itu belum kita bicaran ya, baru diinisiasi oleh ketua umum Golkar,” ujarnya.

    Meski begitu, Partai Golkar siap menjadi inisitor untuk merealisasikan keinginan kepala negara. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai kajian terkait sistem politik ke depan.

    Menurutnya, perlu waktu untuk memfinalisasi kajian tersebut.

    “Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya, kita sudah memulai kahian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pilkada,” kata Sarmuji.

    “Jadi mungkin butuh beberapa waktu kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review, kesimpulannya seperti apa. Nanti kita tunggu hasil kajiannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

    Prabowo lantas berkelakar, idenya ini seharusnya bisa langsung disetujui. Sebab, banyak ketua umum partai politik yang hadir di HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Ini sebenarnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga,” ucapnya sembari tertawa.

  • Pimpinan Komisi XI DPR Usul Perluasan Kategori Barang Mewah Objek Pajak PPN 12 Persen – Halaman all

    Pimpinan Komisi XI DPR Usul Perluasan Kategori Barang Mewah Objek Pajak PPN 12 Persen – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PKB, Hanif Dhakiri, mengusulkan objek pajak barang mewah yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen harus diperluas. 

    Hal itu perlu dilakukan lantaran pendapatan negara dari pajak barang mewah masih terlalu kecil. 

    “Sehingga kalau hanya digunakan untuk pajak barang mewah, nah itu tentunya kan hanya nilainya berapa tadi dapetnya? Sekitar Rp2 triliun. Nah mungkin tidak cukup worth it lah kalau misalnya digunakan,” kata Hanif dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?,” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024). 

    Namun, dia mengaku belum ada informasi apakah ke depannya objek pajak barang mewah yang dikenakan akan diperluas pemerintah atau tidak. 

    “Nah, kita harus cek lagi, barang-barang mewah yang kemarin digunakan pajak itu apa aja sih? Nah itu harus diperluas,” ujarnya. 

    Dengan adanya perluasan objek pajak barang mewah itu, kata dia, bisa menambah pendapatan negara. 

    “Saya kira kalau mungkin diperluaskan bisa nambah lagi Rp 2 triliun mungkin lebih. Kita harus agak teknis, agak detail untuk mendorong perluasan objek pajaknya maupun juga wajib pajaknya,” katanya. 

    “Jadi level kayanya itu seberapa misalnya yang dikenakan itu. Ya kalau di PPH itu yang mirip-mirip pajak progresif itulah kali ya,” pungkas Waketum PKB itu. 

    Diketahui, pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Airlangga mengatakan selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.

  • Jelang PPN Naik jadi 12 Persen, PKB Tantang Pemerintah Buat Model Baru Tingkatkan Pendapatan Negara – Halaman all

    Jelang PPN Naik jadi 12 Persen, PKB Tantang Pemerintah Buat Model Baru Tingkatkan Pendapatan Negara – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Hanif Dhakiri, menantang pemerintah untuk membuat skenario atau model lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Hal itu menyusul rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen banyak ditolak masyarakat. 

    Hanif berpandangan dapat dipahami jika negara membutuhkan penerimaan yang lebih baik, salah satunya untuk membiayai pembangunan. 

    Namun, Hanif mengingatkan ke depan hal itu jangan sampai menekan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah. 

    “Nah tantangan, saya lebih cenderung misalnya untuk menantang teman-teman di pemerintah terutama yang mengusung pajak ini untuk menggunakan model yang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan negara,” kata Hanif dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?,” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024). 

    Waketum PKB itu mengatakan, dengan usulannya tersebut bukan dalam arti tak setuju jika pendapatan negara harus ditingkatkan melalui pajak. 

    Namun, dia mengatakan, hal itu harus dilakukan dengan model yang lebih baik. 

    “Nah cuman cara meningkatkannya kan ada banyak model yang mungkin harus dilakukan secara lebih baik di waktu yang datang,” kata dia.

    Hanif memberikan contoh model yang bisa mungkin diterapkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, misalnya dengan melakukan digitilasisasi. 

    “Ini menurut saya kan harus digenjot. Walaupun proses digitalisasi itu sudah berlangsung di pemerintahan, tapi kan levelnya itu harus di-upgrade terus-menerus,” kata dia

    Dia mengatakan juga bagaimana pemerintah harus mengoptimalkan formalisasi dari ekonomi informal, khususnya di bidang UMKM.

    “UMKM kita ini kan kontribusinya besar sekali terhadap ekonomi kita. Tapi kan banyak diantara mereka ini yang berada di luar sistem keuangan begitu. Nah oleh karena harus dikasih edukasi, harus difasilitasi, harus dibantu, mungkin dikasih insetif agar mereka bisa bertransformasi dari ekonomi informal menjadi ekonomi formal. Dengan begitu maka juga ada potensi pajak yang bisa diambil, kecil-kecil cuman kan jumlahnya gede gitu loh,” tandasnya. 

    Diketahui, pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Ia mengatakan, selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan berlaku selektif. Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampaikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

    “Jadi kalau pun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil.

    Menurut Prabowo, rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024). Dalam sidang kabinet tersebut Presiden Prabowo Subianto memberi penjelasan mengenai kunjungan kerja ke luar negeri selama beberapa minggu kemarin serta menyampaikan sejumlah pengarahan mengenai program-program yang akan dijalankan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024). 

    Mereka diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir, Ketua Komisi 11 Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi 3 Habiburokhman, dan lainnya. 

    Mereka menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi hasil rapat paripurna DPR mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025.  

    “Kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” kata Dasco.

    Sementara itu, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Presiden kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada Januari 2025 mendatang. Hanya saja kenaikan tersebut berlaku selektif.

    “Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” kata Misbakhun.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen kata Misbakhun hanya berlaku untuk barang barang mewah saja. 

    “Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” katanya.

    Dengan kata lain kata Misbakhun, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dibebankan kepada para konsumen barang mewah. Sementara masyarakat yang membeli barang selain barang mewah tetap dikenakan tarif Ppn 11 persen.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” pungkasnya.

  • Jelang Pengumuman Kebijakan PPN 12%, Ekonom Beri Sejumlah Masukan

    Jelang Pengumuman Kebijakan PPN 12%, Ekonom Beri Sejumlah Masukan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai bahwa pemerintah perlu mengkaji dengan cermat sebelum mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12% di awal 2025.

    Rizal mengatakan bahwa penerapan tarif PPN 12% pada barang-barang mewah akan mendorong penerimaan negara.

    Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat menjadi pendorong utama kenaikan penerimaan. Namun, belum ada rincian khusus mengenai kontribusi tarif PPN untuk barang mewah.

    “Penerapan PPN 12% untuk barang mewah merupakan langkah strategis yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani mayoritas masyarakat,” ucapnya, Sabtu (14/12/2024).

    Rizal menyebut bahwa kebijakan ini mencerminkan pendekatan selektif, di mana barang kebutuhan pokok, utilitas dasar, dan layanan publik seperti pendidikan serta kesehatan tetap bebas pajak.

    Dengan demikian, kata Rizal pemerintah menunjukkan upaya melindungi daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah. Apalagi tahun depan harus dilakukan perhatian lebih terhadap capaian konsumsi rumah tangga yang tinggi.

    Namun demikian, Rizal melanjutkan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari risiko. Peningkatan tarif pada barang mewah dapat menekan konsumsi barang-barang tersebut, terutama di sektor otomotif premium dan perhiasan, yang berpotensi memengaruhi pendapatan sektor terkait.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa jika tidak diimplementasikan dengan tepat, kebijakan ini dapat memicu persepsi ketidakadilan, terutama jika cakupan barang yang dikenakan PPN 12% tidak jelas atau berubah-ubah.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan ini disosialisasikan dengan baik dan diterapkan secara konsisten.

    “Transparansi mengenai alasan pemilihan barang yang dikenakan PPN 12% dan pengawasan pelaksanaannya harus diutamakan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa langkah ini juga harus didukung oleh evaluasi berkala untuk memastikan dampak positif lebih besar daripada potensi efek negatifnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal mengumumkan soal kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di awal 2025 pada pekan depan, Senin (16/12/2024).

    Hal itu diungkap Airlangga usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/12/2024).

    “Ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10. Nanti diundang,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Airlangga mengatakan bahwa pemerintah bakal ikut mengumumkan sejumlah paket kebijakan ekonomi lain, sekaligus mengumumkan perincian kebijakan PPN 12%.

    Adapun mengenai payung hukum peraturan teknis amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) itu bakal dituangkan dalam dua peraturan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Pemerintah (PP).

    “Payung hukumnya ada PMK, ada yang PP,” ungkap Politisi Partai Golkar itu.

    Airlangga memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak bakal berdampak ke bahan pokok penting, karena sejatinya bahan pokok penting tidak terkena PPN.

    Pria yang pernah menjadi Menteri Perindustrian itu irit berbicara terkait dengan kebijakan PPN 12% yang akan diumumkan pekan depan. 

    “Nanti diumumkan di kantor Kemenko. Nanti kami undang,” pungkasnya. 

    Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah amanat dari UU HPP yang diteken pada 2021. Sebelumnya, kenaikan PPN dari 10% ke 11% sudah lebih dulu diterapkan pada April 2022.

  • Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Pro Kontra Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta –

    Wacana soal kepala daerah dipilih oleh DPRD menuai pro dan kontra. KPU hingga sejumlah partai politik pun angkat suara.

    Sebagaimana diketahui, wacana ini mulanya dilempar oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

    “Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo.

    Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.

    “Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan,” lanjut Prabowo.

    Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.

    Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.

    “Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?” ujar Prabowo.

    Menkum Pertimbangkan Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana perbaikan sistem Pilkada dengan opsi gubernur dipilih DPRD perlu dipertimbangkan. Ia menyebut hal ini menyangkut efisiensi anggaran.

    “Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” kata Supratman kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

    “Yang kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan,” lanjutnya.

    Supratman mengatakan wacana itu kembali mendapat momentum usai gelaran Pilkada 2024. Menurutnya, wacana itu juga sudah bergulir sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

    Supratman mengatakan wacana ini akan dibahas khusus dengan partai politik untuk menjadi usulan resmi.

    “Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ucapnya.

    Bagaimana pandangan DPR soal wacana ini? Baca halaman selanjutnya.

  • Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Terbaru Senin 16 Desember 2024

    Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi Terbaru Senin 16 Desember 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan paket ekonomi terbaru pada Senin (16/12/2024). Paket kebijakan tidak hanya terkait pajak pertambahan nilai (PPN) secara multitarif, tetapi juga meliputi kebijakan ekonomi nonperpajakan.

    “Ada kegiatan yang lain, non-perpajakan juga. Dalam bentuk paket ada yang insentif, tunggu Senin,” ucap Airlangga kepada awak media di kantornya, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

    Paket kebijakan ekonomi terbaru akan memuat sejumlah hal terkait insentif fiskal, seperti relaksasi pajak untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah sedang mengkaji perpanjangan pemberlakuan pajak 0,5% bagi para pengusaha UMKM dengan omzet tahunan tertentu.  Sayangnya, dia belum memerinci tentang paket kebijakan ekonomi tersebut.  “Ada (insentif untuk UMKM juga),  tunggu Senin. Beli tiket ya buat Senin,” kata Airlangga seraya berkelakar.

    Salah satu isu yang  tengah menjadi perbincangan hangat adalah penerapan tarif PPN secara multitarif. Pemerintah tengah menyusun objek pajak yang akan dikenakan tarif pajak secara multitarif. Nantinya, barang mewah dikenakan PPN sebesar 12%. Selain itu, ada objek pajak yang tetap dikenakan PPN sebesar 11% dan objek pajak yang tidak dikenakan PPN. Hal tersebut termasuk dalam paket kebijakan ekonomi terbaru.

    Menjelang paket kebijakan ekonomi terbaru diumumkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pemerintah sedang dalam tahap finalisasi tarif PPN sebesar 12%. Pemerintah memastikan kebijakan PPN tetap mengedepankan asas keadilan dengan mempertimbangkan dampak daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kesehatan APBN.

    “Kami sedang memformulasikan lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN. Aspek keadilan, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi perlu kita seimbangkan,” ucap Sri Mulyani.

  • Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Bahlil Ceritakan Perjalanan Golkar hingga Pujian Prabowo

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)

    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.

    Jakarta: Partai Golkar memasuki usianya yang ke-60. Sebagai ucapan syukur, partai pohon beringin tersebut menggelar acara perayaan hari jadinya pada Kamis, 12 Desember 2024.
     
    Acara tersebut digelar di Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir sejumlah tamu kehormatan dalam acara tersebut, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
     
    Adapun perayaan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pada kesempatan itu, ia menceritakan proses lahirnya Partai Golkar.
     
    “Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda, ini adalah usia matang-matangnya,” kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis malam, 12 Desember 2024.
     
    Bahlil menyebut bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir untuk merespons kondisi politik di zaman Orde Lama. Pada saat itu, stabilitas politik di Indonesia tidak menentu dan adanya gerakan politik yang ingin mengubah ideologi Pancasila ke ideologi lain.
     
    “Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatas sebagai Sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober 1964. Di situlah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar,” ungkap Bahlil.
     

    Bahlil juga mengatakan Partai Golkar tidak hanya lahir dari satu atau dua orang. Namun, Partai Golkar lahir atas gagasan besar para pendiri bangsa dan para tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera.
     
    “Proses kemudian terjadi pada tahun 1971, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG, ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI, mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun,” ucapnya.
     
    Bahlil juga mengungkap, di awal Orde Baru, inflasi di Indonesia sekitar hampir 600%, pengangguran di mana-mana, hingga sulitnya lapangan pekerjaan. Selama lebih dari 30 tahun, Partai Golkar bersama pemerintah disebut mampu mengubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa.
     
    “Di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 80an kita mampu melakukan swasembada pangan serta inflasi kita terjaga dengan baik,” jelasnya.
     
    Berbagai pembahasan juga diungkapkan Bahlil dalam acara ini. Salah satunya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menyoroti biaya Pilkada.
     
    “Kok pilkada costnya tinggi ya? Setelah Pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi,” kata Bahlil dalam pidatonya di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul City International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam, 12 Desember 2024. 
     
    Bahlil mengatakan hal itu ungkapnya, karena mendengarkan suara dari berbagai elemen. Dia menekankan agar tidak saling menyalahkan apabila menemui kondisi tersebut.
     

    Presiden Prabowo Subianto (Foto:Dok.Metro TV)
     
    Sementara itu, perayaan HUT ke-60 Golkar juga mendapat sambutan hangat dari Presiden Prabowo Subianto. Saat berpidato, ia melontarkan pujian kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya, Bahlil adalah sosok menteri yang berhasil dan pemimpin politik.
     
    “Seorang pemimpin politik ya harus demikian, mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik, dan ternyata penilaian saya benar beliau terpilih sebagai Ketum Golkar,” sebut Prabowo Prabowo saat memberikan sambutan di HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis 12 Desember 2024.
     

    Presiden Prabowo Subianto bercerita dirinya belum lama mengenal sosok Bahlil. Namun karena pernah bekerja bersama di Kabinet Indonesia Maju, Presiden menilai kinerja Bahlil baik, sebagai seorang Menteri Investasi asal Papua. Presiden juga sempat bercanda, Bahlil pintar karena lahir di Fakfak dan sering makan ikan.
     
    “Walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan bener. Beliau saya lihat gerak-geriknya pemikirannya, ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan, serius ini,” ungkap Prabowo.
     
    Selain dalam kapasitas sebagai menteri, Bahlil juga dilihat Presiden punya kemampuan untuk menjadi pemimpin politik. Kendati demikian, Presiden memandang bahwa yang terpenting di atas segalanya adalah jiwa patriotisme dan cinta Tanah Air. Salah satunya adalah dengan membantu merintis perencanaan hilirisasi, yang kini disebut menjadi panduan Presiden dalam menjalankan hilirisasi.
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • PPN 12% dan Paket Kebijakan Ekonomi Diumumkan Senin 16 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB – Page 3

    PPN 12% dan Paket Kebijakan Ekonomi Diumumkan Senin 16 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat ini. Usai pemanggilan tersebut, Menko Airlangga menyebut bahwa pertemuan hari ini membahas mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dan paket kebijakan ekonomi.

    Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi perhitungan kenaikan PPN tersebut dan akan diumumkan pada Senin pekan depan. Pengumuman tersebut akan dilakukan di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pukul 10.00 WIB.

    “Jadi ini akan dimatangkan lagi, perhitungannya difinalisasi, akan diumumkan hari Senin jam 10, soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Dia juga memastikan bahwa bahan pokok akan dibebaskan dari pengenaan PPN 12 persen yang akan berlaku mulai awal tahun depan.

    “Yang penting kan bahan pokok itu tidak kena PPN,” ucap dia.

    Sebelumnya, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah berencana mengumumkan sejumlah kebijakan fiskal pada minggu depan, termasuk keputusan mengenai kenaikan PPN dan pemberian insentif kepada para pelaku usaha pada 2025.

    “Kan di tahun ini ada PPn BM untuk otomotif, kemudian ada PPN DTP untuk perumahan. Nah ini lagi dimatangkan, seminggu lagi nanti kami umumkan untuk tahun depan,” kata Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (3/12) malam.

    Ia menyatakan bahwa juga akan ada sejumlah insentif baru yang diumumkan untuk industri padat karya serta penyesuaian insentif terkait revitalisasi permesinan.

    Pemberian insentif tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk meningkatkan daya saing para pemain lama dalam industri padat karya nasional agar tidak kalah dengan pelaku industri padat karya baru yang didukung investasi asing.

    “Karena industri padat karya, baik itu di sepatu, furniture, kemudian garmen, itu kan yang baru juga banyak. Nah yang baru ini kan kebanyakan modal asing,” ucap Airlangga.

  • Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Sepakat Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

    Golkar berencana melakukan kajian mendalam terkait penataan sistem politik dan demokrasi untuk mengatasi biaya pilkada yang tinggi serta dampaknya terhadap bangsa.

    “Kami mendukung usulan ini dan akan melakukan pengkajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Golkar juga akan turun ke seluruh Indonesia untuk mendengar aspirasi masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya, sesuai arahan ketua umum kami, Pak Bahlil Lahadalia,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Idrus menjelaskan, Partai Golkar sedang mengkaji penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk alternatif kepala daerah dipilih DPRD.

    “Hasil amendemen UUD 1945 selama ini dirasakan tidak menyeluruh. Banyak yang menyadari hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa seperti asas Pancasila, kegotongroyongan, dan kebersamaan. Bahkan, ada pengaruh kapitalisme, individualisme, serta liberalisme yang bertentangan dengan budaya bangsa,” jelas Idrus.

    Ia menekankan pengaruh ideologi kapitalisme dan individualisme menjadi tantangan yang harus diatasi. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia telah meminta agar kajian ini menghasilkan format demokrasi yang ideal sesuai nilai-nilai Pancasila.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan sistem pilkada melalui DPRD. Menurutnya, sistem pilkada langsung seperti saat ini membutuhkan biaya sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

    “Sistem ini memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah hanya dalam satu-dua hari, baik dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

    Prabowo mencontohkan negara-negara, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sistem ini, menurutnya, lebih efisien dan hemat biaya.

    “Di negara-negara tetangga kita, anggota DPRD memilih gubernur dan bupati. Efisien, tidak memakan biaya besar seperti kita,” tegasnya.

    Prabowo juga menyebutkan dana yang dihemat dari pilkada langsung dapat dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, perbaikan sekolah, dan infrastruktur irigasi.

    “Uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, untuk masa depan anak-anak kita,” kata Prabowo terkait alasannya mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD.