Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • CNN Indonesia Business Summit Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    CNN Indonesia Business Summit Bahas Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Jakarta, CNN Indonesia —

    CNN Indonesia bakal menggelar CNN Indonesia Business Summit 2024 bertema “The 8% Economic Growth” pada Jumat (20/12).

    Forum diskusi ini bakal membahas secara mendalam mengenai strategi, peluang, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Forum CNN Indonesia Business Summit 2024 menghadirkan para pemimpin, pakar, praktisi, hingga pemangku kepentingan dari berbagai sektor menuju pencapaian tersebut.

    Isu mengenai kemandirian energi hingga kedaulatan pangan turut menjadi sorotan utama diskusi ini.

    CNN Indonesia Business Summit 2024 terbagi dalam tiga sesi. Sesi pagi dimulai pukul 09.00 WIB dengan tema Driving Indonesia’s Economy Towards 8% Growth, yang dipandu oleh Desi Anwar.

    Sesi ini menghadirkan pembicara terkemuka seperti Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI), Aviliani (Ekonom), Eka Fitria (Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri), dan Pham Sanh Chao (CEO VinFast) yang akan membahas strategi mendorong ekonomi Indonesia menuju target pertumbuhan 8 persen.

    Dilanjutkan dengan sesi sore dimulai pukul 16.00 WIB dengan diskusi Achieving Energy Independence for 8% Economic Growth yang dipandu oleh Mayfree Syari.

    Panel ini menghadirkan pembicara Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM RI), Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif Reforminer Institute), Simon Aloysius Mantiri (Direktur Utama PT Pertamina), Hendi Prio Santoso (Direktur MIND ID), dan Ilen Kardani (Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi).

    Kemudian sesi terakhir dimulai pukul 17.00 membahas tentang sesi Redefining Food Sovereignty for Indonesia’s Future bersama pembicara seperti Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional), Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian RI), dan Prof. Dr. Arif Satria (Rektor IPB).

    Jangan lewatkan CNN Indonesia Business Summit untuk mendapatkan wawasan dari para pakar. CNN Indonesia Business Summit 2024 akan ditayangkan secara live streaming di YouTube CNN Indonesia.

    Untuk informasi terkait CNN Indonesia Business Summit 2024, nantikan kabar selanjutnya di situs CNN Indonesia.

    (fef/fef)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamenaker: Mumet Gua soal Sritex

    Wamenaker: Mumet Gua soal Sritex

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel mengaku mumet soal masalah yang membelit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. 

    Hal ini diungkapkan usai rapat dengan beberapa menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Mumet juga gua soalSritex,” kataWamenaker yang biasa disapa Noel itu di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12) seperti dikutip dari detik.com.

    Saat ditanya kenapa mumet soal Sritex, Noel enggan membeberkannya. Dia memilih tidak banyak bicara.

    “Ada deh, entar juga lama lama tahu,” kata Noel.

    Sritex memang tengah terbelit masalah. Hal itu terjadi setelah Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil Sritex pailit.

    Hal itu berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

    Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

    Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

    Bila melihat ke belakang, sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan, perusahaan yang sudah berjalan selama 36 tahun itu mengalami kesulitan keuangan sejak tahun lalu hingga utangnya menumpuk.

    Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, total liabilitas perusahaan tercatat US$1,54 miliar atau Rp23,87 triliun (kurs Rp15.500 per dolar AS).

    Terbaru, pemerintah sampai turun tangan untuk menyelamatkan Sritex dari jeratan pailit. Ini merupakan titah dari Presiden Prabowo Subianto agar perusahaan tekstil itu dapat tetap beroperasi tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawannya.

    Sejauh ini, Sritex tengah mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dideranya. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah membahas langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah guna menyelamatkan Sritex dengan menggunakan dua kemungkinan.

    Agus mengatakan dua kemungkinan tersebut, yakni ketika kasasi yang diajukan Sritex dikabulkan, dan opsi ketika kasasi tersebut ditolak.

    (del/agt)

  • Ditanya soal Nasib Sritex, Ini Tanggapan Wamenaker

    Ditanya soal Nasib Sritex, Ini Tanggapan Wamenaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan irit berkomentar terkait kelanjutan nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang dinyatakan pailit. 

    Dia mengaku pusing dengan persoalan yang dihadapi Sritex. Hal tersebut ia sampaikan ketika ditanya soal insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya apakah akan membantu menyelamatkan Sritex. 

    Selain itu, dirinya juga tidak menjawab soal stimulus produktivitas dengan subsidi bunga 5%. 

    “Mumet juga gue ini soal Sritex. Ada deh, nanti juga tahu,” ujar Immanuel kepada media massa di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (19/12/2024).

    Dia meminta wartawan untuk menanyakan persoalan teknis terkait Sritex kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan sekretaris jenderal (sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Tanya sekjen aja. Hal yang teknis itu yang ngurus menteri,” ungkapnya. 

    Sementara, Sritex telah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. 

    Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

    Pemerintah pun berusaha menyelamatkan emiten tekstil tersebut. Presiden Prabowo Subianto bahkan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada akhir Oktober lalu. 

    Rapat tersebut membahas opsi penyelamatan perusahaan garmen PT Sritex yang telah dinyatakan pailit.

    Teranyar, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Sritex terkait putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang yang sebelumnya diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon. 

    Sidang putusan kasasi Sritex berlangsung pada Rabu (18/12/2024). Pembacaan putusan kasasi Sritex dibacakan oleh Kedua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. 

    “Amar putusan: tolak,” demikian bunyi putusan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, dikutip pada Kamis (19/12/2024). 

  • CNN Indonesia Business Summit Fokus Target Ekonomi 8% Digelar Besok

    CNN Indonesia Business Summit Fokus Target Ekonomi 8% Digelar Besok

    Jakarta, CNN Indonesia —

    CNN Indonesia Business Summit bakal mengupas upaya pemerintah dan pelaku bisnis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen.

    Forum ini digelar di dua lokasi, yaitu Studio 2 CNN Indonesia dan Menara Bank Mega Jakarta pada Jumat (20/12) mulai pukul 09.00 WIB.

    Mengusung tema besar “The 8% Economic Growth”, forum ini menjadi panggung bagi para ahli dan pembuat kebijakan untuk berbagi pandangan dan strategi dalam memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia.

    Sejumlah tokoh penting dari pemerintahan, bisnis, hingga akademisi akan hadir dalam CNN Indonesia Business Summit 2024 yang dipandu oleh Desi Anwar dan Mayfree Syari.

    Selain itu, para pembicara dari berbagai latar belakang ini akan berbagi pandangan mengenai strategi, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target tersebut.

    Mulai dari Menko Perekonomian hingga CEO perusahaan swasta, semua akan memberikan perspektif yang komprehensif. Berikut pembicara CNN Indonesia Business Summit 2024 yang terbagi ke dalam tiga sesi.

    Sesi 1 pukul 09.00 dengan tema Driving Indonesia’s Economy Towards 8% Growth

    Pembicara:

    Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian RI)Aviliani (Ekonom)Eka Fitria (Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri)Pham Sanh Chao (CEO VinFast)

    Sesi 2 pukul 16.00 dengan fokus diskusi Achieving Energy Independence for 8% Economic Growth

    Pembicara:

    Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM RI)Komaidi Notonegoro (Direktur Eksekutif Reforminer Institute)Simon Aloysius Mantiri (Direktur Utama PT Pertamina)Hendi Prio Santoso (Direktur MIND ID)Ilen Kardani (Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi)

    Sesi 3 pukul 17.00 dengan tema Redefining Food Sovereignty for Indonesia’s Future

    Pembicara:

    Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional)Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian RI)Prof. Dr. Arif Satria (Rektor IPB)

    Jangan lewatkan untuk menyaksikan CNN Indonesia Business Summit untuk mendapatkan wawasan dari para pakar. CNN Indonesia Business Summit 2024 akan ditayangkan secara live streaming di YouTube CNN Indonesia.

    Untuk informasi terkait CNN Indonesia Business Summit 2024, nantikan kabar selanjutnya di situs CNN Indonesia.

    (avd/fef)

    [Gambas:Video CNN]

  • Peningkatan konektivitas kawasan industri dan investasi dilanjutkan

    Peningkatan konektivitas kawasan industri dan investasi dilanjutkan

    Karena bagaimanapun juga kalau kemudian di situ ada industri besar kemudian hasil produksinya tidak bisa ke luar ke pelabuhan terdekat maka tidak ada gunanya juga,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, peningkatan konektivitas di kawasan-kawasan investasi dan industri tetap dilanjutkan.

    “Masih (dilanjutkan), hal tersebut termasuk salah satu program besar Bapak Presiden RI Prabowo Subianto yakni hilirisasi,” ujar Dody di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa infrastruktur konektivitas berperan penting dalam memudahkan arus logistik antara kawasan industri dan investasi dengan pelabuhan atau bandara.

    “Karena bagaimanapun juga kalau kemudian di situ ada industri besar kemudian hasil produksinya tidak bisa ke luar ke pelabuhan terdekat maka tidak ada gunanya juga,” katanya.

    Kendati saat ini fokus pemerintahan Prabowo-Gibran yaitu swasembada pangan, Kementerian PU tetap melanjutkan peningkatan konektivitas di kawasan-kawasan investasi dan industri seperti Batam, Batang, dan Morowali.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para menteri terkait di Kabinet Merah Putih untuk segera merumuskan, mencari dana dan memulai hilirisasi karena hilirisasi adalah kunci dari kemakmuran.

    Presiden menekankan bahwa swasembada energi adalah hal yang mutlak. Ia mengingatkan patut disyukuri bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar.

    Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh ragu memanfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada para menteri terkait, terutama Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, dapat segera menginventarisasi proyek penting untuk hilirisasi.

    Presiden mencatat ada sebanyak 26 komunitas proyek vital yang harus segera dirumuskan agar hilirisasi segera dimulai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Massa Tolak PPN 12 Persen Sampaikan Surat Keberatan ke Setneg

    Massa Tolak PPN 12 Persen Sampaikan Surat Keberatan ke Setneg

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perwakilan massa aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menyerahkan isi petisi penolakan ke Sekretariat Negara RI.

    Perwakilan akun X @barengwarga, Risyad azhary mengatakan mereka akan terus memantau langkah pemerintah ke depan.

    “Pokoknya, jangan sampai lewat, sampai nanti hari H kita lihat juga, kalau sampai benar-benar masih dipaksain berarti kita tahu memang hari ini pemerintah enggak berpihak kepada kelas pekerja, kelas penengah, dan kaum bawah,” kata Risyad usai membuat pelaporan ke Setneg RI, Jakarta, Kamis (19/12).

    Risyad menyampaikan sejauh ini petisi digital yang digalang secara online itu telah mendapatkan dukungan dari kurang lebih 120 ribu orang.

    Ia pun yakin jumlah orang yang menandatangani petisi itu akan terus bertambah ke depannya.

    “Ini kita kan bikin 100 udah lebih ya, bahkan tadi aku tagging kan 120-an mungkin, dan akan terus tambah kan, jadi kita galang terus petisinya secara digital, terus kita tagih,” ujar dia.

    Risyad menyampaikan mereka diterima secara administrasi dalam pelaporannya ke Setneg.

    Ia pun berharap lewat surat dan petisi itu pemerintah akan mendengarkan serta mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan PPN 12 persen tersebut.

    “Sampai dibatalkan, sampai dibatalkan, kan kita lihat katanya kan tanggal 1 akan disahkan ya. Kita tunggu juga, kalau benar-benar dipaksain berarti ya kalau begitu, ya kita turun aksi lagi gitu, jemput bola lagi gitu,” ucapnya.

    Pada hari ini, koalisi masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Taman Aspirasi Monas, Jakarta.

    Demonstrasi ini dihadiri puluhan orang dengan membawa spanduk bernarasi menolak kenaikan PPN.

    “PPN naik masyarakat sipil bisa kena PHK pak,” teriak massa aksi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan jajaran Kabinet Merah Putih sudah mengumumkan kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen. Ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Airlangga pada Senin (16/12).

    Tarif baru PPN bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Pemerintah berdalih kenaikan ini merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    (mnf/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hasil Rapat Airlangga, Sri Mulyani Dkk: Anggaran K/L Ditambah!

    Hasil Rapat Airlangga, Sri Mulyani Dkk: Anggaran K/L Ditambah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah menyepakati usulan penambahan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk APBN 2025. Kesepakatan ini diputuskan dalam Rapat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berserta sejumlah menteri lainnya di bawah arahan Kemenko Perekonomian. Rapat ini membahas khusus soal DIPA K/L 2025.

    Sri Mulyani mengungkapkan penambahan anggaran K/L 2025 sudah ditinjau bersama dan telah disetujui. Sayangnya, dia tidak mengungkapkan berapa total tambahan anggaran K/L. 

    “Kita review bersama tadi, sudah,” tegas Sri Mulyani selepas rapat di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (19/12/2024).

    Ketika ditanya perihal APBN Perubahan, Sri Mulyani tidak menjabat secara tegas. Dia hanya berkomentar bahwa APBN 2025 belum berjalan.

    “Mulai aja belum (APBN 2025),” paparnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menuturkan bahwa agenda rapat mengenai penjelasan dari Menteri Keuangan soal anggaran K/L. Ini sudah diputuskan dari hasil rapat dengan Presiden Prabowo.

    “Disampaikan beberapa hal yany masih perlu ditindaklanjuti oleh setiap kementerian terkait anggaran,” katanya.

    Adapun, Kementerian Perindustrian mendapatkan anggaran senilai Rp 2,5 triliun. Mengenai program prioritas, Faisol tidak menjawab. Dia menegaskan akan dijelaskan oleh Menteri Perindustrian. Ketika disinggung kecukupan anggaran, Faisol menuturkan Rp 2,5 triliun cukup.

    “Cukup, ada beberapa hal yang masih masuk, kita sampaikan bahwa ada hasil rapat di DPR mengenai usulan tambahan anggaran. Kita sampaikan juga tadi,” tuturnya.

    Faisol pun belum mengetahui perihal rencana APBN Perubahan (APBN-P). “Oh belum tahu, itu nanti pimpinan,” ujarnya.

    (haa/haa)

  • Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM

    Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM

    PPN untuk minyak, nggak ada isu, tidak ada isu, (harga) tetap

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tidak akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM).

    Bahlil dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis menyebutkan bahwa harga BBM tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan akibat perubahan tarif PPN.

    “PPN untuk minyak, nggak ada isu, tidak ada isu, (harga) tetap,” kata Bahlil.

    Meski pun PPN 12 persen akan berlaku untuk sejumlah kebutuhan seperti listrik, Bahlil memastikan bahwa harga BBM tidak akan terpengaruh terhadap kebijakan tersebut. “Nggak ada (pengaruh harga usai kenaikan PPN 12 persen), nggak ada, nggak ada,” tegas Bahlil.

    Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

    Adapun beberapa barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN yakni; beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir.

    Selain itu, tepung terigu, Minyakita, dan gula industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1 persen, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap di 11 persen.

    “Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3 persen, juga (PPN) tetap 11 persen. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kg per bulan,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2024.

    Jasa tersebut di antaranya jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, dan jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    Sejumlah fasilitas perpajakan itu diusulkan pemerintah bersama dengan paket kebijakan insentif fiskal lainnya untuk tahun 2025 mendatang.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penetapan kebijakan perpajakan dilakukan dengan tetap memerhatikan azas keadilan, keberpihakan kepada masyarakat serta gotong royong.

    “Setiap tindakan untuk memungut (pajak) harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir. Ini azas keadilan yang akan kita coba terus. Tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki,” ucap Sri Mulyani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Pastikan PPN 12 Persen Tak Akan Buat Harga BBM Naik

    Bahlil Pastikan PPN 12 Persen Tak Akan Buat Harga BBM Naik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pemberlakuan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tak bakal membuat harga minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melonjak.

    “PPN (12 persen) untuk minyak gak ada isu,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12).

    “Gak ada, gak ada (harga minyak dan harga BBM naik imbas PPN 12 persen),” tegasnya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan jajaran Kabinet Merah Putih sudah mengumumkan kenaikan PPN dari 11 persen ke 12 persen. Ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Airlangga pada Senin (16/12).

    Tarif baru PPN bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Pemerintah berdalih kenaikan ini merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Naiknya pajak tersebut menimbulkan kekhawatiran atas harga minyak mentah. Pada akhirnya, harga BBM yang dijual di SPBU ditakutkan bakal ikut terkerek.

    Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mengaku masih harus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai tarif baru PPN. Ini terutama untuk PPN bahan bakar non-subsidi.

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyebut pihaknya juga masih mengkaji dampak kenaikan PPN terhadap harga BBM yang mereka jual.

    “Terus terang kami juga masih berkoordinasi. Apakah nanti berdampak ke energi atau tidak,” kata Riva, dikutip dari CNBC Indonesia.

    “Kami serahkan ke pemerintah,” tegasnya.

    (skt/agt)

  • Ratusan personel dikerahkan untuk amankan aksi tolak PPN 12 persen

    Ratusan personel dikerahkan untuk amankan aksi tolak PPN 12 persen

    Pengamanan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Pusat

    Ratusan personel dikerahkan untuk amankan aksi tolak PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 19 Desember 2024 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian mengerahkan sedikitnya 820 personel gabungan guna mengamankan aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara, Jakarta Pusat.

    “Dalam rangka pengamanan aksi, sekaligus menyerahkan petisi warga yang menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara dan sekitar, kami melibatkan 820 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

    Mereka nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

    Polisi memfokuskan pengamanan di kawasan Istana Negara sebanyak 108 personel, silang Monas Barat Daya sebanyak 32 personel, lalu di sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat dan sekitar.

    Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

    Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

    Selain itu, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

    Lebih lanjut, Susatyo menyebut personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Adapun aksi demo penolakan kenaikan PPN ini nampaknya akan dihadiri oleh sejumlah mahasiswa, buruh, bahkan K-popers.

    “#PajakMencekik! IKUT MENGGUGAT #TolakPPN12Persen Ikut turun ke depan Istana Negara membersamai kawan-kawan. Turut memanggil Kpopers Indonesia yang akan ikut terdampak dalam kenaikan pajak 12 persen,” tulis akun X @humaniesproject.

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

    Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

    Sumber : Antara