Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • RI Punya Bank Emas Tahun Depan, Ada Potensi Nilai Tambah Rp 50 T

    RI Punya Bank Emas Tahun Depan, Ada Potensi Nilai Tambah Rp 50 T

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membentuk bank emas atau bullion bank pada 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ada potensi nilai tambah hingga Rp 30-50 triliun dari bisnis bank emas.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan penghasil emas dan kepemilikan cadangan emas yang cukup tinggi di dunia. Sayangnya, potensi tersebut belum dapat dikelola dengan baik.

    Untuk itu, pemerintah mengatur kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas atau kegiatan usaha bullion. Usaha bullion ini dapat memaksimalkan added value atau nilai tambah dari sumber daya emas yang ada di Indonesia, baik emas hasil tambang maupun stok emas yang dimiliki masyarakat.

    “Usaha bullion dapat berpotensi meningkatkan konsumsi emas ritel yang akan memacu peningkatan industri emas dan keseluruhan bisnis dalam ekosistem emas yang mewadahi dengan tambahan value added (VA) hingga sebesar Rp 30-50 triliun rupiah,” kata Dian dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

    Dian menegaskan pengembangan usaha bullion akan memberikan keuntungan bagi tiga pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Pihaknya pun telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Bullion merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengamanatkan bagi LJK untuk dapat menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bullion, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan Emas dalam bentuk Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, Penitipan Emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

    OJK bersama pemerintah dan pihak terkait telah secara aktif berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan usaha bulion, antara lain berkaitan dengan kesiapan infrastruktur pendukung dan proses perizinan aktivitas kegiatan usaha. Pihaknya terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait bisnis tersebut.

    Saat ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diusulkan menjadi pengelola bank emas Indonesia tengah dalam tahap persiapan infrastruktur untuk selanjutnya mengajukan izin kegiatan usaha bullion sesuai ketentuan.

    “Hal tersebut tentunya merupakan bentuk diversifikasi yang dapat memperbesar skala usaha dengan memonetisasi simpanan emas sebagai sumber pendanaan, sehingga dapat meningkatkan pendalaman pasar keuangan dengan semakin meningkatnya variasi produk yang ditawarkan sebagai sarana investasi,” imbuh Dian.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini regulasi Bullion Bank telah dimasukkan ke dalam Undang-undang (UU) untuk segera diluncurkan tahun depan. Beberapa waktu lalu, Airlangga telah mengusulkan agar bank emas di Indonesia dikelola oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    “Undang-undangnya sudah kita masukkan, dan kita berharap di tahun depan semester I bisa direalisasikan,” kata Airlangga di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    (ara/ara)

  • Target KUR Naik Jadi Rp300 T pada 2025

    Target KUR Naik Jadi Rp300 T pada 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah resmi menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) maksimal sampai dengan Rp300 triliun pada 2025.

    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta, Selasa (24/12).

    Dengan penetapan target tersebut, penyaluran KUR tahun depan diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur baru dan 1 juta debitur yang bergraduasi.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga melalui keterangan resmi.

    Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM Tanah Air. Sementara, program pendampingan graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas, bagi secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Dalam kesempatan sama, Airlangga juga melaporkan penyaluran KUR pada 2024 telah melampaui target yang ditetapkan yang didominasi oleh penyaluran di sektor produksi.

    Adapun realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target 2024. Angka ini tumbuh 7,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juga debitur.

    Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8 persen dari total penyaluran. Hal ini kata Airlangga menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Kemudian penyaluran KUR yang tetap terjaga ditunjukkan melalui tingkat non-performance loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Selain itu peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65 persen dari target pada 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Sementara dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi di 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24 persen dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan, yakni paling sedikit 1,17 juta debitur.

    (del/sfr)

  • Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Target KUR 2025 Jadi Rp300 T, Bidik Jutaan Debitur Baru

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto resmi mengumumkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp300 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp280 triliun.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” ujar Airlangga.

    Penyaluran KUR tahun depan akan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025. Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.

    Adapun fokus penyaluran KUR pada debitur baru diproyeksikan akan dapat  memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Tanah Air. Sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

    Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan beberapa keputusan strategis untuk memperkuat ekosistem KUR, antara lain:

    Penataan kelembagaan, termasuk sekretariat komite yang masih berfungsi di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur organisasi di kementerian/lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yaitu Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Persetujuan usulan perubahan Permenko mengenai Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan penyaluran KUR pada 2025. Persetujuan penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan untuk keberhasilan program ketahanan pangan. Persetujuan untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk melalui skema linkage dan memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI agar lebih mudah diakses. Persetujuan skema kredit/pembiayaan investasi padat karya.

    Rapat ini juga mengakomodasi penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    Airlangga menjelaskan, program KUR dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi untuk mendukung visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keputusan strategis dari rapat ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia.

    Dengan dukungan semua pemangku kepentingan, KUR diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, serta mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

    Kinerja KUR 2024

    Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dengan sektor produksi menjadi yang paling dominan. Hingga 23 Desember 2024, total penyaluran KUR mencapai Rp280,28 triliun atau 100,10 persen dari target tahun ini.

    Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 7,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Sektor produksi menyumbang 57,8 persen dari total penyaluran KUR, menunjukkan keberhasilan program ini dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga, dengan tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19 persen, yang lebih rendah dari NPL nasional sebesar 2,21 persen.

    Peningkatan kualitas penyaluran juga terlihat dari jumlah debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 yang mencapai 2,52 juta, atau 107,65 persen dari target 2,34 juta debitur baru.

    Selain itu, akses pembiayaan meningkat, dengan lebih dari 1,30 juta debitur KUR yang bergraduasi pada tahun 2024, mencapai 111,24 persen dari target 1,17 juta debitur graduasi.

  • Target Penyaluran KUR Naik jadi Rp 300 Triliun pada 2025 – Page 3

    Target Penyaluran KUR Naik jadi Rp 300 Triliun pada 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun pada 2025. Hal ini agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan berdampak besar bagi ekonomi. Selain itu, target KUR ini juga seiring kinerja KUR yang positif pada 2024.

    Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (24/12/2024).

    Pada rapat itu juga mengungkapkan sejumlah capaian program KUR, sekaligus merumuskan kebijakan strategis untuk optimalisasi KUR pada 2025, yang salah satunya mengakomodir penerapan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu opsi dalam menentukan kualitas calon debitur KUR.

    Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target 2024.  Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur. 

    Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong  pertumbuhan sektor riil dan UMKM.

    Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.

    Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.

    Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi pada 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.

    “Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” tutur Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa,24 Desember 2024.

  • Airlangga Klaim Melemahnya Rupiah Masih Lebih Baik Dibandingkan Mata Uang Korsel, Jepang, dan Brasil – Halaman all

    Airlangga Klaim Melemahnya Rupiah Masih Lebih Baik Dibandingkan Mata Uang Korsel, Jepang, dan Brasil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut nilai tukar rupiah yang saat ini melemah masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lain.

    Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menyentuh Rp 16 ribu per dolar AS.

    Menurut Airlangga, kondisi ini belum berpengaruh besar pada kondisi perekonomian nasional.

    Dirinya mengeklaim fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

    Menko Perekonomian menuturkan, melemahnya nilai tukar rupiah jauh lebih baik jika dibandingkan nilai tukar mata uang negara tetangga terhadap dolar AS.

    Misalnya, nilai tukar won Korea Selatan melemah sekitar 11 persen sejak awal 2024. Di lain pihak, nilai tukar yen jepang melemah 10,16 persen dan mata uang real Brasil terjun hingga 22,82 persen terhadap dolar AS.

    “Indonesia masih 5,48 persen year to date. Jadi secara fundamental kita relatif lebih kuat,” kata Menko Airlangga, Senin (23/12/2024).

    Airlangga menyebut, pelemahan rupiah terhadap dolar AS lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal.

    Menurutnya, salah satu penyebabnya yakni kemenangan Donald Trump di pilpres Amerika Serikat.

    Airlangga mengatakan, sejak Trump terpilih sebagai Presiden AS, mata uang dolar menguat hingga 6,5 persen.

    Hingga perdagangan Senin (23/12/2024), indeks dolar AS terpantau berada di posisi 108,11.

    Berdasarkan catatan Menko Perekonomian, nilai tukar rupiah melemah 2,73 persen sejak kemenangan Trump pada 5 November 2024.

    Namun, pelemahan rupiah ini menurut Airlangga lebih kuat dibandingkan yang dialami mata uang won Korsel yang terdepresi hingga 3,55 persen, yen Jepang yang melemah hingga 4,6 persen, dan real Brasil yang terkoreksi hingga mencapai angka 5,11 persen.

    Airlangga menuturkan, pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif.

    Menurutnya, kondisi ini meningkatkan daya saing ekspor, terutama untuk ekspor sumber daya alam yang jadi tumpuan Indonesia.

    Selain itu, sisi positif melemahnya rupiah saat ini menjadikan neraca perdagangan RI terus berada di level positif.

    Bahkan, Menko Perekonomian menyebut neraca perdagangan Indonesia melebar pada November 2024.

    ”SDA itu bahan baku rupiah, apakah itu nikel, batu bara, atau sawit. Nah itu kan lebih dari 50 persen (porsinya). Jadi pada saat terjadi pelemahan rupiah, tentu gain-nya akan naik,” ujarnya.

    Ia mengaku fundamental ekonomi nasional masih kuat jika dibandingkan dengan negara Brasil.

    Airlangga mengatakan, defisit anggaran RI yang minus 2,7 persen masih lebih baik dibandingkan Brasil yang minus mencapai 8,7 persen. Selain itu, defisit transaksi berjalan RI sebesar 0,7 persen juga lebih baik dibandingkan Brasil yang mencapai 2,9 persen.

    “Debt to GDP dia (Brasil) 78 persen, kita 40 persen,” kata Airlangga

     

     

  • Airlangga Sebut QRIS, E-Money dan Kartu Kredit Tak Kena PPN 12 Persen

    Airlangga Sebut QRIS, E-Money dan Kartu Kredit Tak Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan transaksi menggunakan QRIS, e-money, dan berbagai layanan keuangan digital lainnya tetap bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Transaksi tidak di QRIS, tidak (tidak kena PPN 12 persen). Mastercard, visa semua nggak ada PPN. Jadi itu yang kemarin diramaikan,” ujar Airlangga dalam diskusi dengan pemimpin media massa di Jakarta, Senin (23/12).

    Ia menegaskan jasa, bahan pokok, dan barang penting, seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena sejak awal telah ditetapkan bebas dari pajak tersebut.

    “Jadi kalau bicara PPN, yang pasti jasa, bahan pokok, dan penting itu semuanya bebas PPN. Karena memang tidak pernah dikenakan PPN. Ini mulai dari beras dan kebutuhan pokok itu,” tambahnya.

    Selain transaksi digital, Airlangga menyebutkan sejumlah sektor lain yang juga bebas dari kewajiban PPN, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, pulsa, hingga jasa asuransi dan jasa keuangan.

    “Transportasi enggak bayar PPN. Kesehatan enggak bayar PPN. Pendidikan enggak bayar PPN. E-Toll tidak bayar PPN. Pulsa tidak bayar PPN,” pungkasnya.

    Airlangga sebelumnya mengatakan hingga saat ini dirinya belum mengantongi daftar produk-produk yang akan terdampak PPN 12 persen. Adapun penetapan barang kena PPN 12 persen ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

    “Belum terima setoran (daftar barang mewah dari Sri Mulyani),” kata Airlangga sembari tersenyum, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

    (lau/pta)

  • 17 Negara Ini Terapkan PPN 0%, Salah Satunya Tetangga RI

    17 Negara Ini Terapkan PPN 0%, Salah Satunya Tetangga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa tertentu, termasuk kategori premium atau mewah. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024.

    Hal ini tentunya menimbulkan gelombang penolakan di Tanah Air. Bahkan, sejumlah pihak mengencarkan seruan boikot kenaikan PPN 12% ini di media sosial. Di tengah seruan ini, pemerintah tetap akan menerapkan kenaikan PPN 12%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kenaikan PPN menjadi 12% sudah sesuai dengan amanah undang-undang.

    “Pemerintah hanya mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pada Pasal 7 ayat 1 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 12% berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025,” tegas Menko Perekonomian Airlangga dalam konferensi pers, dikutip Selasa (24/12/2024).

    Di tengah polemik ini, ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak mengenakan PPN atau value added tax (VAT). Amerika Serikat, Bermuda, Pakistan, Kuwait, Macau dan lainnya tidak mengimplementasikan PPN.

    Berikut ini beberapa negara yang tidak mengenakan pajak PPN, dikutip dari PwC dan VAT refund:

    Bermuda
    Cayman Islands
    Greenland
    Guernsey, Channel Islands
    Hong Kong
    Kuwait
    Libya
    Macau
    Myanmar
    Oman
    Qatar
    AS
    Brunei Darussalam
    Belize
    Pakistan
    Gibraltar
    Aruba

    Meskipun tidak memiliki VAT, tetapi beberapa negara di atas masih memiliki pajak barang dan jasa. Ini adalah pajak yang disebut pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada barang dan jasa kepada masyarakat di suatu negara.

    Amerika Serikat contohnya, negara ini tidak memiliki VAT. Negara tersebut mengenakan pajak penjualan untuk konsumennya, dan memberikan keringanan kepada bisnis yang membutuhkan dorongan untuk produksi dan distribusi barang dan jasa. Selain itu, Amerika Serikat mengizinkan bisnis di industri tertentu untuk memungut pajak barang dan jasa mereka sendiri, seperti di industri perhotelan.

    Kemudian, negara-negara seperti Bermuda dan Cayman Islands memang dikenal sebagai surga pajak sehingga mereka memang tidak mengenakan pajak.

    (haa/haa)

  • PPN Jadi 12% Tahun Depan, Layanan buat Investor Saham Bakal Naik?

    PPN Jadi 12% Tahun Depan, Layanan buat Investor Saham Bakal Naik?

    Jakarta –

    Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan itu berlaku untuk barang kategori mewah, kecuali bagi barang dan jasa bahan-bahan pokok. Lantas transaksi investasi saham hingga reksa dana apakah akan terkena dampak?

    PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengatakan dampak PPN 12% terhadap layanan di KSEI masih dalam kajian. Karena sampai saat ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) terkait penerapan PPN 12% di 2025.

    “Terkait dengan tarif PPN 12%, penambahan 1% terus terang masih dalam kajian. Karena seperti diketahui beberapa ada di DJP, ada aturan terhadap barang mewah, barang pokok, barang non pokok, dan transaksional. Saat ini belum diterbitkan juklak resmi dan kami juga sedang berkomunikasi secada intensif dengan DJP, juga melakukan kajian bersama dengan konsultan pajak kami,” kata Direktur Keuangan dan Administrasi KSEI Imelda Sebayang dalam konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Jadi pihaknya belum dapat memastikan berapa dampak kenaikan jasa layanan dari KSEI dari PPN 12%. Imelda memastikan akan memberikan informasi secara tersebut kepada masyarakat.

    “Apabila ada, sudah pasti menjadi bagian tanggung jawab kami penyediaan infrastruktur pasar modal akan memberikan notifikasi. Saat ini kami dalam posisi menunggu Juklak,” jelasnya.

    Imelda menyebut untuk PPN memang dikenakan pada layanan jasa penyimpanan dan jasa penyelesaian. Namun, pihaknya belum bisa memastikan berapa kenaikannya jika PPN menjadi 12%.

    “Kembali kami tekankan lagi, itu belum ada konfirmasi mengenai dampaknya, mengenai kenaikan tersebut. Kami masih menunggu arahan atau juklak atau juknis DJP,” tuturnya.

    Sebagai informasi, KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Secara garis besar KSEI memberikan beberapa layanan di antaranya, jasa pengelolaan aset yang meliputi pembukaan, penutupan dan pemblokiran rekening efek, serta perubahan data pemegang rekening.

    Jasa Kustodian Sentral yang berisi layanan deposit efek, penarikan efek dan atau dana, dan Rekonsiliasi Efek dan Dana. Lebih lanjut juga ada Jasa Penyelesaian Transaksi, baik penyelesaian Transaksi Bursa dan Transaksi Di Luar Bursa. Terakhir ada Jasa Corporate Action, merupakan jasa untuk mendistribusikan hak atas Efek secara langsung dengan cara kredit ke dalam Rekening Efek.

    Untuk diketahui, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tetap akan berlaku pada 1 Januari 2025. Hal ini diungkapkan para Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers mengenai Paket Kebijakan Ekonomi, Senin (16/12/2024).

    Airlangga mengatakan, pemerintah akan memberlakukan tarif PPN sebesar 12% secara umum mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

    (kil/kil)

  • Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Khusus Restoran dan Hotel – Halaman all

    Beras Impor Bakal Kena PPN 12 Persen, Khusus Restoran dan Hotel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen bagi bahan pangan, beras.

    Zulhas menggarisbawahi, PPN 12 persen hanya diperuntukkan untuk beras impor.

    Misalnya, beras yang diimpor dari Jepang, Beras Shirataki.

    Itupun, kata Zulhas, hanya untuk kebutuhan hotel ataupun restoran.

    Sementara, beras-beras lokal produksi dalam negeri, baik itu premium ataupun medium, tidak dinaikkan pajaknya.

    Kenaikan PPN ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025, mendatang.

    “Nah yang kena itu, yang suka makan di (restoran) Jepang, mana? Misalnya beras apa namanya? Shirataki, ya seperti itu, karena kalau (beras) premium-medium yang di pasar tidak kena.”

    “Kecuali ada beras tadi itu, secara khusus seperti beras Jepang, lain-lain (akan naik),” kata Zulhas setelah rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.

    Ia juga menegaskan kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya akan berlaku bagi hotel dan restoran yang menggunakan beras impor.

    “Jadi (yang terdampak PPN 12 persen) beras khusus yang diimpor. Iya, (untuk) hotel, restoran.”

    “Jadi maksudnya begitu,” ujar Arief dalam kesempatan yang sama.

    Hal ini, kata Arief, dilakukan tak lain untuk meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri.

    “Yang (beras) produksi dalam negeri, jangan (dinaikan PPN-nya), karena kita kan lagi dorong produksi di dalam negeri,” jelas Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, lebih dulu menyatakan pemerintah telah membebaskan PPN atau 0 persen terhadap kebutuhan pokok lain seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, hingga susu.

    Lalu juga kebutuhan lainnya seperti gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air.

    “(Komoditas) itu seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” jelas Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Kesejahteraan di Kemenko Perekonomian, Senin (16/12/2024).

    Selanjutnya, Airlangga menyebut ada tiga komoditas penting meliputi Minyakita, gula, dan tepung terigu yang tarifnya tetap 11 persen di tahun depan. 

    Tiga komoditas itu, lanjut Airlangga, nantinya akan ditanggung pemerintah melalui kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP).

    Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen,” jelas Airlangga 

    Adapun pengumuman resmi akan secara resmi disampaikan pemerintah dalam waktu dekat.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Nitis Hawaroh)(Kompas.com)

  • Cara Mendapatkan Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Mau?

    Cara Mendapatkan Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Mau?

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah memberikan insentif berupa potongan tarif listrik sebesar 50 persen untuk dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025. Langkah ini diambil di tengah kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025.

    “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah 2.200 VA diberikan biaya diskon 50 persen untuk 2 bulan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (16/12).

    Lalu, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan potongan tarif listrik ini? Berikut penjelasannya.

    Daftar masyarakat yang berhak mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah ini. Dia menjelaskan bahwa insentif tersebut akan langsung dirasakan oleh hampir seluruh pelanggan PLN, yang jumlahnya mencapai 84 juta. Berikut adalah rincian pelanggan PLN yang berhak mendapatkan Diskon Tarif listrik 50 persen:

    24,6 juta pelanggan dengan daya 450 watt 38 juta pelanggan dengan daya 900 watt 14,1 juta pelanggan dengan daya 1.300 watt 4,6 juta pelanggan dengan daya 2.200 watt

    “Artinya, dari total pelanggan rumah tangga kami yang berjumlah 84 juta, 97 persen pelanggan rumah tangga akan mendapatkan diskon 50 persen pada bulan Januari dan Februari,” kata Darmawan.

    Cara mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen

    Diskon tarif listrik 50 persen akan diberikan kepada pelanggan prabayar dan pascabayar PLN. Bagi pelanggan prabayar PLN, diskon ini berlaku secara otomatis untuk jumlah kWh yang mereka beli.

    “Untuk pelanggan kami yang prabayar, kami akan langsung menyesuaikan pembelian pulsa. Misalnya, jika sebelumnya Rp100.000 untuk kWh tertentu, sekarang hanya perlu membayar Rp50.000, atau setengah dari harga normal,” kata Darmawan. Sedangkan untuk pelanggan pascabayar, PLN akan menyesuaikan tagihan listrik mereka selama Januari dan Februari.

    Darmawan juga yakin bahwa kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen ini akan menjadi stimulus yang efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat. PLN pun siap melaksanakan tugas dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini.

    “Tentu saja ini adalah berkah karena dapat mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan daya beli. PLN siap melaksanakan amanah ini,” kata Darmawan.