Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Program Belanja di Indonesia Aja Sukses Cetak Transaksi Rp 25,4 Triliun – Page 3

    Program Belanja di Indonesia Aja Sukses Cetak Transaksi Rp 25,4 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mendorong belanja masyarakat sehingga menaikkan konsumsi domestik, memperkuat pemanfaatan produk lokal, dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi belanja menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu yang dijalankan adalah dengan menggandeng pengusaha dengan menggelar Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Diskon 2024.

    Gelaran ini berlangsung secara tahunan. Menariknya, pada tahun ini yang berlangsung dari tanggal 20 hingga 29 Desember 2024 telah mencatatkan kesuksesan dengan peningkatan nilai transaksi yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

     

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, program BINA Diskon 2024 telah berhasil mencatat nilai transaksi sebesar Rp 25,4 triliun atau meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan nilai transaksi di tahun 2023 yang mencapai Rp 22 triliun, melebihi dari target 10%.

    “Peningkatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program diskon ini serta efektivitasnya dalam menggerakkan roda perekonomian,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa  (31/12/2024). 

     

    Perbesar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Opening Ceremony Peluncuran Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Diskon 2024 pada Jumat (20/12/2024. (Dok Kemenko Perekonomian)

    Salah satu fokus utama program BINA Diskon 2024 adalah mempromosikan produk-produk lokal. Program ini melibatkan berbagai produk lokal, termasuk produk UMKM dari total produk yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha lokal dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik.

    Program BINA Diskon 2024 terlaksana berkat kerja sama yang solid antara Pemerintah, asosiasi pengusaha ritel, pelaku UMKM, dan berbagai pihak terkait. Partisipasi aktif dari 80.000 gerai di 396 pusat perbelanjaan dari 24 provinsi baik merek lokal dan global turut menyukseskan program ini.

     

    Perbesar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Opening Ceremony Peluncuran Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Diskon 2024 pada Jumat (20/12/2024. (Dok Kemenko Perekonomian)

    Sebagai bagian dari rangkaian program BINA Diskon 2024, acara puncak Big Bang Festival juga berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Big Bang Festival tidak hanya menjadi ajang perayaan akhir tahun, tetapi juga platform untuk memperkuat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, serta mempromosikan produk-produk unggulan Indonesia.

    Dengan berbagai capaian yang diperoleh, Pemerintah berharap agar program BINA Diskon dapat terus berlanjut dan menjadi agenda rutin yang berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.

    “Dengan semakin banyaknya partisipasi dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkas Menko Airlangga.

  • Presiden Prabowo Subianto serahkan DIPA dan TKD untuk APBN 2025

    Presiden Prabowo Subianto serahkan DIPA dan TKD untuk APBN 2025

    Selasa, 10 Desember 2024 19:01 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) berjabat tangan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) disaksikan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan), Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan) dan Menkeu Sri Mulyani seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) menyalami para kepala daerah seusai acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025, serta peluncuran katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Presiden menyatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD tahun anggaran 2025 merupakan simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2025. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

  • Mendag Mau Evaluasi Peraturan yang Dianggap Menyiksa Industri Tekstil

    Mendag Mau Evaluasi Peraturan yang Dianggap Menyiksa Industri Tekstil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bakal melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini tengah disorot karena kasus impor tekstil ilegal.

    Budi Santoso mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan para Menteri lainnya, terkait aturan yang sudah dibuat. “Permendag itu bisa saja setiap saat dievaluasi. Nanti kita lihat,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/12/2024).

    Namun ia membantah jika aturan itu dianggap menjadi penyebab adanya importasi ilegal yang menjadi beban industri tekstil. 

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso mengkaji ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Yassierli mengungkapkan bahwa banyak industri tekstil di dalam negeri tertekan dengan adanya aturan tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah gempuran produk tekstil impor yang disinyalir terjadi karena adanya celah dari Permendag 8.

    “Jadi tekstil banyak ilegal impor, penyelundupan macam-macam sehingga kemudian yang beredar di pasar Indonesia itu tekstil dengan murah sekali dan dampaknya perusahaan kita yang kesulitan itu akibatnya mereka sulit survive,” bebernya.

    Dia bilang bahwa hal ini sudah diangkat di rapat tingkat Menko. Nantinya yang menentukan akan diubah atau tidak adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Itu sudah sempat diangkat di rapat Menko jadi follow upnya di Menko, jadi Menko yang waktu itu akan mereview dan menelaah kembali,” sebutnya.

    (hsy/hsy)

  • Peritel Masih Tunggu Aturan PPN 12% Barang Mewah, Harga Berubah?

    Peritel Masih Tunggu Aturan PPN 12% Barang Mewah, Harga Berubah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atau Tarif PPN 12% untuk barang dan jasa mewah yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan bahwa dengan adanya peraturan pelaksanaan melalui PMK, maka akan terlihat jelas barang dan jasa mana saja yang bakal kena tarif PPN 12% pada awal 2025.

    “Iya dong [masih menunggu PMK], kalau enggak gimana, kita mau ngomong dari dasar apa? Karena janjinya Pak Menko [Airlangga] akan keluar sebelum Januari lah pasti, karena ini berlaku Januari,” ujar Solihin saat dihubungi Bisnis, Senin (30/12/2024).

    Untuk itu, Solihin mengaku masih menunggu aturan tersebut terbit. “Kita masih nunggu sampai dengan besok, sampai nanti malam, besok ya, kita lihat,” imbuhnya.

    Kendati demikian, jika PMK itu tak kunjung terbit, Solihin menyebut pihaknya akan mengambil langkah untuk menetapkan PPN 12% di supermarket.

    “Kesiapan kita sebetulnya karena kita punya sistem, kalau suatu saat dan memang belum ada PMK-nya, kita pasti ambil langkah untuk menetapkan PPN tersebut,” ungkapnya.

    Namun, Solihin menyatakan bahwa Aprindo juga tidak ingin mengambil langkah gegabah dalam menetapkan tarif PPN 12% sebelum adanya peraturan dari pemerintah. “Kita juga enggak mau gegabah, kita harus tahu PMK-nya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia meyakini aturan terkait pengenaan PPN 12% akan terbit sebelum Januari, sama seperti yang disampaikan Menko Airlangga Hartarto.

    “Kita tunggu ya, sabar ya, nanti kita sama-sama mengamati. Harapan kita kan, Presiden kita kan selalu enggak ingin memberatkan rakyatnya, mudah-mudahan kebijakan itu juga enggak memberatkan rakyat pada umumnya,” tuturnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan PMK yang mengatur tentang barang dan jasa mewah akan diterbitkan sebelum Januari 2025. Hal ini seiring dengan pengenaan tarif PPN yang naik dari 11% menjadi 12% pada awal 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa aturan dan klasifikasi untuk barang dan jasa mewah akan diterbitkan melalui PMK. “[PMK barang dan jasa mewah] sebelum 1 Januari [2025],” kata Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

    Dalam aturan itu, Airlangga hanya menyampaikan bahwa pemerintah akan memasukkan kategori barang dan jasa mewah dan bukan. “Ya nanti ditentukan ada PMK-nya apa yang kategori mewah dan non mewah,” ungkapnya.

    Sayangnya, dia tak berkomentar lebih jauh terkait barang dan jasa mewah yang menjadi pertimbangan pemerintah. “Pertimbangannya nanti kita lihat,” singkatnya.

    Mengutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu (22/12/2024), pemerintah mengenakan PPN sebesar 12% terhadap barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.

    Perinciannya, bahan makanan premium yang di antaranya beras premium, buah-buahan premium, ikan premium, dan daging premium.

    Kemudian, PPN 12% juga dikenakan untuk pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA.

  • Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan outlook ekonomi Indonesia 2025 yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi bukti fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan IMF berada di 5,1 persen pada 2025. Lewat unggahan resmi akun Instagram @the_imf pada Minggu (29/12), IMF menyebut Indonesia berhasil melakukan transformasi ekonomi di dua dekade terakhir.

    “Hal ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan yang baik bagi investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    IMF juga menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat dan menurunkan tingkat kemiskinan sepuluh kali lipat selama dua dekade terakhir.

    Sementara, outlook perekonomian global sepanjang 2024 diproyeksikan tumbuh pada level 3,2 persen dan diproyeksikan tumbuh stagnan pada level 3,2 persen pada 2025.

    Bagi negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan berada pada level 1,8 persen serta bagi negara-negara emerging market dan developing economies diproyeksikan pada 2025 berada pada level 4,2 persen.

    Adapun, dibentuk pada Juli 1944 saat Konferensi Bretton Woods, IMF berupaya untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh 191 negara anggotanya.

    Organisasi ini mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama moneter, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi.

    Dalam akun Instagram tersebut, IMF menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas di Asia Tenggara dengan 270 juta orang penduduk, membentang 3.300 mil dari barat ke timur yang memiliki jarak sama dari London ke Kabul, telah meningkatkan PDB-nya empat kali lipat menjadi 1,4 triliun dolar AS.

    Selanjutnya IMF juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari telah menurun sepuluh kali lipat menjadi kurang dari 2 persen.

    Disampaikan juga bahwa kota DKI Jakarta mencatat pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa seperti Polandia dan Portugal.

    Adapun selama lima tahun ke depan, Pemerintah Prabowo-Gibran membidik pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.

    Untuk mengejar target tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi, investasi dan ekspor menjadi pilar utama. Pemerintah menargetkan agar sektor konsumsi tetap dijaga pada rentang pertumbuhan 5-6 persen, investasi dibidik tumbuh 10 persen, serta ekspor didorong tumbuh 9 persen.

    Selain itu, ada beberapa sektor yang diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan, antara lain manufaktur, terutama melalui hilirisasi industri, jasa dan pariwisata, ekonomi digital, ekonomi hijau, semikonduktor, serta konstruksi/perumahan.

    “Sekarang kita juga mendorong sektor manufaktur, kemudian juga beberapa ekspor sumber daya alam hilirisasi maupun kelapa sawit, dan juga dari sektor manufaktur itu sendiri termasuk sektor otomotif,” ujar Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (10/12).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan outlook ekonomi Indonesia 2025 yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi bukti fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan IMF berada di 5,1 persen pada 2025. Lewat unggahan resmi akun Instagram @the_imf pada Minggu (29/12), IMF menyebut Indonesia berhasil melakukan transformasi ekonomi di dua dekade terakhir.

    “Hal ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan yang baik bagi investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    IMF juga menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat dan menurunkan tingkat kemiskinan sepuluh kali lipat selama dua dekade terakhir.

    Sementara, outlook perekonomian global sepanjang 2024 diproyeksikan tumbuh pada level 3,2 persen dan diproyeksikan tumbuh stagnan pada level 3,2 persen pada 2025.

    Bagi negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan berada pada level 1,8 persen serta bagi negara-negara emerging market dan developing economies diproyeksikan pada 2025 berada pada level 4,2 persen.

    Adapun, dibentuk pada Juli 1944 saat Konferensi Bretton Woods, IMF berupaya untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh 191 negara anggotanya.

    Organisasi ini mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama moneter, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi.

    Dalam akun Instagram tersebut, IMF menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas di Asia Tenggara dengan 270 juta orang penduduk, membentang 3.300 mil dari barat ke timur yang memiliki jarak sama dari London ke Kabul, telah meningkatkan PDB-nya empat kali lipat menjadi 1,4 triliun dolar AS.

    Selanjutnya IMF juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari telah menurun sepuluh kali lipat menjadi kurang dari 2 persen.

    Disampaikan juga bahwa kota DKI Jakarta mencatat pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa seperti Polandia dan Portugal.

    Adapun selama lima tahun ke depan, Pemerintah Prabowo-Gibran membidik pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.

    Untuk mengejar target tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi, investasi dan ekspor menjadi pilar utama. Pemerintah menargetkan agar sektor konsumsi tetap dijaga pada rentang pertumbuhan 5-6 persen, investasi dibidik tumbuh 10 persen, serta ekspor didorong tumbuh 9 persen.

    Selain itu, ada beberapa sektor yang diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan, antara lain manufaktur, terutama melalui hilirisasi industri, jasa dan pariwisata, ekonomi digital, ekonomi hijau, semikonduktor, serta konstruksi/perumahan.

    “Sekarang kita juga mendorong sektor manufaktur, kemudian juga beberapa ekspor sumber daya alam hilirisasi maupun kelapa sawit, dan juga dari sektor manufaktur itu sendiri termasuk sektor otomotif,” ujar Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (10/12).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prospek Bisnis Emas Makin Berkilau di 2025, Ini Alasannya – Page 3

    Prospek Bisnis Emas Makin Berkilau di 2025, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap melangkah memasuki tahun 2025 dengan mengoptimalkan prospek bisnis bullion bank (bank emas) yang dinilai menjanjikan. Prospek tersebut semakin kuat terutama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK No. 17 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion.

    Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menyebutkan bahwa emas telah lama menjadi instrumen investasi pilihan masyarakat Indonesia karena sifatnya yang safe haven atau aman dari gejolak, sehingga dapat berfungsi sebagai aset lindung nilai. Terlihat dari kinerja bisnis emas BSI yang terus menunjukkan pertumbuhan impresif sejak bank syariah itu berdiri pada 2021.

    Selain daya tarik utama emas sebagai instrumen investasi safe haven, aturan baru terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha emas (bullion) juga menjadi katalis bagi prospek menjanjikan bisnis bullion pada 2025 dan ke depannya.

    Dari sisi harga, Banjaran memproyeksikan harga emas dunia berpeluang bergerak naik dari US$2.590 – US$2.630 per troy ounce pada 2024 ke level US$2.705 – US$2.830 per troy ounce pada 2025. Harga emas Antam juga diperkirakan akan terkerek dari level Rp1.510.000 – Rp1.535.000 per gram pada 2024 ke kisaran Rp1.560.000 – Rp1.695.000 per gram pada 2024.

    “Emas sudah lama menjadi instrumen investasi favorit masyarakat kita. Ditambah dengan adanya aturan baru dari OJK tentang penyelenggaraan usaha bullion ini, prospek ini semakin menjanjikan. BSI sebagai salah satu bank yang diberikan arahan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan bullion bank, kini sedang melakukan persiapan,” ujar Banjaran.

    Sebagai informasi, BSI bersama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sebelumnya mendapatkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar menjadi pionir bisnis Bank Emas di Indonesia.

     

  • PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Siapa yang Mengesahkan?

    PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Siapa yang Mengesahkan?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara hingga 6,4 persen pada 2025, dengan target total pendapatan sebesar Rp 2.996 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 2.490 triliun direncanakan berasal dari penerimaan pajak. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, PPN memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah.

    Apa Itu PPN?

    PPN adalah jenis pajak konsumsi yang wajib dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa yang termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sebagai pajak tidak langsung, PPN disetor oleh pihak lain (misalnya, pedagang) atas nama konsumen yang menjadi penanggung pajak.

    Sejak 1 April 2022, tarif PPN di Indonesia ditetapkan sebesar 11 persen. Namun, kenaikan menjadi 12 persen pada 2025 diperkirakan akan berdampak pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi secara umum.

    Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati agar kebijakan ini tidak menggerus daya beli masyarakat.

    “Untuk menaikkan tax ratio kita salah satunya adalah dengan menaikkan tarif pajak, walaupun masih ada cara lain. Namun, pemerintah juga harus hati-hati jangan sampai kenaikan pajak ini malah menggerus daya beli,” kata Agus, dikutip dari Antara pada Senin (30/12/2024).

    Siapa yang Mengusulkan Kenaikan PPN 12 Persen?

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, keputusan untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12 persen pada 2025 diambil melalui banyak pertimbangan berat dan bukan tanpa alasan oleh pemerintah. Kenaikan PPN menjadi 12 persen didasarkan pada sejumlah pertimbangan berikut:

    Meningkatkan pendapatan negara: Dengan peran strategis PPN, peningkatan tarif ini diharapkan membantu memperbaiki kondisi fiskal yang terdampak pandemi Covid-19.Mengurangi ketergantungan pada utang: Pendapatan pajak yang lebih tinggi akan membantu menekan defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri.Penyesuaian standar internasional: Dengan tarif baru ini, Indonesia mendekati rata-rata PPN global yang mencapai 15 persen, termasuk di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa kenaikan ini juga bertujuan untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif di tingkat internasional.

    Siapa yang Mengesahkan PPN 12 Persen 2025?

    Rencana kenaikan tarif PPN telah disepakati pemerintah bersama DPR RI melalui pengesahan RUU HPP menjadi UU pada 7 Oktober 2021. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, memimpin sidang pengesahan tersebut.

    Sebanyak delapan fraksi DPR RI menyetujui pengesahan UU HPP, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, Fraksi PKS menolak dengan alasan rencana kenaikan PPN berpotensi kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi nasional. PKS juga menyoroti kemungkinan penerapan pajak pada kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan keagamaan, meskipun saat ini tarifnya masih 0 persen.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional melalui peningkatan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan pada utang, dan menyesuaikan dengan standar internasional. Meski demikian, pemerintah diingatkan untuk memastikan kebijakan ini tidak membebani masyarakat, terutama kelompok rentan, demi menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

  • Masyarakat Lebih Pilih Produk Lokal

    Masyarakat Lebih Pilih Produk Lokal

    JAKARTA – Pemerintah menyampaikan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2024 telah mencetak total transaksi Rp31,2 triliun dengan didominasi oleh penjualan produk lokal.

    Tahun ini, dari total transaksi Rp31,2 triliun, rata-rata belanja (average spending) per orang mencapai Rp318.000.

    “Dalam upaya menciptakan pasar yang kuat bagi produk dalam negeri, Pemerintah terus mendorong promosi dan kampanye agar masyarakat lebih memilih produk lokal. Ketika pasar untuk produk lokal sudah terbentuk, maka suplai akan mengikuti secara otomatis. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada produk impor,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir ANTARA, Minggu, 29 Desember.

    Capaian total transaksi Harbolnas 2024 meningkat sekitar 21,4 persen (yoy) dibandingkan total transaksi pada tahun 2023 yang mencetak angka Rp25,7 triliun.

    Produk-produk lokal juga mampu mendominasi keseluruhan penjualan dengan porsi sebanyak 52 persen dan dengan nilai transaksi yang mencapai sebesar Rp16,1 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 31 persen (yoy).

    Pertumbuhan yang signifikan pada kontribusi produk lokal menjadi indikator positif terhadap potensi masa depan Harbolnas.

    Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran konsumen untuk terus mendukung produk dalam negeri melalui platform niaga-el (e-commerce).

    Airlangga berharap, Program Harbolnas diharapkan dapat terus menunjukkan peran dalam mendorong daya beli masyarakat sekaligus mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    Dengan tagline #PakaiProdukSendiri, pakaian olah raga dan aksesori fesyen, personal care, serta makanan dan minuman menjadi tiga kategori produk yang mendominasi penjualan dalam Harbolnas 2024 baik secara keseluruhan maupun untuk produk lokal.

    Para pembeli dalam gelaran program ini juga menjadikan belanja langsung yang menyediakan ulasan produk secara online sebagai fitur yang paling diminati dan 50 persen pembeli melakukan pembelian melalui link afiliasi yang dibagikan di media sosial.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, dalam ajang Harbolnas tahun ini, tercatat 407 peserta yang berpartisipasi mulai dari pedagang (merchant), ritel daring, hingga penyedia layanan lokapasar.

    Ajang Harbolnas tahun ini juga menjadi capaian tertinggi untuk seller yang baru onboarding dibandingkan masa sebelum pandemi.

    Kehadiran Harbolnas 2024 tidak sekedar menjadi perayaan belanja online, melainkan juga langkah nyata untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional dan penjualan produk lokal.

    Selain program tersebut, Pemerintah juga memberikan dukungan bagi program belanja murah lainnya seperti program Belanja di Indonesia Aja yang berlangsung pada tanggal 20-29 Desember 2024 dan EPiC Sale (Every Purchase is Cheap) yang berlangsung pada tanggal 22-31 Desember 2024.

    “Kami optimis dengan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, target pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi dapat tercapai. Harbolnas menjadi bukti nyata bahwa aktivitas belanja masyarakat turut menjadi pengungkit dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi,” pungkas Airlangga.

  • 2 Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD karena PPN 12 Persen, Apa Alasannya? Nasional

    2 Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD karena PPN 12 Persen, Apa Alasannya? Nasional

    Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD karena PPN 12 Persen, Apa Alasannya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P
    Rieke Diah Pitaloka
    telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (
    MKD
    ) akibat dugaan pelanggaran kode etik.
    Laporan tersebut diajukan oleh Alfadjri Aditia Prayoga pada tanggal 20 Desember 2024.
    Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, telah mengkonfirmasi adanya pelaporan tersebut.
    “Laporan ada, laporan ada. Benar, surat saya saya tanda tangan kok. Enggak mungkin ada surat kalau enggak ada laporan, benar ada laporan,” ujar Dek Gam saat dihubungi, Minggu (29/12/2024).
    Nazaruddin Dek Gam belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi laporan yang diajukan terhadap Rieke, serta mengenai sosok pelapor.
    “Saya belum lihat lagi detail laporannya kemarin itu. Besok ya, saya jelasin ya,” kata Dek Gam.
    Namun, informasi dalam surat pemanggilan Rieke menunjukkan bahwa laporan tersebut terkait dengan kritiknya terhadap rencana penerapan
    pajak
    pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.
    Dalam surat yang diterima oleh
    Kompas.com
    , disebutkan bahwa Rieke diduga telah memprovokasi masyarakat untuk menolak kebijakan
    PPN 12 persen
    melalui media sosial.
    “Mahkamah Kehormatan Dewan telah menerima pengaduan dari Saudara Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024 yang mengadukan saudara, karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan Saudara dalam konten yang diunggah di akun media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen,” ungkap surat tersebut.
    MKD telah merencanakan pemanggilan Rieke untuk menjalani sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik pada tanggal 30 Desember 2024.
    Namun, Dek Gam menyatakan bahwa agenda tersebut ditunda karena DPR RI sedang dalam masa reses, dan anggota MKD masih berada di daerah pemilihan masing-masing.
    “Iya, surat pemanggilan itu memang aku tanda tangan, tapi kan kita masih libur (sidang) nih, masih reses. Jadi, kita tunda dulu lah,” jelas Dek Gam.
    Dia juga menambahkan bahwa pemanggilan ulang akan dilakukan setelah masa reses selesai pada awal Januari 2025.
    “(Ditunda sampai) habis reses. Pas masa sidang nanti,” ucap Dek Gam.
    Upaya untuk menghubungi Rieke guna mendapatkan tanggapannya mengenai laporan ke MKD hingga berita ini diterbitkan belum membuahkan hasil.
    Namun, politikus PDI-P ini dikenal tegas dalam menolak rencana pemerintah untuk menerapkan PPN 12 persen pada Januari 2025.
    Dalam sidang paripurna penutupan masa sidang pada 5 Desember 2024, Rieke bahkan melayangkan interupsi untuk meminta DPR RI mendorong Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan PPN tersebut.
    Rieke menekankan bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan menaikkan PPN menjadi 12 persen hanya berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    “Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula Pasal 7 ayat 3, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15 persen, tapi bisa juga diubah paling rendah 5 persen,” jelasnya.
    Padahal, kata Rieke, terdapat pula pasal dan penjelasan lain dalam beleid tersebut yang sudah mengatur hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah dalam menaikkan PPN.
    “Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula Pasal 7 ayat 3, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15 persen, tapi bisa juga diubah paling rendah 5 persen,” kata dia.
    “Dalam penjelasannya dijelaskan juga bahwa naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter, serta harga kebutuhan pokok setiap tahunnya,” sambungnya.
    Pernyataan tegas Rieke pun langsung disambut tepuk tangan para anggota dewan dan mahasiswa yang hadir dalam rapat paripurna DPR RI kala itu.
    Dia pun kemudian kembali meminta ketua dan wakil ketua DPR, seluruh legislator di berbagai daerah, serta masyarakat untuk menyuarakan pembatalan kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
    Rieke berharap bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membatalkan kebijakan tersebut sebagai kado bagi rakyat Indonesia menjelang pergantian 2024 ke 2025.
    “Mohon dukungannya sekali lagi, Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa, dan rekan-rekan media, kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh Indonesia menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan kenaikan PPN 12 persen,” katanya.
    Saat dihubungi
    Kompas.com
    pada Sabtu (21/12/2024), Rieke mengatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 akan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat. Dia pun memperingatkan adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga krisis ekonomi sebagai konsekuensi kenaikan ini.
    “Pertimbangan ekonomi dan moneter, antara lain angka PHK meningkat, deflasi selama kurang lebih lima bulan berturut-turut, harus diwaspadai berdampak pada krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rieke
    Rieke juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan sistem pemantauan self-assessment dalam pengelolaan perpajakan guna memastikan efektivitas sistem tersebut.
    Ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mencari sumber anggaran tanpa membebani masyarakat.
    “Dana pembangunan infrastruktur wajib diprioritaskan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
    “Perlu inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mencari sumber anggaran negara, tidak bebani pajak rakyat dan bahayakan keselamatan negara, segera himpun dan kalkulasikan dana kasus-kasus korupsi, segera kembalikan ke kas negara,” sambungnya.
    Pemerintah telah mengumumkan bahwa tarif PPN akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri lainnya dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).
    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers tersebut.
    Ia menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen tidak akan berlaku untuk barang-barang kebutuhan pokok yang diatur dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2020, termasuk sembako dan jasa pendidikan serta kesehatan.
    Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN meliputi sembako, termasuk beras, daging, telur, ikan, susu, serta gula konsumsi. Pembebasan PPN juga berlaku untuk jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” jelasnya.
    Untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan PPN 12 persen, pemerintah berencana memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi guna menjaga kesejahteraan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.