Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Menko Airlangga Bantah Pagar Bambu di Perairan Bekasi Jabar Bagian dari Giant Sea Wall – Halaman all

    Menko Airlangga Bantah Pagar Bambu di Perairan Bekasi Jabar Bagian dari Giant Sea Wall – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah, pemagaran laut yang terbuat dari bambu di wilayah perairan Bekasi Jawa Barat merupakan bagian dari proyek strategis nasional Giant Sea Wall.

    “Bukan, bukan. Bukan, beda, beda,” kata Airlangga usai menghadiri acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Airlangga, pemerintah masih mempersiapkan konsep untuk proyek Giant Sea Wall. Rencananya program tersebut akan melalui Public Private Partnership.

    “(investor) kita akan sosialisasi nanti, baik di dalam dan luar negeri. Nanti akan ada fase-fasenya, masih dalam proses pembahasan studi,” jelasnya.

    Untuk diketahui, selain di perairan Kabupaten Tangerang Banten, kini muncul pagar laut misterius di Perairan Bekasi, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang juga mengganggu aktivitas nelayan.

    Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pemagaran laut yang terbuat dari bambu di wilayah perairan Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

    Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono memimpin langsung kegiatan penyegelan pagar laut tanpa izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) tersebut.

    “Intinya dari KKP kami sudah menyurat pada 19 Desember 2024 untuk menghentikan kegiatan pemagaran,mengapa dihentikan? karena itu wilayah laut dan tidak ada (izin) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL),” katanya kepada wartawan, Rabu (15/1/2024).

    Pria yang akrab disapa Ipunk itu menjelaskan pemasangan penyegelan ini sebagai bentuk ketegasan. Menurutnya, teguran pertama yang dilakukan akhir tahun lalu tidak diindahkan sehingga tindakan berupa penyegelan harus dilakukan.

    “Waktu pertama ditegur lalu tim kami cek ternyata eskavator masih bekerja makanya saya putuskan disegel,” ucap Ipunk.

    Lebih lanjut, terkait dengan adanya dokumen lain yang sudah diurut oleh pihak perusahaan akan dibahas bersama instansi terkait lainnya.

    “Terkait dokumen lain yang ada di mereka (perusahaan) itu nanti akan dirapatkan bersama,” sambungnya.

    Para petugas Ditjen PSDKP KKP berjumlah belasan orang menggunakan Kapal Pengawas Orca 2 dan Hiu Biru 03 menyegel pagar laut terbuat dari bambu.

    Nampak ada lebih dari lima spanduk berwarna merah dari KKP terpasang di pagar laut itu. Spanduk itu bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penghentian Kegiatan Reklamasi Tanpa PKKPRL.

    Penghentian berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf h dan i Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut atas pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

    Hal itu sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

  • Pemerintah Minta Sritex Tidak Setop Operasi

    Pemerintah Minta Sritex Tidak Setop Operasi

    Jakarta –

    Pemerintah buka suara soal proses penyelesaian masalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan sejauh ini tidak ada pemberhentian operasional perusahaan.

    Airlangga mengatakan pemerintah telah meminta kepada pihak kurator dan perbankan membahas masalah dengan perusahaan.

    “Ya, tentu kita mengapresiasi hukum, namun pemerintah minta perusahaan itu tetap berjalan dan tidak ada penghentian operasional. Pemerintah sudah meminta kepada pihak kurator maupun perbankan untuk melakukan pembicaraan,” ujar Airlangga kepada wartawan sesaat setelah menghadiri acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Ketika ditanya soal strategi terbaru dari pemerintah buat menyelamatkan pekerja Sritex, Airlangga menyampaikan Sritex terus menerapkan going concern maka pekerja Sritex akan terlindungi dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Tentunya kalau going concern, itu pekerjanya akan terlindungi,” tandas Airlangga.

    Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sejauh ini pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih memonitor proses hukum yang sedang berlangsung.

    “Itu kita masih monitor, belum ada sesuatu yang benar-benar secara ini bisa kita ini ya. Jadi, itu dinamika, kita lihat saja dulu,” ujar Yassierli saat ditemui wartawan di acara Munas Kadin Indonesia.

    Yassierli mengatakan pemerintah tengah mengoordinasikan persoalan Sritex ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Kita sedang komunikasi ke Kemenko, jadi, Sritex jangan ke Kementerian Ketenagakerjaan terus,” bebernya.

    Yassierli menambahkan soal going concern, dirinya berharap dapat terus berjalan. Sejauh ini, dirinya masih menelisik solusi terbaik buat menyelamatkan Sritex.

    “Ya, itu harapan kita (going concern). Harapan kita seperti itu. Nanti kita lihat lah kendalanya di mana, dan solusi terbaiknya seperti apa. Tadi saya sudah (bicara) dengan Pak Menko, nanti kita coba monitor bersama,” tuturnya.

    (hns/hns)

  • Airlangga Pastikan Pagar di Laut Bekasi Bukan Proyek Giant Sea Wall

    Airlangga Pastikan Pagar di Laut Bekasi Bukan Proyek Giant Sea Wall

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar untuk proyek di kawasan laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Merespons hal itu Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pagar laut tersebut bukan bagian dari proyek Giant Sea Wall.

    “Bukan. Beda itu. Giant Sea Wall kita sedang mempersiapkan konsepnya, nanti tentu akan dilaporkan Pak Presiden Prabowo, dan program itu rencananya public-private partnership,” ujarnya kepada wartawan sesaat setelah menghadiri acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Sementara soal investor Airlangga menjawab akan disosialisasikan lebih lanjut, dan adanya kemungkinan investor dari dalam maupun luar negeri.

    “Kita akan sosialisasi nanti, baik di dalam maupun luar negera. Nanti akan ada fase-fasenya, belum ada (informasi kelanjutan). Masih dalam proses pembahasan, studi,” tambahnya.

    Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan pagar laut sekaligus proyek reklamasi di Bekasi berbeda dengan pemasangan pagar laut di Tangerang.

    “(Berbeda dengan di Tangerang?) Beda, beda,” kata pria yang biasa disapa Ipunk itu usai melakukan penyegelan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat Hermansyah mengatakan pagar laut di Bekasi dengan di Tangerang berbeda. “Beda dong. Di sana pagar laut dari Barat ke Timur,” kata Hermansyah.

    Hermansyah menjelaskan sebenarnya proyek tersebut merupakan kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan PT TRPN berupa akses jalan. Kerja sama tersebut karena ada lahan yang berhimpitan dengan lahan milik Pemda yang dimulai sejak 2023.

    “2023 kita kerjasama. Kerja sama itu kan terkait dengan akses jalan karena kan ada lahan mereka yang berimpitan dengan kita. Yang sebelah pagar itu kan darat,” ujar Hermansyah.

    (hns/hns)

  • BI Turunkan Suku Bunga Acuan, Airlangga Bilang Begini

    BI Turunkan Suku Bunga Acuan, Airlangga Bilang Begini

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75%. Menurutnya hal tersebut baik, khususnya jika melihat tingkat inflasi yang sudah rendah.

    “BI Rate turun adalah baik sekali karena kalau lihat inflasi rendah 1,55% maka cost of fund, kalau bunganya tidak turun maka ketinggian,” ujarnya saat ditemui di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Ia juga bicara alasan BI sempat menahan suku bunga. Sebagai informasi, pada Oktober hingga Desember 2024 suku bunga ditahan di level 6%.

    Menurut Airlangga, alasan BI menahan suku bunga adalah menunggu kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Ia menyebut tingkat suku bunga di Indonesia tidak boleh lebih rendah dari AS demi mencegah keluarnya dana besar-besaran atau capital flight.

    “Kemarin BI tahan penurunan karena menunggu AS, karena kita harus rate-nya dalam tanda petik tidak lebih rendah dari AS, terutama untuk mencegah tidak terjadi capital flight,” jelas Airlangga.

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75%. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama 14-15 Januari 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan penurunan bunga acuan ini diikuti dengan penurunan deposit facility dan lending facility. “Rapat dewan gubernur BI pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate 25 bps menjadi 5,75% suku bunga deposit facility turun 25 bps jadi 5% dan lending facility turun 25 bps menjadi 6,5%,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

    Keputusan ini konsisten tetap rendahnya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% untuk pengendalian inflasi dan sasarannya dan perlunya upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    (acd/acd)

  • PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    PR Satgas Bentukan Prabowo Tak Sekadar Muluskan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Satgas ini diharapkan dapat memecah segudang permasalahan dan tantangan yang menghambat hilirisasi.

    Adapun, pembentukan satgas tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Beleid ini ditandatangani langsung oleh Prabowo pada 3 Januari 2025.

    Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai ketua Satgas. Bahlil mengatakan, Prabowo meminta Satgas segera merumuskan, mengusulkan, dan menetapkan areal-areal dan sumber daya bahan baku yang potensial untuk hilirisasi, baik yang ada di sektor ESDM, kehutanan, perikanan, maupun pertanian.

    Prabowo, kata Bahlil, juga ingin Satgas segera mengidentifikasi dan mendorong agar pembiayaan hilirisasi bisa dilakukan oleh perbankan, non-perbankan, hingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Jadi beliau [Prabowo] ingin untuk manfaat nilai tambahnya itu ada di Indonesia. Selama ini kan banyak yang mengkritik bahwa hilirisasi betul terjadi, tapi nilai tambahnya kan tidak maksimal dilakukan di Indonesia,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Oleh karena itu, Bahlil menyebut Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional diperintahkan untuk menyinkronkan aturan yang tumpang-tindih dan menghambat penghiliran.

    Ketua Umum Golkar itu pun mengungkapkan bahwa Prabowo juga meminta untuk segera melapor jika ada oknum pejabat yang menghambat proses hilirisasi. Sebab, hilirisasi yang diinginkan oleh Prabowo harus menerapkan azas berkeadilan.

    “Pak Presiden meminta untuk segera melaporkan dan merekomendasikan untuk diberikan sanksi [jika ada] oknum-oknum gitu,” tutur Bahlil.

    Bahlil menambahkan bahwa Satgas bakal memberikan laporan kepada Prabowo selambat-lambatnya 6 bulan sekali.

    “Bapak Presiden Prabowo, dalam beberapa rapat dengan kami, beliau akan mendorong pada semua sektor. Ada 26-28 komoditas yang akan didorong. Terutama pada sektor perikanan, kehutanan, pertanian, oil and gas, dan mineral batu bara,” tutup Bahlil.

    Secara terperinci, Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional memiliki delapan tugas utama. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara. Ketiga, memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Keempat, merekomendasikan penyesuaian perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Keenam, memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala. Ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian permasalahan hukum.

    Kedelapan, memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Jangan Sekadar Hilirisasi

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, selain mengurai hambatan hilirisasi, tantangan terbesar bagi Satgas adalah agar hilirisasi tidak hanya sebatas sampai pada pengolahan dan pemurnian.

  • Pemerintah Minta Sritex Tidak Setop Operasi

    Dolar AS Tembus Rp 16.300, Airlangga: Kita Tidak Khawatir

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara soal rupiah yang kian tertekan oleh dolar Amerika Serikat (AS). Melansir dari RTI, saat ini dolar AS sudah berada di kisaran Rp 16.355.

    Menurut Airlangga, dolar AS memang sedang menguat terhadap semua mata uang dunia. Oleh karena itu pemerintah mengaku tidak khawatir soal hal tersebut.

    “Dolar menguat terhadap semua mata uang, kita tidak khawatir itu,” ujarnya saat ditemui di Ritz-Charlton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Yang terpenting adalah Indonesia memiliki fundamental yang cukup kuat. Perdagangan Indonesia cenderung positif beserta cadangan devisa yang relatif kuat.

    “Yang penting fundamental kita kuat. kita punya tarde positif, kita punya cadangan devisa juga kuat,” tuturnya.

    Ia juga menegaskan penguatan dolar AS bukan hanya berdampak pada rupiah namun mata uang negara lainnya. Beberapa negara seperti Jepang dan Turki bahkan tertekan lebih dalam oleh mata uang Paman Sam.

    “Sehingga ini adalah gejala global yang tidak dihadapi cuman Indonesia, bahkan beberapa negara lebih dalam termasuk Jepang, Turki dan lain-lain,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    Nasib Pemilik Pagar Laut Kini Presiden Prabowo Tegas Beri 3 Perintah, Sekretaris: Setuju Disegel

    TRIBUNJATIM.COM – Diketahui, pagar laut sepanjang 30 km ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Pagar misterius itu kali pertama ditemukan pada 14 Agustus 2024, ketika Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerima informasi terkait aktivitas pemagaran laut.

    Meski demikian, belum diketahui siapa pemilik yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.

    Sekretaris Gerindra yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, mengungkap perintah Prabowo soal pagar laut.

    Presiden Prabowo menyebutkan tiga perintah tegas untuk mengusut kasus Pagar Laut tersebut.

    Ada tiga perintah.

    Perintah pertama adalah penyegelan.

    Lalu, kedua, adalah pencabutan terhadap pagar laut tersebut.

    Kemudian, perintah ketiga, agar pihak terkait mengusut siapa pemiliknya.

    “Sudah, beliau (Prabowo) sudah setuju pagar laut (disegel), itu disegel.”

    “Kemudian yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. (Siapa pemiliknya juga harus) usut begitu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Meski demikian, Muzani mengaku tak tahu siapa pemilik pagar laut di Tangerang itu.

    Begitu juga soal isu yang mengatakan proyek pagar laut tersebut merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

     “Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya Ketua MPR,” tukasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono alias Ipunk, telah menyegel pagar laut yang membentang di enam kecamatan di Tangerang tersebut.

    Penyegelan itu dilakukan Ipunk bersama anak buahnya pada Kamis (9/1/2025).

    Pemkab Tangerang tak tahu dalang di balik pembangun pagar laut di perairan wilayahnya. (Istimewa)

    Ipunk mengungkapkan pihaknya memberi tenggat waktu hingga 20 hari kepada pemilik pagar laut agar segera membongkar sendiri.

    Jika tidak, kata dia, KKP-lah yang akan turun tangan sendiri.

    “Kami beri waktu, paling lama 10 sampai, 20 hari deh. Kalau tidak bongkar, maka KKP akan bongkar. Yang namanya, laut (jangan) dipagar-pagar seperti itu,” tegas Ipunk, Kamis.

    Sementara itu, mengenai apakah pagar laut di Tangerang dibuat terkait PSN PIK 2, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantahnya.

    Ia memastikan PSN hanya mencakup kawasan mangrove.

    Pagar laut sepanjang 30 KM ternyata melibatkan kepemilikan seorang artis (Tribun Sumsel, Tribunnews.com)

    Karena itu, Airlangga menegaskan proyek pagar laut bukan merupakan bagian PSN maupun PIK 2.

    “Enggak ada (hubungannya pagar laut dengan PSN PIK 2). PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan PIK 2,” kata Airlangga, Selasa (14/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Bantahan serupa juga telah disampaikan kuasa hukum PSN PIK 2, Muannas Alaidid, sebelumnya.

    Muannas menegaskan PSN PIK 2 tidak melakukan pembangunan pagar laut.

    Muannas juga memastikan pembangunan pagar laut itu tidak termasuk lokasi PSN maupun PIK 2.

    “Bukan pengembang yang pasang, ngapain urusin beginian (pagar laut)” ujarnya kepada Tribunnews.com.

     “Tidak ada kaitan sama sekali dengan pengembang, karena lokasi pagar tidak berada di wilayah PSN maupun PIK 2,” imbuh Muannas.

    Dalam kasus pagar laut misterius di Tangerang, Banten, Polri melalui Kakorpolaruid Baharkam, Irjen Mohammad Yassin, mengatakan belum ditemukan tindak pidana.

    Ia juga mengatakan pihaknya belum menerima laporan mengenai pagar laut tersebut.

    “Sampai sejauh ini belum ada tindak pidana yang terjadi,” kata Yassin saat dihubungi, Rabu.

    Kendati demikian, Yassin memastikan pihaknya akan membantu KKP jika diminta membongkar pagar laut tersebut.

    “Betul dari KKP sudah melakukan penyegelan. Apabila KKP akan melakukan pembongkaran dan meminta back up dari Polairud kita siap membantu,” ungkapnya.

    Yassin berkomitmen pihaknya akan melakukan upaya penegakan hukum jika persoalan pagar laut ini nantinya membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pagar di laut kewenangan dari KKP, apabila ada gejolak sosial/tindak pidana maka tanpa diminta polri akan turun ke lokasi,” pungkas dia.

    Pihak yang menderita karena adanya pagar laut di perairan laut Bekasi dan Tangerang adalah para nelayan.

    Tangis nelayan akhirnya kini tak terbendung setelah pagar laut itu berdiri.

    Kini hasil tangkapan anjlok imbas adanya pagar laut tersebut.

    Keberadaan pagar misterius di laut Bekasi, atau tepatnya di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, ternyata berdampak langsung terhadap hasil tangkap nelayan setempat.

    Hal ini yang dirasakan oleh Rodin (41), seorang nelayan asal Kampung Paljaya yang mengaku hasil tangkapannya menurun drastis sejak pagar misterius di laut Bekasi itu berdiri.

    Sebelum adanya pagar itu, Rodin bisa membawa pulang 40 kilogram ikan berbagai jenis setiap harinya, yang merupakan hasil menjaring ikan di pinggiran perairan.

    Namun, sejak pagar yang mirip tanggul itu membentang lima kilometer ke tengah laut, hasil tangkapannya kini paling banyak 5 kilogram.

    “Tadinya masih dapat Rp 450.000. (Sekarang) paling dapat cepe (Rp 100.000), buat bensin doang, buat bahan bakar doang,” kata Rodin saat ditemui Kompas.com di sela waktu istirahatnya, Selasa (14/1/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Rabu.

    Rodin meyakini pendapatannya yang anjlok itu karena keberadaan pagar misterius di laut Bekasi.

     Sebab, adanya pagar itu membuat ikan yang berada di pinggir perairan kini menjauh.

    Di sisi lain, dia dan nelayan lainnya merasa tersekat.

    Mengingat, bentangan pagar di dua sisi sepanjang lima kilometer itu membuat nelayan tak bisa leluasa mencari ikan di pinggir perairan.

    Mereka mesti keluar dari pagar alur pelabuhan terlebih dahulu di tengah lautan agar bisa menangkap ikan.

    Hal ini pun membuatnya enggan memaksakan diri lantaran perahu kecilnya rawan rusak jika sewaktu-waktu dihantam ombak besar.

    Tangis nelayan yang kini penghasilannya anjlok imbas ada pagar laut (Kompas.com)

    “Tadinya ikan naik kemari. Dibarok (tanggul diuruk), ombaknya juga gede kalau nengah, enggak bisa, kan nelayan pinggir,” ungkap dia.

    Nelayan lain, Tayum mengaku, tak bisa leluasa menebar jaring setelah adanya pagar laut di Bekasi itu.

    “Udah enggak bisa lagi kayak dulu, pada saat akan buat acara tabur jaring, tidak bisa lagi karena sudah disekat oleh pagar bambu,” ungkap Tayum.

    Selain itu, limbah tanah bekas urukan tanggul juga berdampak terhadap kelangsungan ekologi habitat laut.

    “Limbah yang mereka tinggalkan meninbulkan kematian habitat laut, limbah tanah yang mereka gali,” pungkas dia.

  • Menko Airlangga Bantah Pagar Bambu di Perairan Bekasi Jabar Bagian dari Giant Sea Wall – Halaman all

    Menko Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2025 – Halaman all

    Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang belum stabil.

    Tayang: Kamis, 16 Januari 2025 17:51 WIB

    Endrapta Pramudhiaz

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika ditemui di sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi dalam pertumbuhan ekonomi 2025.

    Hal itu disampaikan Airlangga saat hadir sekaligus menjadi pembicara dalam acara Investor Daily Roundtable.

    Dalam pemaparannya, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global yang belum stabil.

    “Situasi global yang masih belum stabil tentunya berimplikasi terhadap beberapa sektor unggulan Indonesia. Dan saya menyampaikan sejumlah strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 2025,” kata Airlangga, Kamis (16/1/2025).

    Beberapa strategi yang disampaikan oleh Airlangga di antaranya melalui meningkatkan daya beli masyarakat, investasi asing langsung (FDI), hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    “Untuk itu kita perlu militansi dan optimisme dalam upaya mencapai berbagai target yang sudah direncanakan. Tentunya kolaborasi sebagai kunci keberhasilan” tukas Airlangga.

    Diskusi dalam acara Investor Daily Roundtable ini juga membahas outlook ekonomi Indonesia tahun 2025, dengan mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan di tengah tekanan global. 

    Acara ini dihadiri para pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, swasta, dan akademisi, yang turut memberikan pandangan strategis demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Lampu Kuning, Nilai Ekspor RI ke China Mulai Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai ekspor barang dari Indonesia ke China mengalami penurunan selama 2024. Padahal, setidaknya sejak 2020, ekspor ke China selalu meningkatkan secara tahunan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ke China mencapai US$62,43 miliar selama 2024. Jumlah tersebut berkurang 3,84% dari realisasi nilai ekspor Indonesia ke China pada 2023 yaitu US$64,93 miliar.

    Ini menjadi penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pertama setidaknya dalam lima tahun terakhir. Secara tahunan, realisasi ekspor Indonesia ke China yaitu US$27,96 miliar pada 2019, US$31,78 miliar pada 2020, US$53,76 miliar pada 2021, US$65,83 miliar pada 2022, US$64,93 miliar pada 2023, dan US$62,43 miliar pada 2024.

    Singkatnya, penurunan hanya terjadi pada 2024. Secara lebih terperinci, penurunan nilai ekspor Indonesia ke China pada 2024 disebabkan oleh tiga komoditas utama yaitu besi dan baja, bahan bakar mineral, serta lemak dan minyak nabati.

    Tiga komoditas tersebut merupakan barang yang paling banyak diekspor Indonesia ke China selama 2023. Kendati demikian, nilai menurunnya selama 2024.

    Nilai ekspor besi dan baja mencapai US$18,33 miliar pada 2023; menurun 12,35% menjadi US$16,33 miliar pada 2024.

    Kemudian nilai ekspor bahan bakar mineral sebesar US$14,97 miliar pada 2023; menurun 7,27% menjadi US$13,88 miliar pada 2024.

    Terakhir nilai ekspor lemak dan minyak nabati mencapai US$6,07 miliar pada 2023; menurun 16,14% menjadi US$5,09 miliar pada 2024.

    Sebagai catatan, notabenenya berat ekspor barang Indonesia ke China meningkat pada 2024 dibandingkan 2023. Total, berat ekspor ke Indonesia mencapai 264,35 juta ton pada 2023; naik 7,11% menjadi 283,14 juta ton pada 2024.

    Penurunan nilai ekspor meski beratnya meningkatkan bisa terjadi karena sejumlah faktor seperti penurunan harga komoditas, perubahan kurs mata uang, hingga perjanjian. Artinya, dinamika perekonomian global sangat berpengaruh.

    Ketergantungan ke China

    Data BPS juga mengungkapkan, ekspor barang Indonesia memang sangat tergantung kepada China. Selama 2024, total nilai ekspor barang non migas Indonesia mencapai US$248,82 miliar.

    Dari jumlah tersebut, nilai ekspor non migas Indonesia paling banyak ke China yaitu mencapai US$60,22 miliar (24,2% dari total nilai ekspor non migas). Sementara itu, di posisi kedua ada Amerika Serikat (AS) dengan nilai ekspor non migas sebesar US$26,31 miliar (‘hanya’ setara 10,57% dari nilai total).

    Data tersebut menunjukkan ketergantungan Indonesia ke China. Oleh sebab itu, jika tren penurunan nilai ekspor ke China—seperti yang terjadi selama 2024—berlanjut maka akan menjadi alarm untuk perekonomian Indonesia.

    Masalahnya, ke depan perekonomian China menghadapi ketidakpastian. Belakangan, China dibayang-bayangi oleh perang dagang dengan AS hingga Uni Eropa.

    Presiden terpilih AS Donald Trump misalnya yang telah mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% untuk barang-barang impor China. Sementara itu, Uni Eropa memberlakukan tarif baru yang lebih tinggi hingga mencapai 45% untuk kendaraan listrik asal China.

    Tak heran apabila banyak lembaga internasional yang menilai pertumbuhan ekonomi China akan melambat pada 2025. Bank Dunia alias World Bank misalnya.

    Dalam laporan bertajuk World Bank East Asia and The Pacifix Economic Update October 2024, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi China tumbuh 4,3% pada 2025. Angka tersebut lebih rendah daripada proyeksi pada 2024 yaitu 4,8%.

    Oleh sebab itu, tidak heran sejumlah pihak mewanti-wanti pemerintah agar ke depannya mengurangi ketergantungan kepada China ketika perekonomian Negeri Panda tersebut sedang gonjang-ganjing. Pemerintah sendiri sadar betul akan ancaman tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa banyak tantangan eksternal ke depan. Indonesia, sambungnya, tidak imun dari dampak negatif ketidakpastian perekonomian global.

    Oleh sebab itu, agar tidak terlalu bergantung kepada satu pihak, Indonesia ingin bergabung ke sebanyak mungkin blok ekonomi multilateral.

    “Sehingga dengan demikian dalam kesulitan global kita sudah kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Dia mencontohkan Indonesia sudah diterima di blok ekonomi BRICS. Saat ini, sambungnya, pemerintah juga sedang melakukan aksesi agar masuk ke OECD.

  • Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Airlangga soal Kemungkinan AS ‘Marah’ RI Gabung BRICS: Itu Relatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan belum tentu Amerika Serikat alias AS marah dengan keputusan Indonesia bergabung ke BRICS.

    Airlangga mengklaim pemerintah AS sudah paham dengan keputusan Indonesia bergabung ke blok ekonomi besutan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut.

    “Amerika marah, tidak marah, itu relatif,” ujar Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Roundtable di Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Politisi Partai Golkar itu mencontohkan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Joe Biden pada medio November 2024, pihak Gedung Putih sudah menyatakan akan menunggu Indonesia bergabung ke blok ekonomi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    AS sendiri merupakan salah satu ‘pendiri’ OECD. Saat dibentuk 1961, OECD merupakan lanjutan dari Organisation for European Economics Co-operation (OEEC) yang awalnya dibentuk untuk mengelola program Marshall Plan usulan AS.

    “Jadi kita kan dalam proses aksesi OECD. Kemudian dengan Amerika per hari ini kita sudah mendatangani tiga dari empat pilar Indo-Pacific Economic Framework,” jelas Airlangga.

    Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa keputusan pemerintah bergabung dengan BRICS bukan untuk memusuhi AS. Indonesia, sambungnya, juga ingin bergabung dengan blok ekonomi yang berdampingan dengan AS.

    Dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak imun dengan ketidakpastian ekonomi global seperti yang terjadi belakangan. Dengan demikian, Indonesia ingin berteman dengan siapa saja terutama dalam hal aktivitas ekonomi.

    Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti pemerintah Indonesia agar berhati-hati kepada ancaman presiden terpilih AS Donald Trump usai resmi menjadi anggota tetap blok ekonomi BRICS.

    Trump sendiri sempat mengancam akan menerapkan tarif bea impor 100% kepada barang-barang dari negara BRICS apabila melakukan dedolarisasi.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Jika benar maka ekonomi Indonesia akan gonjang-ganjing dalam jangka waktu pendek dan menengah.

    “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

    Apalagi, sambungnya, terpilihnya kembali Trump akan membuat perang dagang AS-China semakin memanas. Oleh sebab itu, ekonomi China diproyeksi masih akan melambat.