Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Proyeksi Bank Dunia 5,1 Persen, Menko Airlangga Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

    Proyeksi Bank Dunia 5,1 Persen, Menko Airlangga Tetap Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia pada 2025 hanya akan mencapai 5,1 persen. Angka ini berada di bawah target pertumbuhan ekonomi 2025 dari pemerintah yang sebesar 5,2 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tetap konsisten akan berupaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Hal ini dilakukan dengan menggenjot sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “Pemerintah sih tetap optimistis. Ini kan masih bulan Januari, jadi kita lihat saja perkembangan ke depan,” ucap Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (17/1/2025).

    Momentum bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri akan menjadi andalan pemerintah pada kuartal I 2025.  Hari Raya Idulfitri akan berlangsung pada  31 Maret 2025. Apabila melihat dari tahun-tahun sebelumnya konsumsi masyarakat melonjak saat momentum bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri.

    “Pada Maret nanti ada Lebaran sehingga kita akan terus menggenjot sektor konsumsi,” tambah Airlangga dalam merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pada saat yang sama, pemerintah sedang menyelesaikan penggodokan kebijakan terkait devisa hasil ekspor (DHE) agar eksportir mau menyimpan modal di pasar keuangan domestik.

    Apabila investor lebih banyak menyimpan modal di dalam negeri, maka akan menjadi bantalan saat perekonomian dunia sedang mengalami goncangan.

    “Kami sedang fine tuning yang terakhir, mudah-mudahan ini segera bisa kita meluncurkan sehingga fundamental daripada ketahanan ekonomi kita semakin baik,” tutur Airlangga.

    Sebelumnya Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Pertumbuhan ekonomi 2025  diperkirakan mencapai kisaran 4,7–5,5 persen, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8-5,6 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan kecenderungan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” ucap  Gubernur BI Perry Warjiyo.

    Kinerja ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan  negara-negara mitra dagang utama, kecuali Amerika Serikat(AS). Konsumsi rumah tangga juga masih lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan dengan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja.

    “Pada saat yang sama, dorongan investasi swasta juga belum kuat karena masih lebih besarnya kapasitas produksi dalam memenuhi permintaan, baik domestik maupun ekspor,” tutur Perry dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Putusan WTO Uni Eropa Diskriminatif terhadap Kelapa Sawit, Airlangga Klaim Jadi Kemenangan Indonesia – Halaman all

    Putusan WTO Uni Eropa Diskriminatif terhadap Kelapa Sawit, Airlangga Klaim Jadi Kemenangan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, putusan World Trade Organization (WTO) bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi kelapa sawit, merupakan kemenangan untuk Indonesia.

    “Kemarin kita menang di WTO untuk kelapa sawit. Jadi itu satu hal yang membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, diakui Eropa melakukan diskriminasi terhadap Indonesia,” ucap Airlangga Hartarto di Kantornya, Jumat (17/1/2025).

    “Dan kemenangan ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia kita bisa fight dan kita bisa menang,” imbuhnya menegaskan.

    Airlangga menyebut bahwa kemenangan ini juga bakal berdampak pada kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebab, sebelumnya pemerintah Eropa memperpanjang waktu implementasinya selama satu tahun.

    “EU Deforestation Law-nya itu, yang mereka setengah mengakui dengan memundurkan implementasi yang harusnya di tahun ini diundur satu tahun,” ucap dia.

    “Nah ini memberi kesempatan juga kepada Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi kita untuk implementasi agar sawit juga tidak didiskriminasi,” sambungnya.

    Di satu sisi, Airlangga berharap kemenangan ini akan berdampak pada Indonesia dalam mempercepat perundingan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA).

    “Nah dengan kemenangan ini, saya berharap bahwa ke cloud ataupun yang selama ini menghantui perundingan EU CEPA, ini bisa hilang dan kita bisa segera selesaikan EU CEPA,” jelasnya.

    Mengutip Kompas.com, Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) memutuskan Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi kelapa sawit dari Indonesia.

    Putusan itu tertuang dalam Laporan Hasil Putusan Panel WTO atau panel report yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025.

    Dispute Settlement Body World Trade Organization atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyatakan, Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia, dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari.

    Uni Eropa juga membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih ke produk sejenis yang diimpor dari negara lain, seperti kedelai.

    Selain itu, WTO menilai Uni Eropa gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (high ILUC-risk).

    Uni Eropa juga dinilai kurang dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

    Oleh karena itu, UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang panel melanggar aturan WTO.

  • WTO Putuskan Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia

    WTO Putuskan Uni Eropa Diskriminasi Kelapa Sawit Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia berhasil membuktikan adanya diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Hal ini menegaskan bahwa sebelumnya UE telah bersikap tidak adil terhadap Indonesia.

    “Keputusan ini membuktikan bahwa dalam kasus kelapa sawit dan biodiesel, Uni Eropa telah diakui melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Kemenangan ini adalah bukti bahwa negara kita bisa berjuang dan menang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Jumat (17/1/2025).

    Keputusan sengketa diskriminasi kelapa sawit Indonesia ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO (panel report) yang dipublikasikan pada 10 Januari 2025.

    Panel WTO menyatakan bahwa UE mendiskriminasi Indonesia dengan memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dibandingkan dengan produk serupa dari UE, seperti rapeseed dan bunga matahari. Selain itu, UE memberikan perlakuan istimewa terhadap produk sejenis yang diimpor dari negara lain, seperti kedelai.

    “Dunia harus menerima bahwa tidak hanya biodiesel berbasis rapeseed dan soybean yang diakui, tetapi juga biodiesel berbasis CPO,” jelas Airlangga.

    Kemenangan dari sengketa diskriminasi kelapa sawit Indonesia ini juga diperkirakan akan memengaruhi pelaksanaan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Sebelumnya, Parlemen Eropa telah memperpanjang tenggat waktu implementasinya selama satu tahun. Menurut Airlangga, hal ini secara tidak langsung menunjukkan pengakuan UE atas tindak diskriminasi yang telah dilakukan.

    “Ini memberi peluang bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi agar sawit tidak lagi didiskriminasi,” kata Airlangga.

    Airlangga juga berharap kemenangan ini dapat mempercepat proses perundingan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA).

    “Dengan kemenangan ini, saya berharap kendala yang selama ini menghantui perundingan EU-CEPA bisa teratasi, sehingga kita dapat segera menyelesaikan kesepakatan tersebut,” tuturnya.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso, juga menyambut baik putusan panel WTO dalam sengketa dagang kelapa sawit ini. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi dasar agar Uni Eropa tidak lagi memberlakukan kebijakan diskriminatif yang menghambat perdagangan global dengan dalih isu perubahan iklim.

    “Kami berharap di masa depan, negara mitra dagang lainnya tidak memberlakukan kebijakan serupa yang berpotensi menghambat arus perdagangan global,” ujar Budi.

    Panel WTO menilai bahwa UE gagal meninjau data yang digunakan untuk mengategorikan biofuel dari kelapa sawit sebagai bahan bakar berisiko tinggi alih fungsi lahan (high ILUC-risk).

    Selain itu, terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II. Karena itu, UE diwajibkan menyesuaikan kebijakan dalam Delegated Regulation yang dianggap melanggar aturan WTO.

    “Indonesia melihat kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme dengan alasan kelestarian lingkungan, yang sering dijadikan dalih oleh Uni Eropa,” tutup Budi dalam menanggapi hasil sengketa dari diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh UE.

  • Ekonom Prediksi Kerugian Akibat Pagar Laut Sentuh Rp 116,9 Miliar – Page 3

    Ekonom Prediksi Kerugian Akibat Pagar Laut Sentuh Rp 116,9 Miliar – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pagar laut sebagai bagian proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall (GSW). Menurutnya, tanggul laut masih dalam proses pembahasan.

    Diketahui, ada pagar laut membentang sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten. Kemudian, pagar laut yang diketahui bagian proyek reklamasi di Kabupaten Bekasi. Keduanya sudah disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Bukan, bukan, beda (dengan proyek Giant Sea Wall),” kata Menko Airlangga, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia menerangkan, proyek tanggul laut raksasa masih dalam penyiapan konsep. Dia baruvakan melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Giant sea wall kita sedang siapkan konsepnya, nanti tentu akan dilaporkan bapak presiden,” ujar dia.

    Dia mengatakan soal pendanaannya dimungkinkan melibatkan investasi dari swasta. Dia membuka peluang pengusaha lokal dan asing ikut mendanai proyek tersebut.

    “Dan program itu rencananya public private partnership. Kita akan sosialisasi nanti. Baik di dalam maupun di luar negeri,” ucapnya.

    KKP Segel Pagar Laut Bekasi

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ternyata, pagar laut itu jadi bagian proyek reklamasi di pesisir laut Bekasi.

    Dasar penyegelan karena KKP melihat kegiatan tersebut diduga tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

     

     

     

  • Prabowo Evaluasi Izin PSN Era Jokowi

    Prabowo Evaluasi Izin PSN Era Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mengevaluasi seluruh proyek strategis nasional (proyek strategis nasional (PSN) warisan mantan presiden Jokowi.

    Dalam beberapa kesempatan berbeda, orang dekat Prabowo dan jajaran kabinetnya menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengurangi PSN yang tak lagi relevan atau kurang berguna bagi masyarakat. Hal ini lantaran pemerintah ingin fokus untuk merealisasikan swasembada pangan hingga energi.

    Evaluasi PSN kembali ditegaskan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    “PSN dikaji terus-menerus,” ujar Airlangga.

    Airlangga juga menyebut bahwa evaluasi dilakukan terhadap seluruh PSN, termasuk PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 milik Sugianto Kusuma alias Aguan yang belakangan menimbulkan polemik. Pantai Indah Kapuk Tropical Coast land di PIK 2 menjadi salah satu PSN baru yang ditetapkan beberapa bulan sebelum Jokowi lengser. 

    “Semuanya dikaji [termasuk PIK],” kata Airlangga.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, langkah Prabowo mengevaluasi PSN tentu akan membuat sejumlah pihak kurang senang. Namun, dia menegaskan bahwa Prabowo tetap bertekad bahwa hal tersebut harus dilakukan apapun risikonya.

    “Dan hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan,” ujar Dasco dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Jakarta, Selasa (7/1/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sempat mengatakan hal serupa. Bahwa pemerintah akan mengkaji ulang sejumlah PSN yang digagas pada era pemerintahan Jokowi Hal itu dilakukan menyusul instruksi Prabowo yang tidak menghendaki adanya proyek mercusuar selama masa kepemimpinannya.

    “Kalau tidak salah ada 200 sekian list PSN, sekitar 288 atau 238 [PSN] saya lupa. List PSN yang sama itu kita semua [antar kementerian lembaga] harus duduk bareng dulu untuk memastikan apakah masih relevan ataukah masih sangat diperlukan,” kata AHY dalam wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia, dikutip Rabu (20/11/2024).

    AHY juga menegaskan, nantinya keberlanjutan pembangunan PSN itu bakal disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Pasalnya, fokus utama pemerintah pada saat ini untuk merealisasikan swasembada pangan, swasembada energi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Di sisi lain, AHY mengaku dirinya bakal berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian untuk merumuskan sumber anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya PSN guna meringankan beban APBN.

    “Kita akan pelajari lagi. Sekali lagi, ini kan semangatnya adalah kalau dari Pak Presiden ada beberapa yang memang sudah kita cari sumber anggaran pendanaan dari swasta karena APBN, sekali lagi terbatas, APBN tak memungkinkan membangun [seluruhnya],” pungkasnya.

    Polemik PIK 2 

    Isu PSN PIK 2 dikaji ulang pertama kali dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Dia mengungkap bahwa PSN PIK2 itu masih memiliki sederet permasalahan dari segi pertanahan yang dinilai tak sesuai dengan rencana pembangunan.

  • Soal Kelanjutan Penyelamatan Sritex, Menteri Yassierli: Masih Dimonitor, Jangan Tanya Kemnaker Terus – Halaman all

    Soal Kelanjutan Penyelamatan Sritex, Menteri Yassierli: Masih Dimonitor, Jangan Tanya Kemnaker Terus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar persoalan upaya penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tidak terus-menerus ditanyakan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Pemerintah memang sedang berupaya agar Sritex dapat melanjutkan produksinya meskipun tengah dalam kondisi pailit. Selain itu, perusahaan juga diminta untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawannya.

    Menurut Yassierli, saat ini pemerintah masih memantau perkembangan situasi di Sritex.

    Pemantauan dilakukan karena belum ada langkah konkret yang dapat diambil pemerintah untuk menyelamatkan Sritex.

    “Itu masih kami monitor, belum ada sesuatu yang benar-benar secara ini bisa kita ini ya, jadi itu dinamika, kita lihat saja dulu,” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Jumat (17/1/2025).

    Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk upaya penyelematan ini.

    Yassierli pun meminta agar soal kelanjutan proses penyelamatan ini tidak terus-menerus ditanyakn ke Kemnaker.

    “Kita sedang komunikasi ke Kemenko [Bidang Perekonomian], jadi Sritex jangan ke Kementerian Ketenagakerjaan terus yang di-iniin,” ujarnya.

    Mengenai kelangsungan usaha atau going concern Sritex, Yassierli menegaskan bahwa itu adalah harapan pemerintah.

    Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terus fokus untuk mencari solusi terbaik agar Sritex bisa bertahan.

    “Iya itu kan (going concern) harapan kita. Harapan kita seperti itu. Nanti kita lihat lah kendalanya di mana dan solusi terbaiknya seperti apa. Tadi saya sudah… apa.. dengan pak menko, nanti kita coba monitor bersama,” ucap Yassierli.

    Wamenaker Jamin Sritex Tak PHK

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan mereka di tengah perusahaan dalam kondisi pailit.

    Permintaan itu ia layangkan ketika kembali menyambangi Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

    “Fokus kita tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex dan kami meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut,” kata Noel, sapaan akrabnya, dikutip dari siaran pers pada Kamis (9/1/2025).

    Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus hadir untuk mendukung para pekerja Sritex.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian besar terhadap persoalan yang sedang dihadapi Sritex.

    “Sritex adalah simbol dari industri tekstil Indonesia dan masalah Sritex telah menjadi isu nasional,” ujarnya.

    Noel menambahkan, para pekerja dan manajemen Sritex menunjukkan semangat patriotisme yang patut dicontoh oleh pekerja lainnya.

    “Saya melihat perjuangan dan semangat patriotik dari para pekerja Sritex ini sangat luar biasa,” ucap Noel.

    Pemerintah Hadapi Kesulitan

    Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap status kepailitan Sritex menambah rumit upaya penyelamatan perusahaan tekstil tersebut dari kebangkrutan.

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendapatkan salinan putusan MA untuk menentukan going concern atau kelangsungan usaha Sritex.

    “Pemerintah dalam hal ini Kemenperin memang dihadapi dengan kesulitan terhadap keputusan yang diambil pengadilan yang mengesahkan pailit.”

    “Pailitnya disahkan, diperkuat status pailitnya, tentu mempersulit pemerintah, mempersulit Kemenperin, juga mempersulit Kemenaker, tapi faktanya seperti itu,” tutur Agus kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025).

    Dengan inkrahnya status pailit Sritex, Menperin menyebut masalah tersebut lebih rumit dari apa yang dapat dilihat banyak pihak saat ini.

    “Isu Sritex ini jauh lebih complicated dari apa yang ada di permukaan.”

    “Jauh lebih complicated dari apa yang ada. Yang menjadi prioritas dari pemerintah saat ini yang pertama agar bisa tetap produksi,” jelasnya.

    Jika tetap dapat berproduksi, maka tenaga kerja dari Sritex masih bisa berpenghasilan.

    Selain itu, akan sangat disayangkan apabila pasar tujuan ekspor Sritex dikuasai oleh negara lain.

    “Kalau Sritex bisa tetap produksi, maka tenaga kerjanya bisa tetap bekerja. Kami sangat khawatir kalau mereka tidak bisa produksi, apalagi sebetulnya kredibilitas dari produk-produk mereka cukup baik.”

    “Mereka banyak di ekspor, kalau mereka berhenti produksi, maka pasar yang selama ini diisi oleh Sritex bisa diisi produsen negara lain dan kita kehilangan market,” ucap Agus.

    Kemenperin memastikan pihaknya akan bertemu dengan kurator dalam waktu dekat.

    Mengenai kapan pertemuan tersebut berlangsung, waktunya saat ini tengah diatur.

    “Kita ingin tahu putusan going concern itu tadi, bahwa tetap produksi, tenaga kerja bisa kita selamatkan. Yang bisa memutuskan going concern atau tidak itu by law adalah kurator,” jelas Menperin.

     

  • Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Jadi 5,75 Persen, Menko Airlangga Klaim Bisa Dorong Sektor Riil – Halaman all

    Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Jadi 5,75 Persen, Menko Airlangga Klaim Bisa Dorong Sektor Riil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, penurunan suku bunga acuan BI-Rate menjadi 5,75 persen mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

    Sebab, penurunan suku bunga itu bakal berdampak pada penurunan kredit perbankan sehingga pengusaha mendapat kredit pinjaman dengan bunga yang rendah.

    “Tentu baiklah, tingkat suku bunga diharapkan cost of fund perbankan bisa menurunkan tingkat suku bunga dan tingkat suku bunga agar sektor riil bisa berjalan,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantornya, ditulis Jumat (17/1/2025).

    Sementara pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 14 sampai 15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen, suku bunga deposit facility sebesar 5,00 persen dan suku bunga lending facility sebesar 6,50 persen.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, keputusan ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.

    Di satu sisi, keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen serta terjaganya nilai tukar Rupiah yang sesuai dengan fundamental untuk mengendalikan inflasi dalam sasarannya.

    “Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen,” ujar Perry dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (15/1/20205).

    Perry bilang bahwa ke depan Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan nilai tukar yang sesuai fundamental. 

    Hal itu dilakukan dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan nasional. 

    Adapun alasan BI menurunkan suku bunga adalah untuk mencermati dinamika yang terjadi di global dan nasional.

    Perry mengatakan, keputusan menurunkan suku bunga acuan itu sebenarnya sesuai dengan perdagangan bank sentral dan sejalan dengan masih adanya ruang penurunan suku bunga.

    “Itu terus kami ulang-ulang dari bulan-ke bulan, bulan-ke bulan,” kata Perry.

    Perry juga menyebut bahwa dinamika yang terjadi pada berbagai indikator ekonomi global nasional dan juga pada arah kejelasan kebijakan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Fed Fund Rate (FFR).

    Sehingga menurutnya, hal itu yang kemudian mendasarkan bahwa ada ruang penurunan suku bunga acuan. Di samping itu, adanya kejelasan pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

    “Kami ikuti dari bulan ke bulan yang dari bulan-ke bulan sebelumnya ini, ketidakpastian nya masih besar. Nah, bulan ini, ketidakpastian nya masih ada, tapi kami bisa menata. Arah kebijakan Pemerintah Amerika Serikat untuk defisit fiskal tahun depan. Dan besarnya dampak dampak terhadap kenaikan US Treasury baik dua tahun dan 10 tahun,” jelasnya.

    Sedangkan dari sisi domestik, Perry menyebut bahwa Bank Indonesia juga mencermati inflasi yang rendah dibanding 2,5 persen plus minus 1 persen pada tahun 2025 sampai 2026.

    Pada moment ini, inflasi terjaga rendah dan rupiah relatif stabil sehingga ke depan skenario yang diambil Bank Indonesia adalah sejalan dengan fundamental ekonomi.

    “Dan kami perkirakan dua tahun ini juga masih akan tetap rendah. Dengan inflasinya rendah terbuka untuk menurunkan suku bunga,” ungkapnya.

    Bahkan, konsumsi rumah tangga khususnya menengah ke bawah dinilai rendah. Berdasarkan survei ekspektasi konsumen menunjukkan ekspektasi penghasilan, konsumsi dan lapangan kerja memang belum kuat.

    Kemudian, survei Bank Indonesia juga menunjukan ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di tahun 2025 dan hal itu sudah tergambar di triwulan 4 yang lebih rendah dari perkiraan.

    “Pada 2024 sedikit lebih rendah dari titik tengah, berarti masih di atas 5 persen tapi mungkin di bawah 5,1 persen. Tahun 2025 yang semula kisarannya 4,8 sampai 5,6. Nah tengahnya 5,2 itu lebih rendah menjadi 4,7 sampai 5,5,” jelas Perry.

    “Nah oleh karena itu ini waktunya menurunkan suku bunga supaya bisa menciptakan story pertumbuhan yang lebih baik. Ya jadi penurunan suku bunga dari sisi global masih ada ketidakjelasan. Tapi kami sudah bisa menakar dampaknya terhadap ekonomi kita, baik inflasi pertumbuhan dan nilai tukar,” imbuhnya menegaskan.

     

  • Prabowo Percaya Diri Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Mencapai 8 Persen, Menko Airlangga Ungkap Caranya – Halaman all

    Prabowo Percaya Diri Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Mencapai 8 Persen, Menko Airlangga Ungkap Caranya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin.

    Hal itu diucapkan Airlangga merespons pernyataan Prabowo yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi RI bisa lebih tinggi dari 8 persen.

    “Kita targetnya setinggi mungkin dan kita sudah melihat beberapa langkah yang bisa kita ambil,” katanya ketika ditemui usai acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Airlangga, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Beberapa di antaranya ialah dengan menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

    ICOR merupakan rasio antara investasi terhadap output yang dihasilkan dari investasi. 

    Semakin tinggi rasio ICOR, maka nilai investasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan output dari investasi juga semakin tinggi. ICOR perlu dikendalikan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “[Cara pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen] tentu ketersediaan pangan, sehingga kita punya ICOR nanti turun dan konektivitas antar infrastruktur tersambung,” ujar Airlangga.

    Sebelumnya pada saat Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, ketika Prabowo berpidato, ia yang baru menjabat sebagai Kepala Negara selama kurang lebih tiga bulan, percaya diri pertumbuhan ekonomi bisa melebihi target yang ia pasang, yaitu sebesar 8 persen.

    Ia mengatakan, selama tiga bulan ini ia mempelajari keadaan perekonomian Indonesia, dirinya percaya pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen, bahkan lebih dari itu.

    “Saya baru mungkin menginjak bulan ketiga memimpin pemerintahan Republik Indonesia dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri. Saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai, bahkan mungkin melebihi 8 persen pertumbuhan [ekonomi],” kata Prabowo.

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu memandang target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini kerap menuai nyinyir dari berbagai pihak.

    Menurut dia, itu karena banyak elite di Indonesia yang lebih suka melihat kawannya kesusahan dibanding sukses.

    “Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elite Indonesia adalah tidak percaya diri. Suka melihat kawan susah, susah melihat kawan senang. Ini sifat kita,” ujar Prabowo.

    “Kita harus koreksi diri. Mungkin terlalu lama kita dijajah, jadi kita merasa rendah diri,” lanjutnya.

    Prabowo kembali menegaskan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen karena dibantu oleh para menterinya. Ia menjanjikan berbagai kejutan besar di beberapa pekan yang akan datang.

    “Saya positif kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang,” ucap Prabowo. 

     
     
     

  • Menko Airlangga Pastikan Pagar Laut Tangerang-Bekasi Bukan Bagian dari Giant Sea Wall

    Menko Airlangga Pastikan Pagar Laut Tangerang-Bekasi Bukan Bagian dari Giant Sea Wall

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pagar laut misterius di perairan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bekasi bukan bagian dari proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW).

    “Bukan, bukan,” kata Airlangga saat ditanya soal kaitan pagar laut dengan giant sea wall di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Airlangga menjelaskan pemerintah masih mematangkan konsep proyek giant sea wall sebelum dieksekusi. Perkembangan proyek tersebut nantinya akan terus dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Giant sea wall kita sedang siapkan konsepnya, nanti tentu akan dilaporkan bapak presiden,” ujar Airlangga.

    Disampaikan Airlangga, proyek giant sea wall yang direncanakan akan membentang di pesisir utara Laut Jawa akan menerapkan konsep private public partnership (PPP), yakni perjanjian atau kontrak antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan layanan publik.

    Namun, Airlangga belum bisa memastikan investor yang akan terlibat dalam proyek giant sea wall. Kerja sama tersebut, katanya, masih dalam proses. Selain itu, studi pembangunan giant sea wall pun masih berlangsung. 

    “Kita akan sosialisasi nanti, (investor) baik (swasta) di dalam maupun di luar negeri,” ungkap Airlangga.

    Sebelumnya, Kemunculan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat menghebohkan publik.

    Pagar laut di Tangerang diakui sudah ada sejak Agustus 2024. Baru mencuat ke publik setelah diungkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten berdasarkan hasil investigasi pihaknya.

    Kepala DKP Banten Eli Susiyanti mengatakan timnya menemukan ada pagar bambu terbentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Pagar laut tidak hanya ditemukan di Tangerang, namun juga ada di perairan Kabupaten Bekasi. Panjangnya 8 kilometer, terbentang di perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya.

    Pembangunan pagar laut di Tangerang dan Kabupaten Bekasi, dinilai melanggar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

  • Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Mimpi Prabowo Ekonomi Tumbuh Lampaui 8%, Ingin Seperti Era Soeharto?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih mempertimbangkan sejumlah cara agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto, yakni sebesar 8%.

    “Kan kita targetnya [pertumbuhan ekonomi] setinggi mungkin dan kita sedang melihat beberapa langkah yang bisa kita ambil,” kata Airlangga saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Sejumlah proyek pemerintah seperti keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diyakini bakal mampu menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) alias indikator tingkat efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi sebesar 6,5%.

    Semakin tinggi nilai ICOR menunjukkan tidak efisiennya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini ICOR Indonesia masih di level 6,5.

    Melalui penurunan ICOR, setidaknya ke level 4, akan lebih mudah ekonomi Indonesia untuk tumbuh. 

    Apabila nilai ICOR tidak berubah, tetap 6,5, maka perlu pertumbuhan investasi hingga 52% untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yakni 8%. Padahal, jika ICOR lebih rendah seperti negara lain yang berada di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5% demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto tetap optimistis bahwa pemerintahannya dapat melewati target pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 8%.

    Namun demikian, Prabowo juga menyayangkan di tengah optimisme itu banyak pihak yang tidak meyakini pemerintahannya dapat mencapai hal tersebut. 

    “Mungkin banyak yang nyinyir, mungkin ini kekurangan elit Indonesia susah lihat orang senang, tidak percaya diri, jadi kita merasa kita punya suatu rasa kurang berani,” ujarnya.

    Bukan hal yang tidak mungkin, karena nyatanya ekonomi Indonesia pernah tumbuh di atas 6% hingga 8% pada tahun 1990-an atau pada akhir masa kepemimpinan Soeharto.  

    Sebut saja pada 1990, ekonomi tumbuh sebesar 7,24% (year on year/YoY). Meski mengalami tren penurunan pada 1991 hingga 1993, ekonomi mampu melesat ke 8,22% pada 1995.

    Sayangnya, menghadapi 1998, ekonomi Indonesia harus terperosok hingga -13,13% (YoY).

    Perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi era Orde Baru itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari produksi dan harga minyak, hingga kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto.

    Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.

    “Status pendapatan yang tinggi hanya dapat dicapai jika Anda memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ungkapnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024). 

    Lantas, akankah usaha-usaha pemerintah tersebut mampu untuk membawa ekonomi Indonesia tumbuh 8% seperti era Soeharto?