Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Tak Ada Insentif Otomotif Tahun Depan, Harga Mobil Listrik-Hybrid Bakal Naik!

    Tak Ada Insentif Otomotif Tahun Depan, Harga Mobil Listrik-Hybrid Bakal Naik!

    Jakarta –

    Insentif buat industri otomotif kabarnya tak akan berlanjut tahun depan. Siap-siap harga mobil listrik hingga mobil hybrid bakal naik.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tidak ada insentif buat industri otomotif tahun depan. Menurut Airlangga, tak berlanjutnya insentif tersebut lantaran industri otomotif Indonesia sudah cukup kuat.

    “Insentif tahun depan tidak ada, karena industrinya sudah cukup kuat,” kata Airlangga belum lama ini.

    Berbanding terbalik dengan Airlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru menyebut pemerintah bakal tetap memberikan insentif buat industri otomotif dalam negeri. Menurut Agus, pemberian insentif sangat penting untuk keberlanjutan industri otomotif Tanah Air yang sedang lesu-lesunya.

    “Jadi memang pemerintah itu, sudah seharusnya juga menyiapkan insentif buat sektor otomotif di tahun 2026. Jangan tanya jenis insentif-nya, bentuk insentif-nya itu sekarang sedang kita susun,” ujar Agus.

    Harga Mobil Listrik-Mobil Hybrid Bakal Naik?

    Diketahui saat ini memang ada beberapa insentif yang berlaku di industri otomotif. Pertama insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP atas mobil listrik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025. Kendaraan listrik produksi lokal dengan TKDN tertentu berhak mendapatkan PPN DTP. Jadi, PPN yang ditanggung pembeli lebih kecil.

    Insentif ini bisa dimanfaatkan sejumlah produsen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Syaratnya, mobil listrik tersebut harus diproduksi lokal dan memiliki TKDN minimal 40 persen. Jika memenuhi syarat, mobil listrik itu hanya akan dikenakan PPN sebesar 2 persen dari normalnya 12 persen. Karena PPN 10 persennya akan ditanggung pemerintah. Alhasil berkat insentif PPN tersebut harga mobil listrik jadi lebih murah. Bila insentif ini tak berlanjut tahun depan, harga mobil listrik dipastikan bakal naik.

    Tak cuma mobil listrik, mobil hybrid juga mendapatkan insentif PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Insentif tersebut diatur dalam peraturan yang sama dengan insentif mobil listrik. Dalam aturan dijelaskan, tiga jenis mobil hybrid yang terdiri dari mobil full hybrid, mild hybrid dan plug-in hybrid bisa mendapatkan insentif dari pemerintah. PPnBM yang ditanggung pemerintah untuk mobil hybrid adalah sebesar 3 persen. Tarif PPnBM mobil hybrid yang harusnya 6-8 persen jadi hanya 3-5 persen.

    PPnBM yang ditanggung Pemerintah diberikan untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025. Pemberian insentif itu juga membuat sejumlah mobil hybrid yang dijual di Indonesia harganya jadi turun. Adapun mobil hybrid yang mendapat insentif di Indonesia yaitu Suzuki XL7 Hybrid, Suzuki Ertiga Hybrid, Toyota Yaris Cross Hybrid, hingga Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid. Bila insentif ini tak berlanjut, maka harga mobil hybrid juga bakal terkerek.

    Selanjutnya adalah insentif buat motor listrik senilai Rp 7 juta. Per tahun 2025, harusnya insentif tersebut juga diberikan ke sejumlah produsen motor listrik. Nyatanya, hingga masuk bulan ke-12 tahun 2025, nasib kelanjutan insentif motor listrik tak kunjung jelas. Hingga saat ini, insentif yang dijanjikan tak ada. Produsen motor listrik pun dibuat merana lantaran insentif itu tak muncul juga. Akibatnya, tanpa insentif, tak ada potongan Rp 7 juta pada motor listrik yang dijual di Indonesia dengan kriteria tertentu.

    (dry/rgr)

  • Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta pengusaha untuk mendukung penciptaan lapangan kerja di tengah rendahnya penyerapan lulusan sarjana di pasar tenaga kerja. Jumlah lulusan sarjana mencapai 1,5 juta orang setiap tahun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025). 

    “Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau bapak-bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun, 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” terangnya di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Oleh sebab itu, pemerintah juga menyiapkan program magang bagi lulusan baru (fresh graduates) dan diserap oleh perusahaan hingga kementerian/lembaga. Periode magang selama enam bulan dan pesertanya diberikan gaji sesuai upah regional. 

    Setelah kuota yang disiapkan 100.000 untuk 2025, pemerintah akan membuka kembali 100.000 untuk program magang pada 2026. 

    “Mohon Kadin menerima anak-anak terbaik dan ini adalah Generasi Z, beri mereka kesempatan untuk bekerja,” ucapnya.

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. 

    Pengangguran Tembus 7,4 Juta

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan pada Agustus 2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

    “Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

    Sebagai pembanding, data BPS menunjukkan, TPT pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang yang menganggur atau TPT 4,91%.

    Meskipun demikian, TPT Agustus 2025 yang sebesar 4,85% ini naik jika dibandingkan Februari 2025 yakni 4,76%. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang.

    Jika dirinci, Edy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2024 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

    Lebih jauh, TPT tertinggi terjadi pada penduduk laki-laki yang mencapai 4,85%, sedangkan perempuan sebanyak 4,84%. Sementara itu, TPT tertinggi terjadi di perkotaan yang mencapai 5,75%, sedangkan di perdesaan sebanyak 3,47% pada Agustus 2025.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

    Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

    Adapun, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

    Secara terperinci, Edy mengungkap penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

    Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

    Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Ketiga, setengah pengangguran. Edy menuturkan, sebanyak 11,60 juta orang masuk dalam kategori ini atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Adapun, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

  • Ada Event Belanja Nasional Akhir 2025, Transaksi Dibidik Tembus Rp120 Triliun

    Ada Event Belanja Nasional Akhir 2025, Transaksi Dibidik Tembus Rp120 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan sejumlah langkah optimalisasi event belanja nasional pada akhir tahun 2025 atau bertepatan dengan periode hari raya Natal dan tahun baru (Nataru).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hal tersebut diupayakan dengan penerapan diskon transportasi, pergelaran pariwisata, kampanye belanja di gerai ritel modern, serta belanja online.

    “Kita melakukan optimalisasi event belanja nasional, angka total yang di-spending ditargetkan Rp120 triliun,” kata Airlangga saat berbicara dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Secara terperinci, diskon transportasi terdiri dari moda kapal laut, kereta api, penyeberangan, dan pesawat udara hingga 10 Januari 2026.

    Sementara itu, optimalisasi belanja dilakukan dengan penyelenggaraan Epic Sale pada 1—31 Desember 2025 yang melibatkan gerai ritel modern dengan target transaksi Rp56 triliun, dan lebih dari 220 gerai ritel terlibat.

    Airlangga lantas menyampaikan bahwa transaksi dari hari belanja online nasional (Harbolnas) dibidik mencapai Rp34 triliun sepanjang periode 10 hingga 16 Desember 2026.

    Terdapat pula event Belanja di Indonesia Aja (Bina) yang menggelar event Bina Indonesia Great Sale pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Targetnya ialah menghasilkan hingga Rp30 triliun.

    “Sehingga ke depan kami optimistis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” ujar Airlangga

    Adapun, Mandiri Institute mencatat Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025 berada di level 312,8, atau tumbuh 1,5% secara mingguan (week on week/WoW).  

    Kenaikan ini relatif stabil jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada pekan sebelumnya yang mencapai 1,7%. Sebagai catatan, MSI tercatat mengalami tren penurunan sepanjang kuartal III/2025.

    Tim Ekonom Mandiri Institute pun menilai kenaikan belanja ini menjadi sinyal awal penguatan konsumsi menjelang periode libur Nataru. Secara spesifik, peningkatan belanja jelang akhir tahun mulai terlihat signifikan pada sektor transportasi, khususnya moda darat.  

    “Belanja tiket kereta melanjutkan tren akselerasi, naik 6,3% WoW, lebih tinggi dibandingkan 5,1% pada minggu sebelumnya. Sementara itu, tiket pesawat naik 2,4% WoW setelah sempat terkontraksi 1,7% pada minggu sebelumnya,” tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

  • RI Banjir Tax Holiday dan Allowance buat Pengusaha, Ekonomi 2026 Diyakini Lampaui 5,4%

    RI Banjir Tax Holiday dan Allowance buat Pengusaha, Ekonomi 2026 Diyakini Lampaui 5,4%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha bahwa pemerintah masih menggelontorkan berbagai insentif dan pembebasan pajak. Dengan insentif pajak berupa tax holiday maupun tax allowance itu, target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% itu diharapkan bisa terlampaui.

    Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia, Airlangga menyampaikan kepada para pengusaha yang tergabung di organisasi tersebut akan insentif fiskal yang sudah disediakan pemerintah untuk dunia usaha.

    Airlangga menyebut pada 2026 pemerintah masih menganggarkan belanja perpajakan berupa tax holiday untuk pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi penanaman modal minimal Rp500 miliar, untuk periode 5 sampai dengan 20 tahun.

    “Kemudian juga ada tax untuk [investasi] Rp100 miliar itu tax holiday-nya Rp50 miliar. Ada tax allowance pembebasan impor dan super tax deduction masih ada,” terangnya kepada para pengusaha di Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Dengan berlanjutnya insentif fiskal, Airlangga menyatakan optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4% bisa tercapai. Dia bahkan meyakini target itu bisa tercapai dengan berbagai fasilitas pengurangan pajak yang sudah diberikan untuk pengusaha. 

    “Tentu kami optimis tahun 2026 Indonesia harapannya bisa lebih tinggi dari APBN 5,4%, dan ini kuncinya pada yang hadir di ruangan ini. Jadi kalau yang di ruangan ini optimistis, Indonesia akan optimistis,” ucapnya. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dunia usaha juga memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membantu pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja. 

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. 

    “Program-program Bapak Presiden yang harus ataupun diharapkan bisa didukung oleh Kadin, termasuk kami menyiapkan anak-anak muda untuk siap kerja. Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau Bapak-Bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” papar Airlangga. 

  • Adopsi EV Pesat, Pemerintah Geber Pengembangan Industri Semikonduktor

    Adopsi EV Pesat, Pemerintah Geber Pengembangan Industri Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan strategi percepatan pengembangan industri semikonduktor nasional dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penguatan hilirisasi mineral, khususnya pasir silika. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menilai bahwa pengembangan ekosistem EV membuka peluang kuat untuk membangun fondasi industri semikonduktor dalam negeri. 

    “Terkait dengan pengembangan EV, ini membuka arah baru menuju pengembangan industri semikonduktor,” kata Airlangga dalam agenda Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Senin (1/12/2025). 

    Indonesia saat ini tengah menyiapkan kolaborasi internasional untuk mempercepat lahirnya talenta dan pusat riset cip nasional. 

    Pemerintah telah menggandeng West Arizona University dan Purdue University, yang keduanya berencana bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk pengembangan chip designer.

    Selain itu, Indonesia juga akan mendorong hilirisasi pasir silika yang menjadi bahan baku pembuatan silicon feedstock hingga wafer semikonduktor. Upaya ini diharapkan mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan memperkuat rantai pasok industri cip.

    “Indonesia juga akan melakukan hilirisasi dari pasir silika yang tentunya ini menjadi bahan baku untuk silicon feed dan juga cip semikonduktor atau wafer di bidang assembling,” tuturnya. 

    Pada tahap assembling, testing, dan packaging (ATP), Indonesia disebut sudah memiliki pijakan awal. 

    “Kita sekarang sudah mulai di Pulau Batam, kapasitasnya sudah 9% dari total pasar yang ada di Indonesia sendiri,” ujarnya.

    Pemerintah juga menggunakan kebijakan percepatan adopsi kendaraan listrik untuk memacu permintaan terhadap komponen berbasis cip. Sepanjang Januari–September 2025, pertumbuhan motor listrik dan mobil listrik tercatat mencapai 18,27%. 

    “Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif Rp7 triliun dalam 2 tahun,” katanya.

    Dorongan tersebut mulai menarik komitmen investasi besar dari sejumlah produsen EV global. BYD tercatat telah merealisasikan 90% dari total investasinya senilai Rp11,2 triliun, dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun.

    CERI juga menambah investasi Rp5,2 triliun dan memiliki 2–3 merek kendaraan hingga 2030. Wuling menggelontorkan Rp9,3 triliun untuk otomotif serta Rp7,5 triliun untuk pabrik baterai. Sementara itu, VinFast dari Vietnam menginvestasikan Rp3,7 triliun dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Hyundai turut memperbesar ekspansinya melalui investasi tambahan Rp20 triliun untuk pengembangan kendaraan listrik. Meski begitu, pemerintah juga mencatat bahwa pasar kendaraan berbahan bakar internal combustion engine (ICE) masih mendominasi. 

    “Walaupun investasi di electric vehicle masih tinggi, pasaran IC atau internal combustion engine juga masih besar, masih 80%,” pungkasnya. 

  • Beda Versi 2 Kementerian soal Insentif buat Otomotif

    Beda Versi 2 Kementerian soal Insentif buat Otomotif

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tidak ada insentif untuk industri otomotif tahun depan. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bilang industri otomotif perlu diselamatkan karena kondisinya sedang terpuruk.

    Airlangga menilai, industri otomotif di Indonesia sudah cukup kuat. Apalagi banyak didukung oleh pameran otomotif, baik skala nasional maupun internasional.

    “Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi udah pameran di sini. Kuat banget,” sambung politisi Partai Golkar tersebut baru-baru ini.

    “Lagi dikaji (rencana pemberian insentif pemberian otomotif). Dikaji, tapi belum (ada keputusan),” sambung Airlangga.

    Dikutip Antara, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, belum ada usulan resmi terkait insentif otomotif untuk tahun 2026. Namun, Kemenko Perekonomian membuka ruang untuk pembahasan jika ada usulan baru.

    “Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor,” kata Haryo.

    Haryo juga menilai, dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif menunjukkan penguatan yang cukup signifikan, khususnya pada segmen kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik dan realisasi investasi yang signifikan menunjukkan fondasi industri yang semakin kuat.

    “Kami berpendapat bahwa industri otomotif saat ini sudah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan penjualan kendaraan listrik roda empat meningkat signifikan hingga 18,27 persen dari pangsa pasar tahun 2025 dan investasi untuk KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) sebesar Rp5,66 triliun di tahun 2025,” ujar Haryo.

    Di sisi lain, segmen kendaraan konvensional masih mendominasi pasar sekitar 80,6 persen, sementara pasar roda dua juga terus menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi permintaan domestik maupun ekspor.

    “Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan yang ada dapat mulai dipertimbangkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar, sembari tetap menjaga momentum positif industri otomotif,” sebutnya.

    Insentif buat Selamatkan Industri Otomotif

    Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menilai industri otomotif saat ini sangat membutuhkan insentif untuk memperkuat ekosistem industrinya dari hulu ke hilir. Insentif tersebut diperlukan untuk mempertahankan utilisasi produksi, melindungi investasi dan pekerja industrinya dari PHK, serta meningkatkan daya saing produk otomotif dalam negeri.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, memang penjualan mobil listrik meningkat signifikan. Namun kenaikan penjualan ini sebagian besar berasal dari mobil listrik impor. Dari total penjualan kendaraan EV tahun 2025 sebesar 69,146 unit, 73 persennya merupakan kendaraan EV impor yang nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja industrinya berada di negara lain. Sementara segmen kendaraan lain yang diproduksi di dalam negeri dan memiliki share terbesar dalam pasar otomotif nasional terus mengalami penurunan penjualan signifikan, bahkan jauh di bawah jumlah produksi tahunan kendaraan pada segmen tersebut.

    “Jadi, keliru jika kita menyatakan industri otomotif sedang dalam kondisi kuat dengan hanya mengandalkan indikator pertumbuhan kendaraan pada segmen tertentu. Penurunan tajam penjualan kendaraan bermotor roda empat jauh di bawah angka produksinya di kala penjualan kendaraan EV impor naik tajam adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Dan, harus menjadi indikator pertumbuhan industri otomotif nasional saat ini. Kami memandang bahwa dibutuhkan insentif untuk membalikkan keadaan tersebut,” ujar Febri dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Selain itu, banyaknya pameran bukan berarti menunjukkan bahwa industri otomotif sedang kuat. Kuat-tidaknya industri otomotif nasional hanya bisa disimpulkan berdasarkan data penjualan dan produksi otomotif.

    “Banyaknya pameran otomotif diberbagai tempat Indonesia juga bukan ukuran industri otomotif sedang kuat. Sebaliknya, banyak pameran otomotif adalah upaya dan perjuangan industri untuk tetap mempertahankan demand di tengah anjlok penjualan domestiknya dan sekaligus melindungi pekerjanya dari PHK. Sekali lagi, kita harus menggunakan data statistik yang ada untuk menggambarkan kondisi obyektif industri otomotif saat ini dan tidak menggunakan jumlah event pameran otomotif,” ujar Febri.

    Kondisi Industri Otomotif

    Saat ini, industri otomotif mengalami penurunan penjualan. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil selama Januari-Oktober 2025 secara wholesales (distribusi dari pabrik ke dealer) hanya sebanyak 634.844 unit. Angka itu turun 10,6 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 711.064 unit. Sedangkan secara retail sales (penjualan dari dealer ke konsumen) tercatat sebanyak 660.659 unit pada Januari-Oktober 2025. Angka itu turun 9,6 persen dari tahun lalu yang mencapai 731.113 unit.

    Data yang dihimpun Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) menunjukkan produksi kendaraan juga mengalami penurunan menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

    Penurunan paling dalam terjadi pada segmen kendaraan yang justru menjadi tulang punggung industri otomotif nasional, yaitu segmen entry dengan harga di bawah Rp 200 juta. Segmen itu anjlok hingga 40 persen. Selain itu, segmen low dengan harga Rp 200-400 juta juga merosot 36 persen, serta segmen kendaraan komersial turun 23%. Ketiga segmen tersebut selama ini menyasar konsumen domestik, terutama kelompok masyarakat kelas menengah, serta menjadi basis produksi terbesar di dalam negeri.

    Oleh karena itu, Kemenperin menegaskan bahwa insentif otomotif menjadi instrumen krusial dalam upaya memulihkan pasar kendaraan bermotor sekaligus menjaga keberlangsungan industri otomotif nasional.

    Febri menyatakan, kebijakan insentif tidak hanya penting bagi pelaku industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, insentif akan menciptakan ruang bagi penurunan harga kendaraan, memperbaiki sentimen pasar, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan pembeli mobil pertama yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

    “Walaupun Kemenperin belum merumuskan jenis, bentuk dan target insentif/stimulus, tapi usulannya akan mengarah ke segmen kelas menengah-bawah dan didasarkan pada nilai TKDN.,” ungkapnya.

    Menurut Febri, pelemahan pasar yang terjadi secara simultan dapat berdampak pada penurunan utilisasi pabrik, penurunan investasi, serta berpotensi mengancam keberlanjutan lapangan kerja di industri otomotif dan sektor komponen. “Tidak adanya intervensi kebijakan akan membuat tekanan ini semakin dalam, dan efeknya dapat memengaruhi struktur industri secara keseluruhan,” katanya.

    (rgr/dry)

  • Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

    Cek BLT Kesra 2025 Melalui Aplikasi Cek Bansos hingga Situs Kemensos

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengumumkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diberikan pada Oktober-Desember 2025. Masyarakat akan menerima BLT Kesra 2025 dengan nominal Rp 300 ribu dan diberikan langsung Rp 900 ribu. Adapun BLT Kesra 2025 tersebut akan diterima 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya (keluarga penerima manfaat-red), dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak,” tutur Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, 17 Oktober 2025, Senin (1/12/2025).

    Airlangga mengatakan, bantuan tersebut menyasar desil 1-4 berdasarkan data sosial ekonomi nasional (DSEN). Bantuan ini merupakan tambahan di luar BLT regular yang selama ini disalurkan melalui Kementerian Sosial kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat dalam program keluarga harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT Kesra ini disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga. Penyaluran BLT Kesra juga dilakukan melalui PT Pos Indonesia untuk 17,2 juta keluarga.

    Kriteria penerima BLT Kesra sangat spesifik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri.

    Mereka juga tidak boleh menerima bantuan ganda dari program sejenis seperti PKH atau BPNT. Selain itu, penerima harus berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mencakup masyarakat dari kategori sangat miskin hingga pas-pasan, serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku.

    Mengutip Antara, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan sebelum berangkat ke kantor pos dan titik distribusi, yaitu memastikan terlebih dahulu apakah nama Anda masuk dalam daftar penerima.

    Pemerintah sudah menyiapkan layanan pengecekan secara daring melalui situs resmi Cekbansos Kemensos. Dengan bermodalkan ponsel dan NIK yang tertera di KTP, Anda bisa mengetahui status bantuan dalam hitungan menit.

  • Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun 2025 sebagai whirlwind year atau tahun penuh putaran gejolak.  Menurut dia, rangkaian krisis global saling bertumpuk dan menciptakan tekanan besar bagi ekonomi dunia.

    Perang tarif antara negara besar, konflik Israel–Iran, krisis berkepanjangan di Gaza, serta perang Rusia–Ukraina menjadi penyebab utama tingginya ketidakpastian.

    “Tahun 2025 ini adalah tahun kita sebut whirlwind year. Kita lihat di tahun penuh ketidakpastian ini kita sebut juga sebagai headwind. Berbagai gejolak terutama di tahun ini adalah gejolak akibat perang tarif, kemudian Perang Israel dengan Iran, Gaza belum selesai, kemudian juga Ukraina belum selesai,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, di tengah tekanan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga daya tahan ekonomi. Stabilitas makro terjaga, konsumsi tetap positif, dan nilai tukar relatif lebih stabil dibandingkan banyak negara emerging lainnya. 

    Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi RI cukup kuat untuk menghadapi gejolak global yang masih belum menunjukkan tanda mereda.

    “Kita melihat ekonomi sebetulnya sudah kita restart dengan di kuartal ketiga antara lain tingkat suku bunga mulai dipotong dan BI memotong tingkat suku bunga 125 basis point tahun ini dan ini juga mendorong perekonomian sudah mulai di restart,” ujarnya.

     

  • Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jadi Anggota Bank Bentukan BRICS, RI Mau Setor Modal Rp 16,6 T

    Jakarta –

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota ke-10 BRICS pada Januari 2025 lalu. Kondisi ini membuat Indonesia secara otomatis tergabung dalam bank bentukan blok ekonomi baru itu, New Development Bank (NDB).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagai anggota baru NDB, Indonesia diminta untuk memberikan setoran modal awal ke NDB. Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk menyetorkan modal awal sebesar US$ 1 miliar atau Rp 16,66 triliun (kurs Rp 16.662 per dolar AS).

    “Maka bergabungnya Indonesia juga ditindaklanjuti dengan bergabung kepada New Development Bank, dan pemerintah sudah sepakat untuk memberikan dana US$ 1 miliar untuk investasi di New Development Bank,” terang Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Untuk diketahui, BRICS merupakan organisasi antarpemerintah dengan empat negara anggota pendiri, yakni Brasil, Rusia, India, dan China. Blok ekonomi tersebut kini diikuti oleh 11 negara termasuk Indonesia, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab.

    Dengan menjadi anggota NDB, Indonesia memiliki akses pendanaan lebih besar untuk proyek-proyek strategis nasional. Di saat yang bersamaan, sebagai anggota BRICS tentunya Indonesia dinilai memiliki potensi pasar baru yang lebih besar di negara-negara anggota lainnya.

    “Jadi kita menjadi anggota dan langsung berpartisipasi aktif dalam persiapan New Development Bank,” paparnya.

    “Dengan BRICS kita juga melihat ini merupakan akses pasar baru dengan BRICS kita juga melihat merupakan potensi kerja sama Global South,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, sebelumnya Airlangga menjelaskan NDB merupakan bank pembangunan yang dibentuk langsung oleh BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS pun memiliki jatah tempat untuk bergabung.

    Menurut Airlangga setoran modal ke NDB nanti dalam bentuk uang sesuai dengan formula yang ditetapkan NDB. Namun saat itu Airlangga mengaku tidak bisa menyebutkan besaran modal yang harus disetor ke NDB. Dia hanya bilang modal tersebut bisa dibayarkan dalam 7 tahun.

    “Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun,” ujarnya singkat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025) lalu.

    (acd/acd)

  • Airlangga Beberkan Perekonomian RI di Setahun Pemerintahan Prabowo

    Airlangga Beberkan Perekonomian RI di Setahun Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ekonomi RI menunjukkan ketahanan yang solid memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga optimistis bahwa tahun 2026 kondisi akan jauh lebih cerah.

    Pernyataan itu disampaikan Airlangga di hadapan para pengusaha, ekonom, dan korps diplomatik dalam acara Closed-Door Dialogue: C-Suite Forum, bagian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025. Forum tersebut membahas tantangan dan strategi ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang terus berkembang.

    “Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan alhamdulillah perekonomian (RI) masih dalam situasi yang baik-baik saja,” kata Airlangga, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).

    Ia memaparkan sejumlah indikator yang menopang optimisme tersebut, antara lain mencakup perbaikan kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang tetap berada pada zona ekspansif, serta penguatan pasar keuangan.

    Nilai tukar dan inflasi juga berada pada rentang yang terkendali. Sementara itu, realisasi investasi sudah menembus lebih dari Rp 1.400 triliun dengan target Rp 1.900 triliun hingga akhir tahun.

    “Berbagai faktor ketidakpastian itu sudah priced-in di tahun ini. Headwind yang berat sudah kita lewati. Karena itu outlook 2026 lebih optimistis, dan kita berharap pertumbuhan di atas 5,4%. Tidak ada risiko yang seberat perang Ukraina, Gaza, COVID-19, maupun perang tarif, semuanya sudah dilampaui Indonesia,” ujar Airlangga.

    Selain stabilitas ekonomi, ia juga menyoroti penguatan diplomasi ekonomi Indonesia, termasuk kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi CPTPP, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS+, serta kemajuan signifikan menuju aksesi OECD.

    Airlangga menambahkan bahwa Indonesia turut mendorong transformasi digital melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan transaksi mata uang lokal (LCT), dan interoperabilitas QRIS lintas negara. Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi struktural lewat deregulasi dan kemudahan perizinan.

    Pemerintah telah menerapkan mekanisme service level agreement dalam proses perizinan dan memperkuat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengatasi hambatan lintas kementerian. Di sisi lain, agenda energi hijau juga menjadi prioritas, antara lain melalui pengembangan Green Super Grid, fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS/CCUS), serta perluasan PLTS berbasis desa.

    (shc/kil)