Tag: Airlangga Hartarto

Pemerintah Klaim PSN di PIK 2 Tak Terkait Pagar Laut Misterius di Tangerang

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa proyek strategis nasional (PSN) di Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ekowisata Tropical Coastland. Kementerian membantah bahwa proyek ini berkaitan dengan keberadaan pagar laut yang belakangan menjadi perhatian publik.

Melalui siaran pers, dikutip Senin (20/1/2025), Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa Tropical Coastland merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 hektare. Proyek ini ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan.

Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.

Dalam sesi doorstop dengan awak media pada Jumat (17/1/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek yang dimaksud sebagai PSN di Kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ecotourism Tropical Coastland.

Lebih jauh, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari badan usaha pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap.

Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa selain PSN Ekowisata Tropical Coastland tersebut, pemerintah juga akan terus mengevaluasi perkembangan seluruh PSN, termasuk di antaranya seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, hingga Lido di Jawa Barat.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus mengembangkan PSN dengan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik. Namun, juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan.

“Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga menurut kami sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekowisata Tropical Coastland. Luas kawasan PSN yang akan dikembangkan sebagai PSN hanya 1.755 ha dan tentunya sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang akhir-akhir ini sering diberitakan,” kata Haryo.

20/01/2025 07:49
PSN di PIK 2 hanya terkait kembangkan Tropical Coastland

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (19/1/2025). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Airlangga: PSN di PIK 2 hanya terkait kembangkan Tropical Coastland
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Minggu, 19 Januari 2025 – 23:25 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, hanya yang terkait dengan pengembangan ekowisata Tropical Coastland.

“Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non-APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

PSN tersebut merupakan pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten.

Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 hektare (ha) serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.

Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.

Lebih lanjut, Airlangga menerangkan bahwa selain PSN ekowisata Tropical Coastland tersebut, Pemerintah juga akan terus mengevaluasi perkembangan seluruh PSN, termasuk di antaranya seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, hingga Lido di Jawa Barat.

Sementara, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini terus mengembangkan PSN dengan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan.

“Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga menurut kami sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekowisata Tropical Coastland. Luas kawasan PSN yang akan dikembangkan sebagai PSN hanya 1.755 ha dan tentunya sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang akhir-akhir ini sering diberitakan,” kata Haryo pula.

Sumber : Antara

19/01/2025 23:34
Proyek Strategis Nasional di PIK 2 Hanya Terkait Ekowisata Tropical Coastland

Jakarta, Beritasatu.com – Penyediaan infrastruktur untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional terus dilakukan pemerintah. Salah satu kebijakan utama yang menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, khususnya transformasi infrastruktur yakni prioritisasi program/proyek infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Diantara PSN baru yang dikembangkan pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 Ha dinamakan “Tropical Coastland” serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan. Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami.

Dalam sesi doorstop dengan awak media pada Jumat (17/1/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek yang dimaksud sebagai PSN di Kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ecotourism Tropical Coastland. Lebih jauh, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap.

Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda. Lebih lanjut, Menko Airlangga menerangkan bahwa selain PSN Ekowisata Tropical Coastland tersebut, Pemerintah juga akan terus mengevaluasi perkembangan seluruh PSN, termasuk di antaranya seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, hingga Lido di Jawa Barat.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus mengembangkan PSN dengan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan.

“Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga menurut kami sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekowisata Tropical Coastland. Luas kawasan PSN yang akan dikembangkan sebagai PSN hanya 1.755 Ha dan tentunya sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang akhir-akhir ini sering diberitakan,” ujar Haryo.

19/01/2025 19:30
Airlangga Sebut PSN di PIK 2 Hanya Terkait Ekowisata Tropical Coastland

Jakarta –

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong aktivitas ekonomi lewat pembangunan infrastruktur. Adapun salah satu realisasinya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di antara PSN baru yang dikembangkan Pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten. Pengembangan wilayah berbasis hijau dengan rencana luas lebih kurang 1.755 Ha dinamakan ‘Tropical Coastland’ serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan attractiveness bagi wisatawan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi Kawasan Wisata Mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan pesisir secara alami. Hal itu diungkapkan olehnya di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

“Bahwa proyek yang dimaksud sebagai PSN di Kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan kawasan ecotourism Tropical Coastland. Lebih jauh, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Ekowisata Tropical Coastland akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari non APBN dan disertai dengan komitmen dari Badan Usaha Pengusul untuk melakukan pembangunan secara bertahap,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Dia menjelaskan proyek dengan nilai investasi sekitar Rp 65 triliun tersebut diharapkan dapat menyerap sekitar 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

“Selain PSN Ekowisata Tropical Coastland tersebut, pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan seluruh PSN, termasuk diantaranya seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, hingga Lido di Jawa Barat,” ungkapnya.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, saat ini, bahwa Pemerintah terus mengembangkan PSN dengan tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, namun juga memastikan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan, pengembangan perbatasan, teknologi, pariwisata hingga pendidikan.

“Apa yang disampaikan Pak Menko Airlangga menurut kami sudah sangat jelas bahwa PSN di kawasan PIK 2 hanya yang terkait dengan pengembangan Kawasan Ekowisata Tropical Coastland. Luas kawasan PSN yang akan dikembangkan sebagai PSN hanya 1.755 Ha dan tentunya sama sekali tidak terkait dengan keberadaan pagar laut yang akhir-akhir ini sering diberitakan,” tutup Haryo Limanseto.

(ega/ega)

19/01/2025 19:03
RI Menang Gugatan Sawit Lawan Eropa di WTO, Percepat Negosiasi IEU-CEPA?

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kemenangan Indonesia dalam gugatan sengketa dagang kelapa sawit (crude palm oil/CPO) melawan Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) tidak serta-merta mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan Indonesia-Uni Eropa (Indonesia—EU CEPA).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa masih perlu duduk bersama sebelum merampungkan perjanjian IEU—CEPA.

“Sebaiknya duduk bersama lagi dengan EU [Uni Eropa], termasuk hasil WTO ini,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (19/1/2025).

Eddy menyebut, sejatinya Uni Eropa juga mengeklaim hal yang sama, di mana WTO menyampaikan bahwa semestinya Uni Eropa di setiap membuat kebijakan harus membicarakan terlebih dahulu dengan negara yang terkena dampaknya.

“Selanjutnya langkah kita bagaimana apakah seperti dilakukan Malaysia melakukan pembicaraan lagi dengan EU untuk menindak lanjut,” tuturnya.

Kecuali, sambung dia, jika laporan panel WTO diajukan banding. Laporan tersebut harus diadopsi oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO dalam waktu 2 bulan ke depan atau 60 hari.

Jika diadopsi, ungkap dia, laporan tersebut akan mengikat antara Indonesia dan Uni Eropa. Nantinya, Uni Eropa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghormati kewajiban WTO.

“Para pihak biasanya mencoba menyepakati jangka waktu yang wajar bagi anggota WTO yang membela untuk mematuhinya. Jika ini tidak dapat disepakati, hal ini akan diputuskan oleh seorang arbitrator,” jelasnya.

Adapun, Panel WTO memutuskan bahwa Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi terhadap bahan bakar nabati (biofuel) berbahan baku minyak sawit asal Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO (panel report) yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kemenangan Indonesia di WTO membawa titik terang terhadap penyelesaian perjanjian dagang IEU CEPA.

“Dengan kemenangan ini, hambatan yang selama ini menghantui perundingan IEU CEPA ini bisa hilang dan kita dapat segera selesaikan EU CEPA,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (17/1/2025).

Perundingan IEU-CEPA mencakup berbagai aspek, antara lain seperti tarif bea cukai, menghilangkan hambatan non-tarif, dan menyederhanakan prosedur kepabeanan untuk memudahkan aliran barang antara kedua wilayah dan lain sebagainya.

Selain itu, perjanjian ini juga mengatur perlindungan yang lebih kuat bagi investor, memfasilitasi masuknya investasi asing langsung, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan empat perundingan perdagangan internasional akan rampung pada 2025. Salah satunya adalah IEU-CEPA.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa perundingan perdagangan Indonesia-EU CEPA ditargetkan bakal rampung pada semester I/2025.

”Pada 2025 kami targetkan Indonesia-EU CEPA yang secara substansi perjanjian sudah selesai 85%, dan ditargetkan selesai pada semester I/2025,” kata Budi dalam konferensi Capaian 2024 dan Program Kerja Kementerian Perdagangan di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (6/1/2025).

19/01/2025 17:25
Video: Sempat Diisukan Gabung Golkar, Wapres Gibran Tak Terlihat Hadiri HUT ke-65 MKGR – Halaman all

Wakil Presiden, Gibran Rakabuming baru-baru ini diisukan bergabung Partai Golkar lewat jalur ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Tayang: Minggu, 19 Januari 2025 13:57 WIB

TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini diisukan akan bergabung Partai Golkar lewat jalur Organisasi Masyarakat Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Namun, Gibran tak terlihat hadir di acara puncak HUT ke-65 MKGR pada Sabtu (18/1/2025) malam.

Dalam acara itu, terlihat sejumlah menteri hingga Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia juga turut hadir.

(*)

Berita selengkapnya simak video di atas.

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

19/01/2025 13:57
Lifting Migas RI 1 Juta Barel/Hari di 2028

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto memberikan target ambisius kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Prabowo memberikan mandat kepada Bahlil untuk mengebut target lifting minyak 1 juta barel per hari pada tahun 2028-2029.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya di HUT ke-65 MKGR, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 18 Januari 2025 kemarin. Tingginya produksi minyak di dalam negeri, dinilai dapat menekan impor yang membebani kocek negara selama ini.

Bahlil menegaskan Prabowo tak mau lagi Indonesia impor minyak di tahun 2029, maka dari itu lifting minyak harus digenjot sampai 1 juta barel per hari.

“Kami targetkan, tadi arahan bapak Presiden, di 2028-2029 lifting kita harus mencapai 1 juta barrel per day agar kita mampu untuk tidak melakukan impor minyak lagi pada tahun 2029,” tutur Bahlil dikutip dari detikNews, Minggu (19/1/2025).

Ketua Umum Golkar itu menjelaskan saat ini lifting minyak di Indonesia sudah anjlok ke level yang sangat rendah. Per hari saja cuma berkisar 590 hingga 600 ribu barel per hari.

Padahal konsumsi minyak nasional saat ini rata-rata sekitar 1,6 juta barel per hari. Akibatnya, Indonesia harus melakukan impor sekitar 1 juta barel per hari.

“Nah, ini memang lifting kita sekarang itu menurun. Dua bulan terakhir kita 600 ribu sekarang turun lagi ke 590 ribu barrel per day,” sebut Bahlil.

Di tahun 2025 ini, dalam asumsi makro APBN ditetapkan lifting minyak bumi ditargetkan sebesar 605 ribu barel per hari sementara itu untuk lifting gas bumi ditargetkan sebesar 1.005 ribu barel setara minyak per hari.

Sebelumnya, Bahlil sendiri sempat mengungkapkan kepercayaan dirinya target tersebut bisa dicapai. Sebab, ada sekitar 301 lapangan migas yang telah rampung dieksplorasi. Dari jumlah tersebut, dia bilang pihaknya telah mendorong 50-60 lapangan minyak yang telah mendapatkan persetujuan Plan of Development Pertama (POD-1).

“Saya lagi hitung ya, tapi target saya tahun 2025, kan APBN 2025 itu kan target lifting kita itu 605 ribu barrel per day. Pasti akan lebih dari target 2025,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, November 2024 yang lalu.

(kil/kil)

19/01/2025 11:45
Bahlil Sebut Wapres Gibran Makin Cinta MKGR, Sinyal ke Golkar?

Jakarta, Beritasatu.com – Sinyal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan Partai Golkar kian kuat setelah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut mantan wali kota Solo itu makin cinta dengan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

“Beliau (Wapres Gibran) kelihatan tambah cinta kepada MKGR,” ungkapnya saat memberikan sambutan saat perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 MKGR di Hotel Shangrila, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025).

Hal ini disebutnya pada bagian akhir sebelum menutup sambutan. Bahlil menyatakan sebelumnya Wapres Gibran berkenan hadir dalam acara malam ini, tetapi karena suatu hal tak dapat hadir. Meski begitu, itu tidak mengurangi kecintaan Gibran terhadap MKGR.

Lebih lanjut, ditemui kembali awak media seusai acara, Bahlil menegaskan Wapres Gibran dan Presiden Prabowo Subianto mencintai semua organisasi yang berkontribusi kepada masyarakat negara, termasuk dalamnya adalah MKGR. Jadi katanya MKGR mencintai presiden dan wapres, begitu pun sebaliknya.

“Buktinya tadi kan ada video dari Bapak Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran juga.Saya pikir selaras dengan apa yang dilakukan oleh bapak presiden dalam konteks memperkokoh pekumpangan bahasa kita ya,” ujarnya saat memberikan sambutan saat HUT MKGR dan seolah memberi sinyal Gibran akan bergabung dengan Partai Golkar.

Selain itu, Bahlil menyatakan ketidakhadiran Wapres karena adanya urusan kenegaraan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, dirinya ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk sekalian mewakili wapres.

“Jadi enggak ada alasan lain-lain. Keduanya berhalangan karena ada urusan yang jauh lebih penting karena memang beliau wapres, Presiden juga punya agenda lain sehingga kita saling bagi tugas,” kata Bahlil yang memberi sinyal Gibran bergabung ke Partai Golkar.

19/01/2025 06:47
Proyeksi Terbaru! IMF & Bank Dunia Kompak Ekonomi RI 2025 Hanya Tumbuh 5,1%

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund/IMF dan Bank Dunia kompak memberikan ramalan yang sama untuk ekonomi Indonesia 2025 di angka 5,1%.

Proyeksi terbaru IMF dan Bank Dunia itu menginformasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran kurang lebih 5%.

Dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi Januari 2025, IMF tidak mengubah proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia dari laporan edisi sebelumnya, Oktober 2024.

Secara umum, IMF memperkirakan ekonomi global akan tetap stabil pada 2025 di angka 3,3%.

Untuk negara berkembang, IMF melihat kinerja pertumbuhan pada 2025 dan 2026 diperkirakan akan menyamai kinerja pertumbuhan pada 2024—sebagaimana estimasi ekonomi Indonesia 2024 di angka 5% sementara 2025 sebesar 5,1%.

Sementara prediksi Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects (GEP) Januari 2025 untuk ekonomi global jauh lebih rendah dari proyeksi IMF, yakni di angka 2,7%.

Berbeda dengan proyeksinya terhadap ekonomi Indonesia, Bank Dunia memberikan angka yang sama untuk 2025 dan 2026 sebesar 5,1%.

Keberadaan ancaman tarif tinggi dari presiden terpilih AS Donald Trump juga telah Bank Dunia perhitungkan.

Dalam sebuah model makroekonomi global digunakan untuk mengkalibrasi kemungkinan implikasi kenaikan tarif AS.

Simulasi menunjukkan bahwa kenaikan tarif AS sebesar 10 poin persentase pada semua mitra dagang pada tahun 2025, tanpa adanya tarif pembalasan yang diberlakukan sebagai tanggapan, akan mengurangi pertumbuhan global sebesar 0,2 poin persentase pada tahun tersebut

Selain itu, pertumbuhan negara berkembang (emerging market and developing economies/EMDE) akan lebih lemah sebesar 0,1% setiap kenaikan tarif sebesar 10% tersebut.

Lain halnya bila ternyata adanya tarif pembalasan yang proporsional oleh mitra dagang, efek negatif pada pertumbuhan global dan EMDE relatif terhadap baseline akan meningkat menjadi sekitar 0,3% dan 0,2%.

Adapun Bank Dunia tidak mempublikasikan secara khusus efek terhadap Indonesia dari pengenaan tarif Trump.

“Dampak-dampak ini dapat semakin meningkat jika peningkatan proteksionisme perdagangan global disertai dengan ketidakpastian kebijakan yang meningkat,” tulis Bank Dunia.

Nyatanya, ramalan dua lembaga internasional tersebut setara dengan proyeksi dari Bank Indonesia yang baru sama merevisi ke bawah dari 5,2% menjadi 5,1% untuk 2025.

Tanggapan BI

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan bahwa pemangkasan proyeksi tersebut sejalan dengan turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah.

“Konsumsi rumah tangga lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara pemerintah, tetap optimistis dengan target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di angka 5,2%.

“Memang beberapa [lembaga] termasuk BI juga menurunkan dari 5,2% ke 5,1%. Tetapi pemerintah sih tetap optimistis, ini kan masih bulan Januari,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

18/01/2025 20:50
Babak Baru Pagar Laut Tangerang Tak Bertuan: Akhirnya Dibongkar TNI dan Nelayan

Bisnis.com, JAKARTA – Polemik pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Ratusan personel TNI bersama nelayan akhirnya melakukan pembongkaran.

Proses pembongkaran pagar laut itu diawali oleh personel TNI AL dan nelayan di garis pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga sekitar pukul 08.30 WIB hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan proses pembongkaran pagar laut yang terbuat dari bambu itu akan dilakukan secara bertahap.

“Proses pencabutan akan dilakukan di Tanjung Pasir, bertahap sepanjang dua kilometer yang melibatkan sejumlah unsur, baik itu nelayan dan juga pihak kami [TNI AL],” ujarnya dilansir dari Antara, Sabtu (18/1/2025).

Perbesar

TNI AL bersama dengan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (ANTARA/Walda Marison)

Ia menyebutkan tahapan pembongkaran pertama ini sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan. Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu itu.

Sementara itu, pantauan di lokasi pembongkaran pagar, sejumlah personel TNI dan nelayan tampak bahu-membahu mencabut bambu dengan ketinggian enam meter ke dasar laut.

Pagar Laut Tak Bertuan?

Pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut yang membentang sekitar 30 kilometer di Tangerang masih menjadi misteri. Berbagai dugaan pun muncul, salah satunya pagar laut itu terkait Proyek Strategis Nasional/PSN.

Merespons hal itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dugaan tersebut tidak benar.

Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN.

“Enggak ada [kaitannya pagar laut dengan PSN],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/1/2025).

Pasalnya, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco-City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar Rp65 triliun.

Sebelumnya, kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang itu terjadi usai polemik PSN Tropical Coastland PIK 2 yang digagas oleh salah satu entitas bisnis milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

Perbesar

Bila ditelusuri, keberadaan pagar laut itu pertama kali muncul usai pecahnya polemik PSN Pantai Indah Kapuk (PIK). Bahkan, Ombudsman RI mencatat temuan pagar laut itu telah terjadi pada Desember 2024.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Fatika Hendra menjelaskan temuan pagar laut itu diketahui usai Ombudsman melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi pada (5/12/2024). Dia menegaskan, kehadiran pagar laut itu mengganggu mobilitas para nelayan.

“Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan pelayanan publik yang berkaitan dengan akses masyarakat tetap berjalan dengan baik dan adil,” jelas Yeka dalam keterangan resmi dikutip Kamis (9/1/2025).

Tak berhenti sampai di situ, Yeka menyebut adanya indikasi pemagaran laut yang berdampak besar pada akses masyarakat pesisir. Pagar bambu berlapis-lapis terlihat membatasi pergerakan kapal nelayan, sementara penimbunan tambak dan aliran sungai memperparah situasi.

Padahal, tambah Yeka, wilayah yang menjadi lokasi pemagaran bukanlah masuk ke dalam kawasan PSN yang digagas oleh PIK 2.

“Ini jelas bukan kawasan Proyek Strategis Nasional [PSN]. Kok ada pemasangan pagar bambu di laut hingga 1 km dari pinggir laut? Ini jelas merugikan nelayan. Tidak kurang dari Rp8 miliar nelayan rugi gara gara pagar bambu ini. Saya ragu kalau Aparat Penegak Hukum [APH] tidak tahu hal ini. Pagar bambu berlapis-lapis ini harus segera dicabut, demi pelayanan terhadap nelayan,” ujarnya.

18/01/2025 17:47

Tag: Airlangga Hartarto

Pagar Laut Tak Bertuan?