Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Presiden panggil menteri-menteri bahas kelanjutan HGBT

    Presiden panggil menteri-menteri bahas kelanjutan HGBT

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden panggil menteri-menteri bahas kelanjutan HGBT
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk rapat terbatas (ratas) membahas salah satunya mengenai kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang kemungkinan akan berlanjut pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30 WIB, kemudian disusul oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa menit setelahnya.

    Airlangga, saat ditanya wartawan mengenai kelanjutan HGBT, menyebut kebijakan itu berlanjut.

    “Ya (lanjut, red.) nanti sektornya akan dibahas. (Rencananya, red.) diperluas, permintaannya diperluas,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan.

    Walaupun demikian, Airlangga belum dapat menyebutkan perluasan itu mencakup sektor apa saja, karena menunggu hasil rapat.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyebut rapat sore ini membahas kelanjutan HGBT. Sementara itu, mengenai perluasannya, dia belum dapat memberikan komentar lebih lanjut.

    “Kami bahas sekarang. Belum ada informasi (mengenai perluasan, red.),” kata Agus Gumiwang.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.

    Berkat kebijakan itu, sebanyak tujuh sektor industri yang ditetapkan oleh pemerintah dapat membeli gas bumi sebesar 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik). Tujuh sektor industri itu mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang. Agus kepada wartawan Jumat (17/1) minggu lalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri.

    Dia melanjutkan selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian.

    “Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” kata Agus Gumiwang.

    Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23-26 persen.

    Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

    Asaki berharap agar pemerintah segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat subsidi tersebut sangat vital bagi sektor ini, karena tergolong membutuhkan banyak energi untuk produksi.

    Sumber : Antara

  • Advokat Khozin Pertanyakan Kinerja KKP dalam Kasus Pagar Laut Tangerang: Kenapa Kok Lamban? – Halaman all

    Advokat Khozin Pertanyakan Kinerja KKP dalam Kasus Pagar Laut Tangerang: Kenapa Kok Lamban? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Advokat bernama Ahmad Khozinudin mempertanyakan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengusut kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

    Hal ini terkait dalang di balik pembangunan pagar laut yang disebut Khozin melibatkan pendiri PT Agung Sedayu Group sekaligus pengembang proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Sugianto Kusuma alias Aguan, dan CEO Salim Group, Anthony Salim.

    Ia mengaku sudah mendatangi kantor KKP untuk menyampaikan informasi mengenai Aguan.

    Diketahui, pembangunan pagar laut disebut-sebut terkait proyek Program Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

    Khozin mengatakan, kedatangannya ke KKP kala itu dengan harapan nama-nama yang diserahkan bakal dipanggil untuk ditindaklanjuti.

    Tetapi, menurutnya, justru pihak lain lah yang dipanggil.

    “Kami sudah datang ke KKP untuk menyampaikan informasi ini, kami sudah kirim surat untuk audiensi, dan memang kami sempat konferensi pers di depan KKP untuk menjelaskan.”

    “Agar apa? Nama-nama ini yang ditindaklanjuti, bukan malah manggil Jaringan Rakyat Pantura, JRP itu. Ini kan buang-buang waktu,” keluh Khozin dalam siniar Abraham Samad SPEAK UP yang tayang pada Selasa (21/1/2025).

    Atas hal itulah Khozin menyayangkan sikap pihak berwenang yang dianggapnya lamban.

    Ia menyebut pemerintah baru akan bertindak jika sebuah kasus telah ramai dibicarakan publik.

    Kendati demikian, Khozin menilai tindakan yang diambil pemerintah terkait pagar laut setelah ramai dibicarakan, tak signifikan.

    “Kami menyimpulkan berdasarkan temuan, kenapa sih kok pejabat ini tindakannya lamban?”

    “Dan melakukan tindakan pun terpaksa setelah (kasus) ramai, itupun tindakan yang kecil, sedikit, sedikit. Karena semua (pihak) sudah terlibat!” pungkasnya.

    Diketahui, dalam kesempatan yang sama, Khozin menyebut Aguan dan Anthony sebagai sosok di balik pembangunan pagar laut di Tangerang.

    Menurutnya, pagar laut itu sengaja dibangun untuk mencegah nelayan beraktivitas di wilayah sekitar.

    Setelahnya, wilayah di sekitar pagar laut tersebut, ungkap Khozin, akan di-hak milik, lalu ditransaksikan dengan perusahaan properti.

    “Kepentingannya (membangun pagar laut) untuk mengkavling per kondisi agar steril dari nelayan. Setelah itu, akan diklaim, diokupasi, sebagai sertifikat milik mereka, lalu ditransaksikan dengan oligarki properti,” jelas Khozin.

    “Siapa yang punya kepentingan? Ya oligarki properti Pantai Indah Kapuk. Jadi di balik ini semua sebenarnya Aguan.”

    “Kalau bicara Aguan, siapa lagi di balik itu? Ya Anthony Salim. Itu berangkat dari data ya,” katanya.

    Gugat Aguan sejak Akhir 2024

    Sebelumnya, Ahmad Khozinudin mendampingi 20 pihak yang melayangkan gugatan terhadap Aguan terkait proyek PIK 2.

    Gugatan itu dilayangkan termasuk enam purnawirawan TNI berpangkat Kolonel dan satu purnawirawan berpangkat Brigjen, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Desember 2024.

    Bukan hanya Aguan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga turut digugat.

    Saat itu, Khozin mengatakan pihaknya meminta delapan pihak tergugat, termasuk Aguan dan Jokowi, dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

    “Tuntutannya yang pertama kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan para tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum atas delapan poin perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan proyek Pantai Indah Kapuk II yang sebagiannya ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Khozin saat ditemui di PN Jakpus, Senin (16/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Lebih lanjut, Khozin mengungkapkan pihaknya meminta agar proyek PIK 2, baik di dalam maupun di luar PSN, dihentikan dan membayar ganti rugi sebesar Rp612 triliun.

    “Tidak dibayarkan kepada kami tapi dibayarkan kepada negara, Rp612 triliun melalui turut tergugat, jadi Kementerian Keuangan RI,” tukasnya.

    Sebagai informasi, total ada delapan pihak yang digugat, termasuk Aguan dan Jokowi. Mereka adalah:

    Aguan selaku Tergugat I;
    CEO Salim Group, Anthony Salim selaku Tergugat II;
    PT Pantai Indah Kapuk II Tbk, selaku Tergugat III;
    PT Kukuh Mandiri Lestari, selaku Tergugat IV;
    Joko Widodo selaku Tergugat V;
    Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto selaku Tergugat VI;
    Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surta Wijaya, selaku Tergugat VII;
    Maskota HJS yang juga pernah memimpin Apdesi selaku Tergugat VIII.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Syakirun Ni’am)

  • Jadi Penasihat Hukum Elemen Masyarakat yang Menggugat PIK-2, Ahmad Khozinudin Diserang Buzzer

    Jadi Penasihat Hukum Elemen Masyarakat yang Menggugat PIK-2, Ahmad Khozinudin Diserang Buzzer

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah hebohnya pagar laut ilegal sepanjang 30 km yang kini mulai dibongkar, nama advokat Ahmad Khozinudin kini jadi trending topik di media sosial X, Rabu (22/1/2025).

    Bahkan, narasi yang didengungkan meminta agar pengacara tersebut ditangkap meski tanpa kejelasan kasus apa yang melibatkannya.

    Usut punya usut, Ahmad Khozinudin ternyata menjadi penasihat hukum elemen masyarakat yang menggugat Taipan Sugiyanto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Gugat perdata itu karena Aguan dan Jokowi disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Gugatan dilayangkan oleh 20 orang dari berbagai elemen masyarakat.

    Ahmad Khozinudin mengatakan, ada delapan orang tergugat. Mereka adalah Bos Agung Sedayu Group Aguan, Bos Salim Group Anthoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Kukuh Mandiri Lestari, Presiden ke-7 Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Surta Wijaya selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan Maskota yang merupakan Ketua Apdesi Tangerang.

    “Penggugatnya atas nama rakyat, warga negara RI yang peduli terhadap isu ketahanan dan keamanan, serta narasi kekhawatiran atas adanya negara dalam negara,” kata Ahmad pada 16 Desember 2024 lalu.

    Dia menuturkan, para penggugat berasal dari berbagai elemen, di antaranya Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia yang diketuai Kolonel Purnawirawan TNI Sugeng Waras, serta Aliansi Rakyat Menggugat yang dipimpin Menuk Wulandari.

  • Pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT

    Pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Airlangga: Pemerintah sempurnakan regulasi untuk lanjutkan HGBT
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 22 Januari 2025 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih menyempurnakan regulasi untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada beberapa industri.

    “Tadi rapat terbatas terkait harga gas akan dibahas tersendiri, masih kami sempurnakan regulasinya,” kata Airlangga saat ditemui selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan yang sama, dia memastikan kebijakan HGBT bakal diperpanjang oleh pemerintah, tetapi belum dapat diumumkan saat ini.

    “Itu akan diperpanjang, tetapi akan diumumkan sendiri,” ujar Airlangga.

    Di lokasi yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita enggan bicara banyak soal hasil rapat tentang HGBT bersama Presiden Prabowo dan Menko Airlangga Selasa sore.

    Dia menyebut beberapa menteri berhasil mencapai kesepakatan.

    “Kami sudah sepakat beberapa substansi HGBT, dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang,” kata Agus Gumiwang menjawab pertanyaan wartawan.

    Meskipun dia belum ingin mengumumkan isi kesepakatan itu, Agus Gumiwang meyakini hasilnya positif.

    “Insyaallah kesepakatannya baik,” kata Agus Gumiwang.

    Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama Menko Airlangga dan Menperin Agus Gumiwang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore. Rapat itu salah satunya membahas kelanjutan HGBT.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga gas bumi lebih murah kepada beberapa sektor industri. Kebijakan itu berlaku sejak 2020 dan berakhir pada Desember 2024.

    Berkat kebijakan itu, sebanyak tujuh sektor industri yang ditetapkan oleh pemerintah dapat membeli gas bumi sebesar 6 dolar AS per MMBtu (juta meter kubik). Tujuh sektor industri itu mencakup industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Keinginan untuk melanjutkan HGBT untuk beberapa sektor industri beberapa kali diungkap oleh Menperin Agus Gumiwang. Agus kepada wartawan Jumat (17/1) minggu lalu menekankan gas merupakan komponen krusial dalam industri.

    Dia melanjutkan, selain urusan harga, jaminan ketersediaan suplai gas bumi untuk industri juga perlu menjadi perhatian.

    “Yang penting bagi industri itu adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” kata Agus Gumiwang.

    Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyatakan kebijakan subsidi HGBT mampu menurunkan biaya komponen energi dari total modal produksi sebesar 23-26 persen.

    Kehadiran HGBT telah memberikan multiplier effect yang besar seperti investasi baru dan penyerapan jumlah tenaga kerja di samping kontribusi pembayaran pajak kepada negara.

    Asaki berharap agar pemerintah segera memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri keramik nasional pada Januari 2025, mengingat subsidi tersebut sangat vital bagi sektor ini, karena tergolong membutuhkan banyak energi untuk produksi.

    Sumber : Antara

  • Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Prabowo segera wajibkan eksportir tempatkan DHE di perbankan nasional

    Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan agar perusahaan atau eksportir menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional, yang mulai diberlakukan setidaknya pada satu bulan mendatang.

    “Kita juga dalam waktu dekat akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga saat sidang kabinet, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Prabowo menjelaskan bahwa melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kebijakan tersebut akan diberlakukan satu bulan mendatang, atau diperkirakan Maret mendatang.

    Presiden menilai kebijakan itu wajar dan masuk akal, mengingat eksportir yang menggunakan fasilitas kredit dari perbankan nasional, kemudian menempatkan keuntungan dari hasil usahanya di bank-bank asal Indonesia.

    “Saya kira ini wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia, setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank-bank di Indonesia,” kata Prabowo.

    Selain itu, Presiden juga memerintahkan pada aparat penegak hukum, melalui Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk menegakkan aturan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, terutama pada pertanahan.

    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan, apalagi terharap perusahaan yang diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dalam hal perizinan.

    Kepala Negara pun menyatakan bahwa pemerintah akan menguasai kembali lahan, terutama jika masuk dalam hutan lindung, jika perusahaan yang bersangkutan tidak menunaikan kewajibannya.

    “Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut,” kata Prabowo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang, untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kegiatan itu, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri-menteri beserta wakil menteri mulai berdatangan secara bergantian mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

    Jajaran menteri dan wakil menteri yang datang itu, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Kemudian, jajaran wakil menteri yang tiba sejak pukul 14.00 WIB, di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

    Menteri Kehutanan, saat ditanya mengenai agenda sidang kabinet hari ini, menjelaskan Presiden Prabowo bakal memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    “Dari agenda tertulis, akan ada arahan dari Pak Presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama, dan mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat menyentuh 100 hari pertama masa kerja pada 28 Januari 2025.

    Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam hari yang sama, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama kabinet dan jajaran menterinya.

    Presiden kemudian melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga pada 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia Wajibkan Eksportir SDA Simpan Hasil Dalam Negeri

    Indonesia Wajibkan Eksportir SDA Simpan Hasil Dalam Negeri

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah akan mewajibkan Eksportir Sumber Daya Alam (SDA) menyimpan seluruh hasil ekspor di dalam negeri minimal selama satu tahun. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Selasa (21/1).

    Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan cadangan devisa negara sebesar US$90 miliar atau sekitar Rp1,46 triliun per tahun. Kebijakan baru ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar rupiah.

    Airlangga menyatakan, aturan ini akan mulai diterapkan pada 1 Maret 2025. Aturan tersebut akan diberlakukan untuk setiap aktivitas ekspor yang memiliki nilai dokumen pengiriman minimal US$250.000 atau sekitar Rp4 miliar.

    Sebelumnya, peraturan yang berlaku mengharuskan eksportir SDA seperti batu bara, minyak sawit, dan produk nikel untuk menyimpan hanya 30 persen dari hasil ekspor dalam sistem keuangan domestik selama tiga bulan.

    Airlangga berharap kebijakan baru ini dapat meningkatkan cadangan devisa negara hingga US$90 miliar atau Rp1,46 triliun per tahun. Pada akhir Desember 2024, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$155,7 miliar atau Rp2,54 triliun.

    “Konversi ke rupiah dapat meningkatkan pasokan dolar AS. Dan tanpa intervensi berlebihan oleh bank sentral melalui suku bunga atau penjualan dolar, ini dapat mengurangi volatilitas rupiah,” ujar Airlangga dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters pada Rabu (22/1).

    Diketahui, pada Januari 2025, rupiah mencapai titik terlemah terhadap dolar AS sejak Juli 2024. Pendapatan yang disimpan dalam rupiah bisa digunakan untuk operasional bisnis. Ia juga mendorong eksportir untuk menukar dolar mereka dengan rupiah atau meminjam dari bank jika mereka enggan melakukan konversi.

  • BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    BI Siapkan SVBI dan SUVBI untuk Dukung Perpanjangan Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor SDA

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mendukung langkah pemerintah memperpanjang masa penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) menjadi 12 bulan.

    Untuk mendukung kebijakan ini, BI mengoptimalkan dua instrumen baru, yakni sekuritas valas Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valas Bank Indonesia (SUVBI).

    Perry menjelaskan, eksportir yang menempatkan DHE dalam rekening khusus tidak hanya dapat menyimpannya dalam bentuk deposito, tetapi juga melalui SVBI dan SUVBI. Saat ini, BI telah mendukung DHE SDA dengan instrumen deposito valas melalui perbankan.

    “Dana tersebut dapat dipindahkan dan diredeposit di BI dengan bunga yang menarik, serta mendapatkan fasilitas lindung nilai melalui foreign exchange swap,” kata Perry Warjiyo dalam acara peluncuran “Laporan Perekonomian Indonesia 2024”, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, perpanjangan masa penyimpanan DHE SDA ini berpotensi meningkatkan cadangan devisa hingga lebih dari US$ 90 miliar.

    Untuk merealisasikan kebijakan ini, regulasi teknis akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2025. Salah satu insentif yang diberikan adalah tarif pajak penghasilan (PPh) 0% atas pendapatan bunga dari instrumen penempatan DHE, yang sebelumnya dikenakan pajak sebesar 20%.

    Kebijakan ini juga memungkinkan eksportir mengonversi devisa hasil ekspor SDA ke dalam nilai tukar rupiah. Langkah ini akan menambah pasokan dolar tanpa perlu intervensi berlebihan dari BI, sehingga membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Konversi ke rupiah ini juga tidak hanya mengurangi volatilitas, tetapi juga mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

  • Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Mendag Budi Pastikan Kinerja Ekspor RI Aman meski DHE Disimpan 1 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait kebijakan baru atas retensi devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100% di dalam negeri untuk periode satu tahun. Adapun, kebijakan DHE ini mulai berlaku 1 Maret 2025.

    Perlu diketahui, sebelumnya pemerintah mengatur bahwa retensi atau penahanan DHE sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

    Adapun DHE merupakan uang asing yang diperoleh suatu negara dari hasil menjual barang atau jasa ke negara lain. Devisa yang masuk membantu menyeimbangkan neraca perdagangan, yaitu selisih antara nilai ekspor dan impor. 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa kebijakan DHE yang digulirkan pemerintah dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor ke depan.

    “Itu memang kebijakan kita [ditahan selama satu tahun]. Nggak, nggak ngaruh [ke kinerja ekspor],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Pada prinsipnya, Budi menyatakan bahwa pemerintah akan menerapkan dengan lebih baik terkait DHE. “Ini untuk kepentingan kebutuhan ekspor,” ungkapnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan DHE sebesar 100% yang disimpan di dalam negeri untuk periode satu tahun ke depan.

    “Saya pikir kemarin sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto]. Saya pikir nggak ada masalah karena itu kebijakan dari pemerintah,” jelasnya.

    Sebelumnya, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Rencananya, aturan baru ini diberlakukan per 1 Maret 2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa ada sejumlah instrumen insentif yang akan diberikan pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) atas kebijakan anyar itu.

    “Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu, pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE. Kalau reguler biasanya kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)

    Selain pembebasan tarif PPh, para eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. 

    Selanjutnya, terkait dengan underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan perbankan dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya.

    Kemudian, untuk foreign exchange swap antara perbankan dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan valas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri.

    “Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit, tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK [batas maksimal pemberian kredit],” tuturnya.

  • Pemerintah Optimalisasi Kebijakan DHE SDA untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional

    Pemerintah Optimalisasi Kebijakan DHE SDA untuk Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memperbarui aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan untuk menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengedepankan kepentingan nasional.

    “DHE sudah selesai. PP-nya sedang disiapkan, dilakukan harmonisasi, terus kemudian akan ada koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Perbankan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menko Airlangga menyatakan bahwa aturan baru DHE SDA yang juga merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut akan mewajibkan eksportir menempatkan sebesar 100 persen DHE SDA di Indonesia minimal selama satu tahun. Kebijakan DHE SDA sebelumnya mewajibkan para eksportir menempatkan minimal 30% dari DHE SDA dengan jangka waktu minimal 3 bulan.

    Menko Airlangga mengatakan bahwa Pemerintah juga mengomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh stakeholder. Pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara seksama dengan agar kebijakan DHE SDA tidak memberatkan eksportir dan tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor nasional. Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa dengan diberlakukannya kebijakan DHE SDA terbaru, maka penambahan cadangan devisa akan bertambah dan memperkuat perekonomian Indonesia.

    Kebijakan Pemerintah terkait DHE sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan kondisi usaha kecil, khususnya eksportir dengan nilai ekspor yang lebih kecil. Dalam peraturan terbaru, Pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor tertentu agar tidak memberatkan. Ekspor dengan nilai di bawah USD 250 ribu per transaksi tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengelolaan DHE. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kelonggaran kepada eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas serta untuk melindungi usaha kecil agar tetap kompetitif di pasar internasional.