Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti.
     
    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.
     
    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.
     
    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
     
    Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.
     
    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.
     
    Dengan mengusung tema ‘Broadening MSME’s Global Outreach’, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.  
     
     

     
    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November-7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).
     
    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar.
     
    Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline. Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.
     
    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023.
     
    Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai USD89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar USD81,3 juta.
     
    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.
     
    Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar USD33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi USD57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.
     
    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi USD72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai USD76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai USD81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 
     
     

     
    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com/
     
    BRI Microfinance Outlook 2025
    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini, serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema ‘Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth’ yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.
     
    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.
     
    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5 persen. Selama ini, kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesejahteraan yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya pemerintah,” katanya. 
     
    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.
     
    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
     
    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.
     
    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    TNI-Polri Memegang Monopoli Senjata, Prabowo: Rakyat yang Menggaji Saudara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa TNI dan Polri mendapatkan kekuasaan yang sangat besar untuk memegang monopoli fisik serta senjata. Kekuasaan itu, terangnya, berasal dari rakyat 

    Prabowo menjelaskan bahwa kekuasaan dari negara untuk memonopoli senjata itu adalah suatu kekuasaan khusus. 

    “Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar, rakyat yang mempercayakan kepercayaan ini kepada saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo kepada para pimpinan TNI-Polri di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    Presiden ke-8 RI itu lalu mengingatkan bahwa para prajurit maupun perwira digaji dan diberikan fasilitas dari uang rakyat. Maka itu, mereka diharapkan bisa memberikan dedikasi dan pengorbanan yang tinggi. 

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata, dan dengan kepercayaan demikian besar dengan menyerahkan kekuasaan ke saudara-saudara diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” tutur pria yang juga mantan Danjen Kopassus itu. 

    Adapun Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama jajaran Kepala Staf Angkatan. 

    Pada perhelatan rapat pimpinan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan turut memberikan materi kepada para pejabat dan pimpinan tinggi kedua lembaga. 

  • Prabowo di Rapim TNI-Polri: Berani Pakai Pangkat Jenderal Harusnya Berani Beri Nyawa untuk Negara – Halaman all

    Prabowo di Rapim TNI-Polri: Berani Pakai Pangkat Jenderal Harusnya Berani Beri Nyawa untuk Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada acara Rapim TNI-Polri 2025 di Kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (30/1/2025).

    Rapim tersebut diikuti oleh 631 perwira tinggi dan menengah TNI-Polri. 

    Di antaranya yakni 49 orang pejabat Mabes TNI, 148 pejabat Mabes Polri, 183 pejabat Utama dan Komandan Satuan TNI Angkatan Darat, 66 orang pejabat Utama dan Komandan Satuan TNI Angkatan Laut, 63 orang pejabat Utama dan Udara, 36 orang Kapolda, 75 orang Pati TNI-Polri di Luar Struktur, dan 11 Tepiksus TNI-Polri.

    Dalam arahannya Prabowo mengatakan pangkat yang disandang jajaran TNI-Polri sekarang ini merupakan bentuk penghormatan dari rakyat.

    “Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat,” katanya.

    Dengan penghormatan yang diberikan rakyat tersebut, kata Prabowo, tentara dan polisi harus siapa mengorbankan jiwa dan raga apabila diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Kalau saudara-saudara berani memakai pangkat jenderal artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan,” ujarnya.

    Prabowo juga mengatakan tentara dan polisi adalah bagian dari negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus.

    “Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” kata Prabowo.

    Menurutnya kekuasaan yang diberikan kepada TNI-Polri sangat besar. 

    Rakyat memberikan kepercayaan untuk menjaga ketertiban dan keamanan kepada TNI-Polri.

    “Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata,” katanya.

    Prabowo mengatakan dengan kekuasaan yang diserahkan rakyat kepada TNI-Polri, maka aparat dituntut untuk berdedikasi tinggi. 

    Bahkan pengorbanan yang diberikan aparat TNI-Polri kepada rakyat haruslah besar.

    “Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada bangsa dan rakyat,” katanya.

    Dalam arahannya di acara itu Prabowo juga mengatakan kondisi suatu negara tercermin dari kondisi aparat TNI dan Kepolisiannya.

    “Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara. 

    Selain itu juga merupakan wujud dari penegakan kedaulatan dan eksistensi negara.

    “Undang-undang dasar, undang-undang keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” katanya.

    “Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan,” imbuhnya.

    Adapun tema Rapim TNI-Polri 2025 adalah “Sinergisitas TNI-Polri Siap Mendukung Asta Cita Guna Terwujudnya Indonesia Emas 2045”.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan Rapim TNI-Polri telah berlangsung sejak pagi. 

    Di acara itu para peserta mendapat pembekalan atau pengarahan dari Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Pembekalan tersebut diharapkan menambah wawasan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Kapolri.

    Di acara tersebut Kapolri juga sempat melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa dalam mendukung ketahanan pangan, TNI-Polri memiliki program pekarangan makan bergizi untuk mendukung program makan bergizi gratis dan pemanfaatan lahan produktif, khususnya padi dan jagung.

    Selain itu juga program rekrutmen personel yang berkompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan gizi.

    Tidak hanya itu, sebagai wujud komitmen kami dalam menyelesaikan misi Asta Cita, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online.

    Di sisi lain, TNI-Polri juga aktif terlibat dalam Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan, serta Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola untuk menangani berbagai tindak pidana yang menjadi perangai khusus sehingga dapat mencegah kebocoran dan mengoptimalkan penerimaan negara.

  • Operator Blok Masela Diminta Mulai Produksi Tahun Ini

    Operator Blok Masela Diminta Mulai Produksi Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta operator pada proyek ladang gas bumi Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku untuk memulai produksi pada tahun ini.

    Pasalnya kata Bahlil, kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Masela sudah ditandatangani sekitar 26 tahun yang lalu. Namun hingga kini belum ada perkembangannya.

    Ia mengancam akan mengevaluasi terkait konsesi tersebut jika tidak ada progres perkembangan ke tahap produksi.

    “Aku udah bikin surat. Kamu tahun ini nggak melakukan pekerjaan untuk produksi. Ya mohon maaf, atas nama Undang-undang tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi,” kata Bahlil di Hotel The Westin Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Bahlil mengatakan bahwa ancaman tersebut dilakukan untuk mengejar target produksi atau lifting minyak hingga 1 juta barel per hari pada 2029.

    Selain itu, juga agar negara tidak dikontrol oleh pengusaha. Sehingga apa yang menjadi target pemerintah dapat tercapai.

    “Supaya apa? Jangan pengusaha mengendalikan negara.Tapi negara yang harus mengendalikan pengusaha dengan catatan negara itu enggak boleh dzalim untuk pengusaha,” katanya.

    Adapun saat ini konsesi Blok Masela dipegang oleh perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang yakni Inpex.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan petinggi perusahaan asal Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Association (Japinda) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024) menyampaikan Inpex segera menggarap proyek ladang gas bumi Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

    “Program dari Inpex, Masela, yang harapannya juga ingin segera berjalan direncanakan mulai berjalan pada tahun depan. Tadi disampaikan dan kami harapkan selesai beberapa tahun ke depannya,” kata Rosan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

    Selain itu, menurut Rosan, Blok Masela ini bisa berproduksi pada 2030 mendatang. Untuk itu ia bersama Menteri Koordinator Bidang Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diminta untuk mengawal ketat pengembangan proyek ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proyek pengembangan blok Masela ini akan menelan biaya investasi mendekati US$ 21 miliar atau setara dengan Rp 333,1 triliun (kurs Rp 15.862/dolar AS).

    Dalam hal ini menurutnya pihak Inpex sudah menyelesaikan seluruh dokumen perencanaan proyek alias front end engineering design. Sehingga rencana pengembangan blok Masela itu dapat dieksekusi dalam waktu dekat.

    “Terkait dengan proyek oleh Inpex, rencana proyek Masela, karena proyek Masela itu investasinya bisa mendekati US$ 21 miliar dolar dan tahap yang sekarang dicapai adalah penyelesaian front end engineering design,” terang Airlangga.

    Airlangga menambahkan perencanaan atau front end engineering design yang dimaksud sudah termasuk penambahan fasilitas Carbon Capture, Utilization, dan Storage (CCUS) maupun Carbon Capture Storage (CSS) untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

    “Tentunya beberapa hal mereka tambahkan karena sekarang untuk proyek-proyek semacam itu diperlukan untuk melengkapi dengan Carbon Capture Storage maupun CCUS. Jadi itu masuk di dalam pengembangan proyek,” tegasnya.

    (kil/kil)

  • BRI Hapus Tagih Utang 71.000 UMKM, Airlangga: Bukti Keberpihakan Pemerintah

    BRI Hapus Tagih Utang 71.000 UMKM, Airlangga: Bukti Keberpihakan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. telah menghapus tagih kredit bagi 71.000 nasabah dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.

    Penghapusan piutang tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet.

    Sebelumnya, bank-bank BUMN hanya dapat melakukan hapus buku tanpa bisa menghapus tagih kredit macet UMKM. PP ini sendiri merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Sebanyak 71.000 nasabah UMKM telah dihapus tagih utangnya oleh BRI. Ini adalah capaian yang menunjukkan komitmen pemerintah kepada masyarakat,” ujar Airlangga dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

    UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 97% tenaga kerja.

    Oleh karena itu, selain hapus tagih utang UMKM, pemerintah juga memberikan kredit investasi bagi UMKM di sektor padat karya yang memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja, seperti sektor tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, serta furnitur. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga kredit tersebut sebesar 5%.

    “Ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi dan kapasitas guna mendorong ekspor,” tambah Airlangga.

    Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan inklusi keuangan sebagai fondasi penting dalam memastikan akses layanan keuangan yang merata bagi seluruh masyarakat.

    Saat ini, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 88,7% dan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

    “Target inklusi keuangan saat ini telah mencapai 88,7% dan akan terus menjadi prioritas dalam RPJPN 2025-2045,” tutup Airlangga saat menanggapi program hapus tagih utang UMKM.

  • Berharap Kebijakan DHE SDA yang Bijaksana

    Berharap Kebijakan DHE SDA yang Bijaksana

    loading…

    Hendy Endarwan, Praktisi Industri Karet, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute. Foto/Dok. SINDOnews

    Hendy Endarwan
    Praktisi Industri Karet
    Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute

    REVISI kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) akan memberi dampak lumayan berat, khususnya bagi industri karet dan petani karet rakyat. Intinya, kebijakan yang akan segera diperbarui pemerintah dalam waktu dekat itu mengharuskan eksportir Indonesia, termasuk eksportir karet, untuk menempatkan 50% devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia—atau bank-bank yang berkantor di Indonesia– minimal selama satu tahun.

    Terang saja, tujuan revisi DHE SDA adalah untuk memperkuat cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa sudah lebih kuat, maka itu akan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah fluktuasi ekonomi global. Tadinya, retensi hasil ekspor itu berlaku sebesar 30 persen dan selama tiga bulan.

    DHE SDA awalnya diatur melalui Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Selain itu, ada Peraturan Menteri Keuangan No. 98/PMK.04/2019 yang mengatur kewajiban eksportir melaporkan dan menyimpan devisa hasil ekspor tersebut. Pada 21 Januari 2025 silam, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, draft revisi kebijakan DHE SDA terbaru sudah hampir siap dirilis.

    Presiden Prabowo Subianto menekankan kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, Presiden juga mengingatkan, kebijakan ini harus diterapkan dengan bijaksana, agar tidak membebani sektor-sektor yang vital bagi ekonomi rakyat.

    Presiden benar. Kebijakan ini harus diterapkan bijaksana. Soalnya, bagi pelaku usaha yang bergantung pada ekspor, termasuk pelaku usaha karet, penerapan DHE SDA memberikan banyak tantangan. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu penghasil karet terbesar di dunia.

    Banyak perusahaan yang memproduksi dan mengekspor karet remah, bahan baku berbagai produk seperti ban, sepatu, dan pelapis kendaraan. Kebijakan DHE SDA bisa membuat industri karet, terutama perusahaan kecil yang berfokus pada ekspor, menghadapi masalah cash flow yang lumayan serius.

    Kebijakan DHE SDA membuat kelancaran arus kas perusahaan terganggu. Padahal, mereka sangat membutuhkan mata uang asing untuk membeli bahan baku atau membayar biaya operasional. Artinya, perusahaan tidak dapat segera menggunakan uang dari hasil ekspor untuk kebutuhan mereka. Ini menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

    Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Jika nilai rupiah menguat, maka nilai ekspor dalam mata uang asing akan berkurang. Akibatnya, pendapatan perusahaan akan berkurang pula. Perusahaan yang sudah terbiasa menghitung keuntungan berdasarkan nilai tukar yang stabil, tentu akan kesulitan menghadapi situasi ini.

    Di sisi lain, volume eskpor industri karet Indonesia juga terus menurun. Pada 2014, ekspor mencapai sekitar 2.549.800 ton, namun pada tahun 2023, jumlahnya menurun menjadi sekitar 1.713.400 ton. Harga karet dunia juga mengalami fluktuasi tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

  • Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Mayor Teddy Lampaui para Ketum Parpol

    GELORA.CO -Tingkat kepuasan terhadap kinerja Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukan angka yang fantastis.

    Teddy menempati urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen berada di bawah Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. 

    Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa hasil survei tersebut didapatkan dari responden yang mengaku mengenal lima menteri dengan tingkat popularitas tertinggi.

    “Yang tingkat kepuasannya di atas 90 persen berada di peringkat kedua, yakni Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet. Lagi-lagi populer di kalangan pendukung Prabowo, termasuk juga kalangan ibu-ibu,” kata Burhanuddin dikutip redaksi dalam akun YouTube Indikator Politik Indonesia, Rabu, 29 Januari 2025.

    Burhanuddin hanya menampilkan lima pembantu presiden dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Di peringkat tiga ada nama Menkeu Sri Mulyani dengan tingkat kepuasan sebesar 89,7 persen.

    Kemudian di peringkat empat dan lima ada nama Menteri BUMN Erick Thohir dengan tingkat kepuasan sebesar 89,3 persen dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tingkat kepuasan sebesar 88,1 persen.

    “Sementara yang lainnya berada di bawah 80 persen, sehingga tidak ditampilkan di diagram ini,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih sangatlah mendasar, yakni perlunya faktor populer di kalangan masyarakat.

    Lanjut dia, publik akan sulit memberikan evaluasi jika menteri tidak dikenal. Oleh karena itu, hal tersebut juga menjadi catatan bagi para menteri.

    “Bagaimana mau membantu Presiden Prabowo kalau dirinya saja tidak dikenal publik, jadi ini kira-kira PR buat para menteri. Yang paling mendasar, menterinya dikenal atau tidak. Kalau tidak kenal, bagaimana mereka tahu kinerjanya sebagai menteri?” tandasnya.

    Fenomena Mayor Teddy cukup mengagetkan dalam tingkat kepuasan publik. Jebolan Akmil 2011 ini mampu mengungguli para Menteri Prabowo yang merupakan ketua umum partai politik (parpol). 

    Di antaranya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Menko Pangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadali.

    Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mereka bahkan tidak tembus di angka 80 persen.

  • Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik Nasional 29 Januari 2025

    Sebentar Lagi Kekayaan Raffi Ahmad Akan Dibuka ke Publik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) memastikan akan segera mempublikasikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (
    LHKPN
    ) milik
    Raffi Ahmad
    selaku Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, proses verifikasi
    LHKPN Raffi Ahmad
    telah selesai dilakukan. Data-data yang diserahkan pun dinyatakan lengkap.
    “Sudah selesai verifikasi. Sudah lengkap,” ujar Tessa, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).
    Menurut Tessa, LHKPN Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu akan dipublikasikan paling lambat Jumat (31/1/2025).
    “Kemungkinan sudah bisa diumumkan hari Kamis (30/1/2025) atau Jumat minggu ini,” pungkas dia.
    Adapun dalam beberapa waktu ini, KPK tengah melakukan verifikasi terhadap data LHKPN para pejabat Kabinet Merah Putih, termasuk milik Raffi Ahmad.
    Setelah proses verifikasi rampung, semua data LHKPN para pembantu Presiden RI akan diungkap ke publik melalui e-Announcement di situs elhkpn.
    kpk
    .go.id.
    LHKPN merupakan dokumen yang berisi rincian aset, kekayaan, penerimaan, dan pengeluaran pejabat negara. Dokumen ini dikelola oleh KPK dan wajib dilaporkan secara berkala.
    Ketentuan soal ini diatur dalam beberapa regulasi, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Publik dapat mengecek LHKPN pejabat negara melalui situs
    https://elhkpn.kpk.go.id
    .
     
    Mayoritas pembantu Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sudah lapor LHKPN.
    Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan 123 dari 124 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri Kabinet Merah Putih telah menyerahkan data LHKPN.
    Hanya satu Satu pejabat yang belum menyampaikan LHKPN, yakni Tina Talisa selaku Staf Khusus (Stafsus) Wapres.
    Pahala menjelaskan Tina baru dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga memiliki waktu hingga 6 Maret 2025 untuk melaporkan LHKPN-nya.
    “Belum lapor 1 stafsus (Tina Talisa) karena baru diangkat pada 6 Desember, batas akhir 6 Maret 2025,” ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Jakarta, 21 Januari 2025.
    Pahala pun menyebut angka kepatuhan LHKPN di Kabinet Merah Putih sudah hampir 100 persen.
    Dari data LHKPN yang dilaporkan ke KPK, tercatat ada pejabat baru di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
    Dikutip dari laman resmi LHKPN, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak menurut LHKPN per 22 Januari 2025.
    Harta kekayaan Menteri Pariwisata itu mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.
    “Tapi (pejabat) yang baru diangkat (pejabat baru) itu (harta kekayaan) Rp 5,4 triliun,” ungkap Pahala.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menempati peringkat kedua dengan harta kekayaan Rp 2,6 triliun.
    Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq menjadi menteri dengan harta terendah yakni sebesar Rp 4,19 miliar per 5 Desember 2024.
    Adapun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memiliki harta lebih rendah dibandingkan Hanif, yakni Rp 1.623.362.911. Namun, LHKPN Yusril belum diperbarui sejak 2007.
     
    Berikut daftar LHKPN menteri Kabinet Merah Putih dari paling kaya hingga “termiskin”:
    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Rp 5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Rp 2.665.900.513.951 (26 Maret 2024)
    3. Menteri BUMN Erick Thohir Rp 2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    4. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rp 1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    5. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani Rp 860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rp 411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    7. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Rp 310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo Rp 292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)
    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Rp 208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    10. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Rp 198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    11. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono Rp 116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    12. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara Rp 112.179.522.201 (per 21 Oktober 2024)
    13. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Rp 102.117.900.000 (per 27 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    14. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Rp 99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    15. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait Rp 85.803.512.722 (per 31 Desember 2019, belum ada pembaruan)
    16. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Rp 82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    17. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Rp 79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    18. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo Rp 75.220.471.593 (per 18 November 2024)
    19. Menteri Agama Nasaruddin Umar Rp 67.662.287.043 (per 28 Maret 2024, belum ada pembaruan)
    20. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Rp 49.653.596.662 per 6 Desember 2024)
    21. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro Rp 46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    22. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar Rp 37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    23. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan Rp 36.234.868.425 (per 31 Desember 2024)
    24. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Rp 34.933.909.613 (per 10 September 2024, belum ada pembaruan)
    25. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Rp 32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    26. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Rp 26.206.135.783 (per 31 Desember 2024)
    27. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rp 25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini Rp 25.781.746.519 (per 31 Desember 2024)
    29. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid Rp 21.875.025.024 (per 31 Desember 2024)
    30. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Rp 20.760.411.788 (per 1 November 2024)
    31. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Rp 20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    32. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    33. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto Rp 19.850.919.025 (per 8 Juni 2023, belum ada pembaruan)
    34. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid Rp 18.728.216.636 (per 22 Juli 2024, belum ada pembaruan)
    35. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding Rp 16.355.469.823 (per 31 Desember 2023)
    36. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman Rp 15.789.116.232 (per 3 April 2024, belum ada pembaruan)
    37. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno Rp 15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    38. Menteri Luar Negeri Sugiono Rp 12.730.976.184 (per 11 November 2024)
    39. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Rp 12.025.292.540 (per 22 Juli 2003, belum ada pembaruan)
    40. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Rp 11.605.075.158 (per 21 Oktober 2024)
    41. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji Rp 11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    42. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Rp 11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    43. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi Rp 11.175.390.317 (per 30 Oktober 2024)
    44. Menteri Perdagangan Budi Santoso Rp 9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    45. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Rp 8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    46. Menteri HAM Natalius Pigai Rp 4.370.000.000 (per 28 Juni 2019, belum ada pembaruan)
    47. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq Rp 4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    48. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra Rp 1.623.362.911 (per 31 Mei 2007, belum ada pembaruan).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    Menteri dan Pejabat Terpopuler Versi Survei Indikator: Erick Thohir Teratas, Disusul Sri Mulyani-AHY – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai popularitas menteri dan pejabat di pemerintahan. 

    Survei ini dilakukan bertepatan dengan evaluasi 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, terdapat sepuluh menteri atau pejabat dengan tingkat popularitas di atas 10 persen.

    Hasil survei menunjukkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menempati posisi pertama dengan popularitas mencapai 67,8 persen. 

    Disusul oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di posisi kedua dengan 67,5 persen.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berada di posisi ketiga dengan popularitas 63,5 persen.

    Adapun, survei itu digelar dalam rangka menyambut 100 hari masa pemerintahan Prabowo sejak dilantik pada Februari 2024 lalu.

    Survei ini dilakukan tatap muka dengan menggunakan metode multistage random.

    Sampling survei berjumlah sebanyak 1.200 responden dengan Margin of Error pada survei ini yakni sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Berikut daftar 10 menteri atau pejabat dengan popularitas tertinggi menurut survei:

    1. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir: 67,8 persen

    2. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati: 67,5 persen

    3. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY): 63,5 persen

    4. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar: 54,7 persen

    5. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya: 52,7 persen

    6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto: 47,8 persen

    7. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan: 46,2 persen

    8. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra: 44,2 persen

    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan: 40,5 persen

    10. Menteri Agama, Nasaruddin Umar: 37,7 persen (*)

  • Program Harga Gas Murah Diperpanjang, Pupuk Indonesia Tunggu Penetapan Besarannya dari Pemerintah – Halaman all

    Program Harga Gas Murah Diperpanjang, Pupuk Indonesia Tunggu Penetapan Besarannya dari Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyambut baik keputusan pemerintah memastikan keberlanjutan program harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan harga gas bumi lebih murah untuk tujuh sektor industri.

    Tujuh sektor industri itu adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Kebijakan diberlakukan pada 2020 dengan harga gas 6 dolar AS per MMBTU dan telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Setelah berakhir, tujuh kelompok industri itu dikenakan Harga Gas Regasifikasi dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebesar 16,67 dolar AS per MMBTU dari 1 Januari sampai 31 Maret 2025.

    Lewat rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025), pemerintah akhirnya menyepakati keberlanjutan program HGBT untuk sektor industri tertentu.

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana pun menyambut baik keputusan pemerintah kembali melanjutkan program tersebut.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas kebijakan HGBT untuk industri pupuk selama ini,” katanya kepada Tribunnews, dikutip Senin (27/1/2025).

    Menurut Wijaya, program HGBT tidak sekadar hanya menjaga daya saing industri pupuk, tetapi juga menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

    Sehingga, ia memandang dilanjutkannya program HGBT ini dapat memberi peran yang besar terhadap ketahanan pangan nasional.

    “Kami juga menyambut baik rencana pemerintah memperpanjang kebijakan HGBT untuk industri pupuk, apalagi gas mrpk komponen krusial dalam bahan baku pupuk,” ujar Wijaya.

    Saat ini, Pupuk Indonesia tengah menantikan penetapan harga secara resmi oleh pemerintah.

    “Adapun mengenai harga, saat ini kami masih menunggu penetapan harga resmi oleh pemerintah,” ucap Wijaya.

    Keberlanjutan program HGBT ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Menurut Airlangga, pemerintah sekarang ini masih menyempurnakan regulasi mengenai perpanjangan program subsidi gas industri tersebut.

    “Itu (HGBT) nanti akan diperpanjang, tapi akan diumumkan sendiri. Tadi rapat terbatas terkait harga gas akan dibahas tersendiri, masih kita sempurnakan regulasinya,” kata dia.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa para menteri terkait sebenarnya sudah sepakat mengenai kelanjutan program HGBT. Namun, ia belum bisa mengungkapkan isi kesepakatan tersebut.

    “Kami sudah sepakat beberapa substansi dari HGBT dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang,” katanya.

    Meskipun belum mau mengungkapkan kesepakatan tersebut, AGK memastikan keputusan kelanjutan program HGBT baik.

    “Sudah ada kesepakatan dan insyallah keputusannya baik,” pungkasnya.

    Program HGBT Mudahkan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Agus Gumiwang sebelumnya pernah menyampaikan bagaimana krusialnya kebijakan HGBT dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kebijakan HGBT yang diberikan kepada industri juga memberi nilai tambah sebesar enam kali lipat,” tutur Agus di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap PDB nasional pada tahun 2025-2029.

    Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, di triwulan tiga 2024, sektor ini masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia, dengan kontribusi sebesar 17,18 persen dan pertumbuhan sebesar 4,84 persen

    Kemudian, nilai ekspornya pada tahun 2024 mencapai 196,55 miliar dolar AS atau 74,25 persen dari total ekspor nasional.

    Investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp 515,7 triliun, setara dengan 40,9 persen dari total investasi nasional. Sedangkan serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada tahun 2024.

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya,” ucap Agus. 

    “Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” jelasnya.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255K Tahun 2024 tentang Pengguna Gas Bumi tertentu dan Harga Gas Bumi tertentu di Bidang Industri, terdapat tujuh sektor industri penerima HGBT.

    Ada industri pupuk (4 perusahaan), industri petrokimia (56 perusahaan), industri oleokimia (10 perusahaan), industri baja (67 perusahaan), industri keramik (69 perusahaan), industri kaca (18 perusahaan), dan industri sarung tangan karet (4 perusahaan).

    Jika ditotal, terdapat 228 perusahaan penerima HGBT dengan kuota 890,24 BBTUD.

    “Realisasi penyerapan gas bumi di tahun 2023 mencapai 80,10 persen. Rendahnya serapan gas oleh industri pengguna disebabkan oleh penerapan surcharge oleh pemasok dan kuota gas yang dikenai HGBT,” ungkap Agus.

    “Setelah kuota habis, harga gas naik menjadi harga pasar. Hal ini menjadikan industri mengurangi serapan HGBT-nya,” lanjutnya.

    Perusahaan industri yang memperoleh fasilitas HGBT dinilai sangat terbantu dalam menjalankan usahanya.

    Manfaat HGBT dirasakan oleh kelompok industri keramik, yang mampu meningkatkan produksinya dan menduduki peringkat ke empat produsen terbesar keramik dunia di tahun 2024, naik pesat dari peringkat ke delapan di tahun 2019.

    Tercatat, dari tahun 2020-2024, penerimaan negara melalui pajak naik 49 persen, dari Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.