Tag: Airlangga Hartarto

Kritisi Kebijakan Baru Gas PLG 3 Kg, Rieke Diah Pitaloka: Berjarak dengan Realitas Hidup Rakyat – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengkritisi kebijakan Pemerintah berkait pendistribusian LPG tabung 3 kg di tengah masyarakat.

Sebagimana diketahui, sejak 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg.

Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, pengecer yang ingin tetap berjualan elpiji bersubsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

Namun, fakta di lapangan membuat masyarakat panik. Mereka kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg karena tak lagi dijual eceran di warung-warung.

Mereka harus antre lama di pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.

Seperti dikutip pada postingan Instagramnya @riekediahp, Rieke melihat kebijakan yang menyangkut hajat orang banyak tersebut terkesan terburu-buru.

Ia pun spill Surat Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : B-570/MG.05/DJM/2025, berkait Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg di Subpenyalur.

Tertera surat yang ditujukan ke Direktur Pertamina tersebut bertanggal 20 Januari 2025 dan kebijakan mulai diberlakukan 1 Februari 2025.

Artinya hanya ada waktu 12 hari persiapan sebelum aturan diberlakukan.

“Kebijakan menyangkut hajat hidup rakyat tak bisa serta merta, akibatnya berjarak dengan realitas hidup rakyat,” demikian kritik Rieke.

Dijelaskannya, bahwa persoalan subsidi tidak tepat sasaran sebaiknya dikaji, dirumuskan dan diputuskan secara komprehensif, tak bisa ditakar hanya akibat distribusi di pasok akhir.

“Saran saja, sebaiknya keputusan Dirjen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dikaji ulang.”

“Saran saja, segera terbitkan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram,” demikian saran Rieke.

Berikut isi lengkap surat Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : B-570/MG.05/DJM/2025, berkait Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg di Subpenyalur.

Yang terhormat,

Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum
Gas Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) yang lebih tepat sasaran dan menyusuli
surat kami nomor B-8736/MG.05/DJM/2024 tanggal 8 September 2024 perihal
Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg ke Pengecer, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada permintaan Saudara dalam rapat bersama Bapak Menteri ESDM
tanggal 7 September 2024 bahwa seluruh pengecer yang tercatat dalam Merchant
Apps Pangkalan Pertamina (MAP) akan diangkat menjadi Subpenyalur sampai
dengan tanggal 30 November 2024.

2. Laporan perkembangan pengangkatan pengecer menjadi Subpenyalur dari
PT Pertamina Patra Niaga bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
sebanyak 299 pengecer sudah menjadi Subpenyalur, 1.260 pengecer dalam proses
pengangkatan menjadi Subpenyalur, dan 310.545 pengecer tidak bersedia menjadi
Subpenyalur (realisasi pengangkatan pengecer menjadi Subpenyalur sebesar 0,5 persen
dari total pengecer pada MAP sebanyak 374.867).

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ketentuan pendistribusian LPG Tabung
3 Kg di Subpenyalur wajib disesuaikan dari yang semula dapat mendistribusikan
paling banyak 10?ri alokasi harian/penerimaan Subpenyalur ke pengecer (paling
sedikit 90% langsung ke konsumen akhir) menjadi 100% pendistribusian langsung ke
konsumen akhir (tidak ada lagi pengecer) terhitung mulai tanggal
1 Februari 2025, dengan pertimbangan antara lain agar pencatatan Merchant Apps
Pangkalan Pertamina (MAP) sesuai dengan kondisi riil konsumen LPG Tabung 3 Kg,
mengendalikan HET LPG Tabung 3 Kg sampai ke konsumen akhir, dan kecukupan
kuota LPG Tabung 3 Kg yang sudah ditetapkan dalam APBN tahun 2025 sebesar
8,17 juta MT.

4. Selanjutnya, agar PT Pertamina (Persero) mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg sampai
ke konsumen akhir lebih tepat sasaran.

Alasan Pemerintah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tidak ada masalah dengan stok LPG.

Kuota maupun subsidinya normal dan tidak dibatasi.

Namun, pemerintah sengaja menghentikan distribusi LPG 3 Kg untuk pengecer dan menyarankan masyarakat membeli di pangkalan resmi Pertamina yang ditetapkan.

Hal itu dilakukan, menurut Bahlil, untuk mencegah permainan harga.

“Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur saja,” kata Bahlil saat jumpa pers, Senin (3/2/2025).

Sementara itu, dalam rapat kerja Komisi XII bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025), Bahlil mengatakan Pemerintah ingin mengubah para pengecer gas LPG menjadi sub pangkalan.

Selama ini, lanjut dia, pengawasan distribusi gas melon itu hanya bisa dikontrol secara teknologi sampai pangkalan.

“Berapa yang dijual harganya berapa itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih Rp12 ribu satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36 ribu rupiah ini biar kita tahu betul,” kata dia.

“Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar lima ribu rupiah, tetapi apa yang terjadi harganya bapak ibu tahu semua ada yang sesuai ada yang harganya sampai di atas Rp20 ribu. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat,” ujar Ketum Golkar itu.

Bahlil dan tim di Kementerian ESDM tengah mendorong agar para pengecer gas dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan.

“Tadinya (status) mereka menjadi pangkalan tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan rekan Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita buat kesimpulan agar pengecer ini menjadi subpangkalan,” kata Bahlil.

“Tujuannya agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi agar betul-betul masyarakat mendapat LPG dengan baik dan kemudian dengan harga terjangkau,” tandasnya.

04/02/2025 01:38
Menteri Bahlil Bilang Pengecer Elpiji 3 Kg akan Diubah Jadi Subpangkalan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menata pola distribusi terkait elpiji 3 kilogram (kg).

Hal tersebut dikatakan Bahlil merespons tak lagi dijualnya gas melon tersebut ke para pengecer.

Awalnya, Bahlil mengatakan bahwa dalam APBN 2025 anggaran Rp 87 triliun dialokasikan negara untuk subsidi elpiji.

“Harapannya adalah LPG (elpiji) ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil dalam rapat kerja Komisi XII bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Dia mengatakan bahwa pemerintah ingin mengubah para pengecer gas LPG menjadi sub pangkalan.

Pasalnya selama ini pengawasan distribusi gas melon itu hanya bisa dikontrol secara teknologi sampai pangkalan.

“Berapa yang dijual harganya berapa itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih Rp12 ribu satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36 ribu rupiah ini biar kita tahu betul,” kata dia.

“Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar lima ribu rupiah, tetapi apa yang terjadi harganya bapak ibu tahu semua ada yang sesuai ada yang harganya sampai di atas Rp20 ribu. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat,” ujar Ketum Golkar itu.

Bahlil dan tim di Kementerian ESDM tengah mendorong agar para pengecer gas dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan.

“Tadinya (status) mereka menjadi pangkalan tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan rekan Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita buat kesimpulan agar pengecer ini menjadi subpangkalan,” kata Bahlil.

“Tujuannya agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi agar betul-betul masyarakat mendapat LPG dengan baik dan kemudian dengan harga terjangkau,” tandasnya.

Tak Dijual di Pengecer Lagi

Seperti diketahui mulai 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer.

Masyarakat bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina.

Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai pangkalan.

Cara membeli elpiji 3 kg atau Liqueefied Petroleum Gas (LGP) 3 kg di pangkalan bisa dilakukan dengan menunjukkan NIK KTP.

Larangan para pengecer menjual gas LPG 3 Kg membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Salah satunya dialami Narti warga di Kelurahan Ragunan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ia sudah mencari ke banyak warung hingga SPBU untuk mencari gas tersebut.

“Sudah nyari keliling dari sore ampe malem, engga dapet dapet, ada kali 20 warung. Sampai SPBU juga ga ada,” kata dia kepada Tribunnews, Minggu, (2/2/2025).

Hal yang sama dialami Dede, asisten rumah tangga di kawasan Ampera Raya,Jakarta Selatan. Warung atau kios yang ia datangi selalu habis.

Warung yang menjadi langganannya bahkan mengatakan gas habis sejak 3 hari terakhir.

“Sudah keliling, dari warung deket rumah di Ampera, sampai ke Ragunan, bilangnya kosong,”katanya.

Tidak hanya di Jakarta Selatan, warga di kawasan Rorotan, Jakarta Utara juga mengalami hal serupa.

Fitri seorang pegawai swasta mengatakan sudah beberapa hari terakhir sulit mendapatkan gas Melon tersebut. Ia terpaksa menggunakan gas non subsidi, untuk kebutuhan rumah tangga.

“Iya beberapa warung deket rumah ngga dikirimin gas,” katanya.

Fitri mengaku tidak tahu, mengapa gas sekarang langka.

Penjual selalu mengatakan stok gas kosong, saat ia hendak membeli. Padahal kata dia gas elpiji merupakan kebutuhan vital masyarakat.

“Butuh banget gas 3 kg karena praktis, dan bisa langsung beli ngga repot tapi malah susah sekarang,” katanya.

03/02/2025 19:45
Menko Airlangga: Sektor UMKM Sumbang 60 Persen PDB Indonesia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja.

Namun, kontribusi UMKM dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.

Hal itu dikatakan Airlangga saat membuka acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pekan lalu.

“Inisiatif BRI yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.

Menurut dia, acara ini merupakan bukti BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam acara tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

“Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.

Dengan mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach” BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia.

Seiring dengan semangat tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh.

Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.

Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM berhasil lolos seleksi atau meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar.

Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp 38 miliar dengan jumlah pengunjung tembus 50.000 dari semula hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran 2023.

Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai 89,4 juta dolar AS sepanjang 2025.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar 81,3 juta dolar AS.

Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara atau lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara.

03/02/2025 15:20
Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia – Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax yang mengalami masalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 membuat sejumlah pejabat negara melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga teragenda mendatangi Kantor Pusat DJP pagi tadi, sekitar pukul 09.30 WIB. Menurutnya, peninjauan langsung sistem coretax ke Kantor Pusat DJP itu ialah untuk melihat proses perbaikan sistem tersebut, supaya tidak mengganggu penerimaan negara.

“Kita lihat progres coretax, kita beri dukungan. Ini kan agar dipersiapkan dan terkait dengan penerimaan negara, terutama yang 2024 kan masih menggunakan legacy system sampai dengan laporan perpajakan nanti akhir Maret,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya seusai dari Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Airlangga menganggap, coretax memang perlu terus dilakukan penyempurnaan ke depannya, supaya layanan administrasi pajak yang seharusnya bisa memudahkan para wajib pajak melaporkan dan membayar pajaknya tak terkendala hingga mempengaruhi anggaran pemerintah.

“Jadi itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi cortex yang tentu perlu penyempurnaan. Apalagi dengan sistemnya langsung diberlakukan secara nasional,” tegasnya.

Menurut Airlangga, perbaikan sistem coretax juga sebetulnya harus diimbangi oleh penyesuaian sistem di instansi lainnya supaya sistem tersebut juga terkoneksi dalam memperkuat pengawasan kepatuhan para wajib pajak.

“Itu kan semua harus mempersiapkan interoperability apakah itu perbankan, apakah itu wajib pajak. Jadi ini kan bukan sistem yang satu pihak, bukan dari DJP tetapi dari wajib pajaknya pun perlu mempersiapkan,” tuturnya.

“Makanya tadi saya minta pas moving consumer good, perusahaan yang memproduksi faktur banyak itu perlu ada sistem tersendiri, karena beda kan antara satu WP dengan perusahaan yang memproduksi banyak faktur, perusahaan yang banyak melakukan pemotongan pajak,” papar Airlangga.

Airlangga mengaku tidak menargetkan secara khusus waktu perbaikan dan penyempurnaan coretax. Ia menyerahkan seluruh skema perbaikan ini kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Sebelum Airlangga, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga telah menyambangi kantor Direktorat Jenderal Perpajakan dan menengok command center Coretax, sistem digital perpajakan yang baru diterapkan di Indonesia.

Dalam kunjungannya, Luhut ingin melihat langsung command center Coretax dan bertemu dengan tim layanan bantuan (helpdesk) untuk memahami kendala yang dihadapi masyarakat.

“Saya ingin melihat langsung bagaimana operasional sistem Coretax dan mendengar langsung tantangan yang ada. Transisi ke sistem baru memang selalu penuh tantangan, tapi ini adalah langkah strategis yang harus kita jalani,” kata Luhut dikutip dari akun Instagramnya, dikutip Rabu (15/1/2025).

Kepada pegawai pajak yang bertugas, dia menyampaikan bahwa pekerjaan mereka adalah game changer bagi negara ini. Jika sistem ini diperkuat, setiap hambatan yang muncul akan dapat diatasi dengan cepat dan efisien sehingga akan berimplikasi pada semakin tingginya penerimaan pajak.

“Saya sampaikan bahwa pekerjaan mereka adalah “game changer” bagi negeri ini,” ujarnya.

Dia pun menyinggung perihal integrasi Coretax dengan Govtech juga menjadi prioritas penting. Ini tidak hanya akan membuat sistem menjadi lebih efisien, tetapi juga membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

“Tapi saya ingin tegaskan, keamanan data wajib pajak harus tetap menjadi perhatian utama. Kepercayaan masyarakat adalah modal besar bagi keberhasilan program ini,” tegasnya.

Sejauh ini, dia mencatat sistem Coretax telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pelayanan pajak serta kontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan rata-rata 2 juta transaksi e-faktur per hari, Coretax menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

“Saya percaya bahwa digitalisasi ekosistem yang terintegrasi secara nasional antara Coretax dengan Govtech kedepannya, tidak hanya mampu menambah penerimaan negara secara signifikan, tetapi juga menjadi pondasi utama untuk mendukung perubahan tata kelola negara,” paparnya.

(arj/mij)

03/02/2025 15:05
Utusan Presiden Sebut Prabowo akan Bangun Tanggul Laut Raksasa dari Banten hingga Jawa Timur, Untuk Apa?

PIKIRAN RAKYAT – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melakukan pembangunan tanggul laut raksasa dari Banten sampai Jawa Timur sepanjang 700 km.

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” ucap Hashim dalam acara bertajuk “ESG Sustainable Forum 2025”, dipantau secara daring di Jakarta, Jumat dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Dia mengatakan, tujuan dari program ini untuk melindungi sawah-sawah yang berada di sisi pantai utara Pulau Jawa. Hashim juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.

“Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ucapnya.

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa ini diperkirakan akan menghabiskan waktu yang cukup lama, sekitar 10-20 tahun.

Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa tanggul laut raksasa ini sudah mulai dirancang sejak 1994, tetapi belum terlaksana sampai saat ini. Pemerintah Orde Baru pada saat itu, tambah Hashim, sudah melihat akan ancaman kenaikan permukaan laut.

Menurutnya, jika jutaan sawah tenggelam karena tertutup oleh air laut yang naik. Maka, tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua. Oleh karena itu, Hashim meminta masyarakat untuk mendukung program ini.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang akan membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai bagian dari Program Strategi Nasional (PSN) Tahun 2025. Presiden juga memberi instruksi untuk menyiapkan pembiayaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa arahan tersebut sesuai dengan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.

Airlangga menyatakan nantinya pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun akan terhubung dengan pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon. Tambah dia, program ini masuk dalam daftar PSN Tahun 2025 sebagai langkah mewujudkan ketahanan energi dan pangan.***Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

03/02/2025 09:21
Tanggul Laut Raksasa Sepanjang 700 KM Dibangun dari Banten hingga Jatim, Butuh Waktu 10-20 Tahun – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, menyampaikan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 km.

Tanggul itu akan memanjang mulai dari Banten sampai Jawa Timur.

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” kata Hashim di Jakarta, Minggu(2/2).

Program tersebut bertujuan melindungi sawah-sawah di sisi pantai utara Pulau Jawa.

Kekhawatiran masyarakat mengenai peristiwa pagar laut juga diangkat. Nelayan merasa terancam kenaikan permukaan laut.

“Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ucap Hashim.

Hashim memaparkan desain tanggul laut raksasa sudah dirancang sejak 1994. Pemerintah Orde Baru telah melihat ancaman kenaikan permukaan laut, tapi proyek belum terealisasi hingga saat ini.

Proyek pembangunan tanggul laut raksasa diperkirakan memakan waktu antara 10 hingga 20 tahun.

Menurut Hashim, pembangunan food estate di Kalimantan atau Papua tidak ada gunanya apabila jutaan lahan sawah terbenam karena air laut yang naik.

Masyarakat pun diajak untuk mendukung pembangunan tanggul raksasa ini.

“It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Hasil rapat membahas pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN tahun 2024–2025.

Airlangga menyebut pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon nantinya akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang telah dibangun.

Presiden memberi arahan agar proyek tersebut disiapkan dengan pembiayaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tanggul laut raksasa masuk dalam daftar PSN Tahun 2025 sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi dan pangan. (Tribun Network/kps/wly)

03/02/2025 07:25
Prabowo Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km dari Banten sampai Jatim

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai Jawa Timur. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun.

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” kata Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo dikutip dari Antara, Sabtu (1/2/2025).

Program tersebut, kata Hashim, bertujuan untuk melindungi sawah-sawah yang terletak di sisi pantai utara Pulau Jawa. Ia menyoroti kekhawatiran masyarakat ihwal peristiwa pagar laut, di mana para nelayan merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut.

“Ini semua disebabkan oleh masalah perubahan iklim,” ujar Hashim dalam acara bertajuk ‘ESG Sustainable Forum 2025’ pada Jumat (31/1/2025).

Hashim memaparkan tanggul laut raksasa tersebut sudah mulai dirancang sejak 1994. Pemerintah Orde Baru saat itu sudah melihat ancaman berupa kenaikan permukaan laut. Namun, belum tereksekusi hingga saat ini.

Hashim memperkirakan proyek pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa tersebut akan memakan waktu 10 sampai 20 tahun.

Menurut dia, tidak ada gunanya membuat food estate di Kalimantan atau Papua, apabila jutaan lahan sawah terbenam karena ditutup oleh air laut yang naik. Oleh karena itu, Hashim mengajak masyarakat untuk turut mendukung pembangunan tanggul raksasa tersebut.

“It’s never too late (tidak pernah terlambat) bagi kita untuk bertekad melindungi jutaan hektare lahan sawah yang paling produktif dan paling subur. Itu terletak di pantai utara Pulau Jawa,” ucap Hashim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Jakarta sampai Cirebon sebagai program strategis nasional (PSN) 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan arahan tersebut berdasarkan hasil rapat internal yang dipimpin Presiden Prabowo tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan penyelesaian PSN 2024–2025.

Airlangga menjelaskan nantinya pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon tersebut akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

Dalam pembangunan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon, Presiden Prabowo memberi arahan untuk disiapkan dengan pembiayaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Tanggul laut raksasa ini, kata Airlangga, masuk dalam daftar PSN 2025 sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi dan pangan.

01/02/2025 12:51
Airlangga Beri Sinyal Pemerintah Bakal Beri Diskon Tiket Pesawat Saat Lebaran 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah stimulus dalam rangka mudik hari raya Idulfitri 2025. Beberapa stimulus yang disiapkan, yakni diskon tarif tiket pesawat dan tarif layanan jalan tol.

Hal tersebut diungkapkan Airlangga setelah dirinya melangsungkan agenda high level meeting tim pengendalian inflasi pusat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Ia mengungkapkan, stimulus tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah momentum periode Ramadan dan Idulfitri.

Diketahui, kebijakan diskon tarif tiket pesawat sudah pernah diterapkan pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Alhasil, kebijakan tersebut sukses dan cukup membantu masyarakat.

“Agar momentum pertumbuhan terus dijaga, pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu, yaitu diskon harga tiket pesawat,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Ia melanjutkan, stimulus berupa diskon tarif tol juga akan diberlakukan.

Airlangga sebelumnya membeberkan, pemerintah berupaya menjaga inflasi berada di angka 2,5% plus minus 1%. Inflasi ini harus dijaga agar dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebagai informasi, rapat Hini dilakukan bersama sejumlah pimpinan Kementerian dan Lembaga. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengungkapkan, Pemerintah juga mengupayakan inflasi gejolak harga pangan (volatile food) kisaran 3% hingga 5%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah menyiapkan strategi agar inflasi tetap terjaga.

Airlangga mengungkapkan, strategi untuk menjaga perekonomian nasional perlu dijaga. Mengingat, terdapat sejumlah dinamika global, yakni seperti volatilitas harga komoditas, dan mewaspadai kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok sejumlah komoditas di global.

“Khusus untuk 2025, menjaga inflasi perlu untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Airlangga saat menyampaikan diskon harga tiket pesawat saat Lebaran 2025.

31/01/2025 23:51
Menko Airlangga Apresiasi Upaya BRI Berdayakan UMKM Indonesia

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi atas capaian BRI dalam penyaluran kredit UMKM yang telah mencapai Rp1.106 triliun. Airlangga menekankan pentingnya kontribusi BRI dalam mendukung sektor UMKM melalui penyaluran kredit yang turut memperkuat perkembangan ekonomi di sektor ini.

“Selamat kepada BRI, yang berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp1.106 triliun kepada UMKM, yang merupakan pencapaian luar biasa. Ini tentu menunjukkan upaya signifikan BRI dalam memperkuat perekonomian rakyat,” ujar Airlangga.

Dalam sambutannya, Menko juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif BRI yang telah melibatkan 1.000 UMKM dalam berbagai program pemberdayaan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan dukungan terhadap UMKM agar tumbuh dan berkembang.

Lebih lanjut, Airlangga juga menyoroti keberhasilan BRI dalam memperluas jaringan layanan keuangan melalui AgenBRILink, yang kini melibatkan hampir 1 juta agen dan warung yang tersebar di seluruh Indonesia.

“BRI telah berhasil memperkuat jaringannya yang luas, dengan melibatkan hampir 1 juta AgenBRILink. Ini adalah capaian yang luar biasa dan akan semakin memperkuat akses layanan keuangan bagi UMKM, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

“BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook, yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.

BRI terus memperlihatkan komitmennya dalam pemberdayaan UMKM dan mendukung inklusi keuangan, seiring dengan berbagai kebijakan strategis yang diterapkan untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia.

Pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dan BRI Microfinance Outlook 2025 digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada Kamis, 30 Januari 2025. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

Mengusung tema ‘Broadening MSME’s Global Outreach’, alias Memperluas Jangkauan Global UMKM, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 digelar di ICE BSD City Tangerang pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025. Tak keitinggalan, pada 30 Januari 2025, BRI juga turut menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini dengan menghadirkan narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri. Menghadirkan beragam panggung hiburan dari musisi papan atas Tanah Air, pada event ini ribuan UMKM lokal siap memamerkan produk terbaiknya.

Pada tahun ini, jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mengalami peningkatan dan mencapai 1.000 UMKM. UMKM terpilih dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM). Untuk memeriahkan acara, BRI pun menghadirkan special performances dari sejumlah musisi papan atas seperti Juicy Luicy, Bernadya, Tulus, Lyodra, Maliq & D’essentials, Sal Priadi, Ghea Indrawari, hingga Andmesh yang dapat ditonton secara gratis oleh seluruh pengunjung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

31/01/2025 23:46
Pemerintah Waspadai Dampak Trump 2.0, Ancaman Perang Dagang Meluas

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mewaspadai dampak Trump 2.0 terhadap ekonomi Tanah Air. Seperti diketahui, saat Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada periode pertamanya, sosok ini memulai perang dagang AS versus China. Selanjutnya, jelang pelantikan jilid dua, Trump kerap berkomentar keras tentang perlunya tarif tinggi bagi negara yang merugikan AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini dinamika global yang terjadi menjadi faktor yang akan turut mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia ke depan.

“Sejumlah risiko tentu masih akan kita hadapi, seperti volatilitas harga komoditas, kemudian tingkat suku bunga yang relatif tinggi, dan tentunya kebijakan perdagangan dari pemerintahan Amerika yang sering kita sebut sebagai Trump 2.0, serta kerentanan ketahanan pangan dan energi akibat perubahan iklim,” kata Airlangga di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Tak hanya ekonomi nasional, ketidakpastian global tersebut juga membuat proyeksi ekonomi global 2025 ini hanya diperkirakan tumbuh di kisaran 3,2%, yang, kata Airlangga, berada di bawah rata-rata historis.

“Namun ada yang juga cukup membanggakan, kalau dari segi PPP, purchasing power parity, ekonomi Indonesia sudah masuk di nomor delapan. Itu lebih tinggi dari Italia, Prancis, dan ini suatu capaian yang baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan ketidakpastian global yang disebabkan perang dagang AS versus China ini juga bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Kendati demikian, menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan Indonesia.

Faisal menjelaskan, dalam kebijakan dagang Trump jilid pertama dahulu, perang dagang telah mendorong perusahaan-perusahaan yang tadinya berinvestasi ke China hengkang keluar dan mencari tujuan baru di negara-negara ASEAN. Limpahan tersebut, menurutnya, bisa ditangkap oleh Indonesia.

“Walaupun yang diperoleh Indonesia dari relokasi manufaktur yang keluar dari China itu relatif sedikit. Tapi untuk ke depan, peluang itu tetap terbuka, tergantung sejauh mana pemerintah memperbaiki, belajar dari kelemahan yang sebelumnya, dan lebih agresif untuk menggaet investasi potensial dari relokasi keluar dari China tersebut,” kata Faisal kepada Bisnis, Jumat (31/1/2025).

Punya pandangan berbeda, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan keputusan Trump yang menarik mandatori sejumlah kebijakan pendahulunya, Joe Biden, terkait pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle) dapat membuat harga mineral seperti nikel, litium, dan kobalt turun.

Penurunan harga komoditas tersebut, menurutnya, akan berimbas pada minat investor di sektor hilirisasi. Bagi Indonesia sendiri, realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar Rp1.714,2 triliun, hampir seperempatnya atau 23,8%, merupakan investasi di sektor hilirisasi yang mana didominasi oleh hilirisasi mineral tambang.

Realisasi investasi terkait hilirisasi itu tumbuh 8,63% year on year (yoy). Rinciannya, portofolio investasi terbanyak terkait dengan bidang mineral yang mencapai Rp245,2 triliun, dengan sektor terbesar yaitu nikel (Rp153,2 triliun), tembaga (Rp68,5 triliun), dan bauksit (Rp21,8 triliun).

“Ketika harga nikel turun, ekspor dari hilirisasi tambang juga akan terganggu. Jadi, porsi investasi yang berasal dari sektor hilirisasi tambang mineral diperkirakan akan tumbuh rendah, porsinya menurun. Jadi kalau 23%, mungkin tahun 2025 cuma 15%,” kata Bhima.

31/01/2025 21:52