Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Menko AHY Kaji Wacana Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal saat Lebaran 2025

    Menko AHY Kaji Wacana Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal saat Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akan menghitung kembali rencana penurunan harga tiket angkutan umum baik pesawat maupun moda transportasi lainnya pada Lebaran 2025. 

    Menko AHY mengatakan pihaknya masih berusaha menghadirkan pengurangan atau diskon tiket moda transportasi ke masyarakat pada saat Lebaran mendatang. Pihaknya juga sedang menghitung dengan cermat terkait potongan harga. 

    “Tapi sekali lagi belum bisa kami umumkan sekarang, masih terus kita hitung, karena ya ada berbagai elemen lain yang nanti harus kami secara cermat hitung kembali terkait dengan tiketnya. Tetapi semangat kami tadi semua dalam ruangan itu sama, kami ingin seperti Natal kemarin, bagaimana bisa mengurangi biaya, biaya perjalanan,” kata AHY di kantor Kemenko IPK, Rabu (5/2/2025). 

    Seperti yang diketahui, potongan harga tiket angkutan umum Lebaran kembali dibahas. Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal terkait diskon tiket pesawat. 

    Airlangga mengatakan saat ini pemerintah pusat dan daerah tengah menyiapkan stimulus untuk keterjangkauan tarif angkutan pada periode hari besar, termasuk tarif penerbangan saat Lebaran tahun ini. 

    Dia menjelaskan koordinasi dilakukan dalam peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027. Salah satu upayanya adalah memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan.  

    “Keterjangkauan harga pangan dan tarif angkutan pada periode hari besar keagamaan nasional juga termasuk yang kita hadapi dalam waktu dekat adalah Idulfitri,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP), di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/1/2025). 

    Salah satu potongan harga yang diharapkan masyarakat adalah terkait diskon tarif tiket pesawat saat Lebaran 2025, seperti yang berlaku saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. 

    Di kesempatan lain, AHY mengatakan penurunan harga tiket pesawat dan moda transportasi lain akan diupayakan pada momen Lebaran 2025.   

    Menko AHY menilai pemberian diskon tarif transportasi dibutuhkan sebagai antisipasi untuk menghadapi kemacetan dan penumpukan penumpang menjelang Lebaran tahun ini.

  • Kata Menko Airlangga Soal THR PNS 2025 dan Pegawai Swasta

    Kata Menko Airlangga Soal THR PNS 2025 dan Pegawai Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan buruh perusahaan swasta akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada 2025. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan terkait nasib THR dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) yang di dalamnya termasuk pegawai negeri sipil (PNS).

    Airlangga menyebut sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli terkait THR untuk perusahaan swasta.

    “Menteri Ketenagakerjaan akan mempersiapkan untuk itu,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Sementara itu, politisi Partai Golkar itu menolak berkomentar tentang nasib THR dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri. Menurutnya, THR dan gaji ke-13 untuk PNS adalah ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ujar Airlangga sambil tersenyum.

    Dia menyebut pemerintah sudah melakukan persiapan untuk itu. Sebagai informasi, belakangan banyak perbincangan di media sosial terkait isu tidak cairnya THR dan gaji ke-13 untuk PNS pada tahun ini.

    Rumor tersebut muncul usai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar dilakukan penghematan anggaran belanja pemerintah hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    Dalam unggahan @tukin_dosenASN pada Rabu (5/2/2025) misalnya, disematkan tangkapan layar catatan efisiensi anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 2025. Disebutkan, bahwa belanja pegawai untuk THR (gaji ke 14) dan gaji ke 13 akan dihapus bagi seluruh ASN BRIN.

    “Atas nama efisiensi, gaji ke 13 dan 14 akan dihapuskan? Mantap!” cuit @tukin_dosenASN.

  • Anggaran Kemenko Perekonomian Dipangkas 52,5%, Airlangga: Langsung Matikan Lampu

    Anggaran Kemenko Perekonomian Dipangkas 52,5%, Airlangga: Langsung Matikan Lampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui anggaran kementerian yang dipimpinnya kena potong hingga 52,5%, imbas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat belanja pemerintah.

    Dalam pagu anggaran 2025, Kemenko Perekonomian menerima Rp459.766.254.000 atau Rp459,76 miliar. Kendati demikian, pagu anggaran tersebut dipotong Rp241.799.000.000 atau Rp241,79 miliar atau setara 52,5%.

    “Jadi, untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang langsung kita matikan [banyak lampu],” ujar Airlangga sambil tersenyum dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pantauan Bisnis di lokasi sejak Rabu (5/2/2025), memang penerangan sejumlah ruangan di Kantor Kemenko Perekonomian tampak remang-remang. Tidak semua lampu dihidupkan.

    Kendati demikian, Airlangga menyatakan akan berupaya agar berbagai program Kemenko Perekonomian tidak berpengaruh meski lebih dari setengah anggarannya dipangkas. “Kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

    Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.”Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,02 Persen di Triwulan Pertama Presiden Prabowo, Airlangga: Lebih Baik dari Singapura-Malaysia

    Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,02 Persen di Triwulan Pertama Presiden Prabowo, Airlangga: Lebih Baik dari Singapura-Malaysia

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2024 mencapai 5,02 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, capaian tersebut merupakan salah satu gambaran dari kinerja tiga bulan pertama era Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, Prabowo menjadi Presiden sejak 20 Oktober 2024.

    Awalnya Airlangga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV 2024 jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Singapura di periode yang sama senilai 4,3 persen, sedangkan Malaysia berada di angka 4,8 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi khusus di triwulan keempat 2024 yang juga merupakan triwulan pertama dalam pemerintahan Presiden Pak Prabowo, tumbuh sebesar 5,02 persen,” ungkap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut Airlangga mengungkapkan, terdapat sejumlah kebijakan yang diterapkan pada periode di kuartal IV 2024, yang kemudian turut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

    Selain itu, terdapat momentum seperti agenda pemilihan kepala daerah serentak, hingga periode Natal dan Tahun Baru.

    Untuk program atau kebijakan yang dihadirkan pemerintah, seperti mudik gratis, Hari Belanja Online Nasional, serta diskon tarif tol dan diskon tiket pesawat 10 persen.

    Airlangga mengungkapkan, Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target yang dicanangkan.

    “Kebijakan Natal dan Tahun Baru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10 persen, Hari Belanja Online Nasional, program Belanja Indonesia Aja, dan diskon akhir tahun 2024,” pungkas Airlangga dalam menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
     

  • Lampu di Kantor Menko Perekonomian Kini Lebih Redup, Efisiensikan Anggaran Hingga 52,2 Persen – Halaman all

    Lampu di Kantor Menko Perekonomian Kini Lebih Redup, Efisiensikan Anggaran Hingga 52,2 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan efisiensi anggaran hingga 52,5 persen dari Rp 459 miliar menjadi hanya Rp 241 miliar. 

    Kebijakan itu diambil sejalan dengan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52,5 persen,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers di Kantornya, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Airlangga, dampak efisiensi terhadap kementerian perekonomian salah satunya melalui penghematan listrik.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews, penerangan listrik di Gedung Ali Wardhana khususnya di lantai satu memang tidak seperti biasanya.

    Perbedaan jelas terasa di loby Gedung Ali Wardhana, dari tiga lampu hias yang menggantung di loby hanya satu yang menyala.

    Tepat di ruang jurnalis media massa pun lampu utama tidak dinyalakan. Akibatnya penerangan sedikit gelap tidak seterang sebelumnya.

    “Untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, maka lampu kita matikan. Supaya wartawan berasa,” jelas Airlangga.

    Di satu sisi, Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian bakal terus mengoptimalkan efisiensi anggaran ini supaya tidak berdampak pada program-program yang sudah ditargetkan.

    “Tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek pada apa yang akan dicapai,” ungkap Airlangga.

     

     

     

  • Airlangga buka suara soal isu penghapusan THR dan gaji 13 bagi ASN

    Airlangga buka suara soal isu penghapusan THR dan gaji 13 bagi ASN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Airlangga mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

    “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Selanjutnya ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, ia enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan.

    “Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.

    Adapun media sosial akhir-akhir ini dihebohkan dengan kabar bahwa pemerintah berencana untuk menghapus THR dan gaji ke-13 ASN di tahun 2025.

    Dalam informasi yang beredar, disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para sekretaris jenderal kementerian untuk mendiskusikan kebijakan tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengonfirmasi atau membantah isu tersebut.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ditanya Soal Gaji ke-13 dan 14 PNS Dihapus, Menko Airlangga Lempar ke Sri Mulyani – Page 3

    Ditanya Soal Gaji ke-13 dan 14 PNS Dihapus, Menko Airlangga Lempar ke Sri Mulyani – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak netizen mempertanyakan kebijakan penghapusan gaji ke-13 PNS ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan aparatur negara.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS ini. Penghapusan ini mengusul Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk penghematan anggaran negara.

    Airlangga mengatakan, dirinya tidak bisa berkomentar untuk menjawab isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi para PNS tahun ini. Mengingat, kebijakan tersebut berada diranah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kemudian yang dari segi lain tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan,” ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Kondisi ini berbeda dengan pekerja swasta. Dimana pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk kesiapan pembayaran THR bagi pekerja swasta.

    “THR dan gaji ke-13 dari segi perusahaan. Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu,” ucapnya.

    Heboh Gaji Ke-13 PNS Dihapus, Ini Faktanya

    Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak netizen mempertanyakan kebijakan penghapusan gaji ke-13 PNS ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan aparatur negara.

    Isu ini semakin mencuat setelah beredarnya sebuah pesan berantai di WhatsApp.

     Pesan tersebut bertuliskan bahwa pemerintah akan menghentikan gaji ke 13 dan 14 ASN.

    “Ada informasi, gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen/sekjen lagi dikumpulin presiden malam ini. Itu dari orang Seskab pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas,” tulis pesan berantai yang beredar di WhatsApp.

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • Trump tutup USAID, Airlangga sebut tidak ada proyek yang relatif besar

    Trump tutup USAID, Airlangga sebut tidak ada proyek yang relatif besar

    Kalau proyek USAID saya tidak monitor, tapi kalau kita lihat sebetulnya tidak ada proyek USAID yang relatif besar.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sejauh ini tidak ada proyek Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (AS) atau United States Agency for International Development (USAID) di Indonesia yang relatif besar.

    Hal itu sebagai respons atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang resmi menutup USAID.

    “Kalau proyek USAID saya tidak monitor, tapi kalau kita lihat sebetulnya tidak ada proyek USAID yang relatif besar,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Rabu.

    Sebagaimana diketahui, Kantor Pusat USAID di Washington, Senin (3/2), resmi ditutup setelah Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk mengatakan Presiden Donald Trump telah memberi lampu hijau penutupan badan tersebut.

    Penutupan itu berimbas pada proyek yang didanai USAID di beberapa negara, termasuk Indonesia.

    Di Indonesia, USAID telah menyalurkan sekitar 153 juta dolar AS pada 2023 untuk berbagai proyek. Proyek-proyek tersebut mencakup dukungan untuk antikorupsi, perubahan iklim, pendidikan hingga kesehatan.

    Salah satu proyek bantuan USAID, yakni bantuan dana senilai 882.750 dolar AS (sekitar Rp13,35 miliar) kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk mendanai kegiatan vaksinasi polio di Indonesia.

    Sejak 2023, USAID telah memberikan bantuan dana lebih dari 3,2 juta dolar AS (sekitar Rp48,4 miliar) untuk mendukung penanganan wabah polio di Indonesia dan dua putaran imunisasi nasional.

    Namun, sebagaimana mengutip situs web https://www.usaid.gov/, per 7 Februari 2025 pukul 23.59 seluruh pegawai langsung USAID akan ditempatkan dalam cuti administratif secara global, kecuali mereka yang menjalankan fungsi kritis.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggaran Disunat Rp 241 M, Lampu Kantor Airlangga Remang-remang

    Anggaran Disunat Rp 241 M, Lampu Kantor Airlangga Remang-remang

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan instansinya terkena pemotongan anggaran 52,5% atau Rp 241 miliar dari pagu Rp 459 miliar. Hal ini akibat kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52,5%” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Airlangga menyebut kebijakan yang dijalankan instansinya dalam menyikapi efisiensi belanja salah satunya dengan penghematan listrik. Dampaknya, terlihat lampu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya di lantai dasar jadi remang-remang.

    “Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa,” canda Airlangga.

    Kantor Kemenko Perekonomian Remang-remang Foto: Anisa Indraini

    Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya di lantai 1 terlihat lebih gelap karena tidak semua lampu dinyalakan. Kondisi ini berbeda dari biasanya sebelum ada kebijakan efisiensi.

    Airlangga menyebut pihaknya akan bekerja optimal agar pemotongan anggaran ini tidak berefek terhadap target-target yang ingin dicapai.

    “Tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ucapnya.

    (aid/fdl)

  • Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    Airlangga targetkan perundingan IEU-CEPA rampung pada semester I 2025

    saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dapat rampung pada semester I 2025.

    “Ini waktunya menjadi sangat tepat dan penting. Karena tentu di EU (Uni Eropa) punya pemerintahannya baru. Nah, saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru, dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager, sangat ingin untuk menyelesaikan CEPA,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Airlangga menjelaskan, perundingan IEU CEPA selama ini berjalan dengan alot, bahkan sudah memakan waktu hingga 9 tahun.

    Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target perundingan IEU-CEPA harus segera selesai pada semester I 2025.

    “Nah, kita ada beberapa isu, tapi tentu dari isu itu kita tidak detailkan. Sebetulnya dengan Indonesia menang kemarin di (sengketa) WTO terhadap kelapa sawit, ini juga akan memperlancar perundingan kita dengan IEU-CEPA,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada September 2024, Airlangga mengatakan bahwa proses perundingan IEU-CEPA tengah terhambat karena adanya pergantian kabinet di lingkup Uni Eropa.

    Dia menjelaskan, proses negosiasi berjalan alot lantaran ada perombakan dalam jajaran pejabat di lingkup komisi Uni Eropa yang membuat adanya perubahan persyaratan bagi Indonesia.

    Airlangga menyebut ada tiga isu utama yang diminta untuk segera diselesaikan. Pertama, pihak Uni Eropa menginginkan Indonesia melonggarkan kebijakan impor bagi produk-produk yang berasal dari Eropa. Kedua, terkait kebijakan pembatasan ekspor berupa pengenaan bea keluar, serta ketiga mengenai perpajakan digital.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025