Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sastrawan sekaligus akademisi, Okky Madasari angkat suara terkait pemotongan anggaran di kementerian.

    Secara satire, ia menyebut sejumlah jabatan di pemerintahan. Berapa gaji untuk para pejabat itu.

    “Tolong ada yang bantu hitungkan kalau semua jabatan wamen, stafsus, utusan khusus presiden, badan-badan gak guna dihapus,” kata Okky dikutip dari unggahannya di X, Kamis (6/2/2025).

    Jika itu bisa dihitung, kata Okky, maka ada potensi penghematan anggaran.

    “Berapa anggaran yang bisa dihemat,” ujar Okky.

    Diketahui, saat ini ada pemotongan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beleid itu mengamanatkan penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

    “Efisiensi anggaran itu tidak ke program, tapi ke belanja di masing-masing kementerian/lembaga (K/L),” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

    Presiden Prabowo mengincar dua titik utama efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja K/L di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD).

    Mulanya, pemerintah bakal menyalurkan uang ke pemerintah daerah sebesar Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)

  • Anggaran Disunat, Uang Bensin Pejabat Kemenperin Dihapus – Page 3

    Anggaran Disunat, Uang Bensin Pejabat Kemenperin Dihapus – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkena pemangkasan anggaran hingga 44,3 persen untuk pagu 2025. Dari alokasi sebelumnya Rp 2,51 triliun menjadi Rp 1,11 triliun.

    Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko SA Cahyanto mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat pihaknya melakukan penyesuaian pada kegiatan operasional.

    Salah satunya dengan meniadakan alokasi BBM untuk pejabat setingkat eselon I dan II. Namun, efisiensi anggaran Kemenperin tidak berpengaruh terhadap angkutan jemputan karyawan yang tetap ada.

    “Tetap ada, jemputan karyawan tersedia. Yang kita efisiensikan, alokasi BBM untuk pejabat eselon I dan II. Pejabat eselon I dan II tidak kami berikan lagi alokasi BBM untuk kendaraannya,” jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Meskipun kena pemotongan anggaran yang tidak sedikit, Eko menjamin Kemenperin tetap berupaya agar kinerja bisa mencapai target. Khususnya dari sisi pelayanan publik untuk para pelaku industri.

    “Oleh karena itu, kami prioritaskan pelayanan publik tidak boleh berkurang, 100 persen pelayanan publik tetap berjalan, tapi operasional kantor memang kami kurangi,” tegas Eko.

    Sebagai contoh, ia menghitung ongkos listrik untuk pemakaian fasilitas kantor yang selama ini terbilang besar. Seperti lift pegawai hingga perangkat elektronik seperti komputer, laptop dan printer.

    Eko lantas meminta jajarannya untuk mengantisipasi biaya pemakaian listrik yang sebelumnya cukup besar. “Oleh karena itu, kita memang harus memulai budaya hemat, berhemat untuk bisa menjalankan kantor ini sampai 31 Desember 2025,” pintanya.

    Kemenko Perekonomian Matikan Lampu

    Efisiensi pemakaian anggaran juga turut dilakukan sejumlah kementerian lain. Seperti dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengirit pemakaian listrik dengan mematikan lampu kantor.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penghematan listrik yang dilakukan kantornya yakni dengan memadamkan lampu pada sebagian ruangan.

    “Terkait dengan efisiensi anggaran, Kementerian dipotong 52,5 persen. Jadi untuk menunjukan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan,” kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2/2025) kemarin.

  • Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair Kapan? Cek Infonya Disini

    Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair Kapan? Cek Infonya Disini

    JABAR EKSPRES – Setiap tahun termasuk di 2025 ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia selalu menantikan pencairan gaji ke 13 dan ke 14 yang menjadi tambahan pemasukan penting bagi mereka.

    Namun, belakangan ini muncul isu mengejutkan yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menghapus kedua tunjangan tersebut demi menghemat anggaran negara.

    Baca juga : Dari Jakarta hingga Kebumen, Ini Daftar Gaji Ketua RT di Indonesia

    Lalu, apakah benar gaji ke 13 dan 14 akan dihapus? Kapan pencairannya dilakukan? Berikut informasinya.

    Isu Penghapusan Gaji Ke 13 dan 14 PNS

    Gaji ke 13 dan ke 14 bagi PNS selalu menjadi topik yang menarik, apalagi jika ada kabar bahwa tunjangan tersebut akan dihapus.

    Isu ini semakin ramai dibahas setelah muncul kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas anggaran negara, yang memicu spekulasi bahwa tunjangan PNS akan ikut terkena dampaknya.

    Namun, hingga saat ini pemerintah belum memberikan pernyataan resmi yang membenarkan atau membantah kabar tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hanya memberikan jawaban yang masih mengambang mengenai pencairan gaji ke-13 dan 14.

    “Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (5/2/2025).

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai kepastian pencairan tunjangan ini, Airlangga justru meminta agar pertanyaan tersebut dialamatkan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Tanyakan Bu Menteri Keuangan,” jawabnya singkat.

    Jadwal Pencairan Gaji Ke 13 dan 14 PNS 2025

    Meskipun belum ada kepastian dari pemerintah terkait jadwal pencairan gaji ke-13 dan 14 tahun 2025, jika mengacu pada kebijakan sebelumnya, biasanya tunjangan ini diberikan pada:

    Gaji ke 13: Dicairkan sekitar Juli hingga Agustus, bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah untuk membantu biaya pendidikan anak-anak PNS.

    Gaji ke 14 (THR): Biasanya cair sekitar 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri (H-10), sebagai bentuk tunjangan hari raya bagi para abdi negara.

    Aturan mengenai gaji ke-13 dan 14 terakhir kali tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

  • Viral Isu Gaji ke-13 dan 14 ASN Bakal Dihapus, Ini Kata Menpan RB, Menko Perekonomian, & Kemenkeu – Halaman all

    Viral Isu Gaji ke-13 dan 14 ASN Bakal Dihapus, Ini Kata Menpan RB, Menko Perekonomian, & Kemenkeu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah pihak merespons kabar soal gaji ke-13 dan 14 bagi ASN akan ditiadakan pada 2025.

    Sebelumnya, beredar informasi soal gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) yang bakal dihapus di media sosial X (dulu Twitter) pada Rabu (5/2/2025).

    Kabar disampaikan dalam bentuk pesan WhatsApp yang diteruskan.

    “Ada informasi, gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen/Sekjen lagi dikumpulkan presiden malam ini. Itu dari orang Seskab pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas,” keterangan pesan yang beredar. 

    Terkait isu tersebut, pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan, saat ini soal gaji ke-13 dan 14 (THR) 2025 untuk ASN masih dalam proses pembahasan.

    Menurut Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Mohammad Averrouce, gaji ke-13 dan 14 akan menjadi keputusan bersama pemerintah. 

    “Pembahasan masih proses seperti Bu Menteri (Menpan RB) sampaikan, itu melibatkan kementerian/lembaga terkait,” kata Averrouce dalam keterangannya yang dikutip Kamis (6/2/2025).

    “Keputusannya bersifat kolektif dan secermat-cermatnya,” imbuhnya, dilansir Kompas.com.

    Kata Para Menteri

    Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, menyampaikan kabar peniadaan gaji ke-13 dan 14 belum pasti.

    Sebab, soal gaji ke-13 dan 14 masih dibahas oleh Kemenpan RB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

    “Betul (belum ada kepastian) karena masih dalam pembahasan,” kata Rini, Rabu (5/2/2025).

    Saat ini, lanjut Rini, kebijakan gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undanganya bersama-sama oleh Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait.

    Rini menjelaskan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya bagi ASN, tetapi juga diberikan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural (LNS) dan penerima pensiun. 

    Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara juga diatur dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025. 

    Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, turut menanggapi isu penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran ini. 

    Airlangga menyatakan, persiapan untuk gaji ke-13 dan ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang dilakukan.

    “Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced,” ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

    Airlangga menegaskan, keputusan mengenai pencairan gaji ke-13 dan ke-14 2025 berada di tangan Kementerian Keuangan.

    Kata Pihak Kemenkeu

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Deni Surjantoro, mengatakan pihaknya belum mendapat informasi mengenai hal tersebut.

    “Aku belum bisa menanggapi ya, karena belum ada info,” katanya, Rabu (5/2/2025). 

    Menurut Deni, pemerintah sampai sekarang masih belum menerbitkan aturan terkait pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 2025. 

    Namun, ia enggan mengungkapkan apakah Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran untuk gaji ke-13 dan 14 2025 atau tidak. 

    “Aku belum bisa menanggapi,” jawabnya singkat.

    Sebelumnya, beredar kabar mengenai gaji ke-13 dan gaji ke-14 2025 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dihapus.

    Isu ini, mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025.

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews di Aplikasi X, Kamis (6/2/2025) pagi, memang ada sejumlah warganet yang membicarakan soal gaji ke-13 dan 14 bagi ASN. 

    Ada yang memberikan kritikan dan sanggahan terkait isu tersebut.

    Sebagai informasi, gaji ke-13 adalah tambahan gaji yang diterima ASN dan pensiunan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian mereka.

    Sementara gaji ke-14 atau biasa disebut tunjangan hari raya (THR), biasanya merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Pada tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 PNS dan gaji ke-14 diatur dalam peraturan pemerintah atau PP. 

    Namun tahun ini, pemerintah belum menerbitkan PP yang mengatur tentang pemberian THR PNS dan gaji ke-13 PNS. 

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com/Dian Erika N, Teuku Muhammad V, Isna Rifka, Sakina Rakhma Diah S)

  • Ekonomi Indonesia Ternyata Masih Loyo

    Ekonomi Indonesia Ternyata Masih Loyo

    Jakarta –

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 masih loyo. Hal ini terlihat dari realisasi ekonomi Indonesia sepanjang 2024 yang tumbuh 5,03%, melambat jika dibandingkan 2023 sebesar 5,05%.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03% berdasarkan perhitungan kuartal I hingga IV 2024. Sementara secara year on year atau triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan IV-2023 tumbuh 5,02%, jika dibandingkan dengan triwulan III-2024 tumbuh 0,53%.

    “Secara akumulatif atau c to c, ekonomi Indonesia pada 2024 tumbuh sebesar 5,03%” kata Amalia dalam konferensi pers, Rabu kemarin.

    Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan IV 2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.296,7 triliun. Dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 54,04% dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%.

    “Jika dilihat dari sumber pertumbuhan sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan terbesar sepanjang 2024 yaitu 2,60%” kata Amalia.

    Amalia menjelaskan, konsumsi rumah tangga tumbuh seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas rumah tangga. Kelompok konsumsi yang tumbuh paling tinggi yakni transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,56%, serta restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%.

    “Mobilitas masyarakat yang meningkat menyebabkan kebutuhan konsumsi terhadap transportasi dan komunikasi juga meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang angkutan rel, laut dan udara. Komponen berikutnya dari konsumsi rumah tangga yang meningkat tinggi adalah restoran dan hotel. Hal ini seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama akhir tahun, terutama saat libur sekolah dan libur hari besar keagamaan nasional,” jelas Amalia.

    Bakal ada insentif buat genjot ekonomi. Cek halaman berikutnya.

    Bakal Ada Insentif Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan akan ada stimulus untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% di 2025. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya 5,03%, melambat dibandingkan 2023 yang tumbuh 5,05%.

    “Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal I-2025. Kebijakan tersebut merupakan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.

    Airlangga membeberkan kebijakan tersebut mencakup diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    “Program di Ramadhan Idul Fitri ini antara lain diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan Harbolnas di 2025, kemudian belanja di Indonesia saja, diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” beber Airlangga.

    Selain itu, paket stimulus yang sedang berjalan di kuartal I-2025 seperti bantuan pangan beras, diskon tarif listrik 50% selama Januari-Februari disebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 2025. Ditambah adanya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Demikian pula dilanjutkannya dengan PPN Ditanggung Pemerintah terhadap pembelian properti, otomotif sektor electric vehicle, maupun yang terkait dengan hybrid dan juga motor. Kemudian juga PPh DTP untuk sektor padat karya dengan gaji Rp 10 juta per bulan yang ditanggung oleh pemerintah,” imbuhnya.

    Meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan 2023, Airlangga menyebut capaiannya masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

    “Indonesia masih mencapai pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year. Ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN. Seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8%, juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%” tutur Airlangga.

  • Penggunaan Listrik di Kantor Pemerintahan Dibatasi, Menko Airlangga: Simbol Efisiensi Anggaran

    Penggunaan Listrik di Kantor Pemerintahan Dibatasi, Menko Airlangga: Simbol Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kantor pemerintahan mengurangi penggunaan listrik. Hal ini terlihat di beberapa kantor Kementerian yang memadamkan lampu saat jam operasional kerja berlangsung.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembatasan penggunaan listrik merupakan simbol dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga.

    Awalnya ia mengungkapkan, efisiensi anggaran telah dilakukan, dan total persentase pemangkasan sebesar 52,5%.

    “Kemudian terkait dengan efisiensi anggaran, Kementerian dipotong 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan,” ungkap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Diketahui, efisiensi anggaran belanja merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini tidak terlepas dari sikap Presiden Prabowo setelah mengkaji alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun terbagi dalam efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Airlangga menjamin, efisiensi anggaran belanja ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja dan program kerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif.

    “Kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan dan efisiensi anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” pungkasnya.

  • Airlangga sebut pertumbuhan ekonomi RI 2024 lampaui “peer countries”

    Airlangga sebut pertumbuhan ekonomi RI 2024 lampaui “peer countries”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2024 tetap solid dan lebih baik dibandingkan negara setara atau peer countries.

    Pada kuartal IV 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3 persen), Arab Saudi (4,4 persen), dan Malaysia (4,8 persen).

    Sementara itu, di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03 persen.

    “Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, di mana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik,” terangnya.

    Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76 persen (yoy) yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu.

    “Dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di kuartal IV 2024, yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, ini tumbuh sebesar 5,02 persn (yoy) atau 0,53 persen (qtq). Angka ini menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5 persen atau 5,03 di tahun 2024,” ungkap Airlangga.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024, PDB Indonesia mencapai Rp22.139 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp20.892 triliun.

    Lebih jauh, PDB per kapita Indonesia saat ini telah mencapai Rp78,62 juta atau setara dengan 4.960,33 dolar AS.

    “Sesuai dengan pola musiman pertumbuhan ekonomi di kuartal IV, ini lebih rendah dibandingkan kuartal III. Namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum liburan baik Natal maupun tahun baru serta dampak dari penyelenggaraan pilkada yang lalu. Kebijakan Natal dan tahun baru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10 persen, kemudian Hari Belanja Online Nasional, Program Belanja di Indonesia Aja dan diskon di tahun 2024, dan program EPIC yang seluruhnya memberikan daya beli ataupun belanja masyarakat sebesar Rp71 triliun di bulan Desember,” ujarnya.

    Selain itu, indikator sektor riil juga menunjukkan ketahanan ekonomi dan optimisme masyarakat, tecermin dari PMI manufaktur yang telah kembali ke level ekspansi di level 51,9.

    Indeks Keyakinan Konsumen juga terus optimis dan berada di level 121,1, serta Indeks Penjualan Riil masih tumbuh positif.

    Dari sisi pengeluaran, semua komponen mencatat pertumbuhan positif. Pendorong utama masih konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 4,94 persen, yang berkontribusi 54 persen terhadap ekonomi Indonesia.

    Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh tinggi seiring peningkatan realisasi APBN pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

    Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif, dengan lima sektor terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan mampu memberikan kontribusi 63,9 persen terhadap PDB 2024.

    Ekonomi Indonesia secara spasial di seluruh wilayah juga tumbuh solid dengan Bali Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

    Sektor pengolahan industri barang logam masih menjadi penopang di Maluku, Papua dan Sulawesi. Sementara, Bali Nusra masih mengandalkan pertumbuhan dari sektor pariwisata.

    Lebih lanjut, Airlangga juga mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025, di antaranya yaitu melanjutkan program di Natal-tahun baru untuk stimulus HBKN Ramadhan-Idul Fitri yang meliputi diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali Harbolnas 2025, program EPIC Sales 2025, BINA Diskon 2025, serta diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan.

    “Terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang, Bapak Presiden Pak Prabowo, telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi. Kemudian juga pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, revisi PP 5 untuk kemudahan perusahaan, kemudian keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi,” tutur Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Langkah Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2025 – Halaman all

    Ini Langkah Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025, melalui kebijakan stimulus yang disediakan untuk masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus kebijakan itu sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya melanjutkan diskon tarif tiket pesawat periode Lebaran 2025.

    “Tentu satu stimulus Hari Besar Nasional yang kemarin kita perkenalkan di Nataru akan diusulkan untuk dilanjutkan program di Ramadhan Idul Fitri ini, antara lain diskon harga tiket pesawat,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Rabu (5/2/2025).

    Pemerintah juga melanjutkan pelaksanaan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) di 2025, kemudian program every purchase is cheap sales di tahun 2025, belanja di Indonesia saja atau BINA 2025, diskon tarif tol serta stabilisasi harga pangan.

    “Selanjutnya paket stimulus yang sedang berjalan di kuartal satu adalah bantuan pangan beras, kemudian diskon tarif listrik yang sampai 2.200 VA di bulan Januari Februari ini tentunya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan di tahun 2025,” jelas Airlangga.

    Selain itu, keberlanjutan kebijakan PPN DTP terhadap pembelian properti, otomotif sektor electric vehicle maupun hybrid serta motor. Kemudian juga PPH DTP untuk sektor padat karya dengan gaji platformnya Rp 10 juta per bulan yang ditanggung oleh pemerintah.

    Adapun pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Menurut Airlangga, angka tersebut telah menegaskan bahwa Indonesia telah masuk dalam zona 5 persen.

    Airlangga juga bilang, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 5,02 persen di kuartal empat 2024 ini mencatatkan bahwa Indonesia masih berada diposisi tinggi dibandingkan peer country di ASEAN.

    “Ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN seperti Singapura di 4,3 persen dan Malaysia 4,8 persen dan juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4 persen,” jelas Airlangga.

    Menurut Airlangga, stabilitas ekonomi ini didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali. Serta rasio utang masih dibawah 40 persen atau di angka 38,9 persen.

    “Ini mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan ruang yang cukup untuk berinvestasi. Nah tingkat inflasi di 2024 secara year on year di angka yang rendah yaitu 1,57 persen, terkendali di batas bawah dan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” papar Airlangga.

  • Menko Airlangga: Triwulan Pertama Pasca Prabowo Jadi Presiden, Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,02 Persen – Halaman all

    Menko Airlangga: Triwulan Pertama Pasca Prabowo Jadi Presiden, Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,02 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2024 atau kuartal pertama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 5,02 persen. 

    “Ekonomi khusus di triwulan keempat 2024 yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo ini tumbuh sebesar 5,02 persen year on year,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Rabu (5/2/2025).

    Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03 persen. 

    Menurut Airlangga, angka tersebut telah menegaskan bahwa Indonesia telah masuk dalam zona 5 persen.

    Airlangga juga bilang, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi 5,02 persen di kuartal empat 2024 ini mencatatkan bahwa Indonesia masih berada di posisi tinggi dibandingkan peer country di ASEAN.

    “Ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN seperti Singapura di 4,3 persen dan Malaysia 4,8 persen dan juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4 persen,” jelas Airlangga.

    Menurut Airlangga, stabilitas ekonomi ini didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali. Serta rasio utang masih dibawah 40 persen atau di angka 38,9 persen.

    “Ini mencerminkan kebijakan fiscal yang hati-hati dan ruang yang cukup untuk berinvestasi. Nah tingkat inflasi di 2024 secara year on year di angka yang rendah yaitu 1,57 persen, terkendali di batas bawah dan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi,” papar Airlangga.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan empat 2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp5,674,9 triliun.

    Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp3,296,7 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2024 sebesar 5,02 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2024 bila dibandingkan dengan triwulan 4 2023 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,02 persen,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Rabu (5/2/2025).

    Sedangkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 mencapai 5,03 persen. Nilai ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 5,05 persen.

    “Ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen,” jelasnya.

    Amalia menyatakan, sepanjang tahun 2024 seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan, perdagangan dan pertanian, diikuti oleh konstruksi, pertambangan yang juga melanjutkan tren pertumbuhan yang positif.

    Amalia menyatakan, sumber pertumbuhan ekonomi secara kumulatif tahun 2024 dari sisi lapangan usaha yakni industri pengolahan sebesar 0,90 persen.

    Selain itu pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 juga ditopang oleh lapangan usaha seperti perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,67 persen. Kemudian konstruksi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,64 persen serta informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,50 persen.

    Sementara itu lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara tahunan adalah jasa lainnya tumbuh 9,80 persen, transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,69 persen, serta akomodasi dan makanan minuman tumbuh 8,56 persen.

    “Hal ini tentunya terlihat didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya yang memberikan dan memberikan dampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat,” papar Amalia.

  • Respons Indonesia usai AS Terapkan Tarif Impor Tinggi ke Produk China

    Respons Indonesia usai AS Terapkan Tarif Impor Tinggi ke Produk China

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih akan mengkaji sejumlah kebijakan untuk merespons perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

    Kendati demikian, Airlangga menyatakan pemerintah akan menjaga agar tidak ada perdagangan ilegal yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, penambahan beban tarif masuk 10% atas barang China ke Amerika Serikat (AS) akan meningkat perdagangan ilegal.

    “Jadi kita kunci pasar perdagangan ilegal karena kita tidak ingin barang itu mencari market lain yang besar,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyatakan China juga masih bergantung kepada barang-barang dari Indonesia terutama produk baja dan turunannya.

    Sementara dengan AS, Airlangga menyatakan neraca perdagangan Indonesia kerap mencatat kinerja positif. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia belum merubah posisinya terhadap China dan AS.

    “Tentu ini semuanya akan kita jaga,” katanya.

    Sebagai informasi, AS resmi menerapkan tarif 10% terhadap produk China per tengah malam waktu Washington pada Selasa (4/2/2025). Dalam hitungan detik, pemerintah China membalas kebijakan AS tersebut.

    Beijing mengumumkan tarif tambahan pada sekitar 80 produk yang akan mulai berlaku pada 10 Februari 2025, meluncurkan penyelidikan antimonopoli terhadap Google, memperketat kontrol ekspor pada mineral penting, hingga menambahkan dua perusahaan AS ke dalam daftar hitam entitas yang tidak dapat diandalkan.

    “Perang tarif besar-besaran tidak menguntungkan China. Sebaliknya, China kemungkinan akan menanggapi tarif terutama melalui stimulus domestik,” kata Larry Hu, kepala ekonomi China di Macquarie Group Ltd., dilansir dari Bloomberg, Selasa (4/2/2025).