Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Sementara itu di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03%.

    Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, di mana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5±1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB (September 2024). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik.

    Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% (yoy) yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu.

    “Dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di triwulan keempat 2024, yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, tumbuh sebesar 5,02% (yoy) atau 0,53% (qtq). Angka ini menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5% atau 5,03 di tahun 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan IV-2024 dan Full Year 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024 PDB Indonesia mencapai Rp 22.139 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 20.892 triliun. Lebih jauh, PDB per kapita Indonesia saat ini telah mencapai Rp 78,62 juta atau setara dengan US$ 4.960,33.

    “Sesuai dengan pola musiman pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, ini lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga. Namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum liburan baik Natal maupun Tahun Baru serta dampak dari penyelenggaraan Pilkada yang lalu.

    Kemudian kebijakan Nataru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10%, kemudian Hari Belanja Online Nasional, Program Belanja di Indonesia Aja dan Diskon di tahun 2024, dan program EPIC yang seluruhnya memberikan daya beli atau pun belanja masyarakat sebesar Rp 71 triliun di bulan Desember,” ujar Airlangga.

    Selain itu, indikator sektor riil juga menunjukkan ketahanan ekonomi dan optimisme masyarakat, tecermin dari PMI Manufaktur yang telah kembali ke level ekspansi (Januari 2025 sebesar 51,9), Indeks Keyakinan Konsumen terus optimis dan berada di level 121,1, serta Indeks Penjualan Riil masih tumbuh positif.

    Dari sisi pengeluaran, semua komponen mencatat pertumbuhan positif. Pendorong utama masih konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 4,94% (FY 2024), berkontribusi 54% terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh tinggi seiring peningkatan realisasi APBN pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

    Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif, dengan lima sektor terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan mampu memberikan kontribusi 63,9% terhadap PDB 2024.

    Ekonomi Indonesia secara spasial di seluruh wilayah juga tumbuh solid dengan Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sektor pengolahan industri barang logam masih menjadi penopang di Maluku, Papua dan Sulawesi. Sementara Bali Nusra masih mengandalkan pertumbuhan dari sektor pariwisata.

    Airlangga juga mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025, di antaranya yaitu melanjutkan program di Nataru untuk stimulus HBKN Ramadhan-Idul Fitri yang meliputi diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali HARBOLNAS 2025, program EPIC Sales 2025, BINA Diskon 2025, serta diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan.

    “Terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang, Bapak Presiden Pak Prabowo telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi. Kemudian juga pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, revisi PP 5 untuk kemudahan perusahaan, kemudian keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi,” pungkas Airlangga.

    Dalam tanya jawab dengan awak media, Menko Airlangga juga menyinggung upaya mendorong kebijakan internasional untuk membuka pasar baru di tengah ketidakpastian global saat ini, di antaranya yaitu penyelesaian IEU-CEPA di semester pertama 2025, bergabungnya Indonesia ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEP, serta aksesi Indonesia ke OECD.

  • Airlangga sebut hilirisasi industri kosmetik terus tumbuh

    Airlangga sebut hilirisasi industri kosmetik terus tumbuh

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hilirisasi sumber daya alam (SDA) di industri kosmetik dan kecantikan memiliki potensi pasar luas dan terus mengalami perkembangan di Indonesia.

    Airlangga berharap semakin banyak perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia dan mengembangkan industri kosmetik berbasis sumber daya alam lokal baik di dalam negeri maupun global. Ia mencontohkan salah satu perusahaan kosmetik L’Oreal Indonesia.

    “Hari ini tentu kita lihat L’Oreal bagaimana mereka sudah 45 tahun (berdiri), mereka sudah terintegrasi, mereka sudah mendorong hilirisasi dari contohnya tadi patchouli, essential oil yang sudah menjadi parfum. Jadi mulai dari kebun, sampai dengan parfum diproduksi di Indonesia. Dan ini adalah high value product,” kata Airlangga dalam perayaan 45 Tahun L’Oreal Indonesia di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, keberadaan industri kosmetik yang terintegrasi dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

    Selain essential oil, ia menyoroti potensi rumput laut (seaweed) sebagai bahan baku kosmetik, termasuk tabir surya (sunscreen) dan produk kesehatan berbasis immune booster.

    Hilirisasi industri kosmetik, menurutnya, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang mendukung investasi dan pengolahan bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi.

    Lebih lanjut dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menyoroti pentingnya investasi asing dalam sektor industri lainnya, termasuk mineral kritis (critical mineral).

    Ia menyebut peran perusahaan Prancis seperti Eramet yang telah berinvestasi di kawasan industri Weda Bay sebagai bukti bahwa Indonesia tetap terbuka bagi investor global.

    “Jadi kita ingin mengatakan bahwa sudahlah kita selesaikan semua dispute terkait dengan nikel, karena Eropa sudah investasi di Indonesia juga,” tuturnya.

    Dengan hilirisasi yang semakin berkembang, pemerintah optimistis industri kosmetik Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga ungkap pengaruh kebijakan dagang Trump bagi perekonomian RI

    Airlangga ungkap pengaruh kebijakan dagang Trump bagi perekonomian RI

    ANTARA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menanggapi pengaruh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terkait perdagangan atau tarif impor terhadap perekonomian Indonesia. Di Jakarta, Kamis (6/2), Airlangga mengatakan bahwa tarif Indonesia sudah relatif tinggi. (Setyanka Harviana Putri/Pradanna Putra Tampi/Fahrul Marwansyah/Roy Rosa Bachtiar)

  • Gaji ke-13 dan ke-14 Bakal Cair, Sri Mulyani Beri Kode Keras Buat PNS

    Gaji ke-13 dan ke-14 Bakal Cair, Sri Mulyani Beri Kode Keras Buat PNS

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan kode keras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait gaji ke 13 dan gaji ke 14 atau tunjangan hari raya (THR). Dia memberi sinyal bahwa gaji ke-13 dan THR akan tetap cair.

    Dia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN. Namun, dia tak merinci besarannya.

    Sri Mulyani juga menyebut proses persiapan gaji ke-13 dan 14 tetap berlanjut. Dia pun meminta publik untuk menunggu pengumuman lebih lanjut soal perkembangan gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi ASN.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insya Allah,” katanya, Kamis 6 Februari 2025.

    Bola Panas Isu Penghapusan Gaji ke-13

    Publik digemparkan dengan adanya kabar terkait rencana pemerintah menghapus gaji ke 13 dan gaji ke 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025. Informasi tersebut beredar luas melalui pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di berbagai platform media sosial.

    Pesan yang beredar menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para sekretaris jenderal kementerian untuk membahas kebijakan tersebut. Namun, sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang mengonfirmasi ataupun membantah isu tersebut.

    Kabar ini pun memicu perdebatan luas di kalangan ASN dan masyarakat umum, terutama mengingat gaji ke-13 dan ke-14 selama ini menjadi tambahan penghasilan yang sangat dinantikan setiap tahunnya.

    Gaji ke 13 biasanya diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak PNS di awal tahun ajaran baru. Sedangkan gaji ke 14, yang juga disebut sebagai Tunjangan Hari Raya (THR), diberikan menjelang perayaan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal.

    Menko Perekonomian Lempar Isu ke Kemenkeu

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas isu tersebut. Namun, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait skema atau aturan yang tengah disiapkan.

    “Kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan. Menteri ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.

    Selanjutnya, ketika ditanya soal kejelasan gaji ke-13 bagi ASN, Airlangga Hartarto enggan berkomentar dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ranah menteri keuangan.

    “Ya itu tanyanya ke menteri keuangan, persiapan sudah ada ya,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menkeu Sri Mulyani Pastikan THR dan Gaji Ke-13 PNS Tahun 2025 Tetap Cair – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani Pastikan THR dan Gaji Ke-13 PNS Tahun 2025 Tetap Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) tetap cair di tahun 2025.

    Meski begitu, bendahara negara itu belum bisa memastikan besarannya apakah 100 persen atau tidak. Namun, Sri Mulyani mengaku bahwa Kementerian Keuangan tengah memproses THR dan gaji ke-13 untuk PNS maupun ASN.

    “Iya nanti sedang diproses, nanti ya,” ujar Sri Mulyani usai Peluncuran Buku di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    “Enggak (dibatalin) itu sedang diproses saja,” imbuhnya menegaskan.

    Bahkan, Sri Mulyani menyebut THR dan gaji ke-13 ini sudah dianggarkan. Namun dia belum bisa memberikan waktu yang pasti untuk pemberian THR dan gaji ke-13. 

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses,” tegas Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan kepastian pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Hal tersebut menyusul kabar bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 yang tidak cair 100 persen tahun ini, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Itu tanyanya Menteri Keuangan,” kata Airlangga saat Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis.

    Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi para ASN. Hanya saja dia enggan menjelaskan lebih rinci menyoal besaran dan kepastiannya.

    “Persiapan sudah ada,” imbuhnya menegaskan.

    Di satu sisi, Airlangga juga telah berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk menyiapkan pemberian THR pegawai swasta. Sementara untuk ASN, Airlangga menyebut bahwa itu kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “THR dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan itu. Kemudian yang dari segi lain tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ungkap Airlangga.

  • BSI Klaim Sudah Ajukan Perizinan ke OJK soal Bullion Bank – Halaman all

    BSI Klaim Sudah Ajukan Perizinan ke OJK soal Bullion Bank – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyatakan telah mengajukan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan atau Bullion Bank di Indonesia.

    Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia BSI Tri Buana Tunggadewi mengatakan BSI juga tengah menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung sejalan dengan perizinan yang sudah dilakukan.

    Dewi berharap, perizinan yang sudah diajukan kepada OJK itu bisa diterbitkan dalam waktu dekat. 

    “Untuk terkait dengan perizinan, BSI memang sudah mengajukan perizinan ke OJK, di samping itu juga secara paralel juga kami juga menyiapkan semua infrastrukturnya, agar nanti pada saat perizinan itu terbit, kita semua sudah siap dengan infrastruktur,” kata Tri Buana Tunggadewi dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (6/2/2025).

    “Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin bisa diterbitkan perizinannya dari OJK,” sambungnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyu Nugroho menyebut bahwa pengajuan izin Buliion Bank ini menjadi fokus BSI di tahun 2025. Terlebih pembiayaan BSI tahun 2024 tumbuh di atas rata-rata nasional bahkan produk emas menjadi game changer bagi BSI.

    “Untuk 2025, BSI semakin optimis karena kami sedang dalam proses pengajuan lisensi untuk menjadi Bullion Bank dan kami bersyukur bisa menjadi salah satu bank yang dipilih oleh pemerintah,” ungkap Ade.

    Adapun pemerintah terus mendorong penerapan Bullion Bank di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kegiatan Bullion Bank ini akan dijalankan dibawah koordinasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Syariah Indonesia Tbk.

    “Nah pemerintah sedang mendorong bahwa Bullion Bank untuk juga didorong antara lain tentu induknya pegadaian yaitu BRI yang kedua Bank Syariah kita dorong,” kata Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Economi Outlook 2025, Selasa (10/12/2024).

    Untuk itu, Menko Airlangga menargetkan bahwa Bullion Bank akan terealisasi di awal semester tahun 2025. Sebab, undangan-undangan menyoal pendirian Bullion Bank ini sudah dalam proses.

    “Bullion Bank Undang-undang nya sudah kita masukkan. Kita berharap tahun depan semester pertama bisa direalisasikan,” tegasnya.

    Airlangga menjelaskan, emas merupakan investasi yang dianggap sebagai tempat perlindungan ketika pasar saham atau pasar keuangan mengalami volatilitas atau krisis atau safe heaven. Sehingga Bullion Bank ini bakal mendorong nilai tambah untuk Indonesia.

    “Jadi ini manajemen emas, manajemen dari jaman dulu emas ini bisa dipakai sehingga dengan adanya bullion bank, industri perhiasan kita yang selama ini hanya tolling, sekarang kalau banknya ada di Indonesia, tidak hanya tolling tapi seluruh value added-nya bisa dicaptured di Indonesia,” papar dia.

    OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan ketentuan terkait pedoman bagi lembaga jasa keuangan (LJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bullion emas. 

    Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. 

    Kegiatan usaha bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. 

    POJK itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). 

    Penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK untuk mendorong LJK agar dapat menjembatani permintaan dan pemenuhan terhadap kebutuhan emas, termasuk monetisasi emas yang masih stagnan di masyarakat.

  • Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan gaji ke-13 dan ke-14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan tetap cair. Anggaran untuk gaji tersebut sudah disiapkan, meskipun rincian nominal belum diumumkan.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa proses pengaturan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 masih berlangsung dan publik diminta untuk menunggu informasi selanjutnya.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insyaallah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

    Isu mengenai penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 belakangan ASN ini ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas kemungkinan skema baru. Namun, detail lebih lanjut mengenai hal itu masih menjadi ranah Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, upaya efisiensi anggaran dalam APBN 2025 juga menjadi sorotan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Sri Mulyani Nomor S-37/MK.02/2025 mengarahkan pemotongan belanja di 16 pos dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%. Rincian tersebut menyebutkan bahwa efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai maupun bantuan sosial. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemotongan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

    Meski demikian, terlepas dari upaya efisiensi anggaran tersebut, Sri Mulyani mengisyaratkan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR) bagi ASN tetap akan dicairkan.
     

  • Hore! Gaji ke-13 dan 14 PNS Tak Dihapus Tahun Ini – Page 3

    Hore! Gaji ke-13 dan 14 PNS Tak Dihapus Tahun Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati memberikan kabar terbaru soal nasib gaji ke-13 dan ke-14 tahun ini. Menurutnya, pemerintah tengah memproses agar keduanya tetap cair di tahun 2025 ini.

    Mulanya, dia mengatakan kalau gaji ke-13 dan gaji ke-14 masih diproses oleh Kementerian Keuangan. “Iya, nanti, sedang diproses, nanti ya,” ungkap Sri Mulyani, ditemui Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dia menampik isu kalau Gaji ke-13 dan ke-14 itu dibatalkan. Menurutnya, hal tersebut sudah ditetapkan dan masuk ke anggaran tahun 2025 ini. Kendati begitu, dia enggan merinci proses yang tengah dijalankannya tersebut.

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses, nanti tunggu aja ya. Ya diproses aja dikerjakan,” ucapnya.

    Ketika dikonfirmasi lagi mengenai gaji ke-13 dan gaji ke-14, Sri Mulyani mengatakan kalau keduanya tetap akan dicairkan.

    “InsyaaAllah yaa,” tandasnya.

    Menko Airlangga Serahkan ke Sri Mulyani

    Diberitakan sebelumnya, jagat media sosial tengah dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak netizen mempertanyakan kebijakan penghapusan gaji ke-13 PNS ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan aparatur negara.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS ini. Penghapusan ini mengusul Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk penghematan anggaran negara.

    Airlangga mengatakan, dirinya tidak bisa berkomentar untuk menjawab isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi para PNS tahun ini. Mengingat, kebijakan tersebut berada diranah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kemudian yang dari segi lain tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan,” ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

     

  • Kapan Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair? Ramai Isu Efisiensi

    Kapan Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair? Ramai Isu Efisiensi

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah tidak asing dengan aturan gaji 13 dan 14 dalam pembayaran upahnya. Dalam aturan yang berlaku, jenis gaji tersebut termasuk ke dalam penghasilan tambahan dan tunjangan bagi PNS.

    Biasanya, jenis gaji tersebut dicairkan sekitar awal tahun. Namun baru-baru ini, isu efisien menyebabkan isu penghapusan gaji 13 dan 14 muncul ke permukaan dari efisien yang dilakukan pemerintah.

    Kira-kira, kapan gaji 13 dan 14 PNS cair dari pemerintah? Berikut tanggapan dari pihak-pihak terkait.

    Apa itu gaji 13 dan gaji 14 PNS?

    Di antara jenis gaji yang diterima PNS, ada gaji 13 dan 14 dalam aturan pengupahan. Gaji 13 adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk bantuan biaya pendidikan anak.

    Pencairan gaji 13 biasanya cair menjelang tahun ajaran baru, yakni antara Juni hingga Juli. Besaran disesuaikan dengan gaji pokok tanpa tunjangan. Namun, nominalnya dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

    Di sisi lain, gaji 14 merujuk pada insentif tambahan yang umumnya diberikan menjelang hari raya keagamaan.

    Dalam hal ini, tunjangan hari raya (THR) menjadi bentuk gaji 14 yang diterima PNS setiap tahunnya mulai sepuluh hari sebelum hari raya (H-10).

    Pada dasarnya, gaji 13 dan 14 dapat dipahami sebagai bantuan dan tunjangan yang diberikan pemerintah bagi pegawainya.

    Gaji 13 fokus pada kebutuhan pendidikan, sedangkan gaji 14 guna memenuhi kebutuhan hari raya.

    Sebelumnya, aturan pencairan gaji 13 dan 14 dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

    Isu efisiensi gaji 13 dan 14 PNS 2025

    Di tengah kabar Efisiensi Anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, publik diramaikan dengan pembahasan kapan gaji 13 dan 14 PNS cair.

    Pasalnya, isu peniadaan gaji tersebut kabarnya dilakukan pemerintah untuk memangkas anggaran negara sebagai upaya efisiensi.

    Isu tersebut pun viral di tengah pengguna media sosial. Tidak sedikit yang melontarkan kekhawatiran akan kepastian pencairan gaji ke 13 dan 14.

    Adapun efisiensi anggaran telah diatur dalam Surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dirilis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pemerintah mengaku pencairan gaji sedang dipersiapkan

    Menanggapi isu penghapusan gaji 13 dan 14 yang ramai di media sosial karena adanya efisiensi, pihak pemerintah membantah isu tersebut.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyawati menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi terkait gaji 13 dan 14 dihapus. 

    Terkait kepastian kapan gaji 13 dan 14 PNS cair 2025, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut.

    “Dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari IDN Times, Kamis (6/2).

    Ia berpendapat bahwa pemerintah masih dalam tahap persiapan untuk pengumuman kepastiannya.

    “Persiapan sudah ada ya, saya rasa, itu saja yang saya jawab. Persiapan to be announced,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai peniadaan gaji tersebut.

    “Aku belum bisa menanggapi ya, karena belum ada info,” ujarnya. 

    Hingga saat ini, kebijakan yang mengatur tentang pemberian gaji 13 dan 14 belum diterbitkan oleh pemerintah.

    Demikian informasi mengenai kapan gaji 13 dan 14 PNS 2025 yang belum diketahui kepastiannya. Berdasarkan pernyataan pihak terkait, kebijakan terkait pencairannya dikabarkan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. 

    Masyarakat, terutama pegawai negeri bisa menunggu arahan dan pengumuman lebih lanjut terkait pencairannya.

  • Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    Di Tengah Pemangkasan Anggaran, Okky Madasari Ungkap Potensi Penghematan dari Jabatan Wamen hingga Utusan Khusus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sastrawan sekaligus akademisi, Okky Madasari angkat suara terkait pemotongan anggaran di kementerian.

    Secara satire, ia menyebut sejumlah jabatan di pemerintahan. Berapa gaji untuk para pejabat itu.

    “Tolong ada yang bantu hitungkan kalau semua jabatan wamen, stafsus, utusan khusus presiden, badan-badan gak guna dihapus,” kata Okky dikutip dari unggahannya di X, Kamis (6/2/2025).

    Jika itu bisa dihitung, kata Okky, maka ada potensi penghematan anggaran.

    “Berapa anggaran yang bisa dihemat,” ujar Okky.

    Diketahui, saat ini ada pemotongan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beleid itu mengamanatkan penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp306,69 triliun.

    “Efisiensi anggaran itu tidak ke program, tapi ke belanja di masing-masing kementerian/lembaga (K/L),” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

    Presiden Prabowo mengincar dua titik utama efisiensi belanja APBN. Pertama, belanja K/L di Kabinet Merah Putih yang harus dihemat Rp256,1 triliun. Kedua, dana transfer ke daerah (TKD).

    Mulanya, pemerintah bakal menyalurkan uang ke pemerintah daerah sebesar Rp50,59 triliun.
    (Arya/Fajar)