Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Yakin Tak Ada Menteri dari Golkar Direshuffle, Idrus Marham: Koalisi dengan Gerindra Tak Ada Masalah – Halaman all

    Yakin Tak Ada Menteri dari Golkar Direshuffle, Idrus Marham: Koalisi dengan Gerindra Tak Ada Masalah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle seiring kehebohan pembatasan distribusi gas LPG 3 Kg.

    Karena keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia, masyarakat kelas bawah kesulitan mendapatkan gas LPG 3 Kg.

    Mereka harus mengantre cukup lama di agen resmi Pertamina. Bahkan ada yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia.

    Presiden Prabowo turun tangan. Gas LPG 3 kg bisa diperjualbelikan pengecer, seperti warung misalnya. 

    Karena kehebohan tersebut, kinerja Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar, jadi sorotan. 

    Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham yakin tidak ada menteri dari Golkar terkena reshuffle.  

    “Enggak, setahu ini saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman aja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025). 

    Idrus menyakini hal itu lantaran sepengetahuannya tidak ada masalah mengenai hubungan Golkar dengan Partai Gerindra. 

    Apalagi, mantan Menteri Sosial ini mengatakan bahwa komunikasi antar elite kedua partai berjalan baik.

    “Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” terangnya. 

    “Secara pribadi, saya sudah katakan tadi, antara Pak Bahlil dan Pak Dasco tidak hanya cair, tetapi produktif. Hubungan kelembagaan institusional kepercayaan antara Gerindra dan Golkar dari sebagai inisiator, inspirator, pembentukan koalisi Indonesia Maju dan Golkar aspirasi sekarang ini, pikiran sekarang ini,” lanjut Idrus.

    Dia bahkan tak segan menyinggung jika Gerindra dengan Golkar sudah membangun rencana menjadi koalisi permanen. 

    “Sudah insya Allah ada kesepahaman bagaimana ke depan antara Gerindra dengan Golkar ada koalisi permanen. Kan sudah, berarti kalau begitu apa yang jadi masalah? Ya, bisa di ini, ya,” tandasnya.

     

  • Rata-Rata Gaji Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta per Tahun, per Bulannya Dapat Rp6,55 Juta

    Rata-Rata Gaji Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta per Tahun, per Bulannya Dapat Rp6,55 Juta

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4.960,3 dolar AS atau setara dengan Rp78,6 juta per tahun.

    Dengan begitu, rata-rata masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sekitar Rp6,55 juta per bulan. Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

    “PDB per kapita tahun 2024 adalah sebesar Rp78,62 juta atau sebesar 4.960,33 dolar AS per kapita,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu 5 Februari 2025.

    Pendapatan Meningkat, Ekonomi Stabil

    Dibandingkan tahun 2023, angka PDB per kapita mengalami kenaikan sebesar Rp3,6 juta dalam setahun. Pada 2023, PDB per kapita tercatat sebesar Rp75 juta atau 4.919,7 dolar AS.

    Kenaikan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 5,03 persen.

    “Secara c-to-c (year on year), ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen,” ucap Amalia Adininggar Widyasanti.

    BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh PDB atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp 12.301,48 triliun dan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp20.892,35 triliun.

    Apa Itu PDB per Kapita dan Mengapa Penting?

    PDB per kapita adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu negara. Indikator ini diperoleh dengan membagi total PDB dengan jumlah penduduk. PDB sendiri mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian nasional.

    Sebagai indikator utama dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara, peningkatan PDB per kapita menunjukkan adanya kemajuan dalam kesejahteraan masyarakat.

    Target Pemerintah: Pendapatan per Kapita Rp193 Juta per Tahun

    Pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan signifikan dalam pendapatan per kapita dalam satu dekade ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis bahwa dengan aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), pendapatan per kapita akan melonjak menjadi 12.000 dolar AS atau sekitar Rp193 juta per tahun (kurs Rp 16.161).

    Ini berarti, rata-rata masyarakat Indonesia berpotensi memiliki pendapatan sekitar Rp16 juta per bulan.

    “Roadmap pemerintah sekarang dalam 10 tahun ke depan target kita di atas USD 10.000. Tentu kita bisa kita targetkan lebih tinggi hingga USD 12.000 dalam 10 tahun ke depan,” tutur Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Hotel St. Regis, Rabu 29 mei 2024.

    Lebih jauh, dia menyebut bahwa dalam 20 tahun ke depan, target pendapatan per kapita bisa meningkat ke kisaran USD 24.000 hingga USD 36.000.

    Dampak pada Ekonomi dan Masyarakat

    Kenaikan PDB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang stabil memberikan dampak positif bagi masyarakat. Beberapa dampak tersebut meliputi:

    Peningkatan Daya Beli: Dengan pendapatan yang meningkat, masyarakat memiliki daya beli yang lebih besar, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan sektor konsumsi. Peluang Investasi: Pertumbuhan ekonomi yang stabil meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Pengurangan Kemiskinan: Meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

    Akan tetapi, meski secara rata-rata pendapatan masyarakat meningkat, distribusi pendapatan yang merata masih menjadi tantangan utama. Disparitas pendapatan antarwilayah dan kelompok sosial perlu terus menjadi perhatian pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    Buntut Elpiji 3 Kg, Kabinet Ricuh, Golkar Vs Gerindra Saling Sikut?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar dan Partai Gerindra disebut saling sikut. Isu itu mencuat setelah ribut-ribut gas elpiji 3 kilogram (Kg).

    “Kabinet ricuh, Golkar vs Gerindra saling sikut?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Jumat (7/2/2025).

    Jhon mengatakan, kabinet Prabowo baru jalan tiga bulan. Tapi persoalan internalnya sudah segunung.

    “Masalah internal Kabinet Prabowo Gibran sudah segunung. Prabowo terlihat mulai tidak berdaya mengontrol menteri-menterinya,” ujar Jhon.

    Persoalan Golkar dan Gerindra, kata Jhon bermula saat Gerindra menyebut kebijakan Ketua Umum Golkar, yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut tidak berkoordinasi dengan Prabowo oleh Gerindra.

    Hal itu diungkapkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco. Namun hal tersebut dibantah sejumlah kader Golkar.

    “Golkar ga kuat juga jadi babu, akhirnya mulai berani membantah Prabowo dan Gerindra,” ucap Jhon.

    Seharusnya, ia mengatakan kasus LPG 3 Kg sudah selesai begitu perintah ke Bahlil diberikan untuk membatalkan kebijakan larangan LPG 3 dijual di pengecer.

    “Ternyata masalah tidak selesai disana. Bagi Golkar, perintah Prabowo seolah-olah merendahkan Ketum Bahlul…(eh maaf lagi-lagi salah ucap) Bahlil maksud saya,” imbuhnya.

    Sementara kader Golkar, tak mau pemimpinnya disalahkan. Sekalipun yang dilawan adalah orang nomor satu di Indonesia.

    “Anak buah jelas tidak mau ketum partainya jadi kambing hitam, sekalipun lawannya Prabowo. Marwahnya harus dijaga, harga diri partai harus diperjuangkan,” ujarnya.

  • Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    Presiden Prabowo Tak Berani Copot Bahlil? Alasannya Sederhana versi Ferdinand Hutahaean

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan berani mencopot Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM.

    Hal itu kata dia selama Bahlil masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Presiden tidak mungkin berani mencopot Bahlil sepanjang Bahlil masih sebagai Ketua Umum Golkar,” kata Ferdinand dalam akun X, pribadinya, Jumat, (7/2/2025).

    Ferdinand juga menyatakan bahwa Bahlil bukan pilihan presiden tapi pilihan Ketua Umum Partai Golkar yang juga dijabat Bahlil.

    Golkar merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo – Gibran saat Pilpres 2024.

    “Menteri dari Partai Koalisi itu bukan pilihan Presiden tapi pilihan Ketua Umum,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Bahlil akhir-akhir ini menjadi sorotan usai kebijakannya soal LPG 3 Kg menuai kontroversi.

    Bahlil meniadakan pengecer LPG 3 Kg yang mulai berlaku 1 Februari 2025 lalu. Namun karena banyak yang menolak, Presiden Prabowo lalu mencabut kebijakan itu.

    Bahkan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco menyebut kebijakan tersebut bukan dari Presiden Jokowi.

    Hal ini pun membuat publik menduga ada miskomunikasi antara Presiden dengan menteri. Nama Bahlil pun kini terseret dalam deretan menteri yang disebut terancam di reshuffle. (*)

  • Tak Masuk Daftar Efisiensi, Presiden Prabowo Dipastikan Tetap Cairkan Gaji ke-13 dan THR ASN – Halaman all

    Tak Masuk Daftar Efisiensi, Presiden Prabowo Dipastikan Tetap Cairkan Gaji ke-13 dan THR ASN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto dipastikan tetap akan mencairkan gaji ke-13 dan THR untuk para ASN.

    Penegasan itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi.

    Menurutnya, gaji ke-13 dan THR ASN tidak masuk ke dalam daftar efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, biaya itu termasuk ke dalam belanja pegawai.

    “Efisiensi yang disampaikan oleh presiden, itu kan tidak termasuk belanja pegawai.

    Buat gaji pegawai bukan bagian yang diefisienkan,” ujar Hasan di Kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hasan memastikan gaji ke-13 dan THR ASN adalah hak dari seluruh ASN yang harus dibayarkan negara.

    Dia pun menyatakan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani juga sudah mengeluarkan pernyataan tersebut.

    “Jadi gaji ke-13 sama THR Itu merupakan hak dari pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan sudah juga beri pernyataan soal itu,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, memastikan gaji ke-13 dan 14 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap cair tahun ini. 

    Sebelumnya, beredar informasi soal gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) yang bakal dihapus di media sosial X (dulu Twitter) pada Rabu (5/2/2025).

    Ketika ditanya apakah gaji ke-13 dan 14 tahun 2025 tetap cair, Menkeu menjawab singkat. 

    “Insya Allah ya,” ucapnya. 

    Sri Mulyani memastikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memproses THR dan gaji ke-13 untuk PNS maupun ASN.

    Meski demikian, Menkeu belum bisa memastikan besarannya apakah 100 persen atau tidak. 

    “Iya nanti sedang diproses, nanti ya,” katanya usai Peluncuran Buku di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    “Enggak (dibatalin) itu sedang diproses saja,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan berbeda, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan, persiapan untuk gaji ke-13 dan ke-14 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang dilakukan.

    “Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced,” ucapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025). 

  • Menko Airlangga: Pengembangan Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi Kunci Pembangunan Ekonomi – Halaman all

    Menko Airlangga: Pengembangan Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi Kunci Pembangunan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan riset dan inovasi kunci untuk menciptakan lompatan besar dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana telah dibuktikan oleh berbagai negara maju.

    Airlangga berujar, pemerintah akan semakin mendorong perguruan tinggi nasional untuk memperkuat inovasi dan kapasitas serta kerja sama dalam mengembangkan penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan industri strategis.

    “Mustahil ada lompatan besar tanpa adanya inovasi. Oleh karena itu, potensi besar komoditas Indonesia harus dimanfaatkan secara inovatif dan tepat melalui hilirisasi untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dalam konteks peran perguruan tinggi, Airlangga menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong inovasi melalui penelitian dan pengembangan (Litbang) di berbagai sektor komoditas unggulan.

    “Perguruan tinggi juga perlu mengambil posisi strategis dalam mengembangkan sektor lainnya yakni digital yang saat ini tumbuh sangat pesat, termasuk berkolaborasi dengan berbagai institusi dan sektor industri, baik di tingkat nasional maupun global,” tutur Airlangga.

    Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi sudah mulai diterapkan sejak 2009 melalui undang-undang yang mengatur pertambangan mineral dan batubara. Kebijakan tersebut melarang ekspor bahan mentah dan mendorong pengolahan di dalam negeri agar menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

    Menurut Airlangga, pemerintah juga melakukan hilirisasi di sektor pertanian, termasuk komoditas unggulan ekspor seperti kelapa sawit. Indonesia telah memproduksi hampir 50 juta ton minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2024 dan saat ini telah mengimplementasikan Biodiesel B40.

    “Dengan adanya biofuel ini, kita berharap daya tahan energi dalam negeri semakin meningkat,” imbuh Airlangga.

    Hal ini disampaikan Airlangga saat menghadiri Grafika Talkshow: Peran dan Peluang Kampus dalam Agenda Hilirisasi dan Mewujudkan Ketahanan Energi yang digelar di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

    Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga ikut menyaksikan penandatangan perjanjian kerja sama antara UGM dengan CNGR Advanced Material Co terkait pengembangan laboratorium Fakultas Teknik UGM yang berfokus pada penelitian dan pengembangan material untuk energi baru.

    CNGR merupakan perusahaan besar asal Tiongkok yang bergerak di industri pengolahan nikel dari hulu sampai hilir, serta pengembang inovasi di bidang energi material.

  • Jadi Penentu Nasib THR & Gaji Ke-13, Sri Mulyani Minta PNS Tunggu

    Jadi Penentu Nasib THR & Gaji Ke-13, Sri Mulyani Minta PNS Tunggu

    Jakarta –

    Beredar kabar yang menyebut gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak akan cair sepenuhnya. Kabar itu mencuat setelah pemerintah memutuskan melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta ASN/PNS menunggu keputusan tersebut. Ia mengatakan gaji ke-13 dan THR bagi ASN/PNS telah dianggarkan pemerintah.

    “(Gaji ke-13 dan ke-14) Sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu saja ya,” singkat Sri Mulyani saat ditemui wartawan di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Meski begitu, ia tak menjelaskan lebih rinci ketika disinggung efisiensi yang dikabarkan berimbas pada gaji ASN/PNS. Ketika dipertegas nasib gaji ke-13 dan THR, Sri Mulyani hanya menjawab singkat. “Insyaallah,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan THR pegawai swasta sedang dipersiapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dengan koordinasi bersama pengusaha. Sementara itu, terkait kepastian THR dan gaji ke-13 PNS, ia meminta ditanyakan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan yang untuk ASN,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2).

    Airlangga menyebut sudah ada persiapan untuk diumumkan kepastian THR dan gaji ke-13 PNS. Sayangnya, ia tidak menjelaskan apakah pengumuman yang disampaikan akan menjadi kabar baik atau buruk buat para abdi negara. “Persiapan sudah ada ya saya rasa, itu saja yang saya jawab. Persiapan to be announced,” ucap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo menargetkan penghematan dari APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Caranya dengan melakukan reviu masing-masing atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    (acd/acd)

  • Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kepastian mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatut Sipil Negara (ASN) belum diputuskan. Hal itu menanggapi kehebohan di media sosial bahwa ASN pada tahun ini tidak akan mendapat hak-haknya seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kepastian mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Itu tanya Menkeu. Persiapan sudah ada,” kata Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, saat ini kebijakan gaji ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama tim teknis Kementerian PAN-RB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

    “Belum ada keputusan resmi yang menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN dihapus,” kata Rini. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Rini menuturkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga diberikan kepada Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun. 

    Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara, lanjut Rini, termaktub dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025. Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara, yang bersumber dari anggaran belanja pegawai. 

    Gaji ke-13 adalah tambahan gaji yang diterima ASN dan pensiunan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian mereka. Sementara itu, gaji ke-14 atau biasa disebut THR merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang dikonfirmasi mengatakan bahwa ada peluang agar THR diberikan lebih cepat. Hal ini bakal menjadi pembahasan sebelum memasuki bulan Ramadan, yang tahun ini diprediksi akan dimulai pada 28 Maret 2025.

    “Ya itu kita akan bahas. Yang jelas kalau terkait dengan THR tentu kami ingin memastikan bahwa pemerintah itu menjamin,” katanya. “Kita memahami juga aspirasi dari pekerja, tapi itu nanti kita bahas,” sebut Yassierli.

    Namun, katanya, pemerintah tidak bisa memutuskan kebijakan ini sendiri, melainkan harus ada kesepakatan dengan kalangan pekerja serta pelaku usaha. Pasalnya, pengusaha yang bakal memberikan THR ini kepada para pekerja.

    “Kami harus membahas usulan ini terlebih dahulu dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit agar memenuhi unsur partisipasi bermakna. Pemerintah memastikan aspirasi pekerja terakomodasi dalam pengaturan THR tahun ini,” ujar Yassierli.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Coretax Gangguan, Mungkinkah Penerimaan Pajak Hilang?

    Coretax Gangguan, Mungkinkah Penerimaan Pajak Hilang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan kerap mengalami gangguan usai diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Banyak pihak khawatir potensi kehilangan penerimaan perpajakan akibat eror Coretax.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, yang berkunjung ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada Senin (3/2/2025) pagi.

    Ditemani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo Airlangga mengecek pengaplikasian Coretax.

    Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian memberi dukungan penuh atas pengaplikasian Coretax. Apalagi, sambungnya, kesuksesan Coretax akan mempengaruhi penerimaan negara.

    “Jadi, itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Bahkan, di media sosial X viral sebuah cuitan yang menunjukkan mengklaim bahwa penerimaan negara anjlok akibat gangguan pengaplikasian Coretax.

    Dalam unggahan pengguna X, @gg_02022020 pada Selasa (4/2/2025), disematkan foto yang menunjukkan data asumsi penerimaan negara selama Januari 2025. Di ujung atas kanan foto, terdapat logo Coretax.

    Perbesar

    Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

    “Berdasar asumsi perhitungan, seharusnya 15 Februari, kas negara akan menerima Rp189,52 triliun, namun gegara Coretax akhirnya hanya menerima 49%-nya saja yaitu sebesar Rp93,24 triliun,” tulis @gg_0202020.

    Kendati demikian, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai data yang belum terkonfirmasi tersebut kurang valid. Menurutnya, cara perhitungan penerimaan negara bukan seperti foto unggahan @gg_0202020.

    Menurutnya, penerimaan pajak tidak bisa dibagi rata per bulan. Penerimaan pajak, sambungnya, memiliki siklus yakni setoran pajak cenderung lebih rendah pada masa awal laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT); sebaliknya, setoran pajak akan lebih besar pada masa akhir laporan SPT.

    Dia pun menegaskan bahwa penerimaan pajak tidak akan berkurang meski Coretax sempat mengalami masalah namun hanya tertunda.

    “Kalau dibilang penerimaan hilang [karena Coretax gangguan] saya kira tidak tepat ya, mungkin lebih tepatnya terhambat atau tertunda. Masalahnya kan wajib pajak mau setor tapi ada kesulitan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Rabu (5/2/2025).

    Sejalan, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan pembayaran pajak bulanan dapat dilakukan kapan saja.

    Prianto mencontohkan jika pembayaran masa Januari 2025 tidak dapat dilakukan pada bulan Februari karena Coretax masih bermasalah maka wajib pajak masih dapat membayarkannya di masa berikutnya.

    Apalagi, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak sudah merilis keterangan bahwa tidak akan ada sanksi administrasi apabila terjadi keterlambatan pembuatan faktur pajak dan pelaporan pajak di masa transisi pengaplikasian Coretax.

    Dengan demikian, keterlambatan penyetoran pajak juga tidak akan dikenakan sanksi. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga memastikan tidak ada beban tambahan kepada wajib pajak.

    Singkatnya, jika sudah berhasil membuat faktur pajak masa Februari 2025 maka pengusaha kena pajak dapat menyetorkan PPN-nya masa Maret 2025 tanpa kekhawatiran pengenaan sanksi administrasi.

    “Kondisi di atas tidak akan mengakibatkan target penerimaan pajak akan meleset. Sesuai dengan penjelasan di atas, pembayaran pajak untuk masa Januari 2025 dapat dilakukan di bulan Maret 2025,” jelas Prianto.

  • Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Perekonomian Nasional Tetap Solid Sepanjang 2024, Airlangga: PDB Per Kapita Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global. Pada Q4-2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Sementara itu di sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03%.

    Stabilitas ekonomi ini juga didukung oleh upaya pemerintah dalam menjaga inflasi untuk tetap rendah dan terkendali, di mana inflasi pada Desember tahun 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy) atau tetap dalam rentang sasaran 2,5±1%. Rasio utang juga tercatat masih dalam batas aman sebesar 38,9% terhadap PDB (September 2024). Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang diselenggarakan dengan hati-hati dan memberikan ruang yang cukup untuk investasi publik.

    Sementara itu, realisasi inflasi bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% (yoy) yang ditopang oleh kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50% dan penurunan harga tiket pesawat di akhir tahun lalu.

    “Dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di triwulan keempat 2024, yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden, Pak Prabowo, tumbuh sebesar 5,02% (yoy) atau 0,53% (qtq). Angka ini menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5% atau 5,03 di tahun 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan IV-2024 dan Full Year 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan. Di tahun 2024 PDB Indonesia mencapai Rp 22.139 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 20.892 triliun. Lebih jauh, PDB per kapita Indonesia saat ini telah mencapai Rp 78,62 juta atau setara dengan US$ 4.960,33.

    “Sesuai dengan pola musiman pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, ini lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga. Namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum liburan baik Natal maupun Tahun Baru serta dampak dari penyelenggaraan Pilkada yang lalu.

    Kemudian kebijakan Nataru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10%, kemudian Hari Belanja Online Nasional, Program Belanja di Indonesia Aja dan Diskon di tahun 2024, dan program EPIC yang seluruhnya memberikan daya beli atau pun belanja masyarakat sebesar Rp 71 triliun di bulan Desember,” ujar Airlangga.

    Selain itu, indikator sektor riil juga menunjukkan ketahanan ekonomi dan optimisme masyarakat, tecermin dari PMI Manufaktur yang telah kembali ke level ekspansi (Januari 2025 sebesar 51,9), Indeks Keyakinan Konsumen terus optimis dan berada di level 121,1, serta Indeks Penjualan Riil masih tumbuh positif.

    Dari sisi pengeluaran, semua komponen mencatat pertumbuhan positif. Pendorong utama masih konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 4,94% (FY 2024), berkontribusi 54% terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh tinggi seiring peningkatan realisasi APBN pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

    Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor utama masih mencatat pertumbuhan positif, dengan lima sektor terbesar yakni industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan mampu memberikan kontribusi 63,9% terhadap PDB 2024.

    Ekonomi Indonesia secara spasial di seluruh wilayah juga tumbuh solid dengan Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Sektor pengolahan industri barang logam masih menjadi penopang di Maluku, Papua dan Sulawesi. Sementara Bali Nusra masih mengandalkan pertumbuhan dari sektor pariwisata.

    Airlangga juga mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025, di antaranya yaitu melanjutkan program di Nataru untuk stimulus HBKN Ramadhan-Idul Fitri yang meliputi diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan kembali HARBOLNAS 2025, program EPIC Sales 2025, BINA Diskon 2025, serta diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan.

    “Terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang, Bapak Presiden Pak Prabowo telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi. Kemudian juga pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, revisi PP 5 untuk kemudahan perusahaan, kemudian keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi,” pungkas Airlangga.

    Dalam tanya jawab dengan awak media, Menko Airlangga juga menyinggung upaya mendorong kebijakan internasional untuk membuka pasar baru di tengah ketidakpastian global saat ini, di antaranya yaitu penyelesaian IEU-CEPA di semester pertama 2025, bergabungnya Indonesia ke BRICS, penyelesaian Indonesia-Canada CEP, serta aksesi Indonesia ke OECD.