Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Kabar Baik! Pemerintah Kasih Sinyal Subsidi Motor Listrik Lanjut

    Kabar Baik! Pemerintah Kasih Sinyal Subsidi Motor Listrik Lanjut

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan sinyal akan melanjutkan subsidi motor listrik tahun ini. Sebab, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 dirasa mencukupi.

    “Subsidi harusnya masih tetap.Memungkinkan (APBN dan kondisi fiskal), karena jumlahnya (subsidi motor listrik) sudah disetujui semua. Jadi, program tidak terganggu,” ujar Airlangga, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (7/2).

    Airlangga mengatakan program lanjutan subsidi motor listrik tersebut segera berjalan. Namun, dia tak memberi kepastian kapan ini dimulai dan berapa banyak penerima subsidinya.

    Subsidi motor listrik. Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL

    Lebih jauh, Airlangga meminta seluruh pihak bersabar dan menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK) dari Sri Mulyani. Beleid tersebut akan menjadi kepastian kapan subsidi motor listrik itu akan dimulai.

    Program subsidi tersebut berakhir pada tahun lalu. Pemerintah pada awal tahun ini beberapa kali melakukan rapat tentang rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

    Konsumen Tunda Beli Motor Listrik

    Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menegaskan, penjualan motor listrik di Tanah Air mengalami penurunan setelah pemerintah tak kunjung mengumumkan skema subsidi terbaru. Sebab, ada sejumlah konsumen yang masih menahan diri.

    Itulah mengapa, AISMOLI meminta agar pemerintah segera menuntaskan proses perumusan subsidi. Sebab, jika terus-terusan ditunda, situasinya pasti akan lebih buruk.

    “Sekarang yang terpenting kita dari asosiasi meminta ada kecepatan dari pemerintah untuk membuat aturan segera, gitu. Karena sekarang ini kalau boleh dikatakan masyarakat masih menunggu,” ujar Ketua Umum AISMOLI, Budi Setiyadi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat.

    Meski penjualan motor listrik mengalami penurunan, namun Budi bersyukur dengan kemunculan sejumlah merek baru seperti Indomobil eMotor. Sebab, makin ramainya pemain di segmen tersebut membuat kepercayaan konsumen menjadi lebih tumbuh.

    “Pasti iya, pasti (ada dampak ke penurunan penjualan motor listrik). Tapi dengan adanya launching merek baru seperti Indomobil eMotor ini, masyarakat jadi makin percaya kalau ini eranya motor listrik,” kata dia.

    (sfn/lth)

  • Bahlil Ungkap Warisan Almarhum Darwin Zahedy Saleh bagi Kementerian ESDM

    Bahlil Ungkap Warisan Almarhum Darwin Zahedy Saleh bagi Kementerian ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA —  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan jasa-jasa mantan menteri ESDM Darwin Zahedy.

    Darwin sendiri tutup usia pada Jumat (7/2/2025) pukul 18.39 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta pada usia 64 tahun. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil mengaku pertama kali berkenalan dengan Darwin dalam acara Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-79 pada September 2024 lalu. Menurut Bahlil, Darwin merupakan sosok yang bersahaja.

    Dia juga mengungkapkan salah satu karya Darwin untuk kementerian adalah mars ESDM.

    “Kami berdiskusi, saya lihat beliau orangnya bersahaja sekali, pikiran-pikirannya bagus, dan karyanya yang sampai hari ini tidak bisa dilupakan dan dinyanyikan seluruh pegawai ESDM itu soal tentang mars ESDM itu almarhum yang menciptakan,” terang Bahlil usai acara pemakaman.

    Ketua umum Golkar itu juga menyebut Darwin sebagai sosok pekerja keras, visioner, berintegritas, dan mengedepankan kerja sama.

    “Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah yang paling mulia, diberikan tempat surga, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, mara siksaan di liang kubur, dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan menjadi amal jariah,” tutur Bahlil.

    Profil Darwin Zahedy Saleh

    Darwin lahir di Sapat, Indragiri Hilir, Riau, pada 29 Oktober 1960. Dia adalah putra dari pasangan HM Saleh (almarhum) dan Hj. Raja Pujian S (almarhumah). Pada usia 10 tahun, Darwin pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan Kemayoran.  

    Darwin menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) jurusan Ilmu Ekonomi. Gelar S2 dalam bidang Administrasi Bisnis diperolehnya dari Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, Amerika Serikat.  

    Kemudian, Darwin meraih gelar doktor (S3) di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia. Karier profesional Darwin dimulai sebagai dosen di FEUI sejak 1986.  

    Selain mengajar, dia juga berkiprah di berbagai bidang seperti keuangan, perbankan, dan konsultan manajemen. Pada 2009, dia dipercaya menjabat sebagai Menteri ESDM dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya pada 2011, Darwin kembali aktif di dunia akademis dan berbagai kegiatan lainnya.

  • Ketum Golkar Bahlil Tegaskan Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028

    Ketum Golkar Bahlil Tegaskan Ibu Kota Pindah ke IKN pada 2028

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028 mendatang, meskipun saat ini ada isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan IKN.

    Bahlil menjelaskan, pemindahan ibu kota tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, proses pembangunan IKN masih terus berjalan dan menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    “Strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu ada di Kementerian PU,” ujar Bahlil seusai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

    Namun, Bahlil mengaku tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan IKN lantaran tidak semua ketua umum partai politik memiliki pemahaman mendalam tentang proyek ibu kota yang terletak di Kalimantan Timur tersebut. 

    “Jangan menganggap bahwa karena ketua umum partai, semua pasti tahu. Tidak juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan IKN tidak terkait dengan upaya efisiensi anggaran, seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD 2025.

    Bahlil Lahadalia menegaskan ibu kota dipastikan pindah ke IKN pada 2028 mendatang, meskipun saat ini beredar isu terkait pemblokiran anggaran pembangunan wilayah tersebut.

  • Menteri ESDM Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo – Halaman all

    Menteri ESDM Bahlil Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyingkirkan menteri yang dianggap tidak bekerja untuk rakyat.

    Bahlil Lahadalia, yang juga merupakan Ketua Umum Golkar itu, mengungkapkan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media setelah membuka Rapat Kerja Nasional Golkar pada Sabtu (8/2/2025), Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden.”

    “Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

    Respons Menteri Lain

    Beberapa menteri lainnya juga memberikan tanggapan terkait isu reshuffle ini.

    Muhaimin Iskandar

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku belum mendengar informasi terkait reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ia menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya.

    Prasetyo Hadi

    Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menyatakan belum mendengar adanya kemungkinan reshuffle.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Sugiono

    Menteri Luar Negeri, Sugiono, menambahkan, ia juga belum mengetahui adanya isu reshuffle di kabinet.

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Maruarar Sirait

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Tanggapan Istana

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan menteri yang tidak seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    Pernyataan Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Airlangga Nggak Mau Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

    Airlangga Nggak Mau Naik Transportasi Umum, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons tantangan publik yang meminta pejabat negara ke kantor naik transportasi umum. Menariknya, dia mengaku belum mau. Apa alasannya?

    Dengan nada bercanda, Airlangga mengaku tak mau ke kantor naik transportasi umum sebelum ada mass rapid transit (MRT) yang berhenti tepat di depan kantornya. Sejauh ini, memang belum ada stasiun MRT di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

    “Soalnya MRT gak ada yang berhenti tuh di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian),” kelakar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (7/2).

    “Saya mau naik MRT kalau berhenti di depan situ (Kantor Kemenko Perekonomian),” sambungnya.

    Airlangga Hartarto Foto: dok. Kemenko Perekonomian

    Menko Airlangga menegaskan, dia akan menunggu sampai pembangunan MRT fase dua rampung. Setelah itu, ia memberi sinyal siap menerima tantangan menaiki transportasi umum ketika bertugas sebagai pejabat publik.

    Diberitakan detikOto sebelumnya, usulan pejabat publik naik kendaraan umum disampaikan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Ide tersebut meniru pejabat-pejabat di Swedia yang ke mana-mana terbiasa naik transportasi massal.

    “Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.

    Djoko berharap, pejabat semestinya bisa menjadi contoh masyarakat untuk penggunaan transportasi publik. Khususnya bagi pejabat yang sehari-hari melintas di Jakarta. Sebab, kota metropolitan tersebut sudah punya kendaraan umum yang saling terhubung.

    “Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT,” tuturnya.

    “Untuk kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko menambahkan.

    (sfn/lth)

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran Mencuat, Bahlil Lahadalia: Itu Hak Prerogatif Bapak Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal isu perombakan atau reshuffle kabinet di Kabinet Merah Putih yang mencuat akhir-akhir ini.

    Isu reshuffle kabinet ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang bakal menyingkirkan bawahannya yang dinilai masih ‘bandel’ dan tidak bekerja untuk rakyat.

    Terkait hal tersebut, Bahlil menyatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan presiden.

    Hal tersebut, disampaikan Bahlil ketika di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

    Bahlil yang juga Ketua Umum Golkar ini, diketahui menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dibuka Sabtu, di Kantor DPP Golkar. 

    Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Bahlil mengatakan, ia tak ingin berbicara lebih jauh terkait isu perombakan kabinet Prabowo.

    “Udah itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling mengerti, hak prerogatif Bapak Presiden, yah,” jawabnya singkat, Sabtu.

    Dalam kesempatan berbeda, sejumlah menteri lainnya juga merespons isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku belum mendengar informasi terkait adanya reshuffle kabinet.

    “Saya kok belum dengar ya,” kata Cak Imin usai menghadiri acara International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025) malam.

    Ketua Umum PKB itu menilai wajar jika Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja anak buahnya.

    Terlebih, jika ditemukan adanya menteri yang tak sejalan dengan visi-misi Prabowo. 

    “Sudah jelas-jelas Pak Prabowo pro rakyat kecil, pro APBN yang efisien, kalau sampai ada pejabat eselon satu yang tidak melaksanakan, pasti diganti,” jelas Cak Imin, dilansir WartakotaLive.com.

    Hal senada juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Prasetyo Hadi mengatakan, sejauh ini, ia belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di Kabinet Merah Putih.

    “Hah reshuffle apa, enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum belum,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Menurutnya, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih, masih bekerja.

    Begitu pun Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, yang mengatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet.

    “Saya belum tahu malahan,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi kewenangan mutlak Prabowo Subianto.

    Oleh sebab itu, menurutnya, seluruh menteri harus siap dengan apa pun keputusan Prabowo terhadap komposisi kabinet.

    “Ya itu kan hak nya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya.”

    “Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Kamis.

    Kata Istana

    Terkait reshuffle ini, pihak Istana juga memberikan tanggapannya. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan siapa pun menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama kebijakannya dengan Presiden Prabowo akan dievaluasi.

    Rupanya, hal ini sudah beberapa kali disinggung oleh Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan.

    “Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” kata Hasan di Kantornya, Jakarta, Minggu (7/2/2025).

    Hasan mengatakan, peringatan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.

    Karena itu, ia meminta jajaran kabinet merah putih untuk menyamakan langkahnya dengan kebijakan Prabowo.

    “Saya rasa bukan peringatan pertama, Presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini kan. Yang tidak mau ikut ya silahkan diluar.”

    “Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” jelasnya.

    Meski demikian, lanjut Hasan Naasbi, Presiden Prabowo yang dinilai paling tahu mengenai wacana reshuffle kabinetnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berbicara peluang adanya reshuffle kabinet merah putih pasca-lewat 100 hari pemerintahannya. 

    Namun, ia tidak menjawab lugas mengenai hal tersebut.

    Prabowo hanya mengatakan, masyarakat Indonesia menuntut pemerintah untuk bekerja dengan benar dan bersih. Oleh karena itu, ia ingin menegakkan hal tersebut.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    “Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya. 

    Prabowo bakal menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan dirinya mendapat info bahwa ada menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Dasco tidak mengetahui evaluasi yang dilakukan presiden kepada menteri yang bersangkutan, cukup teguran atau ada reshuffle.

    “Jadi saya dapatkan informasi soal (menteri) yang tidak seirama. Ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Cak Imin Belum Dengar Soal Reshuffle Kabinet : ‘Pak Prabowo Pro Rakyat Kecil’

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Deni, Chaerul Umam, WartakotaLive.com)

  • 6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Hapus Pengecer Gas 3 Kg hingga Lulus Doktor Kilat

    loading…

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat ini banyak disorot terkait kontroversi kebijakannya, salah satunya menghapus pengecer gas 3 kg.

    Kontroversi ini membuat Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar menjadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang memiliki penilaian buruk.

    Jika melihat latar belakangnya sebenarnya Bahlil dikenal sebagai sosok cukup kontroversial. Berikut ini beberapa kontroversi Bahlil.

    6 Kontroversi Bahlil Lahadalia

    1. Menghapus Pengecer Gas 3 Kg

    Kontroversi Bahlil yang belum lama ini yakni menghapus pengecer gas 3 kg. Para pengecer dinilai telah menaikkan harga tabung melon seenaknya hingga masyarakat miskin tidak bisa menikmati harga yang seharusnya sudah disubsidi.

    Meskipun hal tersebut dinilai baik karena membuat pemerintah mudah dalam mengawasi harga gas di pasar, namun pengecer yang pada umumnya pedagang kecil harus kehilangan pendapatannya.

    Kebijakan ini juga membuat masyarakat harus mengantre panjang di pangkalan untuk mendapatkan gas 3 kg.

    2. Mengklaim Investasi Masuk IKN

    Pada akhir tahun 2023, Bahlil mengatakan ada beberapa negara yang akan menanamkan modal di IKN di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa.

    “Saya nggak boleh ngomong angka pasti ya. Tapi kurang lebih Rp200-Rp300 triliun sudah ada yang masuk, sudah komitmen, dan sebagian sudah berjalan,” ujar Bahlil, Jumat, 2 Desember 2023.

    3. Menuding Ada Pihak Asing di Konflik Rempang

    Dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengungkapkan ada pihak asing yang terlibat.

    “Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.

    4. Dituding Rebut Kursi Kepemimpinan Golkar

    Bahlil terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi dalam Munas XI Golkar, Rabu, 21 Agustus 2024. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar dicurigai tidak lepas dari dukungan Istana.

    Pada momen ini, Airlangga Hartarto melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak, ucapan Airlangga disambut tawa oleh para menteri.

    5. Diduga Melakukan Jual Beli Izin Tambang

    Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang ketika dia menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Di sisi lain, puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil.

    6. Lulus Doktor Kilat

    Kasus ini berawal ketika Bahlil menjalani sidang doktor terbuka pada 16 Oktober 2024 lalu. Poster sidang terbuka itu beredar di media sosial dan langsung menjadi perbincangan panas.

    Warganet menyoroti durasi kuliah S3 Bahlil yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun 8 bulan. Durasi 20 bulan untuk meraih gelar doktor dinilai tidak wajar. Pasalnya, gelar doktor normalnya bisa didapat setelah menjalani 3 tahun perkuliahan.

    Hal tersebut lantas membuat UI menangguhkan kelulusan Bahlil dari program Doktoral. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi 4 Organ Universitas Indonesia di Kampus UI Salemba pada Selasa, 11 November 2024.

    (jon)

  • Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    Konsekuensi Terbesar Jika Prabowo Copot Bahlil versi Gigin Praginanto

    FAJAR.CO.ID — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kehilangan dukungan Partai Golkar jika berani mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Bila Bahlil ditendang dari kabinet, Prabowo kehilangan dukungan Golkar, Parpol terbesar dalam koalisinya,” kata Gigin dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (8/2/2025).

    “Dia akan mengembalikan Erlangga sebagai Ketum Golkar yang dipaksa lengser oleh Jokowi dkk atau berkoalisi dengan PDIP,” lanjutnya.

    Menurutnya, merombak susunan kabinet tanpa merampingkan lebih tepat disebut sebagai basa-basi.

    “Sebab kabinet yang kegemukan identik dengan birokrasi yang ruwet, rawan korupsi dan boros,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PP Perisai, Chandra Halim, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dari jabatannya.

    Desakan ini muncul setelah kebijakan Bahlil dinilai menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan berujung pada meninggalnya seorang nenek yang antre untuk mendapatkan gas melon. Selain itu juga seorang ibu rumah tangga kecelakaan saat berburu LPG

    “Bahlil tidak layak dipertahankan sebagai anggota kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo. Bisa-bisanya seorang menteri membuat kebijakan yang tidak diketahui oleh Presiden,” tegas Chandra dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (5/2/2025). (*)

  • Di Balik Polemik LPG 3 Kg, Wakil Ketua Umum Golkar: Jangan Adu Domba Partai Beringin dengan Gerindra – Halaman all

    Di Balik Polemik LPG 3 Kg, Wakil Ketua Umum Golkar: Jangan Adu Domba Partai Beringin dengan Gerindra – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merespons terkait polemik kebijakan pelarangan LPG 3 kg dijual di tingkat pengecer.

    Dimana, polemik soal LPG 3 kg itu turut dikaitkan dengan hubungan antara Partai Golkar dan Partai Gerindra di pemerintahan.

    Pasalnya, kebijakan itu dikeluarkan oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

    Akhirnya, kebijakan itu dikoreksi oleh Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, melalui Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. 

    Idrus menegaskan, bahwa hubungan Partai Golkar dengan Partai Gerindra berjalan sangat baik, sehingga tidak ada masalah berarti hubungan kedua partai besar ini.

    “Ini persoalannya saya katakan makannya Pak Prabowo dari awal melihat pemerintahan ini mari kita punya asas kekeluargaan,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Idrus lantas menyebut, seiring baiknya hubungan Golkar dan Gerindra membuat pihak-pihak tertentu iri dan membesar-besarkan persoalan tersebut.

    “Sekarang ini yang kebetulan Menteri ESDM itu adalah ketua umum Partai Golkar dan banyak lagi dinamika-dinamika yang ada maka tentu, ya ini akan secara perspektif politik praktis ini yang paling mudah (diadu domba),” terang Idrus. 

    Mantan Menteri Sosial ini meyakini upaya politik adu domba tersebut tidak akan berhasil. 

    Pasalnya, Presiden Prabowo memegang prinsip kekeluargaan dan merangkul dalam menjalankan pemerintahan.

    “Sekali lagi saya katakan apapun usaha mereka untuk mengadudomba apalagi mau memecah antara Gerindra dengan Golkar, saya punya keyakinan itu tidak mungkin dilakukan dan pasti orang itu kecewa,” jelasnya.

  • Kepastian Pencairan Gaji ke-13 ASN dari Pemerintah

    Kepastian Pencairan Gaji ke-13 ASN dari Pemerintah

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan gaji ke-13 ASN, tunjangan hari raya (THR) ASN dan bantuan sosial tak termasuk dari bagian efisiensi anggaran. Pemerintah memastikan tiga hal itu tetap ada.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya melakukan efisiensi anggaran. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemangkasan anggaran di sejumlah instansi.

    Langkah efisiensi itu kemudian menimbulkan kekhawatiran terhadap nasib THR dan gaji ke-13 ASN. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan THR dan gaji ke-13 PNS sedang diurus oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan yang untuk ASN,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2).

    Airlangga menyebut sudah ada persiapan terkait THR dan gaji ke-13 PNS. Dia hanya menyebut urusan THR dan gaji ke-13 itu akan diumumkan.

    “Persiapan sudah ada ya saya rasa, itu saja yang saya jawab. Persiapan to be announced,” ucap Airlangga.

    Sri Mulyani sendiri menyebut THR dan gaji ke-13 ASN sudah dianggarkan. Dia meminta para ASN menunggu.

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses. Nanti tunggu saja ya,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (6/2).

    Istana Jamin THR-Gaji ke-13 ASN Dicairkan

    Ilustrasi Istana. (Kemendikbud)

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemudian buka suara soal nasib gaji ke-13 dan THR ASN. Hasan menjamin belanja pegawai seperti gaji ke-13 dan THR ASN hingga bantuan sosial tidak masuk bagian dari efisiensi.

    “Bu Menteri Keuangan sudah kasih pernyataan kan dan efisiensi yang disampaikan Presiden tidak termasuk belanja pegawai, gaji pegawai itu kan bukan dari bagian yang diefisienkan,” kata Hasan kepada wartawan di kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

    Hasan mengatakan gaji ke-13 dan THR ASN akan dibayarkan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu sudah ditekankan oleh Sri Mulyani.

    “Jadi gaji ke-13 dan THR itu merupakan hak dari pegawai negeri dan akan dibayarkan, Menteri keuangan juga sudah menjelaskan soal hal itu,” ujarnya.

    Hasan mengatakan Presiden Prabowo meminta efisiensi program yang tidak ada manfaat untuk publik. Seperti, katanya, perjalanan luar negeri hingga kegiatan seremonial.

    “Masing-masing kementerian kan akan sesuaikan penghematan itu dengan tugas, pokok, dan fungsinya mereka, jadi arahan Presiden itu untuk program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya dan manfaatnya bagi publik itu ditiadakan. Perjalanan ke luar negeri dikurangi. Seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi pelayanan publik tidak dikurangi, PSO/public service obligation tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” ucapnya.

    Hasan mengatakan hal-hal yang beredar dan dinarasikan menjadi dampak efisiensi hanya sebatas kekhawatiran pihak-pihak anonim. Menurutnya, arahan presiden sudah jelas terkait kebijakan efisiensi.

    “Yang begitu kan sudah jelas sebenarnya. Yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering (kampanye menjual ketakutan) ya, ketakutan yang disebabkan orang-orang anonim, narasumbernya siapa, orangnya siapa. Yang jelas Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial itu bukan bagian efisiensi,” ucapnya.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan tidak ada kabar pemerintah melakukan pemotongan THR ataupun gaji ke-13 ASN. Ketua Harian DPP Gerindra ini mengatakan efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak mengganggu gaji ke-13 ASN.

    “Sebenarnya memang tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13. Karena efisiensi-efisiensi yang dilakukan itu hanya untuk mencakup beberapa hal yang memang mesti diefisiensi dan sebenarnya tidak hal yang urgen untuk dianggarkan. Kalau gaji ke-13 hal yang penting untuk dianggarkan,” kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2).

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu