Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Komisi XI DPR Minta Implementasi Penuh Coretax Ditunda, Jalan Paralel dengan Sistem Lama

    Komisi XI DPR Minta Implementasi Penuh Coretax Ditunda, Jalan Paralel dengan Sistem Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak menunda implementasi penuh sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax, usai masih ditemukan banyak permasalahan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025. Aplikasi Coretax pun akan berjalan bersama sistem lama.

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan permintaan sesuai kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi XI DPR dengan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (10/2/2025).

    Misbhakun menyatakan Komisi XI sepakat agar Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan.

    “Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjamin bahwa sistem IT apapun yang digunakan tidak akan mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan pajak di APBN Tahun Anggaran 2025,” ujar Misbhakun dalam konferensi pers usai rapat.

    Selain itu, sambungnya, Komisi XI DPR meminta Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan peta jalan (roadmap) implementasi Coretax berbasis resiko yang paling rendah dan mempermudah pelayanan terhadap wajib pajak.

    Komisi XI juga meminta Direktorat Jenderal Pajak tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax selama 2025. Anggota parlemen juga meminta Direktorat Jenderal Pajak menyempurnakan sistem Coretax dengan memperkuat sistem keamanan sibernya.

    “Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR RI secara berkala,” tutup Misbhakun.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan pihaknya akan segera menyiapkan peta jalan implementasi Coretax setelah Komisi XI DPR meminta ditunda penerapannya.

    Setelah ini, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak akan kembali menerapkan sistem perpajakan yang lama seperti DJP Online, e-Faktur Desktop, dan lain-lain. Kendati demikian, sambungnya, Coretax juga akan tetap bisa digunakan.

    “Jadi kita menggunakan dua sistem ya,” kaya Suryo.

    Sebelumnya, gangguan pengaplikasian Coretax sudah mendapatkan banyak sorotan dari wajib pajak bahkan pejabat negara sendiri. Setidaknya sudah ada dua pejabat tinggi negara yang mengunjungi markas Ditjen Pajak untuk mengecek langsung pengimplementasian Coretax.

    Misalnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (14/1/2025). Meski masih kerap ditemukan permasalahan, namun Luhut meyakini sistem Coretax lambat laun akan beroperasi dengan baik.

    “Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan [helpdesk] selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Luhut dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Tidak hanya Luhut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengunjungi ke Kantor Ditjen Pajak pada Senin (3/2/2025).

    Airlangga memastikan bahwa Kemenko Perekonomian memberi dukungan penuh atas pengaplikasian Coretax. Apalagi, sambungnya, kesuksesan Coretax akan mempengaruhi penerimaan negara.

    “Jadi, itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

  • Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Dampak Efisiensi, Anggaran Kemenko Perekonomian 2025 Terpangkas 58,4% dari Tahun Lalu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran belanja negara hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025. Akibatnya, terjadi pemotongan anggaran sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menerima anggaran Rp524,04 miliar. Sebelum ada instruksi penghematan anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran Kemenko Perekonomian Rp459,76 miliar untuk 2025.

    Kendati demikian, pagu anggaran tersebut dipotong Rp241,79 miliar imbas instruksi efisiensi anggaran. Artinya, kini anggaran Kemenko Perekonomian tinggal Rp217,97 miliar selama 2025.

    Jika dibandingkan dengan anggaran pada 2024 maka terjadi pemotongan hingga Rp306.07 miliar atau setara 58,4%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui besarnya pemotongan anggaran lembaga yang dipimpinnya berdampak ke kegiatan operasional. Dia mencontohkan pihaknya coba menghemat biaya listrik.

    “Jadi, untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang langsung kita matikan [banyak lampu],” ujar Airlangga sambil tersenyum dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Pantauan Bisnis di lokasi sejak Rabu (5/2/2025), memang penerangan sejumlah ruangan di Kantor Kemenko Perekonomian tampak remang-remang. Tidak semua lampu dihidupkan.

    Kendati demikian, Airlangga menyatakan akan berupaya agar berbagai program Kemenko Perekonomian tidak berpengaruh meski lebih dari setengah anggarannya dipangkas.

    “Kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

    Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.

    “Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

  • Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka secara fungsional 8 ruas jalan tol baru untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Sejumlah ruas yang fungsional ini bakal dibuka gratis atau tanpa tarif tol.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menuturkan total panjang ruas yang diproyeksi bakal fungsional pada Lebaran itu mencapai 132,77 kilometer (Km). 

    “Untuk mendukung Idulfitri ditargetkan beroperasi di kuartal pertama 2025 yang fungsional sementara ini untuk arus mudik lebaran di tahun 2025 ini sepanjang 132,77 km,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia merinci, total 132,77 Km ruas tol yang dapat dilintasi gratis itu terdiri dari tol yang ditarget operasional pada Kuartal I/2025 sepanjang 74,35 Km dan tol yang belum rampung pengerjaannya tapi difungsionalkan sepanjang 58,42 Km.

    Adapun, tol yang operasional pada Kuartal I/2025 dan tetap dapat dilintasi gratis pada momen Lebaran itu di antaranya Tol Binjai – Langsa Seksi 2 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan (19 Km) dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Padang (26,60 Km). 

    Kemudian, ada juga Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Paket 1.2 Klaren – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan (8,60 Km) dan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Parapar di sebagian Seksi 2 Kiala Tanjung – Indrapura (10,15 Km).

    Selanjutnya, terdapat 4 ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi tetapi bakal difungsionalkan selama Lebaran 2025. Di antaranya Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Pada Tiji – Seulimeun (24,67 Km) dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat di sebagian Seksi 4 Sinaksak – P. Siantar (12,37 Km).

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan yang saat ini masih tahap konstruksi juga bakal difungsionalkan tepatnya pada paket 3 ruas Sukabungah – Sadang Segmen Kutanegara – Sadang (8,50 Km).

    Terakhir yakni Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 Gending – Krakasan (12,88 Km) juga bakal fungsional selama Lebaran 2025.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji pemberian diskon tarif tol selama periode libur Idulfitri 2025. Diskon ini seperti halnya diberikan pemerintah setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) kemarin.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Diskon di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Tidak cuma diskon tarif tol, Airlangga mengatakan pada Idulfitri tahun ini pemerintah juga akan memberikan diskon tarif pesawat. Selain itu, beberapa diskon yang diberikan pemerintah pada 2024 lalu juga akan kembali diberikan pada tahun ini.

  • Muncul Majelis Ulama Nusantara, Dukung PSN PIK 2, Sebut Membiarkan Tanah Terbengkalai Itu Dosa

    Muncul Majelis Ulama Nusantara, Dukung PSN PIK 2, Sebut Membiarkan Tanah Terbengkalai Itu Dosa

    GELORA.CO – Nama Majelis Ulama Nusantara (MUN) makin mencuat usai mendukung kelanjutan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2).

    Juru bicara MUN, Kyai Mohamad Ashshiddiqi, menegaskan bahwa ulama wajib mendukung kebijakan yang bermanfaat bagi umat.

    Menurut MUN, pendapat itu disampaikan setelah melakukan kajian dan meninjau lokasi pada 1 Februari 2025.

    Sejalan dengan paham Ahlussunah Waljama’ah, MUN berharap proyek ini terus berjalan sesuai Perpres era Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, tanpa terhambat kepentingan politik.

    Mereka menilai PSN PIK 2 bermanfaat dan bukan mudarat, sebagaimana disampaikan oleh Kyai Said Aqil Siradj, yang mengingatkan bahwa membiarkan tanah terbengkalai adalah dosa.

    Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa PSN PIK 2 tidak terkait dengan Pantai Indah Kapuk.

    Proyek seluas 1.754 hektar di lahan milik Kementerian Kehutanan ini mencakup pengembangan wisata mangrove dari 91 menjadi 514 hektar, serta fasilitas eco-wisata, termasuk masjid 4,5 hektar, tanpa pembangunan rumah komersial.

    Ditegaskan, keberadaan Majelis Ulama Nusantara (MUN) bukan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia (MUI), melainkan sebagai alternatif kemitraan yang mempererat hubungan antara ulama, umara, dan umat.

    Sebagai organisasi yang hadir untuk membangun sinergi dengan masyarakat, MUN berkomitmen dalam memperkuat persatuan serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

    Juru Bicara MUN, Kiai Alwiyan Qosid Syam`un, menegaskan bahwa organisasi ini lahir sebagai wujud kebebasan berserikat yang telah dijamin oleh undang-undang.

    Menurut Kiai Alwiyan, MUN berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme serta memiliki komitmen kuat dalam membela kebenaran dan keadilan.

    “Kami berkumpul dalam wadah ini untuk memperkuat peran ulama dan akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada akhir Februari 2025, di Jakarta,” ujar Kiai Alwiyan, Sabtu (8/2/2025).

    Dukungan terhadap MUN terus meningkat, dan Munas perdana ini diharapkan menjadi tonggak sejarah bagi gerakan alim ulama di Indonesia.

    Dengan semakin banyaknya pihak yang mendukung, MUN optimis dapat memperkuat peran ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Lebih lanjut, Kiai Alwiyan menekankan bahwa kemitraan antara ulama dan umara menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah berbagai tantangan geopolitik serta kepentingan tertentu yang dapat mengancam persatuan.

    “Oleh karena itu, MUN hadir untuk memastikan ulama, umara, dan umat tetap solid dalam membangun negeri,” jelasnya.

    Meskipun bermitra dengan pemerintah, MUN tetap berpegang pada prinsip independensi dan tidak ragu untuk bersikap kritis terhadap kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat.

    “Yang membedakan MUN adalah pendekatan kami yang santun, mengutamakan dialog, serta mendahulukan tabayyun dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah,” pungkasnya. ***

  • Anggaran Pemerintah Dipangkas, Airlangga Bilang Gini Soal THR PNS

    Anggaran Pemerintah Dipangkas, Airlangga Bilang Gini Soal THR PNS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp 306,69 triliun.

    Sejumlah kementerian atau lembaga telah melaksanakan proses pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025, sebagai bentuk dukungan terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Seiring dengan keputusan tersebut, masyarakat Indonesia tidak lama lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Lazimnya setiap pekerja di Indonesia, baik swasta maupun pemerintah akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

    Di tengah riuh rendah pemangkasan anggaran oleh pemerintah tersebut, pemerintah menyebut telah menganggarkan dana untuk pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan proses pencairan itu dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

    Pasalnya, bulan suci Ramadhan akan datang dalam beberapa pekan. “Persiapan sudah ada, persiapan to be announce,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Tak hanya, Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun juga mengatakan bahwa THR untuk ASN sudah dianggarkan dan dalam proses

    “Sudah dianggarkan. Sedang diproses.” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Grand Indonesia, Jakarta, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Sebagai informasi, pada 2024 silam pembayaran THR ASN ini biasanya dilakukan mulai H-10 Lebaran. Proses pencairannya akan diatur khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana tahun-tahun sebelumnya seiring adanya ketetapan untuk besaran anggarannya.

    Adapun pemerintah memberikan 100% tunjangan hari raya (THR) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK beserta TNI dan Polri tahun lalu.

    Selama empat tahun terakhir, atau sejak 2020, THR yang diberikan pemerintah kepada jajaran aparatnya itu tidak penuh 100%, lantaran anggaran negara tertekan krisis Pandemi Covid-19 dan pada saat pemulihan ekonomi.

    pada 2023, pencairan THR ditetapkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2023. Pada saat itu, THR tersebut juga diberikan bagi tenaga pendidik dan pensiunan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

    Adapun komponen THR terdiri dari pembayaran sebesar gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat, yaitu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum lainnya, dan tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan.

    (mkh/mkh)

  • Menanti Keputusan Final, BI Siapkan Iinstrumen Baru Penempatan DHE SDA – Page 3

    Menanti Keputusan Final, BI Siapkan Iinstrumen Baru Penempatan DHE SDA – Page 3

    Liputan6.com, Aceh Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia, Triwahyono, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan final terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). Keputusan ini akan ditetapkan melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Meski begitu, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan dua instrumen baru untuk menampung DHE SDA, yaitu Sekuritas Valuta Asing BI (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing BI (SUVBI).

    “Instrumen ini sudah kami siapkan, tapi belum bisa dipublikasikan karena masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut,” kata Triwahyono dalam acara Media Briefing BI di Banda Aceh, Minggu (9/2/2025).

    Menyesuaikan Regulasi yang Sedang Disusun

    Triwahyono menjelaskan bahwa dua instrumen tersebut akan disesuaikan dengan regulasi yang tengah dirancang oleh pemerintah.

    Hingga Peraturan Pemerintah (PP) terkait DHE SDA diterbitkan, BI belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai mekanisme penerapannya.

    “Instrumen tersebut nantinya harus sesuai (fitted) dengan regulasi final yang akan dikeluarkan. Jadi, kami belum bisa menyampaikannya sekarang,” ujarnya.

    BI juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merancang aturan DHE SDA, termasuk soal konversi devisa, pengecualian, dan mekanisme pembayaran dalam valuta asing.

    Wajib Disimpan di Dalam Negeri Selama Setahun

    Pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam (DHE SDA). Salah satu perubahan utama dalam revisi ini adalah kewajiban eksportir menyimpan 100% DHE di dalam negeri selama satu tahun.

    Aturan baru ini akan berlaku efektif mulai 1 Maret 2025.

    “Mengenai kebijakan ini, pemerintah akan segera merevisi PP Nomor 36 Tahun 2023, dan aturan tersebut akan mulai diterapkan pada 1 Maret tahun ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Airlangga menambahkan bahwa Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan bea cukai sedang mempersiapkan sistem untuk implementasi aturan baru ini.

    “Kami juga akan segera melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) agar penerapan kebijakan ini berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Aturan ini berlaku untuk seluruh eksportir, termasuk perusahaan BUMN. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia, sebagaimana telah diterapkan di negara lain seperti Malaysia dan Thailand.

     

  • Bukan Cuma Subsidi Digantung, Ini Sebab Motor Listrik Tidak Laku

    Bukan Cuma Subsidi Digantung, Ini Sebab Motor Listrik Tidak Laku

    Jakarta –

    Terungkap fakta stok motor listrik menumpuk di dealer usai subsidi pembelian belum mendapat kepastian dari pemerintah. Namun ternyata ada beragam faktor lain yang bikin motor listrik belum diminati.

    Sepeda motor diandaklakn oleh pekerja di sektor non formal maupun formal. Pengamat Otomotif dari ITB, Yannes Pasaribu mengungkapkan daya beli masyarakat yang menyusut pada tahun ini akibat stagnasi ekonomi makro Indonesia, juga sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli motor listrik.

    “Ekonomi Indonesia, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah, sedang mengalami tekanan,” kata Yannes kepada detikOto, Jumat (7/2/2025).

    “Meningkatnya biaya hidup, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak konsumen memilih untuk menunda pembelian kendaraan baru, apalagi yang harganya lebih tinggi seperti motor listrik. Hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan motor listrik,” jelas dia.

    Yannes melanjutkan untuk membeli motor listrik yang sesuai dengan motor bensin dinilai masih mahal.

    “Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan insentif yang pasti, masyarakat low segment ini akan memakai rasionalitasnya dengan memilih untuk tetap menggunakan kendaraan yang lebih terjangkau,” kata Yannes.

    Dengan mengendarai sepeda motor, mereka lebih bisa mengatur waktu. Kalau menggunakan motor listrik, mereka bisa direpotkan dengan urusan mengisi ulang daya baterai.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara kemungkinan subsidi Rp 7 juta untuk setiap pembelian unit kendaraan motor listrik diperpanjang di 2025. Subsidi ini diberikan guna mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

    “Subsidi (motor listrik) harusnya masih tetap,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Meski ada pertimbangan kebijakan efisiensi anggaran, Airlangga menyebut program itu sudah mendapatkan persetujuan sehingga tidak akan terganggu.

    Motor listrik sudah mendapat guyuran insentif dari pemerintah tapi penjualannya jauh dari target. Skema bantuan pemerintah dengan potongan Rp 7 juta tidak diserap baik oleh pasar.

    Sebanyak 11.532 unit motor listrik yang kena diskon Rp 7 juta sudah tersalurkan pada 2023. Padahal pemerintah menyiapkan kuota 200 ribu unit.

    Kecilnya serapan kuota motor listrik dengan insentif itu bikin pemerintah memotong kuota pada tahun selanjutnya. Semula dalam Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 ditetapkan kuota 600 ribu unit untuk tahun 2024. Namun jumlahnya berkurang menjadi 50.000 unit saja.

    Untuk tahun 2024, kuota subsidi motor listrik sudah habis. Berdasarkan situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa), alokasi anggaran yang masih tersedia untuk tahun 2024 adalah 12, diakses per Selasa (14/1/2025).

    Sebanyak 63.145 unit kendaraan motor listrik subsidi diterima masyarakat di tahun 2024. Sedangkan tahun 2023, hanya 11.532 unit yang tersalurkan.

    Beberapa waktu lalu, Sekretaris Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Hari Budiyanto mengatakan masyarakat masih menyimpan keraguan terhadap motor listrik. Masyarakat berpikir ulang untuk membeli motor listrik kendati sudah mendapatkan subsidi besar dari pemerintah.

    “Kalau yang ICE (internal combustion engine) kan masih bisa dipakai ke mana saja asal ada pom bensin. Nah kalau yang EV ini harus didukung infrastruktur,” ujar Hari.

    Di sisi lain, Yannes menyoroti terkait belum jelasnya status untuk subsidi motor listrik.

    “Untuk mendorong adopsi motor listrik lebih cepat, pemerintah juga sedang kesulitan anggaran memastikan keberlanjutan subsidi yang jelas dan konsisten… buktinya anggaran belanja hampir semua kementerian dan lembaga pemerintah dipangkas habis tahun ini,” kata dia.

    (riar/lua)

  • Bahlil Tegaskan Penataan Distribusi Gas 3 Kg untuk Cegah Kebocoran Subsidi Negara Rp 26 Triliun

    Bahlil Tegaskan Penataan Distribusi Gas 3 Kg untuk Cegah Kebocoran Subsidi Negara Rp 26 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan distribusi gas elpiji 3 kilogram yang tidak tepat sasaran selama ini, berpotensi menimbulkan kerugian sampai Rp 26 triliun dari total subsidi negara.

    Karena itulah, Bahlil menegaskan, kementeriannya harus mengambil kebijakan pembelian gas 3 kg harus melalui pangkalan atau subpangkalan supaya subsidi negara tepat sasaran.

    Menurutnya setiap tahun negara menyubsidi gas elpiji 3 kg sebesar Rp 87 triliun. 

    “Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30%, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25 triliun hingga Rp 26 triliun,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Minggu (9/2/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa negara selama ini telah menyubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, yakni BBM, listrik, dan gas elpiji. Untuk gas elpiji sendiri, dalam satu tahun negara mensubsidi hingga Rp 87 triliun. 

    “Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi elpiji ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar ketua umum Golkar inil.

    Saat awal menjabat sebagai menteri, Bahlil mengaku mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi gas elpiji 3 kg rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas. 

    Dengan subsidi negara sebesar Rp 36.000 per tabung, kata Bahlil, maka harga gas elpiji 3 kg per tabung itu menjadi Rp 12.000. Dengan harga awal tersebut, Pertamina membawa gas elpiji itu ke agen dengan harga Rp 12.750. Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp15.000. 

    Selama ini, kata Bahlil, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak oleh aplikasi. Hal tersebut berarti sudah tertata dengan baik oleh sistem.

    “Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang enggak ada sistem, enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp 18.000 sampai Rp 19.000. Tetapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp 25.000 atau Rp  30.000,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan ada tiga titik celah di mana oknum bisa melakukan cawe-cawe permainan gas elpiji 3 kg. Salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau. 

    “Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30%, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25 triliun hingga Rp 26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan. Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan bahwa pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. 

    Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi subpangkalan. Bahlil mengumumkan seluruh pengecer elpiji 3 Kg di Indonesia sebanyak 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi subpangkalan. 

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.

  • Stok Motor Listrik Numpuk di Dealer, Subsidi Tak Kunjung Terbit

    Stok Motor Listrik Numpuk di Dealer, Subsidi Tak Kunjung Terbit

    Jakarta –

    Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) mengungkap ketersediaan unit motor listrik menumpuk di dealer. Salah satu faktornya masyarakat menunggu kepastian subsidi pembelian untuk tahun 2025.

    “Cukup banyak [stoknya], karena masyarakat stop buying untuk menunggu insentif subsidi,” kata Ketua AISMOLI Budi saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2), dikutip dariCNBC Indonesia.

    Fenomena turunnya minat motor listrik juga diungkapkan CEO Tangkas Motor Listrik, Agung Pamungkas. Menurutnya, kepastian pemberian subsidi motor listrik yang menggantung bikin orang enggan beralih ke motor listrik.

    “Kalau tidak ada subsidi lagi, maka umumkan, itu lebih baik buat kita, jangan dibuat gantung terus,” jelas dia.

    Pengamat Otomotif dari Akademisi ITB, Yannes Pasaribu menilai sejak berakhirnya insentif pada 2024 lalu, wacana subsidi motor listrik tak kunjung mendapat kejelasan. Hal ini juga berimbas pada pertimbangan masyarakat untuk membeli motor listrik, ditambah daya beli yang masih kurang kompetitif.

    “Ketidakpastian ini menciptakan keraguan di kalangan konsumen, yang merasa bahwa tanpa insentif finansial yang jelas, motor listrik masih terasa mahal dan tidak terjangkau,” kata Yannes kepada detikOto, Jumat (7/2/2025).

    Dia menambahkan tanpa adanya kejelasan atau perpanjangan subsidi, harga motor listrik kembali menjadi beban finansial yang cukup besar bagi sebagian besar konsumen. Selain itu, masyarakat masih merasa lebih nyaman dengan motor bensin yang harganya lebih terjangkau, terutama dalam situasi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih.

    “Di sisi lain, daya beli masyarakat yang menyusut pada tahun ini akibat stagnasi ekonomi makro Indonesia, juga sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli motor listrik,” kata Yannes.

    “Ekonomi Indonesia, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah, sedang mengalami tekanan. Meningkatnya biaya hidup, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak konsumen memilih untuk menunda pembelian kendaraan baru, apalagi yang harganya lebih tinggi seperti motor listrik,” ungkap dia.

    “Hal ini menyebabkan penurunan signifikan dalam penjualan motor listrik, meskipun ada program percepatan adopsi EV dari pemerintah. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan insentif yang pasti, masyarakat low segment ini akan memakai rasionalitasnya dengan memilih untuk tetap menggunakan kendaraan yang lebih terjangkau,” jelas Yannes.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara kemungkinan subsidi Rp 7 juta untuk setiap pembelian unit kendaraan motor listrik diperpanjang di 2025. Subsidi ini diberikan guna mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
    “Subsidi (motor listrik) harusnya masih tetap,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Meski ada pertimbangan kebijakan efisiensi anggaran, Airlangga menyebut program itu sudah mendapatkan persetujuan sehingga tidak akan terganggu.

    (riar/lua)

  • Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    Bahlil Yakin Kadernya Tidak Kena Reshuffle, Sebut Prabowo Tahu Kualitas Kader Golkar

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal bakal merombak komposisi menteri atau reshuffle kabinet setelah 100 hari pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala Negara mengaku tidak segan mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja untuk rakyat.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Sehingga, apa pun keputusan Prabowo harus sepenuhnya diterima dengan lapang dada.

    “Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh bapak presiden. Karena itu adalah hak progratif Presiden. Semuanya diserahkan kepada pak presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan, karena itu kewenangan mutlak bapak presiden,” kata Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.

    Bahlil menuturkan, sudah seharusnya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih menjalankan tugas yang diperintahkan Prabowo. Menurutnya, setiap menteri harus mampu menterjemahkan arah program kebijakan Prabowo.

    “Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada bapak presiden,” ujarnya.

    Yakin Tak Ada Kader Golkar Terkena Reshuffle

    Bahlil yang juga menjabat ketum Partai Golkar meyakini kader-kader Golkar yang berada di Kabinet Merah Putih dapat bekerja dengan baik sehingga tidak akan terkena reshuffle. Dia juga yakin Prabowo mengetahui kualitas setiap kadernya lantaran Partai Golkar adalah partai politik pencetak pemimpin bangsa.

    “Anggota kabinet Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa,” tutur Bahlil.

    “Biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif bapak presiden,” ujarnya menambahkan.

    Dengan demikian, Bahlil optimistis tidak akan ada kader Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran yang terkena kebijakan politik perombakan kabinet. Apalagi, kata dia, Golkar berdiri di garda terdepan dalam mendukung arah kebijakan Prabowo.

    “Kami yakin Golkar Insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerinda, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah,” ucapnya.

    Sebagai informasi, kader Golkar yang duduk di pemerintahan adalah Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

    Kader partai berlambang pohon beringin lainnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News