Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Deretan Diskon Mudik Lebaran 2025, Jangan Sampai Kehabisan!

    Deretan Diskon Mudik Lebaran 2025, Jangan Sampai Kehabisan!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bulan ramadan 2025 akan segera tiba kurang dari 10 hari lagi, dan artinya Idulfitri juga akan tiba sebentar lagi.

    Karena tradisi mudik tahun ke tahun yang tidak pernah lepas dari orang Indonesia, sejak pertengahan Februari 2025 sudah dijual tiket mudik lebaran 2025.

    Bahkan, ada beberapa diskon tiket yang diberikan bagi Anda yang beruntung, karena tentunya jumlahnya terbatas.

    Berikut deretan tiket mudik lebaran 2025

    1. Damri

    Damri menawarkan tiket promo diskon hingga sebesar 10%.

    Promosi harga tiket sebesar 10% yang dapat ditukarkan melalui voucher di Damri Apps.

    Potongan 10% ini dapat ditukarkan untuk pemesanan layanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

    Tiket sudah dapat dipesan mulai dari 14 Februari 2025. Damri mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk melakukan reservasi tiket secara daring agar tidak terjadi antrian panjang di loket yang dapat menghambat waktu keberangkatan. Selain itu perseroan mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute, dan memasukkan data diri saat melakukan pemesanan. 

    2. Tiket pesawat

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada masa Lebaran 2025. 

    Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi berupa diskon tersebut khusus bagi pemesanan tiket penerbangan domestik atau dalam negeri selama dua minggu pada musim Lebaran mendatang. 

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025). 

    Meski demikian, pemerintah saat ini masih mengurus diskon tersebut yang serupa dengan stimulus pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang lalu dan akan berlaku untuk tiket semua maskapai. 

    3. Diskon tol

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan besaran diskon tarif tol untuk menyambut libur Ramadan dan Idulfitri 2025 telah mulai dibahas. Hal ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Namun, Menteri Dody mengaku belum ada keputusan soal besaran angka tarif diskon tersebut. Dody mengatakan kementeriannya sudah mulai membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hari ini. 

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan pak Menko [Infrastruktur, red] dan tiket pesawat, terkait diskonnya,” ujar Dody usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Subakti Syukur memberi sinyal bakal memberikan diskon tarif tol lebih dari 20% pada momentum Lebaran 2025.  Subakti menyebut, rencana pemberian diskon tarif tol lebih besar dari diskon reguler 20% itu dilakukan seiring dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga akan berikan diskon lebih dari yang reguler itu. Misalnya kalau yang reguler 20% ya akan kita lebihkan akan kita hitung,” kata Subakti saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Namun demikian, besaran diskon tersebut hanya bakal diberikan pada hari tertentu guna memecah kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik atau arus balik saja.

  • Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Tantangan Ketidakpastian Global – Page 3

    Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Tantangan Ketidakpastian Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Perekonomian global diprediksi tumbuh dalam kisaran 2,7% hingga 3,3% pada tahun 2025, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan ketidakpastian.

    Faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi global, kondisi geopolitik, perlambatan ekonomi di beberapa negara, inflasi tinggi, tekanan pasar keuangan, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok menjadi dinamika yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Perekonomian Nasional Tetap Stabil dan Tangguh

    Di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02% pada kuartal IV-2024 (yoy).

    Tingkat inflasi sepanjang 2024 tetap terkendali di angka 1,57%, sementara indeks PMI Manufaktur pada Januari 2025 tetap ekspansif di level 51,9.

    Selain itu, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) stabil di angka 127,2, dan neraca perdagangan mencatat surplus selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti bahwa surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 31 miliar berkat peningkatan ekspor utama, termasuk pertumbuhan nikel sebesar 17,3%, logam mulia 18,3%, dan alas kaki 10%.

    Permintaan global terhadap tekstil dan produk turunannya juga masih cukup tinggi, meskipun beberapa industri menghadapi tantangan.

    Stimulus Ekonomi dan Kebijakan 2025

    Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2025, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus yang akan dijalankan pada kuartal pertama tahun ini. Beberapa di antaranya meliputi:

    Optimalisasi Bantuan Sosial pada Februari dan Maret 2025.
    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025.
    Paket Stimulus Ramadan dan Idul Fitri, termasuk diskon tiket pesawat.
    Paket Stimulus Ekonomi, meliputi diskon tarif listrik serta pembebasan PPN untuk sektor otomotif dan properti.
    Program Makan Bergizi Gratis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

     

  • Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI

    Ditjen Pajak Bantah Airlangga, Pajak Minimum Global 15% Tetap Berlaku di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15%.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menekankan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Dia menegaskan aturan tersebut masih berlaku.

    “Hingga saat ini PMK 136/2024 masih berlaku sebagaimana telah ditetapkan,” ujar Dwi kepada Bisnis, Rabu (19/2/2025).

    Sebelumnya, di depan ratusan para pengusaha dari luar negeri dalam acara Indonesia Economic Summit pada Selasa (18/2/2025), Airlangga memberi kode Indonesia bisa batal menerapkan pajak minimum global 15% akibat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menerapkannya.

    “Kami juga berupaya untuk memitigasi penerapan pajak minimum global 15% dan kami cukup positif karena Trump 2.0 tidak ingin ini diterapkan. Jadi saya pikir kami mengikuti Trump 2.0,” ujar Airlangga ketika memberi sambutan.

    Apalagi, sambungnya, Indonesia masih terus mengoptimalkan pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance) agar menjaga iklim investasi yang bersahabat. Oleh sebab itu, dia mengajak para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

    Trump sendiri resmi mengeluarkan memorandum yang menyatakan bahwa Negeri Paman Sam tidak akan mengikuti kesepakatan dari solusi 2 Pilar Pajak Global sehari setelah diterapkan menjadi Presiden Amerika Serikat periode 2025—2029.

    Padahal, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah sepakat untuk menerapkan dua pilar pajak global itu bersama Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam bagian pertama memorandum tersebut, Trump meminta menteri keuangan dan perwakilan tetap Amerika Serikat (AS) di OECD untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut.

    “Setiap komitmen yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya atas nama Amerika Serikat sehubungan dengan Kesepakatan Pajak Global tidak memiliki kekuatan atau pengaruh di Amerika Serikat tanpa adanya tindakan oleh Kongres yang mengadopsi ketentuan-ketentuan yang relevan dari Kesepakatan Pajak Global,” ujar Trump seperti tercantum di laman resmi White House, dikutip pada Selasa (21/1/2025).

    Menteri Keuangan dan Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) akan mengambil semua langkah tambahan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk mengimplementasikan temuan-temuan dari memorandum ini.

    Trump menilai bahwa kesepakatan pajak global OECD yang didukung oleh pemerintahan sebelumnya memungkinkan yurisdiksi lain memajaki penghasilan dari AS ekstrateritorial atas pendapatan Amerika.

    Alhasil, kebijakan tersebut membatasi kemampuan AS untuk memberlakukan kebijakan pajak yang melayani kepentingan bisnis dan pekerja AS. 

    Bagi Trump, memorandum itu juga menjadi momen dalam merebut kembali kedaulatan dan daya saing ekonomi AS. 

    Adapun, untuk melindungi kepentingan bisnis dan pekerja AS dari tindakan pajak yang diskriminatif, Trump menginstruksikan menteri keuangan dan USTR menyelidiki kebijakan pajak di negara lain yang tidak mematuhi peraturan pajak dengan AS. 

    Bahkan, Trump meminta penyelidikan terkait negara-negara yang akan memberlakukan pajak yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS. 

    Untuk itu, Trump ingin menteri keuangannya untuk membuat daftar langkah yang mungkin diambil untuk melindungi perusahaan dan pekerja AS sebagai tanggapan atas ketidakpatuhan atau aturan pajak tersebut. 

    “Menteri Keuangan akan menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden, melalui Asisten Presiden untuk Kebijakan Ekonomi, dalam waktu 60 hari,” tulisnya.

    Sebagai informasi, satu per satu negara-negara yang tergabung dalam OECD mengimplementasi kebijakan dua pilar pajak global, termasuk Indonesia yang baru saja resmi menerapkan Pilar 2 yaitu pajak minimum global 15% per 1 Januari 2025.

  • Resmi! THR PNS dan Karyawan Swasta Cair Maret 2025, Tanggal Berapa? – Page 3

    Resmi! THR PNS dan Karyawan Swasta Cair Maret 2025, Tanggal Berapa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) akan menerima tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2025.

    Selain ASN, pekerja di sektor swasta juga dipastikan berhak atas THR Lebaran. Airlangga menyampaikan bahwa pencairan THR direncanakan akan berlangsung pada Maret 2025.

    “Pemerintah memastikan THR bagi ASN (THR PNS) dan pekerja di sektor swasta akan dicairkan pada Maret 2025,” ujar Airlangga dalam acara di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Upaya Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mengupayakan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

    Salah satu langkah yang telah diambil adalah meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Presiden Prabowo telah menyampaikan bahwa kebijakan yang didorong untuk kuartal pertama 2025 mencakup kenaikan UMP sebesar 6,5 persen,” jelasnya.

    Selain itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga tetap melanjutkan berbagai program bantuan sosial yang telah mulai dicairkan sejak Februari 2025.

    “Optimalisasi berbagai bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP, dan BLT akan terus dilakukan pada Februari dan Maret 2025,” tambahnya.

     

  • Bukan Subsidi Rp 7 Juta Lagi, Ini Insentif buat Motor Listrik

    Bukan Subsidi Rp 7 Juta Lagi, Ini Insentif buat Motor Listrik

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan akan memberikan insentif untuk motor listrik. Sebelumnya, peraturan mengenai insentif mobil listrik dan mobil hybrid sudah keluar, tinggal motor listrik yang belum.

    Namun, Presiden Prabowo Subianto memastikan motor listrik akan mendapat insentif pajak dari pemerintah. Namun, sejauh ini belum dijelaskan lebih lanjut skema subsidi untuk motor listrik.

    “Lima, paket stimulus ekonomi, a diskon tarif listrik, b PPN DTP pembelian properti dan otomotif, c PPnBM DTP otomotif, d subsidi pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) motor listrik, e PPh DTP sektor padat karya,” demikian jelas Prabowo dalam Keterangan Pers Presiden RI terkait kewajiban menyimpan DHE SDA di Dalam Negeri.

    Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, motor listrik akan mendapatkan insentif berupa pajak ditanggung pemerintah. Skemanya tidak lagi subsidi sebesar Rp 7 juta seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi diganti menjadi pajak ditanggung pemerintah.

    “Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya kan diberikan subsidi Rp 7 juta. Kalau sekarang tidak, berbentuk PPN, kan mobil juga kita berikan,” ujar Airlangga seperti dikutip CNBC Indonesia.

    Sesuai pernyataan Airlangga, mobil listrik mendapatkan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). PPN mobil listrik yang seharusnya 12 persen dipangkas 10 persen, jadi konsumen hanya dibebankan PPN mobil listrik sebesar 2 persen.

    Untuk motor listrik ini, belum dijelaskan lebih rinci besaran insentif yang diberikan pemerintah. Pun soal waktu pemberlakuannya belum diputuskan. Namun diharapkan peraturan mengenai insentif motor listrik ini keluar dalam waktu dekat.

    “Ya harapannya sebulan ini. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah diharmonisasi,” ujar Airlangga.

    (rgr/din)

  • Sebut Paling Efisien di Dunia, Airlangga Ungkap Keunggulan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara – Halaman all

    Sebut Paling Efisien di Dunia, Airlangga Ungkap Keunggulan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara menjadi kawasan industri paling efisien di dunia.

    Hal itu diungkapkan Airlangga saat berbicara di Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa(18/2/2025).

    “Saya telah melihat di mana-mana, tidak ada fasilitas yang semodern, seefisien, dan seproduktif Weda Bay,” ujar Airlangga.

    Kawasan Industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan kawasan industri terpadu yang menjadi tempat pengolahan logam berat, termasuk nikel, baterai kendaraan listrik, dan aluminium.

    Produksi bijih nikel dari PT Weda Bay Nickel sendiri berperan penting dalam rantai pasok baja nirkarat global.

    Airlangga menyoroti bahwa keunggulan efisiensi Weda Bay bisa menyaingi negara lain, khususnya China.

    “Itulah sebabnya China sangat khawatir dengan produk baja asal Indonesia,” katanya.

    Airlangga menjelaskan, salah satu faktor utama yang membuat Weda Bay lebih kompetitif adalah biaya transportasi yang lebih murah dibandingkan ke China utara.

    Dengan lokasi yang lebih strategis, pengiriman bahan baku seperti lithium dan bijih besi dari Australia ke Indonesia lebih efisien.

    Meskipun banyak industri di kawasan ini berasal dari China, Weda Bay juga menarik investasi dari perusahaan global lainnya. Perusahaan asal Prancis, Eramet, berinvestasi melalui PT Weda Bay Nickel (WBN), sementara grup bisnis Korea Selatan, Pohang Iron and Steel Company (Posco), turut berperan dalam pengembangan kawasan tersebut.

    Menurutnya, kawasan ini telah menarik investasi sebesar 16 miliar dolar AS dan menghasilkan ekspor senilai 8 miliar dolar AS.

    Dengan angka tersebut, dirinya menilai Weda Bay sebagai salah satu kawasan industri terbesar dan paling efisien di dunia.

    “Jadi saya rasa kita juga diberkahi dengan pasar yang kompetitif, dan untuk kendaraan listrik, saya rasa kita adalah salah satu negara yang memiliki keunggulan kompetitif karena ekosistem kendaraan listrik melalui ekonomi baterai, hal itu dibutuhkan tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk energi terbarukan,” kata Airlangga.

  • Bank Emas Meluncur 26 Februari, Cocok buat Tabungan Haji

    Bank Emas Meluncur 26 Februari, Cocok buat Tabungan Haji

    Jakarta –

    Bank emas atau bullion bank rencananya diluncurkan pada 26 Februari 2025. Bank emas dinilai cocok dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan tabungan haji.

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada dua bank yang akan mendapat tugas untuk pengelolaan bank emas. Pertama adalah PT Pegadaian, anak perusahaan BRI, lalu yang kedua Bank Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    “Pemerintah akan meluncurkan bank emas batangan pada tanggal 26 Februari,” kata Airlangga, dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Summit by IBC di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Airlangga, masyarakat Indonesia yang berniat ibadah haji biasanya perlu menabung dan menyimpan uangnya terlebih dulu. Hal ini seiring dengan antrean haji yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

    Namun seiring pergantian tahun, nilai tukar juga terus mengalami perubahan. Hal ini menimbulkan selisih cukup jauh antara biaya haji di awal masa antre dengan saat keberangkatan haji dijadwalkan.

    “Ketika masyarakat Indonesia akan haji, mereka perlu menyimpan uangnya. Tetapi jika mereka sudah antre haji 7 atau 10 tahun, nilai uang saat itu lebih rendah. Jadi ada delta antara dolar AS dan biaya haji. Tetapi jika disimpan melalui emas, maka emas akan setara dengan biaya haji di masa mendatang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, bank emas dapat menjadi opsi tempat penyimpanan dana haji pemerintah untuk memitigasi risiko ke depannya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi selisih biaya haji yang terlalu jauh.

    “Jadi bank emas batangan itu penting karena dalam setiap krisis hanya ada dua instrumen safe haven. Yang pertama adalah dolar AS, yang kedua adalah emas. Jadi saya kira emas itu harus kita gunakan untuk memitigasi risiko di masa mendatang,” katanya.

    Saat ini Indonesia telah memiliki siklus lengkap untuk sumber daya mineral, dari mulai penambangan emas hingga konsentrat tembaga, kemudian dari konsentrat tembaga hingga ke penyulingan logam di bawah naungan PT Freeport. Hal ini menjadi modal besar Indonesia untuk terus menggenjot hilirisasi.

    “Kami memproduksi dengan fasilitas baru ini 50 hingga 60 ton emas per tahun. Dan di masa lalu, nilai ini ditangkap di Spanyol dan juga di Jepang. Jadi untuk memiliki lingkaran hilirisasi dari downstream hingga services,” ujar dia.

    (shc/hns)

  • Program Pengelolaan Sampah di Banyuwangi Dapatkan Dukungan dari Uni Emirat Arab

    Program Pengelolaan Sampah di Banyuwangi Dapatkan Dukungan dari Uni Emirat Arab

    Liputan6.com, Banyuwangi – Komitmen Banyuwangi dalam pengelolaan sampah sirkular terus mendapat dukungan banyak pihak, termasuk dari dunia internasional Kali ini, program pengelolaan dan penanganan sampah di Banyuwangi yang ramah lingkungan tersebut mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab.

    Sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pendanaan Proyek Pengelolaan Sampah antara Clean Rivers dan Project STOP (program penanganan sampah di Banyuwangi), saat pelaksanaan World Governments Summit 2025 di Dubai, yang disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (12/2/2025).

    “Kami akan terus mensupport pelaksanaan Project STOP di Banyuwangi dan optimis pengelolaan sampah di Banyuwangi akan terus bergerak maju dengan kemitraan bersama Clean Rivers,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Senin (17/2/2025).  

    Penandantanganan perjanjian antara Clean Rivers dan Project STOP merupakan bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab (UEA) dan pemerintah Indonesia pada tahun 2024 lalu. 

    Dukungan Clean Rivers merupakan bagian dari komitmen UEA sebesar USD 20 juta untuk proyek pengelolaan dan pembersihan sampah di Indonesia, salah satunya di Banyuwangi yang semakin memperkuat kerja sama internasional dalam bidang keberlanjutan lingkungan. “Dengan dukungan Clean Rivers dan UEA, perluasan program ini akan semakin memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah serta memastikan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga Banyuwangi,” kata Ipuk. 

    Project STOP melalui Banyuwangi Hijau selama ini telah berkontribusi dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan bagi warga. Project STOP yang dijalankan bareng dengan organisasi nirlaba, PT. Systemiq Lestari Indonesia ini telah berjalan di Banyuwangi sejak tahun 2018.  “Kami mendapatkan banyak sekali manfaat baik berupa bantuan fisik dan pendampingan mulai dari pendirian TPS3R di sejumlah lokasi hingga program edukasi bagi masyarakat,” ujar Ipuk.

    Project STOP di Banyuwangi yang terlah berjalan antara lain pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R) di kawasan Muncar dan Balak, Songgon. TPS3R tersebut melayani ratusan ribu rumah tangga di desa-desa sekaligus mengedukasi tentang pengolahan sampah yang baik. “Ratusan warga juga mendapatkan manfaat ekonomi dengan ikut melakukan pemilihan mandiri maupun bekerja di TPS3R,” kata Ipuk.

  • Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Menko Airlangga yakin ekonomi RI tumbuh delapan persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:02 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen di tengah ketidakpastian global.

    Keyakinan ini didasarkan pada dukungan kuat parlemen terhadap pemerintahan baru serta berbagai stimulus kebijakan ekonomi yang telah disiapkan.

    “Dengan dukungan pemerintahan yang mencapai lebih dari 80 persen di parlemen dan popularitas lebih dari 82 persen, kami memiliki aspirasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni di kisaran 7 hingga 8 persen,” ujar Airlangga saat menyampaikan sambutan dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Optimisme tersebut muncul di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang lebih rendah pascapandemi COVID-19, yakni berkisar antara 2,7 hingga 3,3 persen.

    Airlangga merinci berbagai tantangan global saat ini turut memengaruhi dinamika ekonomi, termasuk ketegangan geopolitik di Eropa dan Asia, pembatasan ekspor semikonduktor, serta inflasi tinggi di Amerika Serikat (AS).

    Meski demikian, ia menilai Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan yang stabil dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

    “Indonesia tumbuh sekitar 5 persen, sejalan dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Namun, pertumbuhan kita lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain yang di bawah 5 persen,” jelasnya.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan peer countries seperti Singapura (4,3 persen), Arab Saudi (4,4 persen), dan Malaysia (4,8 persen).

    Sementara, sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu membukukan capaian sebesar 5,03 persen. Hal ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, termasuk untuk menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan BRICS.

    Lebih lanjut, dari sisi stabilitas ekonomi, papar Menko, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan pada Januari 2025 mencapai 0,76 persen (yoy).

    Pemerintah juga menjaga surplus neraca perdagangan selama 57 bulan berturut-turut dengan nilai 31 miliar dolar AS. Ekspor komoditas utama seperti nikel dan logam mulia masing-masing tumbuh sebesar 17,3 persen dan 18,3 persen.

    Selain itu, guna mencapai target pertumbuhan 2025, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, termasuk optimalisasi bantuan sosial, paket stimulus Ramadhan dengan diskon tarif tiket pesawat 10 persen, serta pengurangan tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Februari.

    Pemerintah juga memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan perputaran ekonomi di perdesaan.

    “Dengan program makan gratis, perputaran uang tunai di tingkat desa yang dalam program itu, program pokoknya hanya Rp1 miliar. Namun, dengan adanya program makan gratis (perputaran uang) bisa meningkat menjadi Rp5 miliar sampai Rp6 miliar (per tahun). Jadi, kalau ada Rp7 miliar perputaran uang di desa, maka ekonomi di akar rumput akan meningkat karena mereka yang menyuplai untuk program makan gratis,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Beli Motor Listrik Bakal Dapat Diskon Pajak, Ini Bocorannya

    Beli Motor Listrik Bakal Dapat Diskon Pajak, Ini Bocorannya

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana memberikan diskon pajak pembelian motor listrik.

    Insentif ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah mengumumkan diskon pajak untuk pembelian mobil listrik. Diskon berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

    “Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya kan diberikan subsidi Rp 7 juta. Kalau sekarang tidak, berbentuk PPN, kan mobil juga kita berikan,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (18/2/2025).

    Meski begitu, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci kapan diskon pajak ini akan diberikan. Namun ia berharap diskon ini segera diberikan kepada masyarakat.

    “Ya harapannya sebulan ini. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah diharmonisasi,” ujarnya.

    Sebelumnya Pemerintah memperpanjang diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah untuk pembelian mobil dan bus listrik. Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Januari-Desember 2025.

    Aturan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Berbasis Baterai Bus Tertentu, Serta PPnBM atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

    “Pembelian mobil listrik dan hybrid tertentu kini mendapat insentif PPN/PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) sesuai dengan PMK No. 12 Tahun 2025. Insentif ini merupakan salah satu manfaat dari #UangKita yang kita bayarkan untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan,” tulis pengumuman Instagram resmi @ditjenpajakri, Jumat (14/2/2025).

    Tonton juga Video: Jokowi Kunjungi Gelaran PEVS: Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Terbangun

    (hns/hns)