Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Proses Aksesi, Airlangga Sebut K/L Masih Sesuaikan Standar dengan OECD

    Proses Aksesi, Airlangga Sebut K/L Masih Sesuaikan Standar dengan OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah masih melakukan self-assessment alias penyesuaian standar sebagai proses aksesi Indonesia gabung OECD.

    Untuk diketahui, Airlangga melakukan pertemuan dengan OECD Expert yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Aksesi Indonesia menjadi Anggota OECD pada Jumat (21/2/2025).

    Airlangga menyampaikan penyesuaian tersebut masih berjalan, terlebih dengan adanya penambahan jumlah kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang Prabowo Subianto pimpin.

    “Jadi tadi kita sudah sampaikan beberapa sudah sesuai dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar, dan ada juga yang masih belum,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Terdapat empat K/L yang dinilai sudah sangat sesuai standar, yakni Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Airlangga menargetkan proses self-assessment ini akan berlangsung hingga Maret 2025 dan diserahkan kepada OECD pada Juni 2025.

    Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment tersebut alias pada awal 2026 mendatang.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas menyampaikan sejauh ini tidak ada masalah maupun hambatan dalam proses aksesi, sekalipun Indonesia telah menjadi anggota BRICS.

    Dirinya menyebutkan bahwa proses aksesi ini ditargetkan akan selesai dalam tiga tahun. Dengan demikian, harapannya Indonesia akan menjadi anggota penuh OECD pada 2028.

    “So far so good enggak ada [masalah]. Dengan bergabung dengan BRICS juga enggak ada [masalah dalam proses aksesi OECD],” tuturnya usai menghadiri Rakortas tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan alasan Indonesia ingin bergabung di banyak organisasi internasional, mulai dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    Prabowo mengatakan Indonesia sejak dulu menganut gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, menurut dia, diplomasi yang seimbang menjadi penting. 

    Hal ini diungkapkannya saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit yang digelar pada Kamis (13/2/2025) di Dubai, secara virtual.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” katanya dalam forum itu.

  • Dikunjungi Perwakilan Parlemen Inggris, Menko Airlangga Jajaki Penguatan Kerja Sama Sektor Pendidikan dan Ekonomi – Page 3

    Dikunjungi Perwakilan Parlemen Inggris, Menko Airlangga Jajaki Penguatan Kerja Sama Sektor Pendidikan dan Ekonomi – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menjajaki pasar baru di Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin untuk memperluas jaringan perdagangan globalnya.

    Upaya ini dilakukan menyusul keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    “Beberapa kerja sama akan segera diselesaikan. Diversifikasi pasar, seperti ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, diharapkan bisa tercapai dengan BRICS maupun CPTPP,” kata Airlangga di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Meski pasar global tengah dibayangi dengan kebijakan tarif dagang baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap China, Airlangga menegaskan bahwa 83 persen perdagangan Indonesia berada di luar AS.

    “Kita harus menjalin kerja sama dengan 83 persen dunia,” jelasnya.

    Airlangga lebih lanjut menyampaikan bahwa perdagangan Indonesia masih lancar di tengah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, yang terjadi menyusul kebijakan tarif impor baru.

    Dia menyebut, pemerintah terus memantau perkembangan dan kondisi perdagangan dunia saat ini.

    “Kalau melihat perkembangan yang ada, dari tren ini relatif belum terjadi disrupsi sampai dengan saat ini,” terang Airlangga.

    Dia juga menegaskan pemberlakuan tarif dagang sebesar 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berlaku untuk Indonesia.

    Indonesia sendiri saat ini masih dikenakan tarif dagang 10-20 persen lantaran belum memiliki perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

    “Jadi apa yang disampaikan Amerika, baik itu terhadap Kanada maupun Meksiko kan di track. Kemudian terhadap China dinaikkan 10 persen, dan juga terkait dengan baja,” katanya.

  • Diskon Tiket Pesawat dan Tol Lebaran Diumumkan Minggu Depan

    Diskon Tiket Pesawat dan Tol Lebaran Diumumkan Minggu Depan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) akan mengumumkan diskon tiket pesawat dan tol periode Lebaran 2025 pada minggu depan.

    Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Juru Bicara Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra seusai rakor tingkat menteri tindak lanjut persiapan arus mudik Lebaran 2025.

    “Nanti di minggu depan sudah bisa disampaikan oleh Pak Menko maupun menteri-menteri terkait ini,” ucap Herzaky di kantor Kemenko Infra, Jumat (21/2/2025). 

    Dalam kesempatan tersebut, Herzaky menyebut Menko Infra AHY telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian PU, dan Kementerian dan Lembaga terkait membahas pelaksanaan mudik Lebaran 2025.

    Adapun salah satunya juga memastikan kondisi jalan yang baik agar masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2025 aman dan nyaman.

    “Kalau kita bicara misalnya kekhawatiran di tengah efisiensi ini misalnya, situasi jalan, sudah ada surat edaran dari menteri PU. Kepada seluruh jajaran, jalan semua harus diamankan, enggak boleh ada berlubang, harus mulus, harus nyaman,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan diskon tiket pesawat akan diterapkan pada periode libur Lebaran 2025.

    Airlangga menyebut diskon tiket pesawat akan sama seperti periode libur Natal dan Tahun Baru 2025 yaitu 10 persen selama dua minggu.

    “Dalam hari besar keagamaan juga dilakukan stimulus kembali yaitu diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ucap Airlangga. 

  • Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordiantor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membahas seputar penerimaan negara.

    Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian yang dibahas. Pasalnya, pertemuan pada Kamis (20/2/2025) tersebut terjadi di tengah isu anjloknya penerimaan negara akibat Coretax. 

    “Bahas penerimaan. Kami belum bahas itu,” jawabnya menanggapi pertanyaan wartawan soal realisasi penerimaan Januari 2025 yang kabarnya anjlok, Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga tidak menanggapi apakah juga membahas persoalan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax dalam pertemuannya.

    Untuk diketahui, Airlangga membagikan gambaran pertemuannya dengan Wamenkeu Anggito melalui unggahan Instastory di akun pribadinya @airlanggahartarto_official. 

    Kementerian Keuangan hingga menjelang akhir Februari 2025 ini belum terjadwal menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari 2025. 

    Sementara Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna menjelaskan bahwa realisasi penerimaan di wilayahnya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan, mencapai Rp9,5 triliun pada Januari 2025 atau turun 0,29% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

    Dia menilai kinerja penerimaan mengalami konstraksi kemungkinan disebabkan wajib pajak terkendala dalam pemanfaatan Coretax atau sistem inti perpajakan.

    Karena itulah, dia menegaskan, sosialisasi terkait Coretax perlu terus digencarkan agar wajib pajak lancar maupun cukai lancar dalam memenuhi kewajibannya.

    Untuk diketahui, saat ini tengah dalam masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang masing-masing akan berakhir pada 31 Maret 2025 dan 30 April 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti melaporkan sampai dengan 20 Februari 2025, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 4,75 juta SPT. 

    Di mana terdiri dari 4,6 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 141.000 SPT Tahunan badan. Angka ini tumbuh 19,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3,97 juta SPT Tahunan PPh OP.

  • Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the France-Indonesia Business Council Philippe Louis-Dreyfus.

    Adapun pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi MEDEF International yang terdiri dari perwakilan perusahaan terkemuka asal Prancis, seperti Eramet, Airbus, Alstom, Ardian, CMA CGM, Veolia, Louis Dreyfus Armateurs, serta RATP Dev.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis yang sejalan dengan visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama strategis di berbagai sektor utama.

    Adapun, nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis pada 2024 mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS.

    Airlangga berharap, melalui penguatan perdagangan dan investasi pada berbagai sektor strategis, kerja sama antar kedua negara dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Indonesia memiliki lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah, yang dapat menjadi lokasi strategis bagi investasi Prancis di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan terdapat rencana pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dari Indonesia.

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    “Di bidang pariwisata, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dan wisata global,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia tentunya juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) guna meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan industri antara kedua pihak.

    “Untuk itu, dukungan dari sektor swasta Prancis untuk mendorong perundingan ini agar segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sangat diperlukan,” ucap Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Philippe menjelaskan bahwa beberapa Delegasi MEDEF International telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Juli 2024 lalu dan sangat terkesan dengan visi serta komitmennya dalam memajukan sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi.

    “Visi Presiden Prabowo sangat jelas dan konkret, yakni penguatan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Philippe.

    Sebagai informasi, selain perusahaan Prancis seperti Eramet dan L’Oréal yang telah beroperasi di Indonesia, Prancis juga memiliki banyak perusahaan menengah yang memiliki keahlian khusus di berbagai sektor strategis, termasuk konstruksi dan infrastruktur yang ingin melakukan kerja sama dengan mitra di Indonesia.

    Adapun delegasi MEDEF International juga menyampaikan bahwa sektor mineral kritis dan energi merupakan aspek yang penting bagi Prancis.

    Untuk itu, delegasi MEDEF International terdapat keinginan yang cukup kuat untuk membangun dialog strategis dengan Indonesia mengenai mineral kritis, sejalan dengan upaya serupa Prancis di tingkat global.

    Selain itu, diskusi juga mencakup rencana kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025.

    Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama bilateral dengan kemungkinan akan diumumkannya sejumlah kesepakatan ekonomi yang strategis bagi kedua negara.

    Delegasi MEDEF International juga menyoroti rencana kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Hydrogen de France (HDF Energy) dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Sumba dan kerja sama ini diharapkan dapat disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Indonesia mendatang.

  • Pemerintah Siapkan Materi Pendaftaran OECD, Target Diserahkan Juni

    Pemerintah Siapkan Materi Pendaftaran OECD, Target Diserahkan Juni

    Jakarta –

    Pemerintah sedang menyiapkan pendaftaran keanggotaan Indonesia di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Targetnya, persiapan tersebut bisa selesai Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari 26 sektor atau bidang yang harus disesuaikan regulasinya dengan ketentuan OECD, mayoritas telah selesai dilaksanakan mulai dari sektor perpajakan, birokrasi, sistem keuangan, penindakan korupsi dan terkait lingkungan.

    “Beberapa sudah in line dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar dan ada juga yang masih belum. Jadi itu yang tadi direview dengan seluruh K/L,” kata Airlangga usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Aksesi Indonesia untuk OECD di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan initial memorandum akan dibawa atau diserahkan dalam sidang pertemuan menteri pada awal Juni 2025 untuk direview oleh pihak OECD.

    “Kita akan selesaikan (initial memorandum) di akhir Maret. Akhir Maret nanti berarti kan semua initial memorandum sudah selesai, kita kompilasi, kita bahas lagi, kita matangkan. Nanti awal Juni sudah kita serahkan ke mereka,” kata Susiwijono dalam kesempatan yang sama.

    Dokumen initial memorandum berisi penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

    Penyusunan initial memorandum dilaksanakan oleh Timnas OECD yang terdiri dari 64 kementerian dan lembaga (K/L) dengan 26 komite. Setelah dokumen diserahkan, kata Susiwijono, tim dari OECD akan datang ke Indonesia pada awal 2026 untuk melakukan penilaian.

    “Kalau initial memorandum sudah diserahkan, nanti akan direview oleh mereka. Nah biasanya enam bulan berikutnya, katakan di awal 2026, mereka baru akan datang ke Indonesia melakukan assessment. Assessment review lagi, comply nggak dengan ini,” beber Susiwijono.

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno usai hadir rapat menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. Target itu lebih cepat dari pengalaman negara-negara lain yang butuh waktu 4-8 tahun.

    “Ya kalau targetnya sih tiga tahun ya seperti kata Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto), tapi kan kita nggak tahu proses teknisnya,” ucap Arif.

    (ada/hns)

  • Menko Airlangga: Filipina hingga AS Minta RI Investasi – Page 3

    Menko Airlangga: Filipina hingga AS Minta RI Investasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sejumlah negara yang meminta Indonesia untuk berinvestasi Salah satu negara-negara ini yakni Filipina, India, dan Amerika Serikat.

    “Beberapa negara sebetulnya meminta kita untuk investasi di negaranya masing-masing. Seperti Filipina minta begitu, India minta begitu. Semua konsepnya sebetulnya belajar dari Indonesia,” kata Airlangga dalam pembukaan pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Airlangga menjelaskan, permintaan investasi datang karena produk dari Indonesia kerap terkena anti dumping.

    Karena itu, untuk menghindari kondisi tersebut, banyak negara yang meminta Indonesia berinvestasi di negaranya.

    “Ini pengalaman kita di berbagai negara ASEAN. Jadi kalau ada satu misalnya yang diketemukan tidak memenuhi standar, dikembalikan semuanya katanya,” cerita Airlangga.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan tarif dagang baru Presiden AS Donald Trump, Indonesia harus memanfaatkan peluang perdagangan dari negara mitra dagang lainnya.

    “Nah tentu dengan perdagangan ini, dengan adanya kebijakan Trump 2.0, kita harus melihat perdagangan ke seluruh dunia. Kita harus menjalin kerjasama dengan 83% dunia,” imbuhnya.

    Indonesia sendiri tengah menjajaki pasar baru di Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin untuk memperluas jaringan perdagangan globalnya.

    Upaya ini dilakukan menyusul keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    “Beberapa kerja sama akan segera diselesaikan. Diversifikasi pasar, seperti ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, diharapkan bisa tercapai dengan BRICS maupun CPTPP,” jelas Airlangga.

     

  • Airlangga Beber Produk Indonesia Kerap Dijegal Negara Lain, Praktikkan Anti-Dumping – Halaman all

    Airlangga Beber Produk Indonesia Kerap Dijegal Negara Lain, Praktikkan Anti-Dumping – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta para eksportir agar lebih inovatif dan kreatif terutama dalam hal pemasaran karena produk Indonesia kerap dijegal di pasar luar negeri.

    “Kita biasanya karena branding-nya kuat, pasarnya strategis, lawan kita kasih anti dumping. Ini pengalaman kita di berbagai negara ASEAN,” kata Airlangga dalam acara peluncuran Indonesia Trade Expo 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Dia mengungkapkan bagaimana lika-liku ekspor mobil Indonesia ke luar negeri yang juga kerap menghadapi hambatan.

    “Seperti ekspor mobil kita, dicek satu-satu. Jadi kalau ada satu misalnya yang ditemukan tidak memenuhi standar, dikembalikan semuanya,” ujar Airlangga.

    Menurutnya, ini adalah bentuk ancaman berupa hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, dari negara lain.

    Airlangga juga bercerita bagaimana beberapa negara seperti Filipina dan India yang meminta Indonesia untuk berinvestasi di negara mereka.

    Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa negara-negara tersebut menginginkan pengembangan industri lokal yang serupa dengan konsep yang dijalankan Indonesia.

    “Semuanya, konsepnya, sebetulnya belajar dari Indonesia. Kita ingin kan ada local content, ingin diproduksi di Indonesia. Jadi sekarang beberapa negara yang kita trade-nya positif, mereka minta [berinvestasi di negara mereka]. Termasuk Amerika, minta diproduksinya di Amerika,” ucap Airlangga.

    “Jadi inilah sebuah program yang hampir seluruh dunia menginginkan hal yang sama. Local content,” pungkasnya.

  • Airlangga Dorong Batam Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Airlangga Dorong Batam Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pesan kepada Kepala Badan Pengelola (BP) Batam Amsakar Ahmad yang baru dilantik, untuk memastikan keberlanjutan Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level Kepulauan Riau tetapi di level nasional.

    Menurut Airlangga Batam menjadi salah satu kawasan pusat industri, perdagangan, dan investasi yang strategis karena berada dekat dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. 

    Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2025 dan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2007, kepala BP Batam dijabat secara ex officio oleh wali kota Batam dan wakil kepala BP Batam oleh wakil wali kota Batam. 

    Sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Airlangga melantik Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan wakilnya Li Claudia sebagai kepala dan wakil kepala BP Batam.

    “Kita berharap akan melanjutkan agar Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level Kepulauan Riau tetapi di level nasional,” ujar Airlangga dalam pelantikan kepala dan wakil kepala BP Batam di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Batam termasuk KPBPB dan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan Batam pada 2023 sebesar 7,04%. Sedangkan pada triwulan III tahun 2024, Batam mampu bertumbuh sebesar 7,50%. 

    Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang baik dengan komposisi pekerjaan didominasi oleh jasa dan manufaktur.

    “Tentunya perkembangan ekonomi ini diikuti dengan investasi di mana di Q3 tahun lalu, PMA-nya Rp 4,5 triliun, sementara PMDN-nya Rp 2,4 triliun, sehingga total realisasi investasi Rp 6,9 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari 2023. Jadi, kami mohon nanti Kementerian Investasi dan Hilirisasi memprioritaskan Kepulauan Riau dan Batam karena ini adalah muka Indonesia di selat Malaka,” imbuh Airlangga.

    Adanya KPBB dan KEK di Batam menjadi fasilitas fiskal dan non fiskal yang bersaing dengan kawasan ekonomi yang ada beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Di Batam terdapat empat KEK yaitu KEK Batam Aero Technic yang menjadi pusat MRO pesawat, KEK Nongsa yang menjadi pusat data center, IT serta ekonomi digital, KEK Tanjung Sauh yang menjadi pusat produksi dan pengolahan serta logistik, dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang akan menjadi pusat layanan kesehatan internasional yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Internasional Apollo India. 

    Airlangga juga mendorong pembangunan pelabuhan dan bandara kelas internasional agar menjadi quick win di bidang pariwisata. 

    Dalam pelantikan tersebut, Airlangga juga berterima kasih kepada Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam sebelumnya yakni Muhammad Rudy dan Purwiyanto. Keduanya, kata Airlangga, sudah melakukan dedikasi tinggi dengan berbagai pembangunan infrastrukturdi Batam yang memiliki progres secara baik.

  • Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara The Economic Insights 2025 yang diselenggarakan oleh Kumparan di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan beberapa langkah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menilai, meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya.

    “Kalau kita lihat PDB kita itu berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity, maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu 4,8 triliun dolar AS. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

    Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar 2 triliun dolar AS dengan 50 juta penduduk.

    “Jadi Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi itu 1,3 triliun dolar AS, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil,” ujar Airlangga.

    Lebih lanjut, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 akan menjadi landasan penting untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 8 persen. Ia mengakui target tersebut sangat tinggi namun bukan suatu kemustahilan.

    Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen pada 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada 1995 melalui transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (manufaktur). Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan.

    Untuk mendorong ekonomi di triwulan I-2025, kebijakan yang disiapkan mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan panen padi terealisasi secara optimal.

    Kemudian, pemerintah melanjutkan program hilirisasi yang telah menunjukkan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk nikel menjadi contoh, di mana pada 2023 ekspor produk hilirisasi nikel mencapai 33,52 miliar dolar AS, kemudian pada 2024 diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS, meningkat sekitar 800 persen dibandingkan pada 2017 yang hanya 4 miliar dolar AS.

    “Pemerintah mendorong banyak program yang dihilirisasi dan hilirisasi itu normal dilakukan di sektor manufaktur, termasuk di sektor otomotif. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat roadmap terkait dengan regionalisasi daripada hilirisasi dari segi produk, dari segi jenis, dari segi provinsi atau region yang didorong,” tutur Airlangga.

    Menko mengatakan, upaya hilirisasi tersebut didorong melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang sekaligus akan mendorong perekonomian daerah. Salah satunya yakni KEK Gresik, yang mana Indonesia pertama kali memproduksi emas di Gresik. Peningkatan produksi emas di dalam negeri ini akan didukung dengan adanya peluncuran bank emas (bullion bank), yang tidak hanya memperkuat industri pertambangan tetapi juga berfungsi sebagai bumper ekonomi dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

    Selain itu, dalam upaya meningkatkan cadangan devisa (cadev) hasil ekspor, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan akan berlaku per 1 Maret 2025. Dalam kebijakan ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA Sistem Keuangan Indonesia (SKI) akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan.

    Pemerintah memperkirakan cadev Indonesia akan bertambah sekitar 80 miliar dolar AS sampai 100 miliar dolar AS.

    “Dengan demikian, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden langkah-langkahnya sudah banyak. Tentu dampaknya tidak harian, tapi mid to long term, dan ekonomi Indonesia saat sekarang posisinya relatif kuat. Tentu dengan pengelolaan yang lebih optimal diharapkan investasi kita bisa dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund kita sendiri sehingga bisa memperkuat engine of growth ke depan,” pungkasnya.

    Sumber : Antara