Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    Indonesia Segera Sampaikan Initial Memorandum ke OECD, Airlangga Paparkan Perkembangan Terkini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam kunjungan kerja ke kantor pusat OECD di Paris, Prancis, Rabu (5/3/2025).

    Pertemuan ini menandai komitmen Indonesia atas keinginannya menjadi anggota penuh OECD.

    Selain itu juga bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat OECD di Paris.

    Selang satu tahun pasca dibukanya diskusi aksesi oleh OECD, Indonesia saat ini sudah mencapai perkembangan yang signifikan dalam proses asesmen mandiri menyusun dokumen Initial Memorandum (IM) dalam rangka aksesi OECD.

    Hal ini diperkuat dengan dimasukkannya program aksesi Indonesia ke OECD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2025 sampai 2029 dan “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai bagian dari penegasan komitmen politik Pemerintah Indonesia, Airlangga akan segera melaporkan perkembangan proses aksesi OECD kepada Presiden Prabowo Subianto setibanya di Jakarta. 

    Diharapkan dari pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan strategis dalam mendukung percepatan proses aksesi Indonesia ini, termasuk proses penyelarasan substansi instrumen OECD ke dalam kerangka hukum di Indonesia.

    Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara bertahap sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi. 

    Bergabungnya Indonesia ke dalam OECD diyakini dapat meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi melalui reformasi struktural di berbagai bidang. 

    Upaya ini memerlukan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

    Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah dan Sekretariat OECD sangat penting dalam rangka mempromosikan manfaat aksesi OECD.

    “Kami menantikan diskusi lebih lanjut mengenai manfaat konkret aksesi OECD pada acara OECD SEARP Forum (South East Asia Regional Programme) mendatang,” ujar Airlangga. 

    Adapun OECD SEARP Forum merupakan platform kolaborasi OECD dengan negara-negara Asia Tenggara.

    Tahun ini OECD Southeast Asia Forum akan dilaksanakan di Thailand pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Airlangga juga menggarisbawahi rencana kunjungan Sekjen OECD ke Jakarta pada Oktober 2025 mendatang.

    Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga memaparkan perkembangan penyusunan dokumen Initial Memorandum (IM) yang ditargetkan dapat disampaikan secara formal pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada awal Juni 2025. 

    Dengan beroperasi penuhnya platform digital INA OECD, Sekretariat Tim Nasional berupaya untuk meningkatkan progress penyelesaian 26 Bab Initial Memorandum, setelah di bulan Desember 2024 lalu menyampaikan 4 bab ke Sekretariat OECD untuk reviu tahap pertama.

    Dukungan teknis dari Sekretariat OECD sangat bermafaat bagi Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian penyusunan dokumen IM, terutama untuk area-area strategis, seperti sektor lingkungan, perdagangan, investasi, serta anti-korupsi dan reformasi regulasi. 

    “Kami menyambut positif dukungan Sekretariat OECD untuk pelaksanaan diskusi teknis selanjutnya,” ujar Airlangga.

    Sebagai penutup diskusi, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Sekjen Cormann, atas kepemimpinannya dalam memobilisasi berbagai dukungan dari beberapa negara anggota OECD.

    “Saya sangat berterima kasih atas dukungan Sekjen Cormann yang sudah menggandeng beberapa negara OECD untuk membantu Indonesia,” pungkas Airlangga. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah melakukan pertemuan dengan beberapa Duta Besar OECD untuk mendiskusikan rencana dukungan konkret ke depan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Duta Besar RI untuk Paris Mohamad Oemar, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto. 
     

  • Meriahkan Lebaran, 600 Mal di Indonesia Bakal Gelar Diskon hingga 70 Persen – Halaman all

    Meriahkan Lebaran, 600 Mal di Indonesia Bakal Gelar Diskon hingga 70 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyambut Lebaran 2025, hampir 600 mal di Indonesia akan menggelar pesta diskon melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran.

    Program BINA Lebaran akan diluncurkan secara resmi pada 14 Maret oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri Kabinet Merah Putih lainnya di Lippo Mall Nusantara, Jakarta Selatan.

    “BINA Lebaran ini [menghadirkan diskon] 70 persen dalam rangka menyambut Lebaran,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Budi mengatakan, transaksi pada program BINA Lebaran ini ditargetkan meningkat 15 persen dari sebelumnya, yaitu dari Rp 25 triliun ke Rp 36 triliun.

    Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah mengatakan, program BINA Lebaran merupakan upaya agar menjaga masyarakat tetap belanja di Indonesia saja.

    “Di Indonesia semua ada, semua lengkap, barang bersaing. Mal-mal yang ikut hampir 600 mal,” kata Budihardjo.

    Ia mengatakan, selain produk UMKM, produk dari merek global juga akan hadir ikut meramaikan.

    Lebih lanjut, Budihardjo ingin program ini bisa meningkatkan perputaran uang di dalam negeri selama Lebaran.

    “Ada juga merek-merek global akan memberikan diskon. Kami ingin fokus di dalam negeri agar bisa menaikkan perputaran uang selama Lebaran dikarenakan momentum ini sangat penting,” kata Budihardjo.

  • Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar dan Perwakilan Negara OECD, di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Selasa (4/3/2025).

    Pertemuan dilakukan di tengah rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia.

    Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.

    Dalam pertemuan hangat yang dibarengi santap makan malam tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

    “Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD,” ujar Airlangga.

    Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

    “Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8 persen secara bertahap,” ujar Airlangga kepada para Duta Besar dan Perwakilan negara mitra.

    Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

    Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

    Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen-8?lam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

    Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

    Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Menko Airlangga menyampaikan perkembangan dan langkah strategis ke depan terkait aksesi OECD.

    “Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025.

    Selanjutnya, Menko Airlangga juga menegaskan ‘Indonesia akan mempercepat penyelarasan seluruh substansi instrumen OECD.

    Untuk mendukung tahap-tahap aksesi tersebut, Sekretariat Tim Nasional OECD telah mengidentifikasi kebutuhan dukungan kapasitas pada beberapa area penting, proses implementasi yang komprehensif, dan potensi penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam kesempatan ini, Airlangga membuka peluang kolaborasi dan dukungan dengan para negara-negara OECD untuk berpartisipasi dalam proses aksesi Indonesia.

    Area utama yang diperlukan Indonesia adalah peningkatan awareness dan kapasitas dalam bentuk Seminar atau Workshop, pendampingan teknis dan penyediaan Tim Ahli di Kementerian/Lembaga, dan dukungan dalam penempatan Perwakilan Indonesia di Sekretariat OECD.

    “Penguatan hubungan antara Indonesia, Negara-negara Anggota OECD, dan Sekretariat OECD di Paris sangat penting dalam strategi percepatan aksesi Indonesia,” ujar Airlangga.

    Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi; dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral, Ferry Ardiyanto.

  • Menaker Pastikan Kurator Bayar THR dan Pesangon Karyawan Sritex

    Menaker Pastikan Kurator Bayar THR dan Pesangon Karyawan Sritex

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan kurator akan membayar tunjangan hari raya (THR) dan pesangon buruh Sritex. Namun, terkait jumlahnya dirinya tidak dapat memerinci karena diputuskan oleh pihak kurator.

    “Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) beberapa hari lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon (buruh Sritex),” katanya kepada awak media dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan pada Rabu (5/3/2025).

    Dalam kesempatan itu, Yassierli lebih menekankan bahwa pihaknya lebih fokus untuk mengawal pencairan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menurutnya, kedua hal tersebut sangat dibutuhkan oleh buruh Sritex.

    Dirinya juga mengungkap Kemnaker akan mendirikan posko khusus di Solo dan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk proses administrasi.

    “Kita akan membentuk posko untuk membantu teman-teman yang ter-PHK, dalam proses administrasi pencairan JHT dan JKP. Kami koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, poskonya di Solo, dan Dinas Ketenagakerjaan setempat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia membeberkan tentang kemungkinan pegawai Sritex akan dipekerjakan kembali dalam waktu dekat. Dirinya merujuk pernyataan kurator di mana operasional Sritex akan kembali berjalan.

    “Kita akan padat (membahas) untuk mencoba koordinasi mekanismenya seperti apa. Yang penting sama-sama kita dengar bahwa komitmen buka opsi beroperasi kembali pabrik sehingga ada kesempatan kerja kembali,” pungkasnya terkait THR dan pesangon buruh Sritex.

  • Kapan Pencairan THR 2025, Akan Diumumkan Presiden Prabowo

    Kapan Pencairan THR 2025, Akan Diumumkan Presiden Prabowo

    Liputan6.com, Bandung – Memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat mulai membicarakan terkait waktu pencairan THR atau Tunjangan Hari Raya. Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menjamin terkait THR 2025 bagi ASN dan pekerja swasta.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengumuman terkait waktu pencairan tunjangan hari raya atau THR keagamaan di tahun ini.

    “Nanti diumumkan Bapak Presiden,” ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/3/2025).

    Sementara itu, para menteri dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada Kamis, 27 Februari 2025 menyatakan bahwa pencairan THR untuk ASN rencananya dicairkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran 2025 atau Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Adapun Sri Mulyani belum bisa menyampaikan besaran THR yang diberikan mencapai 100 persen. Namun, sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sudah menganggarkan Rp50 Triliun untuk THR Pensiunan, PNS, TNI-Polri di tahun ini.

    Melalui anggaran tersebut, jumlahnya dilaporkan meningkat dibandingkan pada tahun lalu yaitu sekitar Rp 48,7 Triliun. Sebagai informasi, merujuk SKB 3 Menteri Nomor 1017 Tahun 2024 Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret – 1 April 2025.

    Selain itu, pencairan THR PNS 2025 dipastikan cepat dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, dan mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor terutama perdagangan dan jasa.

  • Daya Beli Masyarakat Meningkat, Manufaktur Tumbuh Positif Jelang Ramadhan dan Lebaran

    Daya Beli Masyarakat Meningkat, Manufaktur Tumbuh Positif Jelang Ramadhan dan Lebaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai daya beli masyarakat mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan manufaktur secara positif saat memasuki  Ramadhan dan menjelang Lebaran 2025.

    Secara keseluruhan, kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu bahwa inflasi Indonesia terkendali dengan inflasi inti (core) yang mengalami peningkatan.

    Di sisi lain, sektor manufaktur juga menunjukkan kinerja yang positif yang mana mencerminkan ketahanan ekonomi nasional. 

    Pada Februari 2025, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,48 persen (mtm) atau 0,09 persen (yoy).

    “Namun, inflasi inti tetap menunjukkan kenaikan, dengan angka 0,25 persen (mtm) atau 2,48 persen (yoy) di mana sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,38 persen (yoy),” kata Airlangga.

    Selanjutnya, komponen harga bergejolak (volatile food/VF) tercatat mengalami deflasi sebesar 0,93 persen (mtm) atau inflasi 0,56 persen (yoy). 

    Beberapa komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi tersebut antara lain daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras. 

    Sementara itu, harga yang diatur pemerintah deflasi 2,65 persen (mtm) atau 9,83 persen (yoy), yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga (daya 450 VA hingga 2200 VA) selama Januari dan Februari 2025.

    “Pemerintah terus meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik tetap kuat melalui berbagai kebijakan strategis, seperti percepatan penyaluran bantuan sosial dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta,” tuturnya.

  • Menaker Sebut Kurator Komitmen untuk Bayar THR Bagi Korban PHK Sritex

    Menaker Sebut Kurator Komitmen untuk Bayar THR Bagi Korban PHK Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara mengenai pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja Sritex Group yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada awal 2025.

    Yassierli menyebut, tim kurator yang menangani proses kepailitan Sritex Group telah berkomitmen untuk membayar THR dan pesangon kepada para pekerja yang te-PHK.

    “Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko [Airlangga Hartarto] beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon,” kata Yassierli dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

    Lebih lanjut, Yassierli memastikan Kemnaker akan mengawal hak-hak pekerja Sritex Group seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

    Kemnaker akan membentuk posko di Solo dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah guna membantu para pekerja Sritex Group dalam proses administrasi pencairan JHT dan JKP. 

    “Kami koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, poskonya di Solo ya dan Dinas Tenaga Kerja setempat,” ujarnya. 

    Pekerja Sritex Group sebelumnya telah mewanti-wanti pemerintah untuk mengawal pembayaran hak pesangon yang wajib diterima oleh lebih dari 10.000 orang pekerja yang ter-PHK.

    Koordinator Karyawan Sritex Slamet Kaswanto mengatakan, dalam situasi ini, hak pesangon, THR, hingga JKP merupakan hal mutlak yang harus terpenuhi.  

    “Kami berterima kasih kepada pemerintah tentunya untuk bagaimana berupaya menyelamatkan pekerja ini, tapi itu kan hak kita juga harus diselesaikan dulu, hak pesangon itu dan tadi THR itu menjadi mutlak karena memang yang kita nantikan itu untuk Idulfitri,” kata Slamet dalam RDPU Komisi IX, Selasa (4/3/2025). 

    Sementara itu, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta pada Senin (3/3/2025), perwakilan tim kurator Sritex Group Norma Sadikin telah berkomitmen untuk membayar hak-hak para buruh Sritex Group.

    “Kuroator berkomtimen untuk membayar hak-hak para buruh yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan yang mana disitu terdapat dari hak-hak buruh termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya,” pungkas Norma. 

  • Perang Dagang Makin Panas, Menko Airlangga Percepatan Aksesi RI Jadi Anggota OECD

    Perang Dagang Makin Panas, Menko Airlangga Percepatan Aksesi RI Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk mempercepat aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD.

    Selama 3—5 Maret 2025, Airlangga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Eric Lombard, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, dan sejumlah Duta Besar Negara OECD seperti Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.

    “Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (5/3/2025).

    Proses aksesi Indonesia ke OECD sendiri harus melalui proses evaluasi yang mendalam terkait aspek tata kelola ekonomi, tata kelola publik, serta kemampuan, kapasitas, dan peran di tataran regional dan global.

    Airlangga menyatakan pemerintah tengah dalam tahap merampungkan dokumen Initial Memorandum untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, regulasi, dan standar Indonesia terhadap instrumen OECD.

    Politisi Partai Golkar itu pun mengaku akan menyampaikan berbagai inisiatif dan reformasi kebijakan yang telah dilakukan Indonesia untuk mendorong proses aksesi OECD ini. Dia turut akan meyakinkan sejumlah Duta Besar negara OECD untuk menindaklanjuti komitmen dukungan terhadap aksesi Indonesia.

    “Dukungan dari beberapa negara mitra sudah dimanfaatkan, sementara komitmen beberapa negara yang lain perlu didorong realisasinya,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, pertemuan Airlangga dengan OECD ini dilakukan di tengah ekskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China, Meksiko, dan Kanada.

    Perang dagang antara AS-China misalnya. Pemerintah AS mengumumkan kenaikan pungutan tambahan atas sejumlah barang asal China seperti penggandaan bea masuk atas semikonduktor asal China menjadi 50% dan penggandaan bea masuk atas kendaraan listrik asal China menjadi lebih dari 100%.

    Selain itu, tarif sebesar 20% akan berlaku untuk beberapa barang elektronik asal China yang banyak diminati konsumen AS seperti gawai, laptop, konsol permainan video, jam tangan pintar, speaker, hingga perangkat Bluetooth.

    Akibatnya, kini pemerintah China langsung merespons tarif baru dari AS tersebut. Kementerian Keuangan China dalam pernyataan resminya mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 15% pada ayam, gandum, jagung, dan kapas asal AS, serta pungutan tambahan sebesar 10% pada kedelai, sorgum, daging babi, daging sapi, produk akuatik, buah-buahan, sayur-sayuran, dan impor susu asal AS mulai 10 Maret.

    Airlangga sendiri meyakini dengan bergabung ke OECD, Indonesia akan dapat meningkatkan daya saing dalam berbagai sektor dan bidang, termasuk dalam perdagangan dunia.

    “Pemerintah Indonesia optimis bahwa aksesi Indonesia ke OECD ini akan memberikan dampak positif yang luas, baik dalam peningkatan kualitas kebijakan ekonomi maupun dalam peningkatan kerja sama internasional yang lebih kuat,” tutupnya.

  • Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Soal Potensi Bank Emas jadi Tabungan Haji, Ini Kata BPKH & DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR RI menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut bank emas dapat dimanfaatkan untuk menabung biaya haji.

    Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik ide tersebut. Jika nantinya ada usulan untuk memanfaatkan bank emas untuk tabungan haji, BPKH akan mengikuti arahan tersebut.

    “Kita menyambut baik intinya, kalau memang ada usulan nanti kita ikut sesuai dengan arahan,” kata Fadlul ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025).

    Kendati begitu, Fadlul masih enggan berkomentar lebih jauh mengenai hal tersebut. 

    Ditemui terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut ada kemungkinan hal tersebut akan dibahas dalam perubahan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat, investasi emas yang dilakukan BPKH saat ini belum maksimal.

    Kendati begitu, terkait bank emas dijadikan sebagai tempat tabungan haji, Selly menyebut perlu ada jaminan terkait keamanannya mengingat uang yang akan ditabung merupakan milik jemaah.

    Untuk itu, lanjut dia, perlu dipikirkan secara matang ketika BPKH menyimpan uang di bank emas, dengan memperhatikan regulasi dan keamanan pihak yang mengelola bank emas.  

     “Kalau terjadi wanprestasi yang rugikan jemaah, uangnya hilang,” ujar Selly.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil.

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga.

    Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bullion bank. 

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional.

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • Prabowo dan Sri Mulyani Bahas APBN 2026, THR ASN 2025 Akan Segera Diumumkan

    Prabowo dan Sri Mulyani Bahas APBN 2026, THR ASN 2025 Akan Segera Diumumkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/3/2025) untuk membahas persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Salah satu pembahasannya terkait kebijakan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

    “Rapat internal, persiapan untuk APBN tahun depan,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3/2025).

    Selain itu, Sri Mulyani mengungkapkan Prabowo akan mengumumkan THR ASN 2025. Namun, ia belum memberikan perincian lebih lanjut.

    “Nanti diumumkan oleh Bapak Presiden, kami sedang siapkan, insyaallah segera selesai,” ujarnya.

    Ketika ditanya apakah THR ASN akan dicairkan 100%, Sri Mulyani enggan memberikan jawaban pasti.

    “Nanti saja ya,” imbuhnya.

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk pencairan THR ASN 2025. Rencananya, THR ini akan dicairkan paling cepat tiga pekan sebelum Lebaran 2025.

    Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor selama Ramadan 2025.

    “Percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (3/3/2025).

    Airlangga menambahkan kebijakan THR ASN 2025 ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dalam APBN 2025.