Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • THR Harus Dibagikan Paling Cepat Tiga Minggu Sebelum Lebaran

    THR Harus Dibagikan Paling Cepat Tiga Minggu Sebelum Lebaran

    JABAR EKSPRES – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meninstrusikan agar pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) harus diberikan tiga minggu sebelum lebaran.

    Instruksi ini berlaku bagi, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pegawai swasta. Dengan begitu persiapan lebaran biasa dipersiapkan lebih awal.

    BACA JUGA: TB Hasanuddin Sentil Kenaikan Pangkat Mayor Teddy ke Letkol

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pencairan THR harus diberikan tepat waktu. Paling cepat 3 minggu sebelum lebaran untuk ASN.

    ‘’Untuk pegawai swasta 1 minggu sebelum lebaran,’’ ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu, (09/03/2025)

    BACA JUGA: Dirut PT Jaswita Merasa Tidak Bersalah, Proyek Hisbic Fantasi Ulah Anak Perusahan!

    Airlangga menyebutkan, untuk pemberian THR bagi ASN, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 Triliun. Percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

    Selain itu, dapat memperkuat konsumsi domestik sehingga dapat mendorong perputaran p[erekonomian diberbagai sektor, terutama pedagangan dan jasa.

    “Jadi harapannya kebijakan ini berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025,’’ ujar Airlangga.

    BACA JUGA: Begini Syarat Aturan PPPK Paruh Waktu Menurut Menpan RB

    Untuk besaran THR yang diberikan sebesar 100 persen yang berlaku untuk ASN, PPPK, TN dan Polri. Dengan komponen pembayaran seperti tunjangan yang melekat diberikan juga.

    Menurut Airlangga, kebijakan ini bagian dari koordinasi antar menteri, sedangkan untuk pengemumannya nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    BACA JUGA: Banyak Guru Honorer yang Tidak Lolos Seleksi CPNS dan PPPK, Begini Kata Disdik Jabar!

    Nilai anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 50 triliun lebih besar jika dibandingkan anggaran pada tahun 2024 lalu yang mencapai, Rp 48,7 triliun. Adapun untuk besaran Gaji Pokok PNS telah dinaikkan sebesar 8 persen.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah resmi menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025.

    BACA JUGA: Mendikti Saintek Satryo Bantah Perlakukan Kasar dan Tampar Pegawai!

    Surat edaran ini mengatur pelaksanaan kebijakan Bekerja Fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap instansi pemerintah.

  • THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang ditunggu oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Pemerintah telah memastikan bahwa THR bagi pensiunan akan tetap diberikan pada tahun 2025, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas.

    Lantas, kapan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri tahun 2025 akan cair? Berapa besarannya? Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

    Jadwal Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah biasanya mencairkan THR ASN, termasuk pensiunan, paling cepat tiga minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025.

    Dengan acuan tersebut, maka THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri kemungkinan besar akan cair pada rentang tanggal 10-20 Maret 2025. Namun, jadwal resmi pencairan masih menunggu pengumuman pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dalam tahap finalisasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pencairan THR tepat waktu guna mendukung daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

    Anggaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025, termasuk pensiunan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp48,7 triliun.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Besaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Besaran THR yang diterima pensiunan akan mengacu pada gaji pensiun pokok yang berlaku, yang sebelumnya telah mengalami kenaikan sebesar 12% pada 2024. Komponen THR ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan tambahan lainnya. Berikut estimasi besaran THR berdasarkan golongan:

    Pensiunan PNS

    Golongan IA: Rp1.748.100 – Rp1.962.200 Golongan IB: Rp1.748.100 – Rp2.077.300 Golongan IC: Rp1.748.100 – Rp2.165.200 Golongan ID: Rp1.748.100 – Rp2.256.700 Golongan IIA: Rp1.748.100 – Rp2.833.900 Golongan IIB: Rp1.748.100 – Rp2.953.800 Golongan IIC: Rp1.748.100 – Rp3.078.700 Golongan IID: Rp1.748.100 – Rp3.208.800 Golongan IIIA: Rp1.748.100 – Rp3.558.600 Golongan IIIB: Rp1.748.100 – Rp3.709.200 Golongan IIIC: Rp1.748.100 – Rp3.866.100 Golongan IVA: Rp1.748.100 – Rp4.200.000 Golongan IVB: Rp1.748.100 – Rp4.377.800 Golongan IVC: Rp1.748.100 – Rp4.562.900 Golongan IVD: Rp1.748.100 – Rp4.755.900 Golongan IVE: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Pensiunan TNI dan Polri

    Besaran THR pensiunan TNI dan Polri juga mengikuti skema yang sama dengan pensiunan PNS, disesuaikan dengan pangkat dan masa tugas terakhir mereka sebelum pensiun.

    Mekanisme Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

    THR akan dicairkan langsung ke rekening pensiunan melalui lembaga penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, seperti PT Taspen (Persero) untuk pensiunan PNS dan PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI dan Polri.

    Untuk memastikan kelancaran pencairan, para pensiunan disarankan untuk:

    Memastikan data rekening aktif, karena dana THR akan masuk ke rekening yang sama dengan gaji pensiun bulanan. Melakukan pengecekan ke PT Taspen atau PT Asabri untuk memastikan tidak ada kendala administrasi. Mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah mengenai jadwal pasti pencairan THR. THR dan Gaji Ke-13: Apakah Berbeda?

    Selain THR, pemerintah juga akan mencairkan gaji ke-13 untuk pensiunan pada pertengahan tahun, biasanya sekitar Juni atau Juli. Gaji ke-13 bertujuan untuk membantu para pensiunan memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan biaya hidup pasca-Lebaran.

    Pencairan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 diperkirakan akan dilakukan antara 10 hingga 20 Maret 2025, mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku. Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, THR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pensiunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pastikan memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan menyiapkan rekening aktif agar proses pencairan berjalan lancar. Semoga informasi ini bermanfaat!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPKH Buka Suara soal Potensi Bank Emas Jadi Tabungan Haji

    BPKH Buka Suara soal Potensi Bank Emas Jadi Tabungan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) buka suara usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bank emas dapat dimanfaatkan untuk menabung biaya haji.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan menyampaikan, BPKH, sebagai pemegang saham utama Bank Muamalat, tengah menyiapkan cicilan emas haji dalam rencana bisnisnya.

    “Sebenarnya kita sudah ke BPK, kita sudah exercises ini, jadi kita di dalam bisnis plannya Bank Muamalat juga sudah ada cicilan emas haji. Jadi kita programnya sudah inline sebenarnya dengan semua,” kata Indra dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Indra menyebut, BPKH juga telah berdiskusi dengan satuan tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pegadaian mengenai rencana tersebut.

    “Kita in a very close discussion untuk bisa sinergi,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil. 

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga. 

    Untuk diketahui, pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bullion bank.  

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional. 

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • THR Pensiunan PNS 2025 Mulai Cair: Simak Jadwal dan Besarannya!

    THR Pensiunan PNS 2025 Mulai Cair: Simak Jadwal dan Besarannya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp48,7 triliun.

    THR Pensiunan PNS akan diberikan kepada mantan PNS yang sudah purnatugas dan memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sebagaimana peraturan berlaku.

    Jadwal pencairan THR Pensiunan PNS 2025, berdasarkan aturan yang ada, biasanya dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri/Lebaran tiap tahunnya.

    Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025. Maka, pencairan THR Pensiunan PNS diperkirakan dapat dimulai pada 21 Maret 2025.

    Namun, pemerintah masih perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara resmi menetapkan jadwal pencairan THR Pensiunan PNS tahun ini.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pencairan THR untuk ASN dijadwalkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

    “Hal ini juga berlaku untuk pensiunan, sehingga kemungkinan pencairan THR pensiunan akan bersamaan dengan pencairan THR untuk ASN,” ujar Airlangga.

    Selanjutnya, Menko menjelaskan bahwa tujuan dari percepatan pencairan THR dengan anggaran sekitar Rp50 triliun adalah untuk kesejahteraan rakyat.

    Di antaranya, mendorong daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi dalam negeri, dan merangsang aktivitas ekonomi di berbagai sektor, khususnya perdagangan dan jasa.

    Namun, tanggal pencairan yang disebutkan masih merupakan perkiraan dan sangat bisa berubah sewaktu-waktu.

    Kapan Pengumuman Tanggal Pasti?

    Pemerintah akan memberikan pengumuman resmi terkait jadwal pencairan, sehingga para pensiunan disarankan untuk memeriksa informasi terbaru secara berkala.

    Sementara itu, Kementerian Agama telah merencanakan sidang isbat pada 29 Maret 2025 untuk menetapkan tanggal pasti Idul Fitri.

    Jumlah THR Pensiunan PNS 2025 akan bervariasi berdasarkan golongan dan jabatan terakhir.

    Selain itu, kenaikan gaji pensiun sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada awal 2024, sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024, juga memengaruhi besaran THR tahun ini.

    Besaan THR Pensiunan PNS 2025

    Berikut rincian estimasi THR Pensiunan PNS pada 2025:

    1. Pensiunan Golongan I

    Golongan Ia: Rp1.748.096 – Rp1.962.128 Golongan Ib: Rp1.748.096 – Rp2.077.264 Golongan Ic: Rp1.748.096 – Rp2.165.184 Golongan Id: Rp1.748.096 – Rp2.256.688

    2. Pensiunan Golongan II

    Golongan IIa: Rp1.748.096 – Rp2.833.824 Golongan IIb: Rp1.748.096 – Rp2.953.776 Golongan IIc: Rp1.748.096 – Rp3.078.656 Golongan IId: Rp1.748.096 – Rp3.208.800

    3. Pensiunan Golongan III

    Golongan IIIa: Rp1.748.096 – Rp3.558.576 Golongan IIIb: Rp1.748.096 – Rp3.709.104 Golongan IIIc: Rp1.748.096 – Rp3.866.016 Golongan IIId: Rp1.748.096 – Rp4.029.536

    4. Pensiunan Golongan IV

    Golongan IVa: Rp1.748.096 – Rp4.200.000 Golongan IVb: Rp1.748.096 – Rp4.377.744 Golongan IVc: Rp1.748.096 – Rp4.562.880 Golongan IVd: Rp1.748.096 – Rp4.755.856 Golongan IVe: Rp1.748.096 – Rp4.957.008

    Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan secara resmi jadwal THR Pensiunan PNS 2025 dalam beberapa waktu ke depan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Pihak Kena Sanksi Buntut Disertasi Bahlil, UI Tunda Kenaikan Pangkat hingga Wajibkan Minta Maaf – Halaman all

    5 Pihak Kena Sanksi Buntut Disertasi Bahlil, UI Tunda Kenaikan Pangkat hingga Wajibkan Minta Maaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Lima pihak, termasuk Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dijatuhi sanksi pembinaan buntut pelanggaran akademik dan etik dalam proses pembuatan disertasi Ketua Umum Golkar tersebut.

    Lima pihak itu adalah promotor, co-promotor, Direktur dan Kepala Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), serta Bahlil.

    Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan empat organ besar UI, yaitu Senat Akademik Universitas, Dewan Guru Besar (DGB) UI, Badan Penjaminan Mutu Akademik, serta tim khusus peningkatan mutu akademik SKSG.

    “Pembinaan kepada promotor, co-promotor, Direktur, Kepala Program Studi, dan juga mahasiswa yang terkait,” kata Rektor UI, Heri Hermansyah, dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran (FK) UI, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    “Pembinaan sesuai tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional, secara objektif,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Heri mengatakan sanksi pembinaan itu berupa penundaan kenaikan pangkat untuk empat pihak, selain Bahlil, hingga mewajibkan meminta maaf kepada civitas akademik UI.

    “Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu.”

    “Pembinaan permohonan maaf kepada pada civitas akademik UI, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah,” urai Heri.

    Sementara itu, Bahlil diminta merevisi disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

    Perbaikan disertasi Bahlil nantinya akan ditentukan oleh promotor dan co-promotor mengenai ketentuan dan substansinya.

    “Perbaikan disertasi sesuai dengan ketentuan dan isi substansi yang nanti ditentukan oleh promotor dan co-promotor,” jelas Humas UI, Arie Afriansyah, dalam kesempatan yang sama.

    Selain sanksi yang disebutkan di atas, pihak-pihak tersebut juga dijatuhi sanksi bersifat individual.

    Tetapi, Arie belum bisa membeberkan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada lima pihak tersebut.

    Sebab, ia belum melihat Surat Keputusan (SK) terkait sanksi.

    “SK tersebut adalah bersifat individual, dan itu akan disampaikan ke masing-masing pihak yang terkait.”

    “Dan itu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya,” ujar Arie.

    “Saya sendiri belum melihat SK tersebut, jadi saya tidak bisa mendetailkan siapa dapat apa dan segala macam.”

    “Tapi, yang secara umum saya sampaikan seperti itu. Dan kalau untuk permintaan maaf, ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

    Respons Bahlil

    Terkait keputusan UI mengenai disertasi beserta sanksi yang dijatuhkan, Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya.

    Ia mengaku menghargai keputusan UI yang meminta dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada civitas akademik UI.

    Tetapi, Bahlil mengatakan ia belum mengetahui secara keseluruhan keputusan yang dikeluarkan UI.

    “Saya belum tahu, yang saya tahu cuma ini ya, saya menghargai apa pun yang diputuskan oleh UI karena saya kan sebagai mahasiswa,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menuturkan, ia akan membaca putusan UI terlebih dulu sebelum pada akhirnya mengambil keputusan.

    “Saya nanti membaca dulu melihat apa kira-kira yang harus dilakukan, tapi yang saya tau aja dari media juga, yaitu adalah melakukan perbaikan.”

    “Dan memang sejak saya ujian terbuka dinyatakan belum selesai langsung karena harus ada perbaikan dan perbaikan saya masih berproses,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, sidang disertasi Bahlil menjadi sorotan sebab disertasinya diduga kuat plagiat.

    Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

    Hasilnya, similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Adapun karya mahasiswa itu berjudul “Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia”.

    Atas hal itu, gelar Doktor Bahlil pun ditangguhkan. Penangguhan itu dilakukan pada November 2024, berdasarkan hasil rapat empat organ UI.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)

  • Presiden Prabowo Godog Keppres THR ASN, Kapan Cair?

    Presiden Prabowo Godog Keppres THR ASN, Kapan Cair?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggodog keputusan presiden (keppres) terkait tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Lebaran 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Prabowo Subianto nantinya akan mengumumkan THR ASN tersebut.

    “Kalau tanya THR, bapak presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya keppresnya, nanti beliau yang akan mengumumkan,” terang Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Sri Mulyani pun memastikan THR ASN akan cair sepenuhnya 100 persen. “Segera, insyaallah,” tegasnya.

    Diketahui, pemerintah akan mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR bagi ASN pada 2025. Pencairan THR akan dilakukan paling cepat tiga pekan sebelum Lebaran 2025, bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor pada Ramadan 2025.

    “Percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (3/3/2025).

    Airlangga menegaskan percepatan pencairan THR ASN dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas makro ekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,2% dalam APBN 2025.
     

  • Pemerintah RI Dorong Penguatan Investasi Prancis Melalui Percepatan I-EU CEPA dan Aksesi di OECD – Halaman all

    Pemerintah RI Dorong Penguatan Investasi Prancis Melalui Percepatan I-EU CEPA dan Aksesi di OECD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the Board of Business France and France Ambassador for International Investments Pascal Cagni di Paris, Kamis (6/3/2025).

    Pertemuan membahas berbagai isu strategis dalam rangka memperkuat hubungan bisnis kedua negara, terutama terkait investasi antara Indonesia dan Prancis ini dilakukan di sela waktu acara OECD.

    Dalam pertemuan ini, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, industri pertahanan, dan komitmen Prancis untuk mendukung Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Dalam pertemuan ini, Airlangga mendorong Prancis untuk dapat mendukung penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

    “Kesepakatan ini akan memberikan manfaat besar bagi sektor perdagangan dan investasi di Indonesia dengan Uni Eropa, termasuk peningkatan ekspor dan kemudahan investasi. Perundingan I-EU CEPA telah dilakukan sebanyak 19 putaran dalam 9 tahun terakhir,” kata Airlangga.

    Menurutnya, urgensi untuk segera menyelesaikan proses negosiasi, guna menangkap peluang kerja sama bagi Indonesia dan negara-negara Uni Eropa.

    Kondisi perdagangan global saat ini yang diwarnai proteksionisme membutuhkan strategi mitigasi untuk memastikan kelancaran arus perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa. 

    Airlangga juga mempromosikan peluang kerja sama dengan Prancis dalam mengembangkan inovasi teknologi hijau untuk mendukung industri nasional dalam memenuhi persyaratan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

    Dalam kesempatan ini Airlangga meminta dukungan Prancis dalam hal transfer teknologi, investasi, dan pengembangan kapasitas industri rendah karbon, khususnya di sektor baja, aluminium, dan pupuk.

    “Prancis memiliki keahlian dalam hal teknologi hidrogen. Indonesia dapat mengusulkan proyek percontohan pemanfaatan green hydrogen dalam produksi bahan dan pupuk yang rendah karbon,” ujar Airlangga.

    Selain itu, Indonesia juga mendorong realisasi komitmen Prancis dalam pembiayaan hijau terutama melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP), khususnya guna membantu pendanaan transisi industri menuju kepatuhan terhadap kebijakan CBAM. 

    Sementara itu, Chairman Cagni mendukung penuh Indonesia dalam proses reformasi kebijakan yang sesuai dengan standar instrumen OECD.

    Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola publik sehingga dapat menarik investasi asing lebih banyak, termasuk dari Prancis.

    Prancis merupakan salah satu mitra utama Indonesia di bidang ekonomi.

    Bagi Indonesia, Prancis merupakan negara asal FDI terbesar ke-11 secara global dan  terbesar ke-3 dari Eropa, atau peringkat  terbesar ke-2 dari Uni Eropa pada tahun 2023. 

    Sebelumnya, Menko Airlangga telah menerima delegasi dari MEDEF Internasional (Asosiasi Pengusaha Internasional Prancis) di Jakarta pada 19 Februari 2025 yang membahas peluang investasi, khususnya pada sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, inovasi, transportasi, dan pembangunan infrastruktur yang akan menopang transformasi ekonomi Indonesia ke depan.  

     

  • Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Bayar Tol Tanpa Setop Tidak Masuk PSN Era Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang status sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang kini bukan lagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini menyusul penetapan 77 PSN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun penetapan 77 PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang terbit 10 Februari 2025.

    Dody tidak menjawab dengan detail alasan MLFF tidak masuk ke dalam PSN Prabowo. Namun ia menduga, kondisi sempat mandeknya MLFF membuat untuk sementara proyek itu ditiadakan dari jajaran prioritas.

    “Mungkin kemarin diusulkan, tapi tidak terjadi atau tidak ada eksekusinya. Kan sebenarnya kemarin berhenti. Kita ngomong MLFF ya, bukan ngomong yang lain. Mungkin karena itu kemudian sementara ditiadakan,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Meski demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah proyek PU yang masuk ke dalam jajaran PSN. Sebab, saat ini Kementerian PU masih dalam proses pembahasan lanjutan dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Belum kita detilkan (PSN). Kalau proyek yang kira-kira ke depan akan bermanfaat ya kan tinggal diusulkan PSN,” ujar Dody.

    Namun terkait MLFF sendiri, menurut Dody, pihaknya masih punya banyak pekerjaan rumah (PR) untuk melanjutkan proyek tersebut. Barulah setelah itu bisa ditelaah lebih lanjut apakah proyek tersebut perlu masuk ke dalam prioritas.

    “Kalau MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangin dulu gitu. Kita telanjang tau masalahnya apa, kita benahin tata kelolanya, baru kita bisa menginformasikan kepada Pak Presiden (Prabowo), kepentingnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa, dan kita bisa melanjutkan sebagai PSN,” kata dia.

    Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada 2024. Rencana awalnya, proyek-proyek ini bakal dijalankan hingga ke pemerintah selanjutnya yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan 16 PSN baru ini tidak akan menggunakan banyak anggaran pemerintah. Kebanyakan 16 PSN ini akan digarap pihak swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    “Dalam rapat lalu kita sepakati 16 PSN baru yang tidak membutuhkan APBN, prioritas pemerintah memiliki dampak signifikan dan nilai tambah tinggi. Investasinya juga tidak kecil dan punya perencanaan pembangunan yang berlanjut,” ungkap Airlangga pada agenda Rakernas Percepatan PSN di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, ada dua program khusus yang bakal masuk PSN, antara lain penerapan teknologi pembayaran tol tanpa setop multi lane free flow (MLFF) dan program integrasi dua operator bandara BUMN Holding InJourney, Angkasa Pura.

    “Tambahannya dua, MLFF untuk jalan tol, biar jalan tol nggak perlu petugas langsung sensor, tidak perlu nempel, itu juga PSN, tambahan baru. Satu lagi yang InJourney, jadi kumpulan beberapa BUMN untuk project baru. Jadi, hasil ratas yang di bulan Maret, tambah dua lagi, jadi total ada 16 project dan program,” beber Susiwijono.

    (shc/rrd)

  • THR Pensiunan PNS Cair Minggu Depan, Segini Besarannya!

    THR Pensiunan PNS Cair Minggu Depan, Segini Besarannya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menganggarkan Rp 50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK dan PNS hingga TNI/Polri pada tahun ini. Selain abdi negara yang aktif tersebut, pemerintah juga akan mencairkan THR bagi para pensiunan, termasuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Berdasarkan pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pencairan akan dilakukan lebih cepat, yakni 3 minggu sebelum Lebaran.

    Airlangga menuturkan percepatan pencairan ini dimaksud untuk mendongkrak daya beli dan ekonomi Indonesia.

    “Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” katanya, dikutip Jumat (7/3/2025).

    Menurut Airlangga, kebijakan percepatan THR tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Selain ASN, TNI dan Polri, para pensiunan juga akan mendapatkan THR. Namun, besaran THR para pensiunan ASN, TNI dan Polri akan berbeda-beda tergantung dari golongan, peringkat jabatan dan kelas jabatannya. Pada 2024, pemerintah telah menaikkan uang pensiun ASN sebesar 12%. Dengan demikian besaran THR pensiunan PNS pada tahun ini akan menyesuaikan dengan besaran uang pensiun yang berlaku mulai tahun lalu. Berikut ini daftarnya:

    Pensiunan PNS Golongan I

    Ia: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200

    Ib: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300

    Ic: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200

    Id: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

    Pensiunan PNS Golongan II

    IIa: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900

    IIb: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800

    IIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700

    IId: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

    Pensiunan PNS Golongan III

    IIIa: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600

    IIIb: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200

    IIIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100

    Pensiunan PNS Golongan IV

    IVa: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000

    IVb: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800

    IVc: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900

    IVd: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900

    IVe: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100

    (haa/haa)

  • Cara Menghitung THR Buat Karyawan Baru, Simak di sini! – Page 3

    Cara Menghitung THR Buat Karyawan Baru, Simak di sini! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mencapai target yang telah ditetapkan melalui berbagai kebijakan strategis, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu cara yang dijalankan adalah dengan mengatur mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Airlangga menjelaskan, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu.

    “Dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran,” jelas dia dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (3/3/2025).

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Sedangkan Kepala Biro Humas menjadi Sekretaris Ditjen Binwasnaker & K3, Sunardi Sinaga mengkonfirmasi bahwa aturan THR akan segera diterbitkan melalui Surat Edaran. 

    “Terkait Surat Edaran (THR) akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Secepatnya, nggak lama lagi,” ungkap Sunardi kepada wartawan di kantor Kemnaker, Rabu (5/2/2025).

    Sunardi lebih lanjut menyebutkan, ada kemungkinan SE THR swasta dan ASN akan dirilis secara bersamaan.

    “Ada kemungkinan,” bebernya.

    Untuk diketahui, THR dibayarkan sekali setahun menjelang hari raya keagamaan pekerja, kecuali ada kesepakatan lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Lantas, bagaimana perhitungan THR menurut UU Cipta Kerja? Berikut penjelasan lengkapnya.

    Karyawan baru pun tetap akan mendapatkan THR. Namun memang perhitungannya kan berbeda dengan karyawan lama. Aturan pemberian THR untuk karyawan baru berlandaskan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).