Tag: Airlangga Hartarto

  • Airlangga Tawarkan Nikel RI ke Produsen Mobil Listrik Vietnam VinFast

    Airlangga Tawarkan Nikel RI ke Produsen Mobil Listrik Vietnam VinFast

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menawarkan kerja sama dengan produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast. Airlangga menyatakan Indonesia siap menyediakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listrik dari VinFast.

    Penawaran tersebut disampaikan Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menyambut baik ekspansi VinFast ke pasar Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, ekspansi tersebut juga bisa berlanjut ke kerja sama di level yang lebih tinggi.

    “Indonesia juga merupakan salah satu produsen nikel terbesar atau bahan baku baterai kendaraan listrik. [Kami] bersedia bekerja sama dengan VinFast,” ujar Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Menurut politisi Partai Golkar itu, kerja sama tersebut akan saling menguntungkan kedua negara. Dia meyakini Indonesia dan Vietnam memiliki kemampuan ekonomi, sistem, dan rantai pasok yang saling melengkapi termasuk di bidang kendaraan listrik. “Sehingga, produk kita akan kompetitif di pasar global,” jelasnya.

    Dia menekankan bahwa mengindentifikasi dan mengeksekusi potensi kerja sama akan mengakselerasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara.

    Di samping itu, Airlangga menjelaskan notabenenya perdagangan antara Vietnam dan Indonesia sudah bebas tarif karena kesepakatan Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA). Hanya saja, sambungnya, kedua negara masih mempunyai kebijakan non-tarif (non-tariff measures) yang berkaitan dengan pembatasan hingga sanksi perdagangan.

    “Oleh karena itu, kami meminta semua menteri dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mengatasi masalah ini. Diharapkan dengan mengatasi masalah ini, perdagangan kita akan meningkat secara eksponensial,” ucap Airlangga.

    Dia pun menekankan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam sudah terjadi selama 70 tahun. Oleh sebab itu, dia meyakini kedua negara harus memperkuat kerja sama pada level yang lebih tinggi.

    Apalagi, lanjutnya, jumlah populasi Indonesia dan Vietnam hampir mencapai 400 juta. Airlangga pun meyakini kerja sama tidak hanya menguntungkan kedua negara, tetapi juga dunia.

    Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para pelaku usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjutnya, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.

  • Airlangga Teken Komitmen Kerja Sama RI-Vietnam Bidang Teknik dan Ekonomi Digital

    Airlangga Teken Komitmen Kerja Sama RI-Vietnam Bidang Teknik dan Ekonomi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Nguyen Hong Dien meneken surat kesepakatan awal atau letter of intent tentang kerja sama bidang teknik dan ekonomi digital.

    Penandatanganan tersebut diungkapkan oleh Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga meyakini kerja sama pengembangan kapasitas di bidang teknik dan ekonomi digital akan mengembangkan kapasitas para insinyur dan teknolog baik di Indonesia maupun Vietnam.

    “Untuk mempromosikan berbagai ekonomi digital, termasuk TIK [teknologi informasi dan komunikasi], semikonduktor, industri kendaraan listrik, dan menjajaki potensi kolaborasi,” lanjut Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam sudah terjadi selama 70 tahun. Oleh sebab itu, dia meyakini kedua negara harus memperkuat kerja sama di level yang lebih tinggi.

    Apalagi, sambungnya, jumlah populasi Indonesia dan Vietnam hampir mencapai 400 juta. Airlangga pun melihat kerja sama tersebut tidak hanya menguntungkan kedua negara namun juga dunia.

    Dia mencontohkan Indonesia dan Vietnam memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital, seperti memberlakukan transaksi lintas batas karena akan mempercepat kegiatan ekonomi.

    Sedangkan di bidang teknologi, dia mengungkapkan pemerintah menyambut baik perusahaan raksasa teknologi Vietnam, FPT, yang telah memperluas jaringan di Indonesia. Menurutnya, FPT telah bekerja sama dengan Pertamina, Ciputra, dan Metrodata di bidang energi, perbankan, TIK, serta di bidang AI, blockchain, serta komputasi awan (cloud computing).

    “Indonesia dan Vietnam perlu fokus pada produksi produk bernilai tambah tinggi,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Dia menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki cita-cita yang sama yaitu mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Oleh sebab itu, Airlangga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antar kedua negara agar bisa bersama mencapai cita-cita Era Keemasan tersebut.

    “Saya optimis bahwa Indonesia dan Vietnam dapat membangun kemitraan yang menguntungkan bangsa kita dan berkontribusi bagi masyarakat global. Saya berharap dapat memperkuat kemitraan kita dan mengeksplorasi lebih jauh peluang-peluang antara Indonesia dan Vietnam,” tutup Airlangga.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para lelaki usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjutnya, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.

  • 7 Stimulus Ekonomi Prabowo di Bulan Puasa dan Lebaran

    7 Stimulus Ekonomi Prabowo di Bulan Puasa dan Lebaran

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menginisiasi sederet kebijakan untuk stimulus ekonomi di tengah bulan puasa dan menyambut hari raya Lebaran tahun ini. Deretan stimulus ini diyakini dapat mendorong daya beli masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi.

    Pemerintah juga berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari raya Lebaran dan Nyepi dengan lebih tenang dan nyaman.

    “Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah Kebijakan Paket Stimulus Ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lewat unggahannya di akun Instagram resmi @airlanggahartarto_official, dikutip Senin (10/3/2025).

    Dalam unggahan yang sama, Airlangga memaparkan 7 stimulus ekonomi yang disiapkan Prabowo:

    1. Optimalisasi Penyaluran Bansos
    Pemerintah akan memaksimalkan penyaluran bansos seperti misalnya program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, hingga penyerapan gabah petani.

    Khusus untuk PKH saja, sudah ada Rp 150 triliun yang dianggarkan untuk pencairan tahap I tahun 2025. Pencairan PKH sendiri dilakukan di Kantor Pos ataupun lewat bank-bank Himbara.

    Khusus untuk program penyerapan gabah petani, pemerintah telah menyuntik anggaran untuk Bulog sebagai off taker gabah senilai Rp 16,6 triliun. Penyerapan yang bisa dilakukan sebesar 3 juta ton hingga April 2025. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan beras di pasar, hingga mendukung program pemberian bantuan beras kepada masyarakat.

    2. Diskon Tiket Pesawat
    Pemerintah memberikan harga diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% beserta kebijakan lainnya. Estimasi penurunan harga tiket mencapai 13-14% yang berlaku mulai 25 Maret-7 April 2025.

    3. Diskon Tarif Jalan Tol
    Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama musim mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

    4. Program Diskon Belanja
    Pemerintah meluncurkan program diskon belanja salah satunya Friday Mubarak yang akan berlangsung pada 28 Februari hingga 28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Aprindo dengan target transaksi Rp 75-77 triliun.

    Ada juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada tanggal 14-30 Maret 2025, digelar serentak di mal dan pusat perbelanjaan di gerai-gerai yang tergabung dalam Hippindo dan juga APPBI. Program ini menargetkan transaksi sampai Rp 30 triliun. Program diskon lainnya juga akan diadakan, mulai dari Bazaar Ramadan dan Pasar Malam, hingga Belanja Online Produk Lokal.

    5. Program Pariwisata Mudik Lebaran
    Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama.

    6. Stabilisasi Harga Pangan
    Pemerintah dan BUMN berupaya menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok selama bulan puasa dan Lebaran dengan menggelar operasi pasar yang dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025.

    7. Pencairan THR ASN dan Swasta
    Pencairan THR untuk ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan untuk ASN paling cepat 3 minggu Lebaran dan untuk pegawai swasta seminggu sebelum Lebaran. Khusus THR ASN sendiri disiapkan dana sebesar Rp 50 triliun untuk pencairannya.

    (hal/rrd)

  • Airlangga Minta Tak Ada Hambatan Perdagangan di Depan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Airlangga Minta Tak Ada Hambatan Perdagangan di Depan Sekjen Partai Komunis Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar tidak ada kebijakan yang menghalangi kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Vietnam.

    Permintaan itu disampaikan Airlangga dalam forum Vietnam-Indonesia High-Level Business Dialogue di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Senin (10/3/2025). Dalam forum ini turut hadir Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam beserta jajaran pejabat Negeri Naga Biru itu.

    Airlangga menjelaskan notabenenya perdagangan antara Vietnam dan Indonesia sudah bebas tarif karena kesepakatan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Hanya saja, sambungnya, kedua negara masih mempunyai kebijakan non-tarif (non-tariff measures) yang berkaitan dengan pembatasan hingga sanksi perdagangan.

    “Oleh karena itu, kami meminta semua menteri dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mengatasi masalah ini. Diharapkan dengan mengatasi masalah ini, perdagangan kita akan meningkat secara eksponensial,” ujar Airlangga ketika memberikan sambutan.

    Apalagi, politisi Partai Golkar itu menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki komoditas unggulan yang hampir sama terutama di bidang pertanian. Dia pun meyakini kerja sama di rantai pasok akan menguntungkan kedua negara.

    Lebih lanjut, Airlangga mencatat bahwa nilai perdagangan bilateral antara Vietnam dan Indonesia sudah mencapai US$15 miliar pada 2024. Pada 2028, nilai perdagangan bilateral kedua negara ditargetkan mencapai US$18 miliar.

    Dia menekankan bahwa Indonesia dan Vietnam memiliki cita-cita yang sama yaitu mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045. Oleh sebab itu, Airlangga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar kedua negara agar bisa bersama mencapai cita-cita Era Keemasan tersebut.

    “Saya optimis bahwa Indonesia dan Vietnam dapat membangun kemitraan yang menguntungkan bangsa kita dan berkontribusi bagi masyarakat global. Saya berharap dapat memperkuat kemitraan kita dan mengeksplorasi lebih jauh peluang-peluang antara Indonesia dan Vietnam,” tutup Airlangga.

    Sementara itu, To Lam mengapresiasi semakin eratnya kerja sama investasi dan perdagangan antara Vietnam dan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dia berharap persahabatan kedua negara bisa terus berlanjut di masa mendatang.

    Orang nomor satu di partai penguasa Vietnam itu turut berharap agar para lelaki usaha di kedua negara bisa lebih jauh mengeksplorasi peluang dan memperluas investasi di bidang sains dan teknologi, inovasi, penelitian dan pengembangan; semikonduktor, manufaktur chip, AI, IOT; energi baru seperti hidrogen, energi terbarukan; keuangan, pusat keuangan; hingga perawatan kesehatan, dan bioteknologi.

    Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar baik di Vietnam maupun Indonesia. Apalagi, lanjut To Lam, sektor-sektor tersebut membutuhkan dukungan investasi.

  • THR Pensiunan PNS 2025 Cair Mulai Hari Ini 10 Maret 2025, Benarkah?

    THR Pensiunan PNS 2025 Cair Mulai Hari Ini 10 Maret 2025, Benarkah?

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu menantikan kabar gembira mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pencairan THR pensiunan PNS akan dimulai hari ini, 10 Maret 2025. Benarkah demikian?

    Percepatan Pencairan THR untuk Dongkrak Ekonomi

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 triliun untuk pembayaran THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, dan Polri.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pencairan THR akan dipercepat, yaitu 3 minggu sebelum Lebaran.

    “Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” kata Airlangga.

    Jadwal Pencairan THR Pensiunan 2025

    Berdasarkan informasi yang beredar, pencairan THR diperkirakan akan dilakukan antara tanggal 10 Maret hingga 20 Maret 2025. Namun, kepastian tanggal pencairan akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah.

    Besaran THR Pensiunan 2025

    Ilustrasi besaran THR ASN dan pensiunan tahun 2025, simak info besarannya secara lengkap. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wpa.

    Besaran THR yang diterima oleh pensiunan PNS akan berbeda-beda, tergantung pada golongan, pangkat, dan jabatan masing-masing.

    Pada tahun 2024, pemerintah telah menaikkan uang pensiun ASN sebesar 12%. Oleh karena itu, besaran THR pensiunan PNS pada tahun 2025 akan disesuaikan dengan besaran uang pensiun yang berlaku sejak tahun lalu.

    Besaran THR pensiunan bervariasi tergantung dari golongan dan jabatan terakhir. Gaji pensiunan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, estimasi besaran THR Pensiunan PNS 2025 sebagai berikut:

    Golongan I

    Golongan IA: Rp 1.748.096 – Rp 1.962.128

    Golongan IB: Rp 1.748.096 – Rp 2.077.264

    Golongan IC: Rp 1.748.096 – Rp 2.165.184

    Golongan ID: Rp 1.748.096 – Rp 2.256.688

    Golongan II

    Golongan IIA: Rp 1.748.096 – Rp 2.833.824

    Golongan IIB: Rp 1.748.096 – Rp 2.953.776

    Golongan IIC: Rp 1.748.096 – Rp 3.078.656

    Golongan IID: Rp 1.748.096 – Rp 3.208.800

    Golongan III

    Golongan IIIA: Rp 1.748.096 – Rp 3.558.576

    Golongan IIIB: Rp 1.748.096 – Rp 3.709.104

    Golongan IIIC: Rp 1.748.096 – Rp 3.866.016

    Golongan IIID: Rp 1.748.096 – Rp 4.029.536

    Golongan IV

    Golongan IVA: Rp 1.748.096 – Rp 4.200.000

    Golongan IVB: Rp 1.748.096 – Rp 4.377.744

    Golongan IVC: Rp 1.748.096 – Rp 4.562.880

    Golongan IVD: Rp 1.748.096 – Rp 4.755.856

    Golongan IVE: Rp 1.748.096 – Rp 4.957.008

    Mekanisme Pencairan THR

    Pencairan THR akan dilakukan secara otomatis melalui rekening masing-masing pensiunan, asalkan data dan rekening penerima sudah terverifikasi dan aktif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • THR Harus Dibagikan Paling Cepat Tiga Minggu Sebelum Lebaran

    THR Harus Dibagikan Paling Cepat Tiga Minggu Sebelum Lebaran

    JABAR EKSPRES – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meninstrusikan agar pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) harus diberikan tiga minggu sebelum lebaran.

    Instruksi ini berlaku bagi, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri dan pegawai swasta. Dengan begitu persiapan lebaran biasa dipersiapkan lebih awal.

    BACA JUGA: TB Hasanuddin Sentil Kenaikan Pangkat Mayor Teddy ke Letkol

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pencairan THR harus diberikan tepat waktu. Paling cepat 3 minggu sebelum lebaran untuk ASN.

    ‘’Untuk pegawai swasta 1 minggu sebelum lebaran,’’ ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu, (09/03/2025)

    BACA JUGA: Dirut PT Jaswita Merasa Tidak Bersalah, Proyek Hisbic Fantasi Ulah Anak Perusahan!

    Airlangga menyebutkan, untuk pemberian THR bagi ASN, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 Triliun. Percepatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

    Selain itu, dapat memperkuat konsumsi domestik sehingga dapat mendorong perputaran p[erekonomian diberbagai sektor, terutama pedagangan dan jasa.

    “Jadi harapannya kebijakan ini berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025,’’ ujar Airlangga.

    BACA JUGA: Begini Syarat Aturan PPPK Paruh Waktu Menurut Menpan RB

    Untuk besaran THR yang diberikan sebesar 100 persen yang berlaku untuk ASN, PPPK, TN dan Polri. Dengan komponen pembayaran seperti tunjangan yang melekat diberikan juga.

    Menurut Airlangga, kebijakan ini bagian dari koordinasi antar menteri, sedangkan untuk pengemumannya nanti akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    BACA JUGA: Banyak Guru Honorer yang Tidak Lolos Seleksi CPNS dan PPPK, Begini Kata Disdik Jabar!

    Nilai anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 50 triliun lebih besar jika dibandingkan anggaran pada tahun 2024 lalu yang mencapai, Rp 48,7 triliun. Adapun untuk besaran Gaji Pokok PNS telah dinaikkan sebesar 8 persen.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah resmi menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025.

    BACA JUGA: Mendikti Saintek Satryo Bantah Perlakukan Kasar dan Tampar Pegawai!

    Surat edaran ini mengatur pelaksanaan kebijakan Bekerja Fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tiap instansi pemerintah.

  • THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 Fix Cair Besok 10 Maret 2025? Cek Jadwal Lengkap dan Besarannya

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya (THR) selalu menjadi momen yang ditunggu oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Pemerintah telah memastikan bahwa THR bagi pensiunan akan tetap diberikan pada tahun 2025, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama bertugas.

    Lantas, kapan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri tahun 2025 akan cair? Berapa besarannya? Simak informasi lengkapnya di bawah ini.

    Jadwal Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah biasanya mencairkan THR ASN, termasuk pensiunan, paling cepat tiga minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri dan paling lambat 10 hari sebelum Lebaran. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025.

    Dengan acuan tersebut, maka THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri kemungkinan besar akan cair pada rentang tanggal 10-20 Maret 2025. Namun, jadwal resmi pencairan masih menunggu pengumuman pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dalam tahap finalisasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan pencairan THR tepat waktu guna mendukung daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

    Anggaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pembayaran THR ASN 2025, termasuk pensiunan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp48,7 triliun.

    Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, percepatan pencairan THR bertujuan untuk meningkatkan konsumsi domestik dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Besaran THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025

    Besaran THR yang diterima pensiunan akan mengacu pada gaji pensiun pokok yang berlaku, yang sebelumnya telah mengalami kenaikan sebesar 12% pada 2024. Komponen THR ini meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan tambahan lainnya. Berikut estimasi besaran THR berdasarkan golongan:

    Pensiunan PNS

    Golongan IA: Rp1.748.100 – Rp1.962.200 Golongan IB: Rp1.748.100 – Rp2.077.300 Golongan IC: Rp1.748.100 – Rp2.165.200 Golongan ID: Rp1.748.100 – Rp2.256.700 Golongan IIA: Rp1.748.100 – Rp2.833.900 Golongan IIB: Rp1.748.100 – Rp2.953.800 Golongan IIC: Rp1.748.100 – Rp3.078.700 Golongan IID: Rp1.748.100 – Rp3.208.800 Golongan IIIA: Rp1.748.100 – Rp3.558.600 Golongan IIIB: Rp1.748.100 – Rp3.709.200 Golongan IIIC: Rp1.748.100 – Rp3.866.100 Golongan IVA: Rp1.748.100 – Rp4.200.000 Golongan IVB: Rp1.748.100 – Rp4.377.800 Golongan IVC: Rp1.748.100 – Rp4.562.900 Golongan IVD: Rp1.748.100 – Rp4.755.900 Golongan IVE: Rp1.748.100 – Rp4.957.100

    Pensiunan TNI dan Polri

    Besaran THR pensiunan TNI dan Polri juga mengikuti skema yang sama dengan pensiunan PNS, disesuaikan dengan pangkat dan masa tugas terakhir mereka sebelum pensiun.

    Mekanisme Pencairan THR Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

    THR akan dicairkan langsung ke rekening pensiunan melalui lembaga penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah, seperti PT Taspen (Persero) untuk pensiunan PNS dan PT Asabri (Persero) untuk pensiunan TNI dan Polri.

    Untuk memastikan kelancaran pencairan, para pensiunan disarankan untuk:

    Memastikan data rekening aktif, karena dana THR akan masuk ke rekening yang sama dengan gaji pensiun bulanan. Melakukan pengecekan ke PT Taspen atau PT Asabri untuk memastikan tidak ada kendala administrasi. Mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah mengenai jadwal pasti pencairan THR. THR dan Gaji Ke-13: Apakah Berbeda?

    Selain THR, pemerintah juga akan mencairkan gaji ke-13 untuk pensiunan pada pertengahan tahun, biasanya sekitar Juni atau Juli. Gaji ke-13 bertujuan untuk membantu para pensiunan memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan biaya hidup pasca-Lebaran.

    Pencairan THR pensiunan PNS, TNI, dan Polri 2025 diperkirakan akan dilakukan antara 10 hingga 20 Maret 2025, mengikuti kebijakan pemerintah yang berlaku. Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, THR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pensiunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pastikan memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan menyiapkan rekening aktif agar proses pencairan berjalan lancar. Semoga informasi ini bermanfaat!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BPKH Buka Suara soal Potensi Bank Emas Jadi Tabungan Haji

    BPKH Buka Suara soal Potensi Bank Emas Jadi Tabungan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) buka suara usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bank emas dapat dimanfaatkan untuk menabung biaya haji.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan menyampaikan, BPKH, sebagai pemegang saham utama Bank Muamalat, tengah menyiapkan cicilan emas haji dalam rencana bisnisnya.

    “Sebenarnya kita sudah ke BPK, kita sudah exercises ini, jadi kita di dalam bisnis plannya Bank Muamalat juga sudah ada cicilan emas haji. Jadi kita programnya sudah inline sebenarnya dengan semua,” kata Indra dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Indra menyebut, BPKH juga telah berdiskusi dengan satuan tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pegadaian mengenai rencana tersebut.

    “Kita in a very close discussion untuk bisa sinergi,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa bank emas dapat menjadi tempat menabung biaya haji. Pasalnya, emas dapat menjadi instrumen investasi yang aman di saat kondisi ekonomi tidak stabil. 

    “Jika tabungannya [haji] dilakukan melalui emas, maka emas tersebut setara dengan biaya haji di masa depan. Jadi menurut saya inilah mitigasi risiko yang akan dilakukan pemerintah,” tutur Airlangga. 

    Untuk diketahui, pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan layanan bank emas atau bullion bank.  

    Sesuai dengan Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/2024, bank emas dibentuk untuk memperkuat ekosistem perdagangan emas, meningkatkan penghiliran, serta memperluas akses pembiayaan industri emas nasional. 

    “Menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia untuk pertama kali akan memiliki bank emas,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gade Tower, Rabu (26/2/2025).

  • THR Pensiunan PNS 2025 Mulai Cair: Simak Jadwal dan Besarannya!

    THR Pensiunan PNS 2025 Mulai Cair: Simak Jadwal dan Besarannya!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp50 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp48,7 triliun.

    THR Pensiunan PNS akan diberikan kepada mantan PNS yang sudah purnatugas dan memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sebagaimana peraturan berlaku.

    Jadwal pencairan THR Pensiunan PNS 2025, berdasarkan aturan yang ada, biasanya dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri/Lebaran tiap tahunnya.

    Idul Fitri 1446 Hijriah diperkirakan akan jatuh pada 31 Maret atau 1 April 2025. Maka, pencairan THR Pensiunan PNS diperkirakan dapat dimulai pada 21 Maret 2025.

    Namun, pemerintah masih perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara resmi menetapkan jadwal pencairan THR Pensiunan PNS tahun ini.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pencairan THR untuk ASN dijadwalkan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

    “Hal ini juga berlaku untuk pensiunan, sehingga kemungkinan pencairan THR pensiunan akan bersamaan dengan pencairan THR untuk ASN,” ujar Airlangga.

    Selanjutnya, Menko menjelaskan bahwa tujuan dari percepatan pencairan THR dengan anggaran sekitar Rp50 triliun adalah untuk kesejahteraan rakyat.

    Di antaranya, mendorong daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi dalam negeri, dan merangsang aktivitas ekonomi di berbagai sektor, khususnya perdagangan dan jasa.

    Namun, tanggal pencairan yang disebutkan masih merupakan perkiraan dan sangat bisa berubah sewaktu-waktu.

    Kapan Pengumuman Tanggal Pasti?

    Pemerintah akan memberikan pengumuman resmi terkait jadwal pencairan, sehingga para pensiunan disarankan untuk memeriksa informasi terbaru secara berkala.

    Sementara itu, Kementerian Agama telah merencanakan sidang isbat pada 29 Maret 2025 untuk menetapkan tanggal pasti Idul Fitri.

    Jumlah THR Pensiunan PNS 2025 akan bervariasi berdasarkan golongan dan jabatan terakhir.

    Selain itu, kenaikan gaji pensiun sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada awal 2024, sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 8 Tahun 2024, juga memengaruhi besaran THR tahun ini.

    Besaan THR Pensiunan PNS 2025

    Berikut rincian estimasi THR Pensiunan PNS pada 2025:

    1. Pensiunan Golongan I

    Golongan Ia: Rp1.748.096 – Rp1.962.128 Golongan Ib: Rp1.748.096 – Rp2.077.264 Golongan Ic: Rp1.748.096 – Rp2.165.184 Golongan Id: Rp1.748.096 – Rp2.256.688

    2. Pensiunan Golongan II

    Golongan IIa: Rp1.748.096 – Rp2.833.824 Golongan IIb: Rp1.748.096 – Rp2.953.776 Golongan IIc: Rp1.748.096 – Rp3.078.656 Golongan IId: Rp1.748.096 – Rp3.208.800

    3. Pensiunan Golongan III

    Golongan IIIa: Rp1.748.096 – Rp3.558.576 Golongan IIIb: Rp1.748.096 – Rp3.709.104 Golongan IIIc: Rp1.748.096 – Rp3.866.016 Golongan IIId: Rp1.748.096 – Rp4.029.536

    4. Pensiunan Golongan IV

    Golongan IVa: Rp1.748.096 – Rp4.200.000 Golongan IVb: Rp1.748.096 – Rp4.377.744 Golongan IVc: Rp1.748.096 – Rp4.562.880 Golongan IVd: Rp1.748.096 – Rp4.755.856 Golongan IVe: Rp1.748.096 – Rp4.957.008

    Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan secara resmi jadwal THR Pensiunan PNS 2025 dalam beberapa waktu ke depan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Pihak Kena Sanksi Buntut Disertasi Bahlil, UI Tunda Kenaikan Pangkat hingga Wajibkan Minta Maaf – Halaman all

    5 Pihak Kena Sanksi Buntut Disertasi Bahlil, UI Tunda Kenaikan Pangkat hingga Wajibkan Minta Maaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Lima pihak, termasuk Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dijatuhi sanksi pembinaan buntut pelanggaran akademik dan etik dalam proses pembuatan disertasi Ketua Umum Golkar tersebut.

    Lima pihak itu adalah promotor, co-promotor, Direktur dan Kepala Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), serta Bahlil.

    Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan empat organ besar UI, yaitu Senat Akademik Universitas, Dewan Guru Besar (DGB) UI, Badan Penjaminan Mutu Akademik, serta tim khusus peningkatan mutu akademik SKSG.

    “Pembinaan kepada promotor, co-promotor, Direktur, Kepala Program Studi, dan juga mahasiswa yang terkait,” kata Rektor UI, Heri Hermansyah, dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran (FK) UI, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    “Pembinaan sesuai tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional, secara objektif,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Heri mengatakan sanksi pembinaan itu berupa penundaan kenaikan pangkat untuk empat pihak, selain Bahlil, hingga mewajibkan meminta maaf kepada civitas akademik UI.

    “Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu.”

    “Pembinaan permohonan maaf kepada pada civitas akademik UI, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah,” urai Heri.

    Sementara itu, Bahlil diminta merevisi disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

    Perbaikan disertasi Bahlil nantinya akan ditentukan oleh promotor dan co-promotor mengenai ketentuan dan substansinya.

    “Perbaikan disertasi sesuai dengan ketentuan dan isi substansi yang nanti ditentukan oleh promotor dan co-promotor,” jelas Humas UI, Arie Afriansyah, dalam kesempatan yang sama.

    Selain sanksi yang disebutkan di atas, pihak-pihak tersebut juga dijatuhi sanksi bersifat individual.

    Tetapi, Arie belum bisa membeberkan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada lima pihak tersebut.

    Sebab, ia belum melihat Surat Keputusan (SK) terkait sanksi.

    “SK tersebut adalah bersifat individual, dan itu akan disampaikan ke masing-masing pihak yang terkait.”

    “Dan itu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya,” ujar Arie.

    “Saya sendiri belum melihat SK tersebut, jadi saya tidak bisa mendetailkan siapa dapat apa dan segala macam.”

    “Tapi, yang secara umum saya sampaikan seperti itu. Dan kalau untuk permintaan maaf, ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

    Respons Bahlil

    Terkait keputusan UI mengenai disertasi beserta sanksi yang dijatuhkan, Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya.

    Ia mengaku menghargai keputusan UI yang meminta dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada civitas akademik UI.

    Tetapi, Bahlil mengatakan ia belum mengetahui secara keseluruhan keputusan yang dikeluarkan UI.

    “Saya belum tahu, yang saya tahu cuma ini ya, saya menghargai apa pun yang diputuskan oleh UI karena saya kan sebagai mahasiswa,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menuturkan, ia akan membaca putusan UI terlebih dulu sebelum pada akhirnya mengambil keputusan.

    “Saya nanti membaca dulu melihat apa kira-kira yang harus dilakukan, tapi yang saya tau aja dari media juga, yaitu adalah melakukan perbaikan.”

    “Dan memang sejak saya ujian terbuka dinyatakan belum selesai langsung karena harus ada perbaikan dan perbaikan saya masih berproses,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, sidang disertasi Bahlil menjadi sorotan sebab disertasinya diduga kuat plagiat.

    Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

    Hasilnya, similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

    Adapun karya mahasiswa itu berjudul “Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia”.

    Atas hal itu, gelar Doktor Bahlil pun ditangguhkan. Penangguhan itu dilakukan pada November 2024, berdasarkan hasil rapat empat organ UI.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)