Tag: Airlangga Hartarto

  • Prabowo Bakal Kunjungi KEK Batang, Tinjau Investasi China Rp16 Triliun

    Prabowo Bakal Kunjungi KEK Batang, Tinjau Investasi China Rp16 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa akan ada investasi besar di KEK Batang yang mencapai Rp16 triliun.  

    “Kami sampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait kawasan ekonomi khusus. Presiden mengatakan bahwa KEK di Batang akan dikunjungi langsung oleh beliau pada Kamis nanti,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).  

    Salah satu kerja sama yang tengah dipersiapkan adalah proyek twin city twin park antara Indonesia dan Fujian, China. Airlangga menyebut bahwa investasi senilai Rp16 triliun di KEK Batang merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping.  

    Selain KEK Batang, Airlangga juga melaporkan perkembangan kawasan lain, seperti KEK Nongsa yang akan diperluas untuk menarik investasi pusat data (data center). Pemerintah berencana mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam peresmian kawasan ini.  

    Sementara itu, KEK Singasari di Malang juga terus berkembang dengan masuknya lembaga pendidikan ternama dari keluarga Russell Group atau yang memiliki selain King College, juga Queen Mary dan juga ada Imperial College.

    Menurutnya, pemerintah terus mendorong investasi di KEK sebagai strategi meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Presiden Prabowo pun dijadwalkan mengunjungi beberapa kawasan tersebut dalam waktu dekat.

    “Jadi ini beberapa yang ada di sana. Dan ini juga nanti pada waktunya Bapak Presiden akan melakukan kunjungan,” pungkas Airlangga.

  • Bantah Mundur, Menko Airlangga Pastikan Terus Bekerja Demi Ekonomi Indonesia – Halaman all

    Bantah Mundur, Menko Airlangga Pastikan Terus Bekerja Demi Ekonomi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dirinya tetap fokus bekerja untuk menggenjot perekonomian nasional. 

    Dirinya menyatakan tidak memiliki rencana untuk mundur dari Menko Perekonomian. 

    Saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Airlangga menyebut isu dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari kursi menteri setelah Lebaran 2025 adalah hoaks.

    Menko Perekonomian mengaku akan tetap bekerja seperti biasanya demi Bangsa Indonesia.

    “Saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur,” tegas Menko Airlangga, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Airlangga juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait isu tersebut. Ia menegaskan, Menkeu juga tetap bekerja seperti biasanya.

    “Ibu Sri Mulyani, tadi siang saya sudah komunikasi, beliau juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoaks,” ujar Airlangga.

    Menko Perekonomian dua periode ini mengaku menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kondisi perekonomian nasional dan progres proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, ia juga mengatakan bakal membahas dibekukannya IHSG untuk sementara atau trading halt yang terjadi hari ini.

    Airlangga menyebut, IHSG ambruk karena investor menunggu keputusan dari pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) hingga Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia atau BI. “Ketika ada saham-saham yang turun akibat mungkin laporan keuangannya atau informasinya keluar, ini ada grup lah yang turunnya cukup dalam,” tutur Airlangga.

    Menko Airlangga menambahkan, fundamental perekonomian Indonesia masih kuat. Menurutnya, penurunan harga saham juga sudah terjadi lebih dulu di bursa negara lain. Artinya, penurunan harga saham tidak hanya terjadi di Indonesia saja.

    “Saham naik turun biasa, saat saham-saham yang negara lain minggu-minggu lalu turun cukup dalam. Mungkin sekarang kemarin kita belum terlalu kena, baru berimbas satu dua hari ini,” katanya.

    Diketahui, IHSG berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan saham Selasa (18/3/2025) hari ini.

    IHSG ditutup turun 248,559 poin (3,84 persen) ke 6.223,388. Indeks LQ45 turun 20,335 poin (2,79 persen) ke 709,013. IHSG sempat anjlok 5,02 persen dan membuat perdagangan saham sempat dibekukan. Pada penutupan perdagangan sesi I, IHSG merosot 6,12 persen.

  • Prabowo tindaklanjuti kerjasama RI-China di Batang senilai Rp16 T

    Prabowo tindaklanjuti kerjasama RI-China di Batang senilai Rp16 T

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau langsung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, pada Kamis 20 Maret 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (18/3), menyebut kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti kerja sama Twin City Twin Parks (TCTP) bersama Tiongkok dengan nilai investasi sebesar Rp16 triliun.
    (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/I Gusti Agung Ayu N)

  • Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Menteri Maman Bantah Kebijakan Hapus Piutang UMKM Jadi Biang Kerok IHSG Jeblok

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membantah kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM menjadi salah satu pemicu anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang diikuti penurunan saham-saham perbankan seperti BMRI dan BBRI.

    Maman menilai, investor justru diuntungkan dengan adanya kebijakan penghapusan utang lantaran catatan keuangan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sehat.

    “Jadi sejatinya pihak-pihak market atau pasar justru seharusnya malah beruntung dan berterima kasih dengan program ini,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa penghapusan utang UMKM tidak dapat dilakukan secara serampangan, mengingat kebijakan ini memiliki aturan mekanisme penghapusan.

    “Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok menurut saya,” ujarnya.

    Maman menuturkan, saat ini proses penghapusan utang UMKM masih terus berjalan. Dalam catatan Bisnis, realisasi penghapusan utang bagi pelaku UMKM masih di bawah 50% dari target tahap pertama sebanyak 67.000 UMKM.

    Maman kala itu menyampaikan, lambatnya realisasi penghapusan utang ini salah satunya terjadi lantaran sejumlah Bank Himbara baru akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Maret 2025.

    “Kayaknya belum [50% terealisasi]. Di internal perbankan kan ada RUPS [untuk penghapusan piutang]. Ini kan ada yang baru akhir bulan, ada yang mungkin awal bulan [melaksanakan RUPS],” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Senin (3/3/2025).

    Kementerian UMKM menargetkan untuk menghapus piutang sebanyak 67.000 pada tahap pertama. Tercatat hingga 17 Januari 2025, piutang macet yang sudah dihapus mencapai lebih dari 10.000 UMKM.

    Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah anggapan bahwa intervensi pemerintah terhadap perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi penyebab anjloknya IHSG.

    Menanggapi sorotan terkait kebijakan pemerintah terhadap saham bank Himbara, termasuk isu penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak langsung terhadap pergerakan IHSG.

    “Kalau hapus KUR kan sudah tidak ada di laporannya, yang dihapus bukan tagihannya, ya karena itu sudah dihapus sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya, volatilitas IHSG lebih dipengaruhi oleh faktor global dan dinamika pasar, bukan karena kebijakan pemerintah terhadap sektor perbankan.

    Adapun, IHSG sempat anjlok hingga 6,12% pada perdagangan sesi I, Selasa (18/3/2025). Setelah anjlok dan melewati penghentian perdagangan sementara (trading halt), IHSG ditutup di level 6.223,38 atau turun 3,84% pada perdagangan hari ini.

  • Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Prabowo Bakal Revisi Keppres Soal KUR, Airlangga: Dorong Sektor Produktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/3/2025).

    Dia menjabarkan, distribusi KUR masih didominasi oleh sektor perdagangan (48,4%), sementara sektor produktif seperti pertanian (29%), perikanan (1,7%), dan industri pengolahan (7,6%) masih relatif kecil.

    Oleh sebab itu, kata Airlangga Presiden meminta agar sektor-sektor produktif ini diperkuat guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    “Dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai keppres mengenai KUR, di mana komitinya akan membunyikan itu. Jadi komiti kebijakan pembiayaan usaha yang produktif,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025.

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR usaha super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, usaha mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, usaha kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, khusus Rp820 juta, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Khusus KUR untuk PMI, Maman menuturkan bahwa hal ini tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian UMKM, melainkan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI.

    “Kenapa? Karena menurut kami tentu akan jauh lebih efektif dan optimal kalau Kementerian BP2MI yang mengurusi urusan PMI,” ujarnya.

  • Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Presiden perintahkan KUR lebih banyak untuk sektor produktif

    Usaha produktif tentu menjadi penting karena KUR per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, dan industri pengolahan 7,6 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerintahkan kredit usaha rakyat (KUR) lebih banyak untuk sektor-sektor yang produktif.

    Airlangga, selepas bertemu Presiden, menyebut penyaluran KUR saat ini masih didominasi oleh sektor perdagangan 48,4 persen dan jasa 14,2 persen.

    “Usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat (KUR) per sektornya, kita lihat pertanian 29 persen, perikanan 1,7 persen, industri pengolahan 7,6 persen. Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” kata Menko Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Airlangga mengatakan bahwa Presiden bakal merevisi keputusan presiden (keppres) yang mengatur soal penyaluran KUR dan terkait dengan Komite Kebijakan KUR atau nama resminya Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.

    “Nanti akan ada revisi keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi, Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” katanya Airlangga.

    Menko Perekonomian mengatakan bahwa keppres revisi itu juga akan menambah dua menteri koordinator dalam struktur komite, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

    Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dibentuk pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Komite itu dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala BP2MI (semula BNP2TKI).

    Realisasi penyaluran KUR per 16 Maret 2025 mencapai Rp44,73 triliun kepada 788.237 debitur.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (16/1), menjelaskan bahwa penyaluran itu mencapai 14,9 persen dari target pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun.

    Dari total KUR yang telah disalurkan, sekitar Rp26,19 triliun atau 58 persen untuk penyaluran sektor produksi.

    Maman menyebut penyaluran KUR terbagi dalam lima kategori, yaitu KUR usaha supermikro, KUR usaha mikro, KUR usaha kecil, KUR usaha khusus, dan KUR penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Gelar Pertemuan 2 Jam Dengan Airlangga, Bahas Apa Saja?

    Prabowo Gelar Pertemuan 2 Jam Dengan Airlangga, Bahas Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

    Dalam pertemuan yang memakan waktu 2 jam tersebut, Airlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta sejumlah kerja sama ekonomi internasional.

    “Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Tadi Bapak Presiden menyatakan terkait kawasan ekonomi khusus di Batang,” ujar Airlangga Hartarto dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

    Airlangga menjelaskan bahwa di Batang, Presiden Prabowo memiliki perhatian terhadap kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dengan Fujian, Tiongkok.

    Kerja sama tersebut bertujuan mendorong investasi industri di KEK Batang dengan rencana investasi sebesar Rp16 triliun.

    “Ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu. Sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus lainnya, seperti di Nongsa dan Singhasari. Di Nongsa, akan ada perluasan kawasan dan rencana masuknya beberapa pusat data (data center). Sementara di KEK Singhasari, King College telah beroperasi, dan ke depan akan bergabung Queen Mary sebagai bagian dari Russell Group.

    Terkait kondisi perekonomian nasional, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

    “Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari juga inflasi masih rendah di mana core inflation-nya masih positif,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, indeks keyakinan konsumen PMI pada Februari tercatat tinggi di angka 53,6, pertumbuhan kredit Januari sebesar 10,3 persen, dan cadangan devisa akhir Februari juga berada pada level tinggi.

    Selain itu, neraca perdagangan Indonesia hingga Februari 2025 juga tercatat surplus sebesar US$6,61 miliar, dengan nilai ekspor tertinggi mencapai US$14 miliar pada Februari.

    Airlangga memaparkan bahwa dibandingkan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif.

    “Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di Asean,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu kata Airlangga juga memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.

    Airlangga menyebut bahwa akan ada revisi Keppres mengenai KUR dengan memasukkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite terkait.

    “Bapak Presiden mengarahkan agar komitenya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif,” kata Airlangga.

    Terakhir, Airlangga turut melaporkan progres sejumlah kerja sama perdagangan internasional.

    Di antaranya, persiapan finalisasi perjanjian kerja sama dengan Eurasian Economic Union (EAEU) yang melibatkan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. 

    Selain itu, proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

    “Dengan kita memproses di akses CPTPP diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan United Kingdom,” jelas Airlangga.

  • IHSG Turun Tajam, Airlangga: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

    IHSG Turun Tajam, Airlangga: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pelemahan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada perdagangan Selasa (18/3/2025), dipengaruhi oleh sejumlah faktor global dan domestik.

    Menurut Airlangga, pasar keuangan global tengah menanti hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bank sentral Amerika Serikat, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu waktu setempat. Keputusan dari pertemuan itu akan menentukan arah kebijakan suku bunga acuan The Fed, yang berdampak pada pasar keuangan global, termasuk Indonesia.

    “Kita lihat secara global, kan besok ada FOMC meeting. Nah, tentu market masih menunggu,” ujar Airlangga setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    Selain menanti arah kebijakan The Fed, Airlangga juga menilai pasar mencermati Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan memutuskan arah kebijakan moneter dalam negeri. Selain itu, laporan keuangan sejumlah emiten dan pelemahan tajam pada saham sektor tertentu turut memberi tekanan pada pergerakan IHSG.

    Evaluasi Mekanisme Trading Halt

    Airlangga juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap mekanisme trading halt sebesar 5 persen yang diterapkan Bursa Efek Indonesia (BEI), kebijakan yang sebelumnya diadopsi saat masa pandemi COVID-19. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji ulang agar tetap sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

    “Regulasinya perlu dievaluasi kembali, karena situasinya sudah berbeda dibandingkan masa pandemi,” katanya.

    Meski IHSG mengalami tekanan signifikan, Airlangga menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia masih terjaga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik karena fluktuasi pasar saham merupakan hal yang wajar di tengah ketidakpastian global.

  • Bantah Mundur, Airlangga Hartarto Pastikan Tetap Fokus Bekerja

    Bantah Mundur, Airlangga Hartarto Pastikan Tetap Fokus Bekerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah kabar dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan tetap fokus bekerja dan tidak memiliki rencana untuk hengkang.

    “Saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Soal IHSG Anjlok

    Sebelumnya, rumor pengunduran diri Airlangga dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dianggap sebagai salah satu penyebab anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga 6% ke level psikologis 6.000 pada Selasa (18/3/2025).

    Namun, Airlangga menegaskan rumor tersebut tidak benar. “Ibu Sri Mulyani juga masih bekerja penuh. Saya sudah komunikasi dengan beliau tadi siang. Jadi itu hoaks,” tegasnya.

    Airlangga Hartarto juga melaporkan kondisi perekonomian terkini kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Ia menjelaskan banyak faktor yang memengaruhi anjloknya IHSG, termasuk kondisi pasar global.

    Faktor Penyebab Penurunan IHSG

    Menurut Airlangga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG:
    1. Menunggu Hasil Rapat FOMC
    Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) AS akan berlangsung pada Rabu (19/3/2025) sehingga investor masih menunggu kejelasan kebijakan moneter global.

    2. Rapat Gubernur Bank Indonesia (BI)
    Publik juga menantikan kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia, yang bisa berdampak pada pasar keuangan domestik.

    3. Koreksi Saham Global
    Penurunan saham bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Fluktuasi ini adalah hal yang biasa dalam pasar saham.

    “Ini terjadi di berbagai negara. Saham naik turun itu biasa. Minggu lalu, saham negara lain turun cukup dalam, dan sekarang mungkin giliran kita yang kena imbas,” jelas Airlangga Hartarto.

  • Fokus Kelola APBN, Sri Mulyani Bantah Isu Mundur

    Fokus Kelola APBN, Sri Mulyani Bantah Isu Mundur

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk tetap mengemban amanah dalam mengelola keuangan negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan.

    “Saya tegaskan, saya tetap di sini, berdiri, dan tidak mundur. Saya bersama Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN dan menjaga keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (18/3/2025).

    Sri Mulyani menekankan bahwa dirinya tetap fokus menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian program pembangunan pemerintah.

    “Terkait berbagai rumor mengenai posisi saya, hingga saat ini saya tetap menjalankan tugas negara dan kepercayaan presiden untuk mengelola APBN secara profesional,” ujarnya.

    Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Kemenkeu bertanggung jawab menjaga keuangan negara sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Kemenkeu berkomitmen menjalankan kebijakan fiskal secara konsisten guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.

    “Kami tetap berdiri teguh dan fokus mengelola APBN,” tambahnya.

    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih setelah Idulfitri.

    Secara terpisah, Airlangga Hartarto juga membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tetap bekerja, fokus, dan tidak ada rencana mundur,” ujar Airlangga.

    Dengan pernyataan tegas, Sri Mulyani menepis semua rumor terkait pengunduran dirinya dan menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan negara.