Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan guna meningkatkan inklusi keuangan.

    “Saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih ada daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera yang perlu didorong lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat rekening dan risiko investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. Selain itu, BUMN turut diberikan mandat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Melalui kebijakan yang kondusif serta pemanfaatan infrastruktur teknologi keuangan, DNKI diharapkan mampu mendukung berbagai sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah.

    Salah satu inisiatif pemerintah untuk inklusi keuangan adalah elektronifikasi bantuan dan subsidi, yang menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok-kelompok rentan seperti santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T.

    Dengan sinergi antar-kementerian dan lembaga di bawah DNKI, tingkat inklusi keuangan pada 2023 mencapai 88,7% dalam penggunaan akun dan 76,3% dalam kepemilikan akun. Dalam RPJMN, angka ini ditargetkan naik menjadi 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.

    Sejak diluncurkan pada 2016, DNKI terus menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan kepemilikan akun keuangan formal di Indonesia. Hingga 2023, 76,3% masyarakat dewasa telah memiliki akun, sementara 88,7% sudah menggunakannya. Namun, literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun meningkat signifikan dari 49,7% di tahun sebelumnya.

    Meski inklusi keuangan masyarakat perkotaan telah mencapai 91,5%, di pedesaan masih lebih rendah, yakni 84,8%. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam inklusi keuangan berdasarkan gender maupun usia.

    Pemerintah juga menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menyatukan berbagai pangkalan data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE guna memastikan keakuratan data penerima manfaat bantuan sosial.

    DTSEN mencakup penerima PKH (10 juta KPM), bantuan sembako (18,8 juta KPM), PIP (21,5 juta siswa), PBI JKN (96,8 juta jiwa), Kartu Prakerja (16,4 juta peserta), subsidi listrik (40,7 juta pelanggan), dan debitur KUR (7,05 juta orang). Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk digitalisasi penyaluran bansos, monitoring lalu lintas devisa, serta peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN mencerminkan kondisi populasi Indonesia per 3 Februari 2025, dengan sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga terkait inklusi keuangan.

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Prabowo Fokus Urusan ‘Perut’, Prospek Kinerja Saham Kian Suram?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu memusingkan fluktuasi kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Dia lebih menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan. Apalagi sebentar lagi hari raya Idulfitri.

    Prabowo bahkan mengibaratkan ketahanan pangan jauh lebih penting dibandingkan dengan naik turunnya harga saham. “Saham tidak apa naik turun, yang penting pangan aman. Pangan aman, negara aman,” ujar Prabowo di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Indeks harga saham gabungan alias IHSG sedang berdarah-darah. Perdagangan sempat anjlok hingga 6%. Kondisi itu memicu otoritas bursa menarik rem darurat dengan membekukan sementara perdagangan saham alias trading halt.  

    Presiden Prabowo Subianto

    Pukulan bertubi-tubi di pasar saham membuat pelaku pasar berharap besar kepada langkah pemerintah untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro pasar. Namun pernyataan dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, tampaknya belum mengarah kepada upaya untuk memperbaiki kinerja perdagangan IHSG.

    “Saya lihat yang stres karena harga saham turun hanya beberapa orang. Maruarar, siapa lagi itu? Trenggono, oh duduk sebelahan. Kalau Budiman tenang aja berarti tidak punya saham. Hmm, siapa lagi ya? Amran? Enggak, dia nggak main saham. Rosan udah botak jadi enggak apa-apa,” tegas Prabowo.

    Pernyataan Kontroversi Prabowo

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo memang kerap melontarkan pertanyaan yang bertendensi negatif terhadap pasar modal. Saat hadir di sidang Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tengara Timur, 4 Desember 2024 lalu misalnya, Prabowo mengibaratkan main saham seperti berjudi. 

    Hanya saja, pernyataan itu sejatinya berlaku untuk investor kecil bukan bandar saham yang menurutnya banyak mengeruk keuntungan. Selain itu, Prabowo juga pernah mengaku diancam IHSG bakal ambrol jika nekat tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis alias MBG.

    Meski demikian, Prabowo sejatinya tidak sepenuhnya mengabaikan begitu saja gejolak pasar modal. Saat BEI memutuskan menarik rem darurat dengan membekukan perdagangan saham, Prabowo memanggil sejumlah menterinya, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

    Airlangga kemudian melaporkan kondisi perekonomian kepada Prabowo. Dia menuturkan secara fundamental, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik, pertumbuhan ekonomi secara spasial relatif bagus, inflasi hingga Februari masih rendah, dengan inflasi inti (core inflation) yang masih positif, yaitu 2,48%.

    Bekas Ketua Umum Golkar itu juga menyebutkan bahwa Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Februari tetap tinggi di angka 53,6.

    Sektor keuangan juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan kredit mencapai 10,3% pada Januari, sementara dana pihak ketiga tumbuh 5%. Cadangan devisa hingga akhir Februari tetap tinggi, memberikan stabilitas bagi perekonomian nasional.

    Selain itu, sektor-sektor industri seperti makanan dan minuman, logam dasar, tekstil, pakaian jadi, serta mesin dan perlengkapan masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.

    Airlangga pun mengklaim bahwa neraca ekspor mencatatkan surplus, dengan nilai ekspor mencapai angka tertinggi sebesar Rp14 miliar pada Februari, serta surplus neraca perdagangan sebesar 6,61%. “Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Chile, pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih tinggi. Inflasi kita juga termasuk yang terendah di ASEAN.”

    Rating Kredit Moody’s 

    Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating atau SCR Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan SCR Indonesia ke depan.

    Undang Investor Saham

    Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto segera mengadakan pertemuan dengan investor pasar modal guna menanggapi turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 6,12% dalam satu hari.

    “Oh iya nanti Presiden akan bertemu dengan anu, dengan investor market,” katanya.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan

    Dengan kondisi pasar yang fluktuatif, Luhut memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan Indonesia.

    Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya ketidakpercayaan dari investor terhadap pasar Indonesia, Luhut mengakui bahwa situasi seperti ini bisa terjadi kapan saja.

    Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bahkan cukup optimistis bahwa IHSG akan segera mengalami pemulihan dalam waktu dekat.

    “Ya ada saja bisa terjadi peristiwa sejenis. Tapi saya pikir hari ini rebound. Kita awasi lah dengan cermat ke depan semua,” katanya.

    Pasar Butuh Respons Tepat Pemerintah

    Sebelumnya, pemerintah diminta mengambil peran untuk meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, seiring dengan tekanan yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

    VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi IHSG cukup anomali karena bertolak belakang dengan mayoritas bursa Asia yang menguat.

    Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperjelas perlunya peran pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing.

    “Peran penting pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan trust investor,” ujarnya, Selasa (18/3/2025).

    Dia mencermati tekanan IHSG dipicu oleh beberapa faktor negatif, di antaranya pemangkasan rating saham-saham Indonesia oleh lembaga keuangan global seperti Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Kedua institusi ini mengkhawatirkan pelebaran defisit anggaran yang dapat meningkatkan risiko fiskal Indonesia. 

    Selain itu, aksi jual besar-besaran investor asing masih terus berlanjut. Sampai dengan 18 Maret 2025, investor asing mencatatkan capital outflow sebesar Rp29,4 triliun, yang menambah tekanan bagi pasar domestik. 

    “Risk premium Indonesia saat ini juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat [AS], menunjukkan kekhawatiran akan risiko,” ungkap Audi.

    Audi menyatakan bahwa saat ini, IHSG sudah mendekati area oversold dengan level psikologis 6.000 yang masih menjadi support kuat. Namun, jika panic selling berlanjut, kemungkinan IHSG turun lebih dalam ke 5.900.

    “Kami tetap meyakini saham blue chip, khususnya yang memiliki nilai intrinsik yang terdiskon dibandingkan harga pasar dan juga pembagian dividen. Sektor di antaranya keuangan, bahan baku dan konsumer,” kata Audi.

  • Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Kumpulkan Menteri dan Lembaga Keuangan, Prabowo Perintahkan Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, ketua dan kepala lembaga keuangan, dan direktur utama bank bumn di Istana Negara, pada Jumat (21/3/2025). Tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo dan Ketua OJK mahendra Siregar.

    Pengumpulan sejumlah pejabat ini untuk membicarakan upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Saat ini pemerintah telah merumuskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Prabowo.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI menjelaskan, menteri, kepala lembaga dan dirut bank BUMN telah melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan inklusi keuangan.

    Sejauh ini jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi.

    “BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar Menko Airlangga pada saat sesi doorstop, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Target Royalti PNBP Minerba, Airlangga dan Sri Mulyani Tunggu PP

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengamini bahwa Pemerintah saat ini tengah merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) guna meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba).

    Dia pun mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih menunggu PP tersebut rampung sebelum dapat menyampaikan target royalti yang akan dipatok oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya, tunggu PP, targetnya sudah ada, cuma kita tunggu PP-nya karena ada perubahan sedikit,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (21/3/2025). 

    Senada, terkait pendapatan negara dari royalti, Sri Mulyani belum memberikan angka soal target yang akan dikejar secara pasti dan menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hal tersebut.

    “Nanti kalau sudah keluar PP-nya aja,” singkat Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan mengenai perubahan regulasi terkait penyesuaian tarif royalti tersebut akan segera selesai.

    “Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” ucap Bahlil kepada awak media usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

    Bahlil menambahkan, pada rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.

    “Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” ujarnya. 

    Berkaitan dengan royalti, Bahlil mengatakan bahwa royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi guna menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5% hingga 3% bergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.

    “Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelasnya.

    Menteri ESDM pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” tandas Bahlil.

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • KEK Industropolis Batang terbesar dan terintegrasi

    KEK Industropolis Batang terbesar dan terintegrasi

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sambutan peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025) . FOTO : YT Setpres

    Menko Airlangga: KEK Industropolis Batang terbesar dan terintegrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 15:00 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri  peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025) yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Airlangga menyampaikan KEK Batang luasnya sekitar 4.300 hektar yang merupakan Kawasan Ekonomi khusus(KEK) BUMN terbesar ditengah pembangunan KEK swasta lainnya. 

    “KEK ini 4.300 hektar. Dan kalau boleh dikatakan ini KEK BUMN terbesar pak, ditengah KEK swasta yang lain,” kata Airlangga dihadapan Presiden Prabowo.

    Dia menambahkan bahwa Kawasan ekonomi khusus di Batang ini adalah Kawasan terintegrasi mulai dari perdagangan dengan ekosistemnya, dari industri manufaktur, logistik, komersial, residensial dan pariwisata. 

    “Ini urun rembuk seluruh kementerian, lembaga pak. Jadi disini, berterimakasih untuk jalan susun, jalan tol, penyediaan air baku, instalasi pengelolaan air, instalasi limbah, reserver air baku, tempat pengelolaan sampah, instalasi gas, listrik, 10 rumah susun, serta 64 unit bangunan pabrik siap pakai. Dan itun disiapkan pemerintah,” tambahnya.

    Mantan Ketum Golkar ini juga mengucapkan terimakasih kepada Kementerian pekerjaan Umum yang telah melakukan investasi infrastruktur. Sementara untuk  realisasi investasi Kawasan ini disampaikan sudah mencapai Rp 17,95 triliun, lapangan Kerja 7000 orang, perusahaannya 27 tenan dengan rincian, 7 tenan telah beroperasi, 7 konstruksi dan 13 sedang persiapan.

    Penulis : Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Bakal Bertemu Investor Bursa Usai Lebaran

    Prabowo Bakal Bertemu Investor Bursa Usai Lebaran

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menemui para investor pasar modal. Rencana pertemuan ini muncul usai kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) ambruk pada Selasa (18/3/2025).

    Airlangga bilang pertemuan antara Prabowo dan investor berlangsung sehabis Lebaran. Prabowo juga akan menemui berbagai pihak lainnya seperti para rektor untuk memaparkan kebijakan pemerintah.

    “Nanti sehabis Lebaran itu nanti pertemuan, tidak hanya dengan investor, tapi dengan kelompok-kelompok seperti rektor dan lain-lain,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Ditanya apakah Prabowo akan mendatangi Bursa Efek Indonesia atau mengundang investor ke Istana Kepresidenan, Airlangga mengaku belum mendapatkan kabar.

    “Itu belum tahu, nanti habis Lebaran aja, lebaran aja dulu,” kata Airlangga.

    Seperti diketahui, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat anjlok lebih dari 6,12% ke level 6.076 pada perdagangan sesi I, Selasa 18 Maret 2025 kemarin.

    Seusai kejadian itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera menemui para pelaku pasar untuk menenangkan persepsi pasar.

    Luhut menyebut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat ini tengah mengatur waktu dan tempat pertemuan antara Prabowo dengan para investor.

    “Nanti Presiden akan bertemu dengan investor market. Nanti lagi diatur (waktu dan tempatnya). Pak Seskab yang atur,” beber Luhut usai bertamu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Rabu (19/3/2025).

    Luhut mengatakan, Prabowo berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan secara hati-hati termasuk dalam pengelolaan fiskal. Hal ini menurutnya dapat menenangkan pasar.

    “Seperti tadi itu. Presiden berkomitmen tetap akan hati-hati masalah disiplin fiskal dan betul-betul semua dihitung dengan baik,” tegas Luhut.

    (hal/hns)

  • Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Prabowo Kumpulkan Bos-bos Bank BUMN di Istana, Kasih Tugas Ini

    Jakarta –

    Para Bos Bank BUMN hari ini, Jumat (21/3/2025), dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana, Jakarta. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Prabowo bank-bank BUMN dapat tugas untuk melakukan percepatan inklusivitas keuangan atau angka melek keuangan di Indonesia.

    Airlangga memaparkan sejauh ini masyarakat Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan mencapai 89%. Namun Prabowo ingin agar angka itu bisa jadi lebih tinggi.

    “Jadi jelaskan terkait literasi keuangan. Maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar masyarakat bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Airlangga Prabowo memberikan tugas khusus kepada bank-bank BUMN untuk mendorong literasi keuangan.

    “Bank BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan. Ini ke arah literasi keuangan ditingkatkan capaiannya,” sebut Airlangga.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat soal perluasan akses keuangan atau inklusivitas keuangan di tengah masyarakat Indonesia

    Para pejabat di Kabinet Merah Putih merapat ke Istana, mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

    Beberapa direktur utama bank-bank BUMN juga hadir di Istana. Mulai dari Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu, Direktur Utama BRI Sunarso, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, hingga Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar.

    (hal/hns)