Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (26/3/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

    Selain itu, beberapa wakil menteri yang turut hadir antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    “Rapat bersama Presiden Prabowo ini membahas APBN 2026, khususnya terkait dengan KEM PPKF,” ujar Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan diskusi kali ini merupakan bagian dari siklus penyusunan APBN 2026.

    “Dokumen ini mencakup pokok-pokok kebijakan fiskal yang nantinya akan disampaikan ke DPR. Kami melaporkan langsung kepada Presiden,” jelasnya.

    Mengutip informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF merupakan dokumen resmi negara yang memberikan gambaran serta skenario kebijakan ekonomi dan fiskal. Dokumen ini digunakan sebagai bahan diskusi awal dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan serta penyampaian KEM PPKF juga menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat.

  • Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rohmat Pambudy juga terlihat hadir di Istana. 

    Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini untuk melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

    “Iya [bahas APBN 2026], mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membenarkan bahwa rapat terbatas yang digelar hari ini terkait dengan Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Dia menyebut akan lebih dulu membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 

    “[Bahas] APBN 2026. KEM-PPKF,” ujarnya. 

    Sebelumnya, pada Rapat Komisi XI DPR Sri Mulyani sempat menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada APBN 2025 akan turut diterapkan pada APBN 2026. 

    “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025). 

    Proses pembahasan RAPBN setiap tahunnya memakan waktu berbulan-bulan. Setelah membahasnya dengan intens bersama DPR, maka Presiden nantinya akan menyampaikan APBN 2026 saat Sidang MPR 16 Agustus. 

    Kemudian, rancangan APBN itu akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU APBN) beberapa waktu setelahnya. 

  • Menteri Prabowo Buka Suara soal Dolar AS Gebuk Rupiah

    Menteri Prabowo Buka Suara soal Dolar AS Gebuk Rupiah

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara soal pelemahan nilai tukar Rupiah beberapa hari ini. Rupiah terus ditekan Dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari ini.

    Nilai tukar Dolar AS sempat menggencet mata uang Garuda hingga level Rp 16.600-an. Per hari ini, Dolar AS bergerak di rentang Rp 16.500-an.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pergerakan nilai tukar yang ekstrim baru terpantau dalam beberapa hari ini saja. Pemerintah akan memantau pergerakannya setiap hari. Pihaknya juga terus memantau beberapa faktor sentimental dari kondisi ekonomi global.

    “Ini kan (pergerakan) harian, nanti dilihat. Kita melihat beberapa faktor sentimental dari luar juga,” sebut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Airlangga juga percaya nilai tukar Dolar AS tidak akan selalu berada di zona merah. Di satu titik, penguatan pasti akan terjadi lagi.

    Lebih jauh, Airlangga mengatakan urusan stabilitas nilai tukar akan menjadi domain kebijakan Bank Indonesia. “Ini kan BI stabilitas nilai tukar,” lanjutnya.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan perlahan-lahan pasar saham juga sudah mulai membaik kinerjanya. Artinya, mulai banyak arus modal masuk ke Indonesia dan menguatkan nilai tukar Rupiah.

    “Kalau pasar juga sudah rebound. Ekspektasi RUPS Mandiri dan BRI kan baik outcome-nya,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menolak berkomentar ketika ditanya soal lemahnya nilai tukar.

    Sri Mulyani hanya terdiam tak menjawab ketika ditanya hal tersebut, sementara Anggito mengatakan dia tak mau berkomentar, “No Comment,” kata Anggito.

    (hal/rrd)

  • Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Airlangga-Sri Mulyani Merapat ke Istana, Ada Apa?

    Jakarta –

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Mereka akan membahas mengenai penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk penyusunan APBN tahun depan.

    “Kita ketahui pada saat di dalam, soal APBN 2026. KEM-PPKF,” ujar Airlangga ketika tiba di Istana, Rabu (26/3/2025).

    Sri Mulyani mengatakan APBN 2026 memang sudah mulai disusun untuk kemudian nantinya akan dibahas dengan DPR.

    “Iya mulai disusun ya, kami lapor ke Pak Presiden dulu,” kata Sri Mulyani singkat.

    (hal/rrd)

  • Prabowo Putuskan RI Bakal Gabung New Development Bank (NDB)

    Prabowo Putuskan RI Bakal Gabung New Development Bank (NDB)

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia akan bergabung menjadi salah satu negara anggota dari New Development Bank (NDB). Pemerintah RI akan segera menempuh prosedur untuk memeroleh keanggotaan penuh di bank pembangunan tersebut. 

    Pernyataan Prabowo disampaikan setelah menerima kunjungan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Prabowo menjelaskan bahwa sebelum pertemuan ini, tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BDB telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Dari hasil pertemuan tersebut, dan undangan resmi untuk menjadi anggota yang telah disampaikan, Indonesia menyatakan bakal menempuh proses keanggotaan NDB. 

    “Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai, dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). 

    Untuk diketahui, NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara anggota BRICS pada Juli 2014. Bank pembangunan itu berpusat di Shanghai, dan juga berada di Afrika. 

    Fungsi NDB antara lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan mendorong ekonomi negara-negara berkembang. NDB telah memiliki modal awal sebesar US$100 miliar yang telah dikontribusi oleh negara-negara pendirinya. 

    Prabowo menyampaikan kepada Dilma bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan menempuh proses dan persyaratan yang diberikan untuk bisa bergabung secara formal ke NDB. 

    “Saya telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank dan mengikuti prosedur dan permintaan yang telah diberikan kepada kami. Sekali lagi, terima kasih banyak telah menjemput kami untuk bergabung dengan NDB,” tuturnya. 

    Adapun, Presiden NDB sebelumnya turut bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari yang sama, Selasa (25/3/2025). 

    Pada pertemuan tersebut, Presiden Dilma menyatakan bahwa NDB menghormati kedaulatan masing-masing negara sehingga tidak ada veto power.

    “New Development Bank tidak seperti bank multilateral lainnya karena kami menghormati kedaulatan masing-masing negara sehingga tidak ada veto power,” ujar Dilma, yang juga merupakan mantan Presiden ke-36 Brasil.

  • Kejar Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, Pemerintah Bentuk Satgas

    Kejar Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, Pemerintah Bentuk Satgas

    Jakarta – Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi dan Ekonomi Hijau guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025.

    Satgas ini dibentuk pada saat Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (24/03) bersama dengan para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada tahun 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional.

    “Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” kata Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

    Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar US$ 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas. Sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai US$ 233 juta.

    Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai US$ 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

    “Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027. Kemudian juga ada beberapa proyek yang dalam pipeline, baik itu photovoltage seperti di Saguling, kemudian juga ada beberapa proyek lain seperti dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power. Itu juga masuk dalam pembahasan. Di samping itu juga ada beberapa proyek yang lain termasuk waste to energy yang diusulkan untuk segera masuk di dalam pipeline JETP, yaitu proyek di Legok Nangka di Jawa Barat,” jelas Airlangga.

    Rapat tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan implementasi transisi energi yang mencakup revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

    Selain itu, sinergi lintas sektor menjadi penting untuk memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan efektif, inklusif, dan kompetitif. Airlangga juga menekankan perlunya kolaborasi erat dengan sektor swasta dan mitra internasional guna mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan mengoptimalkan pendanaan hijau. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat menjalankan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif.

    “Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian. Kemudian juga diharapkan pencairan daripada financing berbagai moda ini bisa terus didorong. Pemerintah melakukan pantauan dan evaluasi berbasis digital dan para stakeholder bisa mengakses, serta secara berkala akan dilakukan koordinasi,” terang Airlangga.

    (kil/kil)

  • Perkuat Komitmen Percepatan JETP, Indonesia Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau – Page 3

    Perkuat Komitmen Percepatan JETP, Indonesia Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP).

    JETP didirikan pada KTT G20 di Bali pada 2022 sebagai bagian dari kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini memperkuat transisi energi dengan dukungan internasional.

    Dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin, 24 Maret 2025. Pemerintah dan para mitra internasional membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

    Menko Airlangga menuturkan, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada 2030.

    “Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini dibentuk memiliki empat kelompok kerja yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia,” ujar Menko Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (25/3/2025).

    Sebagai bagian dari implementasi JETP, sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan internasional dengan total komitmen sebesar USD1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya menerima hibah senilai USD233 juta.

    Selain itu, IPG juga telah mengamankan jaminan senilai USD1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

    “Dalam pembicaraan tadi, beberapa proyek yang secara pragmatis juga disebut karena ini merupakan tujuan daripada JETP, antara lain Muara Laboh di Sumatera Barat, itu adalah program untuk biotermal dan diharapkan bisa beroperasi di 2027,” ujar Menko Airlangga.

  • NDB Berharap Indonesia Jadi Mitra Strategis, Tingkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    NDB Berharap Indonesia Jadi Mitra Strategis, Tingkatkan Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan delegasi New Development Bank (NDB) yang dipimpin oleh Presiden NDB Y.M. Dilma Vana Rousseff, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    NDB merupakan bank yang didirikan oleh negara BRICS untuk memobilisasi sumber daya alam dalam pengembangan infrastruktur dan proyek pengembangan berkelanjutan.

    Airlangga menyampaikan program prioritas Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yakni Asta Cita yang meliputi ketahanan pangan, energi dan air bersih.

    “Saat ini Indonesia tengah menjalankan program Makan Bergizi Gratis di berbagai jenjang pendidikan lingkup nasional dengan harapan dapat menggerakkan ekonomi pedesaan dan menciptakan multiplier effects,” kata Airlangga.

    Airlangga selanjutnya mengapresiasi undangan Presiden NDB agar agar Indonesia dapat bergabung dalam keanggotaan NDB bersama dengan negara anggota BRICS lainnya. 

    “New Development Bank tidak seperti bank multilateral lainnya karena kami menghormati kedaulatan masing-masing negara sehingga tidak ada veto power,” ujar Y.M. Presiden NDB Dilma Vana Rousseff yang juga merupakan mantan Presiden ke-36 Brasil. 

    New Development Bank berfokus pada pembangunan infrastruktur, kemudian pada pembangunan untuk melawan kemiskinan dengan program-program yang mendukung industrialisasi sehingga akan menambah penciptaan lapangan pekerjaan.

    Lebih lanjut, Airlangga menekankan komitmen Pemerintah Indonesia di sektor ketahanan energi, khususnya energi terbarukan untuk mencapai net zero emission di 2060, salah satunya melalui program B40.

    Menanggapi hal tersebut, Presiden NDB terkejut dengan capaian B40 Pemerintah Indonesia, mengingat pengalaman di Brazil setelah beberapa tahun hanya bisa sampai B17.

    Beliau juga turut mengapresiasi capaian Pemerintah Indonesia di sektor energi, khususnya dalam pengolahan biofuel. 

    Capaian ini merupakan inovasi yang baik, ditambah lagi setelah mengetahui bahwa B40 ini diperuntukkan bagi sektor transportasi serta bahan bakar di industri pengolahan mineral. 

    Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki banyak potensi sumber energi terbarukan seperti geothermal, hydro, dan juga critical minerals.

    Dengan potensi dan program prioritas nasional yang ada, NDB meyakini Indonesia akan menjadi mitra penting dari bank ini, sejalan dengan ambisi dan komitmen NDB untuk menjadi bank pembangunan yang sustainable dan green dengan fokus pada energi terbarukan.

    Menutup pertemuan, kedua belah pihak sepakat berkoordinasi untuk menggali lebih lanjut potensi kerja sama dan juga kemungkinan Indonesia bergabung menjadi anggota NDB.

    Turut mendampingi Menko Perekonomian pada pertemuan tersebut yaitu di antaranya Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Staf Khusus dan Staf Ahli Menko Perekonomian.

     

  • Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar

    Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/3/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden lantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Maret 2025 – 20:21 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto melantik 31 tokoh dan diplomat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI untuk organisasi-organisasi internasional dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/03).

    Sebanyak 31 duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan duta besar dan pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para dubes baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ada pula dua wakil ketua Komisi I DPR RI, yaitu Dave Laksono dan Anton Sukartono.

    Dari total 31 duta besar yang dilantik sore ini, 25 duta besar memiliki latar karier sebagai diplomat, sementara enam orang lainnya merupakan nondiplomat, yaitu mantan hakim Mahkamah Konstitusi, guru besar, mantan KSAU, purnawirawan TNI AD, dan politikus sekaligus anggota DPR RI.

    Berikut daftar duta besar yang dilantik sore ini oleh Presiden Prabowo:

    1. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar RI untuk Hungaria;

    2. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar RI untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;

    3. Dicky Komar sebagai Duta Besar RI untuk Republik Lebanon;

    4. Agus Priyono sebagai Duta Besar RI untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;

    5. Andreano Erwin sebagai Duta Besar RI untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;

    6. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar RI untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;

    7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;

    8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar RI untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobango;

    9. Hendra Halim sebagai Duta Besar RI untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;

    10. Tyas baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar RI untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Urganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);

    11. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;

    12. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar RI untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Repuiblik Gambia, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai gading, dan Republik Sierra Leone;

    13. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;

    14. Junimart Girsang sebagai Duta Besar RI untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);

    15. Cecep Herawan sebagai Duta Besar RI untuk Republik Korea;

    16. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;

    17. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar RI untuk Republik Islam Pakistan;

    18. Listiana Operananta sebagai Duta Besar RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;

    19. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina;

    20. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;

    21. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar RI untuk Republik Mozambik merangkap Republik Malawi;

    22. Bambang Suharto sebagai Duta Besar RI untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, dan ECOWAS;

    23. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar RI untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);

    24. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika;

    25. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar RI untuk Republik Portugal;

    26. Marsekal TNI (Purn.) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania;

    27. Arief Hidayat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;
    28. Didik Eko Pujianto sebagai Duta Besar RI untuk Republik Irak;

    29. Rina Prihtyasmiarsi sebagai Duta Besar RI untuk Republik Ceko;

    30. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar RI untuk Republik Chile;

    31. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar RI untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.

    Sumber : Antara

  • Respons Dua Menteri Prabowo soal IHSG Rontok Jelang Pengumuman Pengurus Danantara

    Respons Dua Menteri Prabowo soal IHSG Rontok Jelang Pengumuman Pengurus Danantara

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok pada perdagangan sesi I, menjelang pengumuman pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/3/2025). IHSG sempat anjlok 4,45%, bahkan hingga menyentuh level 5.000-an.

    Saat ditanya menyangkut hal ini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto enggan berbicara banyak. Menurutnya, perlu dilihat pergerakan IHSG ke depannya seperti apa, sebab naik-turunnya saham menurutnya merupakan aktivitas yang wajar.

    “Ya kita lihat saja perkembangan. Namanya market ada (pergerakan) daily,” kata Airlangga, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Senin (24/3).

    Lalu saat ditanya lebih lanjut, apakah pemerintah akan mengambil langkah dalam menindaklanjuti kondisi anjloknya IHSG hingga 4,45%, ia juga tidak berkomentar banyak. Menurutnya, pergerakan saham merupakan tanggung jawab masing-masing emiten.

    “Kalau saham kan masing-masing jaga, masing-masing,” ujarnya.

    Dalam kesempatan terpisah, CEO Danantara Rosan Roeslani mengakui bursa saham sempat anjlok kinerjanya pagi ini sebelum Danantara melakukan pengumuman resmi nama-nama pengurusnya. Namun, saat ini kinerja IHSG sudah membaik.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menilai pengumuman struktur pengurus Danantara justru menjadi pendorong tren positif bagi IHSG.

    “Kalau dilihat memang tadi kan pagi turun, pas ada pengumuman Danantara justru naik kok. Lihat deh indeksnya, tadi saya disampaikan yang tadinya turun 200-300 poin sekarang tinggal 80. Trennya positif usai pengumuman Danantara,” sebut Rosan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Sebagai informasi, IHSG kembali anjlok ke level terendah sejak pembukaan perdagangan pada Senin (24/3). Pada pembukaan perdagangan, IHSG diketahui melemah ke level 6.242.

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business pukul 10.22 WIB, IHSG terus melemah. Bahkan, IHSG terpantau melemah 278.501 atau anjlok 4,45% ke level 5.979. Seiring dengan pelemahan IHSG, tercatat sebanyak 563 saham melemah, 65 saham menguat, dan 148 saham stagnan. IHSG kemudian naik kembali ke level 6.000-an.

    (shc/hns)