Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Dunia kini dihadapkan pada tensi
perang dagang
menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak menaikkan tarif
impor
terhadap sejumlah produk strategis.
Presiden AS,
Donald Trump
, menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
Anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menilai pemerintah perlu merespons cepat perang dagang yang dikumandangkan Trump.
Sebab jika tidak, menurutnya ada dampak-dampak buruk yang bisa ditimbulkan.
Saat ini, kata Rieke, nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia mencapai 18 miliar dollar AS.
Komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang, ikan, serta peralatan elektrik.
Jika kenaikan
tarif impor
32 persen yang diberikan Trump tak segera direspons, akan ada dampak yang signifikan terhadap
ekonomi Indonesia
.
“Tarif masuk barang naik, harga beli konsumen naik, daya beli menurun. Jika daya beli konsumen Amerika menurun, permintaan ke Indonesia pasti menurun. Permintaan menurun, produksi Indonesia menurun,” ujar Rieke, Jumat (4/4/2025).
Dampak jangka panjang terhadap industri nasional adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran.
“PHK memengaruhi daya beli rakyat. Pastinya berimbas pada ‘anomali’ deflasi dan risiko fiskal Indonesia, terutama kuartal IV 2025,” kata dia.
Sejumlah negara mengecam kebijakan tersebut dan meminta Trump menarik kembali tarif terbaru yang diberlakukan. Salah satu kecaman datang dari China.
Jika tarif terbaru itu tak segera dibatalkan AS maka China mengancam akan memberikan balasan.
Kementerian Perdagangan China menilai langkah AS tersebut mengabaikan keseimbangan kepentingan yang telah dicapai dalam negosiasi perdagangan multilateral selama bertahun-tahun.
Selain itu, kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan fakta bahwa AS selama ini telah mendapatkan manfaat besar dari perdagangan internasional.
“China dengan tegas menentang langkah ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya,” ujar Kementerian Perdagangan China.
Sementara, Uni Eropa menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi perang dagang dengan AS.
Perancis, sebagai salah satu negara yang terdampak signifikan, menegaskan akan menyerang sektor layanan online AS sebagai langkah balasan.
Juru bicara pemerintah Perancis, Sophie Primas, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi dampak negatif dari kebijakan Trump.
Ia menjelaskan bahwa Uni Eropa akan merespons kebijakan tarif Trump dalam dua tahap.
“Respons awal akan diterapkan sekitar pertengahan April yang akan menyasar sektor aluminium dan baja,” katanya.
Tahap kedua akan mencakup semua produk dan layanan, yang kemungkinan akan siap pada akhir April.
Di tengah tekanan global ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis.
Dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Prabowo meminta jajarannya mempercepat perbaikan struktural dan menyederhanakan regulasi, terutama terkait hambatan non-tarif.
“Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tulis Kemenlu, Jumat (4/4/2025).
Pemerintah juga disebut tengah menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mendorong respons bersama menghadapi dampak tarif dari AS.
Di sisi lain, kementerian terkait akan segera menghitung dampak tarif tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi dalam negeri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pada Jumat di Putrajaya, untuk membahas strategi bersama menghadapi dinamika ekonomi global.
Kendati arahan Presiden sudah jelas, implementasi di lapangan dinilai belum cukup gesit.
Posisi Duta Besar RI untuk AS masih kosong hingga saat ini.
Padahal, peran Dubes sangat vital dalam menjalin komunikasi dan lobi strategis di tengah krisis seperti ini.
Ditambah lagi, suasana libur panjang nasional dan kebijakan
work from anywhere
(WFA) yang diperpanjang di sejumlah kementerian membuat roda birokrasi tak bergerak optimal.
Ketika negara lain sudah tancap gas, Indonesia dinilai masih berkutat pada tahapan koordinasi internal.
Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, mendesak agar Pemerintah Indonesia secepatnya mengangkat seorang Duta Besar untuk AS.
Dia menyebutkan, Pemerintah juga harus mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS.
“Agar terlahir konsesi atas produk asal RI yang berbasis teknologi asal AS dan padat karya,” kata dia kepada
Kompas.com
, Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Airlangga Hartarto
-
/data/photo/2025/04/04/67efba8f6c952.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS")
Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS
-
Bikin AS Tekor hingga Kenakan Tarif 32%, Ini Daftar Barang yang Diekspor RI
Jakarta –
Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena sasaran kebijakan tarif impor baru yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia terkena tarif sebesar 32%.
Pengenaan tarif impor ini dilakukan kepada negara yang mencatat surplus perdagangan tinggi dengan AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, yakni elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. Airlangga menilai kebijakan Trump tersebut dapat berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia ke AS.
“Pengenaan tarif resiprokal AS ini tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar Airlangga dalam keterangan pada akun Instagram @airlanggahartarto_official, Jumat (4/4/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar US$ 1,57 miliar.
Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai US$ 291,1 juta. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesoris lainnya (rajutan) (HS 61) dengan nilai US$ 215 juta dan alas kaki (HS 64) dengan nilai US$ 207,7 juta.
Airlangga menerangkan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi terbatas secara daring pada Kamis, (3/4). Dalam rapat tersebut, pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi kebijakan President Trump ini.
“Untuk itu, kita juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” terang Airlangga.
Dia pun menekankan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.
“Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” imbuh dia.
(acd/acd)
-
Respons Kebijakan Tarif Impor Trump, Hipmi Berikan Rekomendasi Ini ke Pemerintah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah tidak tinggal diam merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
AS memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor ke Amerika Serikat serta bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut.
Vietnam terkena tarif timbal balik resiprokal tertinggi 46 persen, sementara Indonesia terkena tarif 32 persen.
Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, dunia tengah mengecam kebijakan Trump. Seharusnya, pemerintah Indonesia melakukan hal serupa, meski caranya berbeda.
“Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk merespons kebijakan baru Trump agar tidak menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas,” ujarnya Akbar dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
Ia memiliki sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam merespons kebijakan tarif timbal balik Trump.
Pertama, mendorong kesepakatan bilateral dengan AS. Tujuannya, untuk memastikan Indonesia bisa memperoleh akses pasar terbaik dan paling kompetitif.
Kedua, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi biaya impor AS ke Indonesia.
Menurut Akbar, hal ini penting dilakukan. Mengingat, sempat menjadi sorotan Trump, karena Indonesia membebankan traffic charge untuk komoditas impor dari AS 64 persen.
Ketiga, pemerintah harus lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor bisa tetap berjalan, dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Apabila hal itu berjalan mulus, maka kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil. Sekalipun terdapat kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS,” urai Akbar.
Keempat, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya. Selain juga melakukan deregulasi agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat lebih bersaing di pasar ekspor.
Akbar menyambut baik rencana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Harapannya, pertemuan itu berbuah manis bagi dunia usaha Indonesia.
“Jika keempat rekomendasi itu dilakukan Pemerintah dan berhasil, saya rasa kinerja ekspor kita akan baik-baik saja. Sekarang tinggal bagaimana lobi-lobi yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.
-
Usul Pengusaha ke Pemerintah buat Hadapi Kebijakan Tarif Trump
Jakarta –
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah Indonesia tidak tinggal diam terhadap kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
“Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk merespons kebijakan baru Trump agar tidak menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas,” ujar Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).
Ia memiliki sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam merespons kebijakan tarif timbal balik Trump. Pertama, mendorong kesepakatan bilateral dengan AS. Tujuannya, untuk memastikan Indonesia bisa memperoleh akses pasar terbaik dan paling kompetitif.
Kedua, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi biaya impor AS ke Indonesia. Menurut Akbar, hal ini penting dilakukan mengingat sempat menjadi sorotan Trump karena Indonesia membebankan traffic charge untuk komoditas impor dari AS 64%.
Ketiga, pemerintah harus lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor bisa tetap berjalan, dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Apabila hal itu berjalan mulus, maka kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil. Sekalipun terdapat kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS,” kata Akbar.
Keempat, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya. Selain juga melakukan deregulasi agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat lebih bersaing di pasar ekspor.
Akbar menyambut baik rencana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Harapannya, pertemuan itu berbuah manis bagi dunia usaha Indonesia.
“Jika keempat rekomendasi itu dilakukan Pemerintah dan berhasil, saya rasa kinerja ekspor kita akan baik-baik saja. Sekarang tinggal bagaimana lobi-lobi yang dilakukan Pemerintah,” pungkasnya.
(acd/acd)
-
PCO ungkap langkah pemerintah hadapi kebijakan tarif Trump
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
PCO ungkap langkah pemerintah hadapi kebijakan tarif Trump
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 04 April 2025 – 18:11 WIBElshinta.com – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkap beberapa langkah Pemerintah Republik Indonesia menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, menyebut paralel dengan langkah-langkah itu, pemerintah saat ini juga menghitung dengan cermat dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS kepada barang-barang dari Indonesia.
“Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS. Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS,” kata Hasan Nasbi.
Dia melanjutkan, di dalam negeri pemerintah juga berupaya menjadikan produk-produk Indonesia lebih kompetitif, di antaranya melalui penyederhanaan regulasi.
“Di dalam negeri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan Nasbi.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan. Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).
Dari kebijakan baru itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (3/4), menyebut kebijakan Presiden Trump itu bakal berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
“Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” kata Menko Airlangga.
Oleh karena itu, demi meminimalisir dampak negatif akibat kebijakan tersebut, Airlangga menyebut Pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa langkah strategis, di antaranya menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga, dan negosiasi dengan pemerintah AS yang telah berjalan sejak awal tahun ini.
Sumber : Antara
-
Pemerintah Masih Kaji Dampak Tarif Impor Dagang Trump ke Indonesia
JAKARTA – Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengungkap beberapa langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Indonesia.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut paralel dengan langkah-langkah itu, pemerintah saat ini juga menghitung dengan cermat dampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS kepada barang-barang dari Indonesia.
“Pemerintah sedang menghitung dengan cermat dampak penerapan tarif resiprokal yang dilakukan oleh Pemerintah AS. Paralel dengan itu, pemerintah juga mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan Pemerintah AS,” kata Hasan Nasbi dilansir ANTARA, Jumat, 4 April.
Sementara di dalam negeri pemerintah juga berupaya menjadikan produk-produk Indonesia lebih kompetitif, di antaranya melalui penyederhanaan regulasi.
“Di dalam negeri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Hasan Nasbi.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara termasuk Indonesia, yang efektif 3 hari setelah diumumkan.
Kebijakan Trump itu bakal diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif khusus untuk sejumlah negara termasuk Indonesia mulai berlaku pada 9 April 2025.
Dari kebijakan baru itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan Presiden Trump itu bakal berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
“Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, antara lain adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut,” kata Menko Airlangga.
Karena itu, demi meminimalisir dampak negatif akibat kebijakan tersebut, Airlangga menyebut Pemerintah Indonesia menyiapkan beberapa langkah strategis, di antaranya menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pascapengumuman tarif resiprokal AS, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memastikan likuiditas valuta asing (valas) tetap terjaga, dan negosiasi dengan pemerintah AS yang telah berjalan sejak awal tahun ini.
-
Airlangga Bertemu Anwar Ibrahim Bahas Kebijakan Tarif Trump
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkunjung ke Malaysia. Kunjungan itu sebagai tindak lanjut atas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk negara ASEAN.
Dalam kunjungan tersebut, Airlangga bertemu Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia I. Lalu, Airlangga bertemu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Azis.
Airlangga mengatakan, kunjungan ini penting guna memperkuat kolaborasi regional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
“Malaysia selaku keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerjasama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).
Sementara itu, PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. Ia mengatakan prioritas juga diberikan untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi. Ia mengatakan Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” katanya.
Setelah bertemu Anwar Ibrahim, Airlangga langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul. Airlangga menjelaskan, posisi suara negara-negara ASEAN di Indo Pasifik sangat penting dan bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar. “Ini guna mendorong penguatan ekonomi regional di Kawasan ASEAN dan di tingkat global,” katanya.
Sementara itu, Tengku Zafrul mengatakan bahwa pertemuan dengan Airlangga juga membahas strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN.
“Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, persatuan ASEAN bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujar Tengku Zafrul.
Pada kesempatan tersebut, Tengku Zafrul dan Airlangga sepakat, pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang. Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global. Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.
(acd/acd)
-
Airlangga Temui PM Malaysia Anwar Ibrahim Bahas Strategi Tarif Resiprokal Pemerintah AS untuk ASEAN – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Menindaklanjuti kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2 April 2025 lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bergerak cepat membangun komunikasi dengan negara-negara ASEAN.
Airlangga segera berkomunikasi dan berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, yang saat ini bertindak selaku Keketuaan ASEAN tahun 2025.
Airlangga mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Deputy Prime Minister of Malaysia, di kediaman resmi DPM I pada Kamis, 3 April 2025.
Pertemuan membahas perkembangan terbaru kebijakan tarif resiprokal AS.
Pada hari kedua, Jumat, 4 April 2025, Airlangga bertemu langsung dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya.
PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerja sama ekonomi Malaysia dengan Indonesia.
“Prioritas juga diberikan untuk memperkuat dan memperbarui sinergi ekonomi yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang,” kata Anwar Ibrahim.
“Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melibatkan para pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” tambahnya.
Sedangkan Menko Airlangga menyampaikan Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025 menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global.
“Termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” ujarnya.
Sejalan dengan Airlangga, PM Anwar juga mengatakan bahwa sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan.
Pada pertemuan tersebut, PM Anwar Ibrahim didampingi oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.
Setelah pertemuan dengan PM Anwar, Menko Airlangga langsung menindaklanjuti untuk pertemuan khusus dengan MITI Tengku Zafrul.
Dalam pertemuan tersebut, Tengku Zafrul mengatakan bahwa pertemuan dengan Menko Airlangga juga membahas strategi untuk penguatan ekonomi regional ASEAN.
Dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian, Persatuan ASEAN bukan lagi pilihan tetapi menjadi suatu keharusan.
“Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Sementara Airlangga menegaskan posisi ASEAN di Indo-Pasifik sangat penting bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar.
Untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan ASEAN dan di tingkat global, kata Airlangga.
MITI Tengku Zafrul dan Airlangga sepakat bahwa pada saat ekonomi global sedang bergejolak, maka suara ASEAN perlu lebih lantang.
Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkan Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement – TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerja sama dengan AS.
“Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara ASEAN, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” kata Airlangga.
Keduanya mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamika perdagangan global.
Dengan tetap menghormati kebijakan tersebut, Indonesia dan Malaysia percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan.
Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
-
Respons Tarif Impor Trump, Pemerintah Kirim Tim Lobi Tingkat Tinggi
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia akan mengirimkan tim lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat (AS) untuk menegosiasikan pengenaan tarif impor sebesar 32% yang baru saja diumumkan Presiden AS Donald Trump. Secara paralel, pemerintah juga tengah menghitung dengan cermat dampak dari penerapan tarif tersebut.
“Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah AS,” kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (4/4/2025).
Hasan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah mempersiapkan tiga langkah strategis menghadapi gejolak ekonomi global, terutama akibat adanya kebijakan tarif impor baru AS oleh Donald Trump.
Tiga strategi tersebut yaitu memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri.
“Di dalam negeri sendiri pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” tambah Hasan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto juga memastikan pemerintah akan mengirimkan delegasi ke pemerintah AS untuk menegosiasikan lagi tarif impor Trump.
Disampaikan Airlangga, pengenaan tarif impor ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar Amerika antara lain tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, karet, palm oil, furniture, serta udang dan produk-produk perikanan laut.
“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak dari penerapan tarif impor tersebut terhadap perekonomian nasional,” kata Airlangga soal tarif impor Trump.
-
Tarif Trump Ganggu Ekspor, Airlangga Ungkap Barang Paling Banyak Dikirim ke AS
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) sebesar 32% ke Indonesia berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia ke AS. Tarif ini akan berlaku mulai 9 April 2025.
Airlangga kemudian mengungkapkan sejumlah produk ekspor utama Indonesia di pasar AS yakni elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
“Pengenaan tarif resiprokal AS ini tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar Airlangga dalam keterangan pada akun Instagram @airlanggahartarto_official, Jumat (4/4/2025).
Airlangga mengatakan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi terbatas secara daring pada Kamis, (3/4). Dalam rapat tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut.
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia. Dia mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.
“Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, pemerintah juga akan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi kebijakan President Trump ini.
“Untuk itu, kita juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” katanya.
(acd/acd)