Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Respons Resmi Pemerintah Soal Penerapan Tarif Resiprokal AS Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah merespons penetapan kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia. 

    Setidaknya terdapat 7 langkah yang dilakukan pemerintah. Pertama, Indonesia telah bertemu dengan pemerintah Malaysia selaku pemegang Keketuaan Asean untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara Asean seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.

    Dalam hal ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah bertemu langsung dengan PM Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di kantornya di Putrajaya hari ini. 

    PM Anwar Ibrahim menyampaikan bahwa pertemuan tersebut untuk mendiskusikan perkembangan dari berbagai kerjasama ekonomi Malaysia dengan Indonesia. 

    “Malaysia selaku KeketuaanASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025). 

    Pada kesempatan tersebut Airlangga menegaskan posisi Asean di Indo Pasifik sangat penting dan dapat menjadi satu kekuatan besar untuk mendorong penguatan ekonomi regional di kawasan Asean dan di tingkat global.

    Untuk diketahui, Indonesia dan Malaysia akan memanfaatkanPerjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (Trade and Investment Framework Agreement/ TIFA) untuk mencari keuntungan dari perdagangan timbal balik dan mengupayakan berbagai perjanjian kerjasama dengan AS. 

    “Perlu dilakukan sinkronisasi antar negara-negara Asean, karena dari 10 negara ASEAN, semua terkena dampak kebijakan tarif resiprokal AS, sehingga perlu secara kolektif membangun komunikasi dan engagement dengan Pemerintah AS,” ujarnya. 

    Kedua negara mengakui bahwa kebijakan tarif Presiden Trump menimbulkan tantangan yang besar terhadap dinamikaperdagangan global. 

    Namun, Indonesia dan Malaysia memilih untuk tetap menghormati kebijakan tersebut dan percaya pada hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Keduanya berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan tetap menjaga hubungan perdagangan yang kuat dengan AS.

    PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penguatan dan memperbarui sinergi ekonomi, yang mencerminkan komitmen kerja sama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia ke tingkat yang lebih baik di masa mendatang. 

    “Kami memanfaatkan sepenuhnya persahabatan erat kedua negara, terutama dalam memperkuat lebih banyak lagi kegiatan ekonomi dan perdagangan, yang melibatkan para Pengusaha Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor terkait,” terangnya. 

    Sebagai Ketua Asean tahun ini, Malaysia membutuhkan kerja sama dari semua negara tetangga termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas Malaysia sebagai tujuan investasi, pariwisata, dan perdagangan di kawasan. 

    Di sisi lain, berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga memiliki langkah lain yang dilakukan. Adapun, langkah kedua yang dimaksud yakni segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    Pemerintah Indonesia juga disebut akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini. Tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

    Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Adapun, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. 

    Upaya ketiga yang akan dilakukan pemerintah yakni menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS. 

    Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

    Keempat, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS sejak awal tahun ini. 

    Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS. 

    Kelima, pemerintah Indonesia akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS. 

    Keenam, sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    Ketujuh, Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. 

    Hal ini juga dinilai dapat sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 

    Tak hanya itu, langkah kebijakan strategis pemerintah lainnya akan ditempuh untuk terus memperbaiki iklim invetasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

  • Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Neraca Dagang Berpotensi Berbalik Defisit Imbas Kenaikan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia yang tengah menikmati surplus selama 58 bulan terakhir terancam berbalik defisit usai kenaikan tarif bea masuk ke Amerika Serikat yang ditetapkan sebesar 32% mulai 9 April 2025. 

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan kondisi tersebut mungkin terjadi apabila Indonesia gagal negosiasi dengan AS terkait besaran tarif tersebut.  

    “Saya kira kalau dalam jangka waktu 6 bulan belum [berbalik defisit], tetapi setelah itu kalau nanti negosiasinya gagal, bisa jadi defisit,” ujarnya, dikutip pada Sabtu (5/4/2025). 

    Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mencatat surplus US$3,12 miliar atau turun US$0,38 miliar secara bulanan. Dengan begitu, Indonesia mencatatkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Tauhid lebih lanjut mencontohkan bahwa potensi itu sangat mungkin terjadi karena sejumlah komoditas yang sebelumnya dikenakan tarif rendah, harus menghadapi tarif 32%. 

    Sebagai contoh, tarif impor untuk alas kaki yang sebelumnya hanya sebesar 1,7%, dengan adanya tarif resiprokal ini akan mengerek tarifnya hingga 30 kali lipat. 

    Untuk diketahui, AS merupakan penyumbang surplus terbesar terhadap neraca perdagangan Indonesia. Dengan kata lain, AS lebih banyak melakukan impor dari Indonesia ketimbang ekspor. 

    Secara kumulatif atau periode Januari-Februari 2025, perdagangan Indonesia dengan AS menghasilkan surplus senilai US$3,14 miliar. 

    Utamanya, surplus berasal dari komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang surplus US$577 juta. Kemudian komoditas pakaian dan aksesorisnya (rajutan) (HS 61) dengan surplus US$433,3 juta serta alas kaki (HS 64) senilai US$407,7 juta. 

    Pangsa pasar ekspor Indonesia kepada AS pun tercatat sebesar 11,26%. Lebih rendah dari China yang sebesar 20,6%, Asean 21,71%, maupun negara lainnya yang mencakup 31,34%. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengestimasikan rangkaian tarif ini dapat mengurangi surplus perdagangan Indonesia menuju kisaran US$700 juta hingga US$900 juta, dari posisi surplus terakhir pada Februari 2025. 

    “Hal ini dapat meningkatkan defisit neraca transaksi berjalan tahun 2019 menjadi 0,9% dari PDB [batas atas dari kisaran target 0,5%-1,3% dari BI],” ujarnya dalam keterangan resmi. 

    Satria, sapaannya, turut mewaspadai langkah-langkah pembalasan yang dapat dilakukan oleh negara lain—terkini, baru China yang mengumumkan retaliasi. 

    Masalahnya, jika semakin banyak negara yang menerapkan tarif universal baru, hal ini akan mempengaruhi ekspor Indonesia secara langsung, atau secara tidak langsung melalui melemahnya permintaan global.

    Adapun, pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas secara daring pada Kamis (3/4/2025), bersama sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. 

    Di mana pemerintahakan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

    “Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” ujar Airlangga. 

    Meski demikian, belum diketahui apa langkah yang akan diambil dalam menghadapi tarif 32% tersebut. 

  • Hadapi Tarif Trump, Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama

    Hadapi Tarif Trump, Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkunjung ke Malaysia Kamis, 3 April 2025. Tujuannya untuk membahas tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atau Tarif Trump.

    Airlangga pun mengutarakan peran Malaysia sebagai Ketua ASEAN untuk menghadapi perkembangan situasi global terkini. Termasuk situasi perdagangan internasional setelah Presiden Donald Trump mengumumkannya.

    “Malaysia selaku Keketuaan ASEAN 2025, menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan kerja sama seluruh Negara ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk respons atas kebijakan tarif resiprokal AS,” katanya.

    Pada hari pertama kunjungannya, bertemu dengan Deputy Prime Minister of Malaysia I Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid. Pertemuan ini membahas seputar tarif Trump atau kebijakan tarif resiprokal AS.

    Pada hari kedua kunjungannya, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan ini membahas kerja sama kedua negara dalam menghadapi situasi tersebut.

    Anwar Ibrahim mengutarakan bahwa kerja sama Indonesia dengan Malaysia menguntungkan kedua negara. Setelah pertemuan tersebut, Airlangga bertemu dengan Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz.

    Tengku Zafrul mengutarakan pertemuan ini membahas kekuatan ekonomi regional untuk menghadapi tarif tersebut. Ia pun mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuatnya. “Mari kita perkuat ekonomi regional untuk kesejahteraan bersama,” ujarnya.

    Kedua negara dikabarkan akan menempuh jalur Trade and Investment Framework Agreement untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Airlangga pun meminta agar seluruh negara anggota ASEAN secara kolektif melakukannya juga.

    Pada Rabu, 2 April 2025, Trump mengumumkan kebijakan yang menggemparkan perdagangan internasional. Trump mengumumkan kenaikan tarif minimal 10 persen dari barang yang masuk ke negara tersebut. Indonesia terkena tarif 32 persen, sedangkan Malaysia terkena 24 persen.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyarankan negara-negara yang terdampak agar diam dan melihat dahulu perkembangannya. Bila membalasnya, Scott menegaskan akan terjadi eskalasi. “Karena jika kalian membalas, maka akan terjadi eskalasi,” ujarnya.

    Airlangga pun berujar bahwa organisasi ASEAN penting untuk memperkuat ekonomi kawasan. Indonesia dan Malaysia pun sepakat bahwa tarif Trump ini memunculkan tantangan baru bagi perdagangan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    Tarif Impor Donald Trump Aneh, Profesor AS Sarankan Ekonom Gedung Putih Pensiun

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat ekonomi dari Indef, Fadhil Hasan, menyebut banyak ekonom di Amerika Serikat yang menilai kebijakan Tarif Trump sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah seorang profesor dari University of Michigan.

    Profesor tersebut bahkan menyarankan agar para ekonom yang bekerja untuk Presiden AS segera pensiun. Alasannya, tarif yang diberlakukan tidak memiliki dasar yang jelas dan logis.

    Fadhil pun sependapat dengan pandangan tersebut. Ia menilai bahwa kebijakan tarif itu membingungkan karena tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat. “Cara mereka (Amerika Serikat) menentukan reciprocal tariff yang dikenakan kepada negara-negara, perhitungannya itu tidak memiliki satu basis ekonomi yang jelas,” katanya.

    Indonesia Masuk Daftar Negara Terdampak

    Indonesia termasuk dalam daftar delapan negara yang terkena tarif resiprokal. Barang-barang asal Indonesia dikenai pajak sebesar 32 persen. Padahal, menurut Fadhil, Indonesia hanya mengenakan pajak 8 hingga 9 persen untuk barang dari Amerika.

    Meski tanpa dasar yang jelas, Fadhil menjelaskan bahwa tarif 32 persen tersebut muncul dari perhitungan defisit perdagangan antara kedua negara sebesar 16,8 miliar dolar AS, dibagi total impor Amerika dari Indonesia sebesar 28 miliar dolar AS.

    Dari pembagian itu muncul angka 64, yang dianggap sebagai hambatan terhadap barang Amerika yang masuk ke Indonesia. Angka tersebut kemudian dibagi dua sehingga muncul angka 32 persen sebagai tarif balasan.

    Fadhil menambahkan, angka 64 persen juga mencakup hambatan non-tarif yang sebenarnya sulit diukur secara nominal. Hambatan ini meliputi regulasi atau kebijakan lain yang menghambat perdagangan.

    Langkah Pemerintah Indonesia

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pemerintah tengah menghitung dampak dari kebijakan tersebut. Ia menambahkan bahwa Indonesia juga akan melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada Kamis, 4 April 2025. Pertemuan tersebut membahas dampak kebijakan tarif, dan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan.

    Untuk merespons kebijakan Tarif Trump, Fadhil menyebut pemerintah akan melakukan penyederhanaan regulasi. Langkah ini bertujuan agar produk-produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif di pasar global.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Serikat Pekerja Waswas 50.000 Buruh Berpotensi Kena PHK Imbas Tarif Trump

    Serikat Pekerja Waswas 50.000 Buruh Berpotensi Kena PHK Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak lebih dari 50.000 buruh diprediksi berpotensi terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Gelombang PHK ini terjadi imbas kebijakan tarif impor resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, puluhan ribu buruh yang berpotensi terkena PHK ini dapat menggulung pasca-tarif Trump mulai berlaku pada 9 April 2025.

    “Dalam kalkulasi sementara setelah mendengarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh serikat pekerja, kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, badai PHK gelombang kedua ini bisa tembus di angka lebih dari 50.000 [buruh] dalam kurun waktu 3 bulan pascaditetapkannya tarif berjalan,” kata Said dalam konferensi pers daring bertajuk ‘Ancaman PHK Besar-Besaran di Indonesia Akibat Kebijakan Tarif Donald Trump’, Sabtu (5/4/2025).

    Said menyebut, sederet industri yang berpotensi terkena gelombang PHK imbas kebijakan tarif Donald Trump, di antaranya industri tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman (mamin), sawit, karet hingga pertambangan.

    “Sampai 3 bulan ke depan, dalam hitungan kami, runtuh itu lebih dari 50.000 orang akan ter-PHK [imbas kebijakan tarif Trump sebesar 32% untuk Indonesia],” ujarnya.

    Said menuturkan, potensi gelombang PHK tersebut dapat terjadi lantaran kebijakan tarif impor tinggi Trump dapat menyebabkan harga barang Indonesia yang dijual di pasar AS menjadi mahal dan tak kompetitif. Bila permintaan barang Indonesia turun,  produktivitas industri dalam negeri akan berkurang sehingga pengurangan tenaga kerja tak terelakkan.

    “Jadi pembeli rakyat Amerika menurun untuk membeli barang Indonesia karena mahal. Karena pembeli rakyat Amerika menurun, otomatis produksi di Indonesia yang ke Amerika diturunkan,” tuturnya.

    Dalam skenario yang lebih parah, tak hanya PHK, perusahaan di Indonesia juga berpotensi dapat tutup. 

    “Atau kalau enggak mampu sampai sekali, angkos produksi sudah lebih mahal daripada pendapatan, tutup perusahaan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, pemerintah akan terus berdiskusi dengan AS untuk mencari solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak terkait pengenaan tarif.

    “Pemerintah masih akan membahas dengan AS berbagai hal yang menjadi isu bilateral termasuk tarif dan nontarif untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua pihak,” kata Djatmiko kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djatmiko menyampaikan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kebijakan tarif Trump dengan melibatkan banyak kementerian/lembaga, termasuk dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    “Pemerintah, termasuk Kemendag di dalamnya sedang mengkaji berbagai opsi solusi kedua belah pihak di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemlu,” ungkapnya.

    Menurutnya, kenaikan tarif, baik secara sektoral, resiprokal, dan new baseline (tarif dasar) sebesar 10% pasti akan menjadi persoalan untuk siapapun yang berdagang dengan AS, termasuk Indonesia.

    Meski demikian, Djatmiko menjelaskan bahwa sejak 2 dekade sebelumnya, Indonesia sudah memulai program diversifikasi pasar.

    Kemendag juga menyampaikan selama 10 tahun terakhir semakin intensif yang terbukti ada berbagai perjanjian bilateral ataupun regional yang berhasil dicapai.

    Perinciannya, seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Chila CEPA, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Korea CEPA.

    Kemudian, juga ada Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN HK, ASEAN China FTA, ASEAN Korea FTA, ASEAN Japan CEP, Indonesia-Pakistan PTA, Indonesia-Iran PTA, dan Indonesia-Mozambique PTA.

    “Akan ditandatangani segera Indonesia-Tunisia PTA, dan dituntaskan EAEU FTA, Peru CEPA, GCC, Turki, Srilanka,” pungkasnya.

  • Apa itu kebijakan tarif Trump dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

    Apa itu kebijakan tarif Trump dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia?

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Apa itu kebijakan tarif Trump dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia?
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 21:24 WIB

    Elshinta.com – Pada 2 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang mengejutkan dunia.

    Dalam pidatonya, ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari Liberation Day, strategi besar untuk membebaskan ekonomi Amerika dari ketergantungan pada impor.

    Semua barang impor kini dikenai tarif dasar sebesar 10 persen, tetapi negara-negara dengan defisit perdagangan besar terhadap AS mendapat tarif tambahan.

    Indonesia termasuk dalam daftar yang terkena dampak terbesar dengan tarif mencapai 32 persen.

    Bagi eksportir Indonesia, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Industri tekstil, alas kaki, furnitur, karet, hingga perikanan selama ini mengandalkan pasar AS sebagai salah satu tujuan utama ekspor.

    Tarif baru ini berpotensi membuat produk Indonesia kehilangan daya saing, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara yang dikenai tarif lebih rendah.

    Sebagai contoh, Brasil hanya dikenai tarif 10 persen, sementara negara penghasil kakao seperti Pantai Gading dan Ghana mendapat tarif 21 dan 10 persen.

    Dampak kebijakan tarif itu tidak seragam bagi semua sektor. Bagi industri alas kaki, yang sekitar 40 persen produknya diekspor ke AS, kebijakan ini bisa menjadi pukulan berat. Harga jual yang lebih tinggi akibat tarif impor dapat membuat produk Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan Meksiko.

    Namun, bagi sektor perikanan, terutama ekspor udang, ada peluang tersembunyi. Vietnam, yang selama ini menjadi pesaing utama Indonesia di sektor ini, dikenai tarif lebih tinggi, yaitu 46 persen.

    Dengan strategi yang tepat, eksportir Indonesia justru bisa merebut pangsa pasar dari negara pesaing yang lebih terdampak.

    Reaksi pasar terhadap kebijakan ini diperkirakan akan cukup cepat. Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengingatkan potensi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan berada pada fase bearish (pelemahan) pascapenerapan tarif impor oleh Presiden Donald Trump.

    Bahkan, ia memproyeksikan IHSG berpotensi melemah signifikan sebesar 2- 3 persen pada Selasa (8/4), atau hari pertama perdagangan Bursa setelah libur panjang memperingati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Namun, jika dibandingkan dengan kejutan ekonomi besar lainnya, penurunan ini relatif terkendali. Hal ini disebabkan oleh kesiapan pelaku pasar yang sudah mengantisipasi langkah Trump sejak awal 2025.

    Ketika presiden AS memberi sinyal proteksionisme, investor mulai melakukan pergeseran portofolio. Mereka mengurangi eksposur terhadap sektor manufaktur berbasis ekspor dan beralih ke sektor berbasis domestik seperti infrastruktur dan konsumsi.

    Akibatnya, tidak ada kepanikan besar di pasar saham. Pelaku pasar yang lebih peka sudah mengurangi risiko jauh sebelum kebijakan ini diumumkan.

    Jalan Tengah

    Pemerintah Indonesia pun mulai mengambil langkah strategis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi ulang dengan AS untuk mencari jalan tengah terkait kebijakan tarif ini.

    Pertanyaannya, apakah ini cukup untuk mengatasi dampak jangka panjangnya? Jika Indonesia hanya bereaksi tanpa strategi jangka panjang, maka kita akan terus berada dalam posisi defensif.

    Salah satu langkah yang perlu segera dilakukan adalah meningkatkan efisiensi logistik dalam negeri. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih berkisar 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

    Jika inefisiensi ini bisa ditekan, maka eksportir masih memiliki peluang untuk menjaga daya saing meskipun menghadapi kenaikan tarif impor di AS.

    Selain itu, kebijakan tarif baru ini juga membuka peluang di sektor investasi. Yang jarang disadari banyak pihak adalah kebijakan proteksionis AS akan menggeser rantai pasok global.

    Perusahaan-perusahaan multinasional yang sebelumnya beroperasi di Vietnam atau Tiongkok kini mungkin mencari lokasi produksi baru yang lebih stabil dan tidak terkena dampak langsung dari kebijakan Trump.

    Indonesia bisa menjadi kandidat utama bagi pergeseran investasi ini, tetapi hanya jika kita mampu bertindak cepat dan menyediakan ekosistem investasi yang menarik.

    Investor global saat ini mencari negara dengan stabilitas ekonomi, kepastian regulasi, dan insentif yang menarik.

    Jika Indonesia dapat memberikan jaminan tersebut, ada peluang besar untuk menarik gelombang investasi manufaktur yang sebelumnya dialokasikan ke negara lain.

    Tentu saja ini tidak akan terjadi secara otomatis. Pemerintah harus segera merancang kebijakan yang mendukung, mulai dari reformasi regulasi hingga pemberian insentif fiskal bagi investor yang ingin membangun fasilitas produksi di Indonesia.

    Selain investasi, strategi diversifikasi pasar juga menjadi kunci dalam menghadapi dinamika perdagangan global.

    Ketergantungan terhadap pasar AS harus dikurangi dengan memperkuat ekspor ke kawasan lain, seperti Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Saat ini, beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk manufaktur dan komoditas dari Asia.

    Jika Indonesia dapat membangun hubungan dagang yang lebih kuat dengan negara-negara ini, dampak dari kebijakan tarif AS dapat lebih diminimalisasi.

    Dalam jangka panjang, kebijakan tarif ini mengajarkan satu hal penting: bahwa dunia perdagangan global semakin tidak dapat diprediksi.

    Dulu, banyak negara percaya bahwa liberalisasi perdagangan adalah arah masa depan yang tidak bisa dibendung. Namun, kebijakan Trump membuktikan bahwa proteksionisme masih bisa muncul kapan saja dan mengubah lanskap ekonomi dunia.

    Jangan Panik

    Bagi Indonesia, ini bukan saatnya untuk panik, melainkan waktu untuk bertindak dengan strategi yang tepat.

    CEO Indonesian Business Council (IBC) Sofyan Djalil menyampaikan usulan langkah strategis yang dapat diambil pemerintah, mencakup fokus pada upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memberikan dukungan kepada industri yang terdampak, termasuk di dalamnya UMKM yang merupakan bagian dari mata rantai industri ekspor.

    Upaya ini perlu didukung dengan kebijakan yang kondusif, kepastian regulasi, dan reformasi struktural dalam kemudahan berbisnis. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing ekspor.

    Kemudian, pemerintah harus mengambil langkah renegosiasi dengan pemerintah AS dan mengkaji kembali kerangka perjanjian dagang antara kedua negara, untuk mengupayakan penerapan tarif yang lebih adil dan berimbang.

    Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan hubungan dagang yang telah berlangsung, tapi juga memperluas potensi penguatan perdagangan melalui penguatan diplomasi dagang yang aktif.

    Pemerintah juga perlu mengambil langkah negosiasi multilateral bersama negara- negara ASEAN untuk mendorong tatanan perdagangan internasional yang lebih adil dan setara.

    ASEAN merupakan mitra dagang yang sangat besar dan penting, sehingga baik AS maupun ASEAN akan sama-sama diuntungkan melalui upaya negosiasi dan diplomasi dagang ketimbang penerapan kebijakan yang sepihak.

    Pada akhirnya, penting untuk memperluas perjanjian kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral serta mempercepat penyelesaian perundingan dagang (FTA) yang saat ini sedang berlangsung. Perjanjian kerja sama dengan negara-negara dan kawasan-kawasan akan memperluas akses pasar baru untuk Indonesia.

    Di sisi lain, efisiensi sektor manufaktur harus ditingkatkan, investasi harus ditarik dengan kebijakan yang lebih proaktif, dan pasar ekspor harus diperluas agar tidak terlalu bergantung pada AS. Dalam kondisi seperti ini, negara yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menjadi pemenang.

    Dari perspektif investor, momen seperti ini justru bisa menjadi peluang terbaik untuk mencari saham berkualitas dengan potensi pertumbuhan tinggi.

    Pasar sedang mengalami fase konsolidasi setelah tekanan eksternal, dan dalam kondisi seperti ini, saham-saham dengan fundamental kuat memiliki peluang besar untuk tumbuh dalam jangka panjang.

    Pada akhirnya, kebijakan tarif Trump adalah bagian dari dinamika global yang tidak bisa dihindari. Namun, bukan berarti Indonesia harus menerimanya sebagai ancaman tanpa perlawanan.

    Dengan pemahaman yang tepat, langkah strategis yang terarah, serta sikap yang optimistis, Indonesia bisa menjadikan kebijakan ini sebagai batu loncatan menuju ekonomi yang lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global.

     

     

     

     

     

    Sumber : Antara

  • Nasib Indonesia usai Kebijakan Tarif Trump 32 Persen, Ini Daftar Barang yang Diekspor RI!

    Nasib Indonesia usai Kebijakan Tarif Trump 32 Persen, Ini Daftar Barang yang Diekspor RI!

    PIKIRAN RAKYAT – Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Negara ini dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Pengenaan tarif tersebut berlaku untuk negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan AS.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menilai bahwa kebijakan Trump kali ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

    “Pengenaan tarif resiprokal AS ini tentunya akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar Airlangga, dilihat dari akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, Sabtu, 4 April 2025.

    Apa Saja Komoditi yang Diekspor RI?

    Berikut adalah sejumlah produk ekspor utama Indonesia di pasar AS menurut Airlangga Hartarto:

    Elektronik Tekstil dan produk tekstil Alas kaki Minyak kelapa sawit (palm oil) Karet Furnitur Udang Produk-produk perikanan laut

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memberikan surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

    Pada Februari 2025, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar 1,57 miliar dolar AS dari AS.

    Surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektronik beserta bagiannya, dengan nilai 291,1 juta dolar AS.

    Selanjutnya, pakaian dan aksesoris rajutan menyumbang surplus sebesar 215 juta dolar AS, diikuti oleh alas kaki dengan surplus sebesar 207,7 juta dolar AS.

    Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengadakan rapat koordinasi terbatas secara daring pada Kamis, 3 April 2025.

    Dalam rapat itu, pemerintah akan menghitung dampak dari tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut.

    Pemerintah Indonesia juga berencana untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah akan segera melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

    Tim yang terdiri dari berbagai kementerian, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha, telah bekerja sama secara intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi kebijakan Presiden Trump ini.

    “Untuk itu, kita juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative,” ujar Airlangga.

    Dia juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kestabilan hasil Surat Berharga Negara (SBN) meskipun terjadi gejolak di pasar keuangan global setelah pengumuman tarif balasan dari AS.

    “Bersama Bank Indonesia, Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tutur dia. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS

    Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS

    Menanti Respons Cepat Pemerintah Hadapi Perang Dagang AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dunia kini dihadapkan pada tensi
    perang dagang
    menyusul langkah Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak menaikkan tarif
    impor
    terhadap sejumlah produk strategis.
    Presiden AS,
    Donald Trump
    , menetapkan tarif timbal balik yang berlaku bagi lebih dari 180 negara dan wilayah berdasarkan kebijakan perdagangan baru yang luas.
    Pemerintahan AS menunjukkan tingkat tarif efektif yang diklaim akan dikenakan pada negara lain terhadap barang-barang AS.
    Dalam sebuah daftar yang juga telah tersebar di media sosial, Trump menunjukkan tarif baru yang akan dikenakan AS pada setiap negara dan wilayah, termasuk Uni Eropa.
    Indonesia sendiri dikenakan tarif baru barang impor senilai 32 persen.
    Anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menilai pemerintah perlu merespons cepat perang dagang yang dikumandangkan Trump.
    Sebab jika tidak, menurutnya ada dampak-dampak buruk yang bisa ditimbulkan.
    Saat ini, kata Rieke, nilai impor Amerika Serikat dari Indonesia mencapai 18 miliar dollar AS.
    Komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat, antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang, ikan, serta peralatan elektrik.
    Jika kenaikan
    tarif impor
    32 persen yang diberikan Trump tak segera direspons, akan ada dampak yang signifikan terhadap
    ekonomi Indonesia
    .
    “Tarif masuk barang naik, harga beli konsumen naik, daya beli menurun. Jika daya beli konsumen Amerika menurun, permintaan ke Indonesia pasti menurun. Permintaan menurun, produksi Indonesia menurun,” ujar Rieke, Jumat (4/4/2025).
    Dampak jangka panjang terhadap industri nasional adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya jumlah pengangguran.
    “PHK memengaruhi daya beli rakyat. Pastinya berimbas pada ‘anomali’ deflasi dan risiko fiskal Indonesia, terutama kuartal IV 2025,” kata dia.
    Sejumlah negara mengecam kebijakan tersebut dan meminta Trump menarik kembali tarif terbaru yang diberlakukan. Salah satu kecaman datang dari China.
    Jika tarif terbaru itu tak segera dibatalkan AS maka China mengancam akan memberikan balasan.
    Kementerian Perdagangan China menilai langkah AS tersebut mengabaikan keseimbangan kepentingan yang telah dicapai dalam negosiasi perdagangan multilateral selama bertahun-tahun.
    Selain itu, kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan fakta bahwa AS selama ini telah mendapatkan manfaat besar dari perdagangan internasional.
    “China dengan tegas menentang langkah ini dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya,” ujar Kementerian Perdagangan China.
    Sementara, Uni Eropa menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi perang dagang dengan AS.
    Perancis, sebagai salah satu negara yang terdampak signifikan, menegaskan akan menyerang sektor layanan online AS sebagai langkah balasan.
    Juru bicara pemerintah Perancis, Sophie Primas, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi dampak negatif dari kebijakan Trump.
    Ia menjelaskan bahwa Uni Eropa akan merespons kebijakan tarif Trump dalam dua tahap.
    “Respons awal akan diterapkan sekitar pertengahan April yang akan menyasar sektor aluminium dan baja,” katanya.
    Tahap kedua akan mencakup semua produk dan layanan, yang kemungkinan akan siap pada akhir April.
    Di tengah tekanan global ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis.
    Dalam siaran pers yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Prabowo meminta jajarannya mempercepat perbaikan struktural dan menyederhanakan regulasi, terutama terkait hambatan non-tarif.
    “Hal ini juga sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” tulis Kemenlu, Jumat (4/4/2025).
    Pemerintah juga disebut tengah menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mendorong respons bersama menghadapi dampak tarif dari AS.
    Di sisi lain, kementerian terkait akan segera menghitung dampak tarif tersebut terhadap berbagai sektor ekonomi dalam negeri.
    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan telah bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, pada Jumat di Putrajaya, untuk membahas strategi bersama menghadapi dinamika ekonomi global.
    Kendati arahan Presiden sudah jelas, implementasi di lapangan dinilai belum cukup gesit.
    Posisi Duta Besar RI untuk AS masih kosong hingga saat ini.
    Padahal, peran Dubes sangat vital dalam menjalin komunikasi dan lobi strategis di tengah krisis seperti ini.
    Ditambah lagi, suasana libur panjang nasional dan kebijakan
    work from anywhere
    (WFA) yang diperpanjang di sejumlah kementerian membuat roda birokrasi tak bergerak optimal.
    Ketika negara lain sudah tancap gas, Indonesia dinilai masih berkutat pada tahapan koordinasi internal.
    Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, mendesak agar Pemerintah Indonesia secepatnya mengangkat seorang Duta Besar untuk AS.
    Dia menyebutkan, Pemerintah juga harus mempersiapkan delegasi tingkat tinggi untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS.
    “Agar terlahir konsesi atas produk asal RI yang berbasis teknologi asal AS dan padat karya,” kata dia kepada
    Kompas.com
    , Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.