Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Pesan Airlangga ke Dubes AS: RI Pilih Negosiasi, Tak Akan Retaliasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, H.E Kamala S. Lakhdhir, pada Selasa (8/04).

    Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

    Penyampaian tarif resiprokal sebesar 32% kepada Indonesia yang diumumkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 akan mulai berlaku pada 9 April 2025, kecuali dapat dinegosiasikan lebih lanjut.

    Mengenai hal tersebut, Airlangga memastikan Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya negosiasi untuk memfasilitasi kepentingan kedua negara dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Indonesia akan mengedepankan jalur negosiasi dan tidak melakukan tindakan retaliasi, sejalan dengan negara ASEAN lainnya. Negosiasi kita upayakan dengan revitalisasi Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah berlaku sejak 1996,” kata Airlangga, Rabu (9/4/2025).

    Airlangga menyatakan akan menempuh beberapa kebijakan strategis sebagai upaya negosiasi dalam merespon tarif AS. Beberapa di antaranya yakni dengan deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS seperti GE, Apple, Oracle, dan Microsoft, melakukan evaluasi terhadap kebijakan Lartas, dan mempercepat proses sertifikasi halal.

    Kedua negara juga mendiskusikan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan barang. Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong impor produk AS dan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia ke AS, tentunya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

    Merespon hal tersebut, Dubes AS Kamala menyampaikan bahwa di tengah inisiatif negosiasi dengan Amerika Serikat dari berbagai negara yang terdampak kebijakan tarif Presiden Trump, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkomitmen untuk memfasilitasi upaya komunikasi dan negosiasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

    “Kami telah berkomunikasi dengan Secretary of Commercedan USTR terkait rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi, dan kami siap mengatur rencana pertemuan dengan pihak strategis lainnya jika dibutuhkan,” ungkap Dubes Kamala.

    Menutup pertemuan, Airlangga menegaskan peran strategis AS sebagai mitra penting bagi Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan mengedepankan dialog dan sinergi yang baik, kedua negara dapat saling bekerja sama untuk hubungan dagang yang seimbang dan saling menguntungkan,” pungkas Airlangga.

    Adapun, turut mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon.

    (haa/haa)

  • Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Penghapusan Kuota Impor, Bola Panas di Tangan Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunggu keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor, utamanya komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.

    Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menyampaikan, sejauh ini pemerintah belum membahas secara teknis mengenai arahan tersebut. 

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko [Airlangga Hartarto] dulu kan, itu masih belum dibahas teknis seperti apa,” kata Isy kepada wartawan di Kantor Kemendag, Rabu (9/4/2025).

    Isy menuturkan, Indonesia memiliki neraca komoditas yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2025 tentang Neraca Komoditas.

    Untuk itu, kementerian/lembaga terkait perlu membahas lebih lanjut mengenai rencana penghapusan kuota impor. Mengingat, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan kebutuhan di hulu dan hilir.

    “Prinsipnya di neraca komoditas itu kan berapa produksi nasional kemudian berapa konsumsi nasional, kekurangannya itu diimpor,” ujarnya.

    Lantaran belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai arahan Kepala Negara, Isy belum dapat membeberkan komoditas apa saja yang dihapus kuota impornya.

    Sejauh ini, Isy menyebut sudah ada beberapa komoditas yang dihapus kuota impornya, seperti garam, gula konsumsi, daging, dan ikan, sebagaimana telah disepakati dalam neraca komoditas.

    “Kan sekarang yang sudah disepakati di neraca komoditas mulai dari garam, gula konsumsi, daging, kemudian ikan,” pungkasnya. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghapus kuota impor. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan pengusaha, ekonom hingga akademisi pada acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Adapun, perintah tersebut disampaikan Prabowo ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan. 

    “Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor. 

    “Siapa mau impor daging silahkan, siapa saja boleh impor. Silahkan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” ujarnya.

  • Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Respons Pemerintah Hadapi Tarif Impor AS Dinilai Strategis dan Adaptif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia dinilai tepat dalam merespons kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang ditetapkan Presiden Donald Trump. Perusahaan efek Verdhana Sekuritas menilai respons yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran ekonominya dianggap mampu meredam dampak negatif terhadap ekonomi nasional.

    “Ini merupakan terobosan penting yang diapresiasi oleh komunitas bisnis. Perubahan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari kewajiban kaku menjadi skema insentif akan membantu mendorong daya saing industri,” tulis Verdhana dalam laporannya dikutip dari Antara, Rabu (9/4/2025).

    Menghadapi tarif impor dari AS, Verdhana menilai Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengalihkan sebagian impor ke sektor unggulan AS, seperti produk pertanian, energi, dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan sikap diplomatis, tetapi juga membuka ruang strategis untuk menjaga hubungan dagang bilateral yang konstruktif.

    Selain itu, pemerintah berencana memberikan insentif fiskal guna mempertahankan daya saing ekspor nasional dan menarik minat investor global. Pemerintah juga tengah menyusun langkah untuk memperluas pasar ekspor ke kawasan baru, termasuk Uni Eropa dan negara mitra lainnya.

    Langkah selanjutnya yang dirancang oleh pemerintah adalah melakukan deregulasi di sektor perpajakan dan kepabeanan, demi meringankan beban usaha domestik. Tujuannya adalah menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien dan kompetitif.

    Di sisi lain, sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki akan tetap mendapatkan perlindungan penuh, baik dari ancaman tarif tinggi maupun praktik impor ilegal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas lapangan kerja.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia tidak akan mengambil langkah balasan terhadap kebijakan tarif impor AS yang diterapkan Trump. Sebaliknya, jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

    “Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan kerja sama baru dan sedang berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk menyatukan posisi dalam menghadapi kebijakan ini,” ungkap Airlangga.

    Pertemuan antar pimpinan ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2025, sebagai forum konsolidasi untuk mengalibrasi sikap regional dalam menyikapi tekanan tarif impor dari AS.

  • Negosiasi Tarif Impor Trump, Pemerintah Genjot Impor Komoditas dari AS

    Negosiasi Tarif Impor Trump, Pemerintah Genjot Impor Komoditas dari AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah kini tengah melakukan upaya negosiasi terkait adanya kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Salah satu bagian kesepakatan dari negosiasi, Pemerintah berencana menyeimbangkan neraca dagang Indonesia dengan AS. 

    Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga komoditas pangan seperti kedelai. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto awalnya mengungkapkan, risiko ketidakpastian ekonomi global pada 2025 cenderung tinggi dan berasal dari instabilitas geopolitik, proteksionisme negara maju yang memengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. 

    “Kondisi tersebut juga kian diwarnai dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat,” ungkap Airlangga dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025). 

    Dirinya melanjutkan, penyampaian kebijakan tarif impor tersebut, sejumlah dampak timbul mulai dari gejolak pasar keuangan ekonomi global yang ditandai fluktuasi bursa saham dunia dan pelemahan mata uang emerging markets, terganggunya perdagangan dunia yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok global dan penurunan volume perdagangan dunia. 

    Hal tersebut menekan harga komoditas global seperti crued oil dan brent, serta perlambatan ekonomi kawasan dan dunia yang ditandai dengan penurunan konsumsi global dan penundaan investasi perusahaan. 

    Sebagai bentuk respons atas kebijakan tersebut, sejumlah negara telah memutuskan mengambil sejumlah strategi. Seperti China yang menetapkan tarif balasan (retaliasi) sebesar 34%, Vietnam yang meminta penundaan penerapan tarif dan melakukan negosiasi, Thailand yang akan melakukan negosiasi serta mempertimbangkan diversifikasi pasar. 

    Untuk pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan untuk berbagai langkah strategis di antaranya melalui jalur negosiasi dengan mempertimbangkan AS sebagai mitra strategis. Salah satu jalur negosiasi tersebut yakni melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (TIFA). 

    Airlangga melanjutkan, Pemerintah juga melakukan deregulasi non-tariff measures (NTMs) melalui relaksasi TKDN sektor ICT dari AS (GE, Apple, Oracle, dan Microsoft), serta evaluasi lartas (Import License), hingga percepatan halal. 

    “Pemerintah juga akan melakukan balancing terhadap Neraca Perdagangan dengan AS melalui pembelian produk agriculture dari AS seperti Soya Bean (kedelai), pembelian peralatan engineering, pembelian LPG, LNG, dan Migas oleh Pertamina,” bebernya. 

    Langkah selanjutnya, Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal atau nonfiskal, untuk mendorong impor dari AS dan menjaga daya saing ekspor ke AS. 

    Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan negosiasi melalui pertemuan antara KBRI dengan United States Trade Representative (USTR) dan melakukan sosialisasi dan menjaring masukan masyarakat dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan tarif impor Trump.

  • Neraca Perdagangan RI Kuat, tetapi Tarif Impor Trump Berisiko

    Neraca Perdagangan RI Kuat, tetapi Tarif Impor Trump Berisiko

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan neraca perdagangan Indonesia masih kuat, tatapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump harus diwaspadai dan diantisipasi.

    Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam sarasehan bersama Presiden Prabowo Subianto bertema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang” di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyampaikan AS menjadi negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China, sehingga tarif impor Trump sebesar 32% menjadi sumber risiko bagi RI.

    Neraca ekspor Indonesia terhadap AS masih surplus 13,2% atau sebesar US$ 26,3 miliar pada 2024 dari sebelum tahun sebelumnya US$ 23,3 miliar.

    Jumlah tersebut termasuk paling besar dari 10 negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Total nilai ekspor Indonesia ke-10 negara itu mencapai US$ 254,7 miliar pada 2024, meningkat 2,3% dari tahun sebelumnya.

    Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan langkah mitigasi dengan cara negosiasi untuk penurunan tarif impor AS terutama melalui deregulasi, dan mengoptimalkan potensi trade diversion.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah menyiapkan proposal negosiasi untuk disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump terkait penerapan tarif impor tinggi terhadap Indonesia.

    Infografik tarif impor baru Amerika Serikat. – (Antara/-)

    Dalam proposal negosiasi itu, Indonesia menawarkan mengajukan beberapa tawaran, termasuk relaksasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang-barang asal AS yang diekspor ke Indonesia. 

    Pemerintah juga menawarkan untuk meningkatkan pembelian produk-produk asal AS sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit neraca perdagangan antara Indonesia dan AS.

    Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menko Airlangga, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri Luar Negeri Sugiono ke AS untuk bernegosiasi langsung dengan Donald Trump terkait kenaikan tarif impor Amerika yang diberlakukan untuk Indonesia.

  • Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    Cegah Pengusaha PHK Pekerja, Menko Airlangga: Gaji Karyawan Rp10 Juta Pajaknya Ditanggung Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyiapkan stimulus untuk perekonomian dalam negeri.

    Yang menjadi sorotan, stimulus khusus untuk industri padat karya, dimana pajak penghasilan (PPh) pekerja ditanggung pemerintah.

    Hal ini menjadi dasar kuat agar para pengusaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), di tengah situasi ekonomi global tidak stabil.

    “Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya, gaji yang sampai Rp 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja,” tutur Airlangga dalam Sarasehan Ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” diselenggarakan di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Dengan pajak pekerja ditanggung pemerintah, ia mengajak para pengusaha untuk bersama-sama mencari peluang dan pasar baru untuk berkembang.

    “Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah, sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut,” imbuhnya.

    Selain itu, untuk membantu para pengusaha, pemerintah juga telah menyiapkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp 300 triliun, utamanya untuk sektor padat karya.

    “KUR juga kita siapkan Rp 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makanan dan minuman, produk tekstil, kulit dan furniture,” jelasnya.

     

  • Negosiasi dengan AS, pasar RI dinilai tetap terbuka bagi investasi

    Negosiasi dengan AS, pasar RI dinilai tetap terbuka bagi investasi

    Presiden Prabowo Subianto (dua kiri) berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dua kanan) dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4/2025). ANTARA/Bayu Saputra/aa.

    Negosiasi dengan AS, pasar RI dinilai tetap terbuka bagi investasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 09 April 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Pengamat ekonomi sekaligus Founder Stocknow.id Hendra Wardana menyebut pasar internasional menilai positif rencana pemerintah Indonesia untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi dalam menanggapi kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Menurutnya, pilihan jalur negosiasi menunjukkan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap investasi di tingkat global, sekaligus demi menjaga stabilitas jangka panjang.

    “Rencana pemerintah untuk memilih jalur negosiasi, bukan retaliasi, dinilai positif pasar internasional karena menunjukkan Indonesia tetap terbuka terhadap investasi dan menjaga stabilitas jangka panjang,” ujar Hendra kepada Antara di Jakarta, Rabu.

    Ia memperhatikan berbagai strategi negosiasi yang tengah disiapkan pemerintah Indonesia, diantaranya melalui relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk sektor Information and Communication Technology (ICT). Kemudian, juga melalui evaluasi larangan terbatas (lartas), serta rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS.

    “Relaksasi aturan TKDN untuk sektor ICT, evaluasi larangan terbatas (lartas), hingga rencana peningkatan impor produk agrikultur dari AS adalah bagian dari strategi negosiasi yang disiapkan pemerintah,” ujar Hendra.

    Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menanggapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal oleh AS di Washington D.C. Sejumlah paket negosiasi itu diantaranya, pertama, Indonesia bakal mengajukan revitalisasi perjanjian kerja sama perdagangan dan investasi atau Trade & Investment Framework Agreement (TIFA).

    Kedua, pemerintah akan memberikan proposal deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs) melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, evaluasi terkait pelarangan dan pembatasan barang-barang ekspor maupun impor AS.

    Ketiga, Indonesia akan menawarkan untuk meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian minyak dan gas (migas). Keempat, pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal melalui beberapa strategi seperti penurunan bea masuk, PPh impor, atau PPN impor untuk mendorong impor dari AS serta menjaga daya saing ekspor ke AS.

    Saat ini, diplomat Indonesia telah menjalin komunikasi dengan U.S Trade Representative (USTR), yang mana USTR tengah menunggu proposal konkret dari Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Menlu Sugiono Ungkap Peluang RI Dapat Pengurangan Tarif Trump jika Jadi Anggota OECD

    Menlu Sugiono Ungkap Peluang RI Dapat Pengurangan Tarif Trump jika Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi pertanyaan publik terkait kemungkinan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai jalan untuk mendapatkan keringanan tarif dari Amerika Serikat di bawah kebijakan Presiden AS Donald Trump.

    Saat ditemui Bisnis secara terpisah di agenda Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Sugiono menepis anggapan bahwa status keanggotaan OECD akan serta-merta mempengaruhi perlakuan tarif dari AS.

    “Saya tidak melihat ya, keanggotaan OECD itu berkaitan langsung dengan pengurangan tarif, karena teman-temannya Amerika sendiri, sekutu-sekutunya, juga kena tarif,” ujar Sugiono Kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Trump salah satunya ke Indonesia sebesar 32%.

    “Yang akan menyampaikan bapak Presiden langsung. Bicara mengenai respons terhadap perekonomian termasuk tarif,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/4/2025). 

    Sekadar informasi, pemerintah Indonesia memiliki tenggat hingga 9 April untuk menyampaikan respons resmi atas pemberlakuan tarif impor oleh pemerintah AS tersebut.

    AS sendiri akan mulai menerapkan tarif impor minimum sebesar 10% untuk seluruh negara, serta tarif lebih tinggi terhadap negara-negara yang dianggap menghambat akses perdagangan AS. 

    Nantinya, tiga menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke Amerika Serikat untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Tiga menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

    Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan AS dalam lima tahun terakhir dengan fluktuasi yang terus meningkat apabila melihat dari nilai surplus perdagangan setiap tahunnya.

    Pada 2019 surplus neraca perdagangan dengan AS mencapai US$8,5 miliar yang bertumbuh pada 2020 menjadi US$10,04 miliar. Kemudian, pada 2021 mencapai US$14,52 miliar dan meningkat pada 2022 mencapai US$16,56 miliar. Lalu, pada 2023 mencapai US$11,97 miliar dan pada 2024 tembus di angka US$16,84 miliar.

  • Bahas Tarif Respirokal AS, Donald Trump Bilang Begini Saat Ditelepon PM Jepang

    Bahas Tarif Respirokal AS, Donald Trump Bilang Begini Saat Ditelepon PM Jepang

    PIKIRAN RAKYAT – Pada hari Senin, 7 April 2025, PM Jepang Shigeru Ishiba menelepon Donald Trump untuk menegosiasikan tarif resiprokal AS. Sebelumnya, Shigeru ingin segera menghubunginya setelah Trump menetapkannya pada pekan kemarin.

    Komunikasi ini menjadi interaksi pertama kedua pemimpin ini, setelah Trump menetapkan tarif tersebut. Shigeru mengatakan kepadanya bahwa kedua negara harus mengupayakan kerja sama yang menguntungkan. Ia pun mengatakan bahwa kebijakan ini akan melemahkan investasi perusahaan Jepang.

    Di tempat yang terpisah di hadapan wartawan, Trump menjelaskan hal yang dibicarakan dengan PM Jepang dalam hubungan telepon tersebut. Presiden AS ini ingin Jepang membuka pasar seluas-luasnya untuk produk Amerika Serikat.

    “Saya katakan satu hal padanya. Anda harus membuka negara Anda karena mobil-mobil buatan kami sama sekali tak terjual, nol yang terjual  di Jepang, sementara mereka menjual jutaan mobilnya di negara kami,” katanya.

    Hal ini dikatakannya saat mengumumkan bahwa pemerintah AS takkan menunda menerapkan tarif resiprokal.

    “Kami tak punya niat apapun ke arah itu (menunda tarif),” ujarnya.

    Setelah pertemuan tersebut, Shigeru mengatakan kepada para wartawan bahwa diskusi ini harus dilanjutkan oleh menteri masing-masing. Ia pun mengatakan akan mengunjungi AS pada waktu yang tepat.

    Jepang dikabarkan akan mengajukan sejumlah paket negosiasi. Namun, agar paket ini diterima, ia menegaskan membutuhkan waktu.

    Jepang dikenai tarif impor sebesar 24%. Pemerintah Jepang dikabarkan berupaya untuk mendapatkan pengecualian.

    Dari tahun 2018 hingga 2023, Jepang tercatat sebagai investor asing terbesar di AS.

    Indonesia Siap Tempuh Negosiasi

    Sementara itu, sama seperti Jepang, pemerintah Indonesia akan menempuh jalur negosiasi dengan pemerintah AS. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan ada 4 tawaran yang akan diajukan ke Trump.

    Pertama, kerangka investasi Investment Framework Agreement. Kedua, deregulasi Non-Tariff Measures. Ketiga, meningkatkan impor dan investasi dari Amerika melalui pembelian migas. Keempat, insentif fiskal maupun non-fiskal.

    Sebelum bernegosiasi panjang lebar dengan AS, Pemerintah Indonesia akan menghadiri terlebih dahulu pertemuan negara anggota ASEAN. Pertemuan yang akan berlangsung tanggal 10 April ini bertujuan untuk menyamakan sudut pandang negara anggota terkait tarif resiprokal AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saya Ini Paling Nasionalis, Jantung Saya Kalau Dibuka Merah Puti

    Saya Ini Paling Nasionalis, Jantung Saya Kalau Dibuka Merah Puti

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto berkelakar jika dirinya merupakan orang paling nasionalis di Indonesia. Prabowo mengatakan, dirinya merupakan orang depan membela kepentingan bangsa dan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi dengan para pengusaha di Jakarta, Selasa (8/4).

    “Saudara kalau kenal lama, saya ini paling nasionalis, jantung saya dibuka, isinya merah putih, mungkin,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

    Prabowo mengajak kepada para pengusaha dan pihak terkait untuk mengelola negara sebagaimana mengelola keluarga. Jangan sampai ada pihak yang tertinggal.

    “Saya yakinkan kepada seluruh unsur saya sangat yakin dan percaya pada Pancasila, UUD 1945, negara kita dikelola sebagai satu keluarga,” kata Prabowo.

    “Kalau ada buruh telantar harus kita bela, pemerintah sudah memikirkan, pemerintah sebelum saya sudah memikirkan, kita ada BPJS yang bisa memberi bantuan 3 bulan, sekarang 6 bulan,” tutur dia.

    Eks Menhan ini mengatakan, dirinya tidak ingin dicap sebagai pemimpin yang tidak mampu membantu orang susah.

    “Saya enggak mau jadi pemimpin yang enggak mampu dan membantu melindungi orang paling lemah. Kalau orang kuat kayak Pak Luhut enggak perlu dibantu, beliau dikirim ke mana saja tahan banting,” kata Prabowo disambut tawa Luhut dan hadirin.

    Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam acara ini. Mereka adalah Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menperin Agus Gumiwang, Menlu Sugiono, Menaker Yassierli hingga Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain itu ada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, para wakil menteri, sejumlah Dirut BUMN hingga para pengusaha. (*)