Jakarta, Beritasatu.com – Rencana penerapan tarif impor Trump oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia mendapat sorotan tajam dari pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah. Menurutnya, Indonesia harus menerapkan strategi diplomasi yang cermat dan fleksibel dalam menghadapi situasi ini.
“Dalam perundingan dagang dengan AS, Indonesia harus memperjuangkan agar produk-produk berbasis tenaga kerja—seperti tekstil dan alas kaki—tidak dikenakan tarif tinggi saat masuk ke pasar Amerika,” ujar Rezasyah kepada Beritasatu.com, Senin (14/4/2025).
Sebelumnya, Pemerintah AS mengumumkan rencana pemberlakuan tarif impor Trump sebesar 32% terhadap sejumlah komoditas ekspor asal Indonesia. Meski pelaksanaannya ditunda selama 90 hari sejak 9 April 2025, kebijakan ini telah memicu kekhawatiran luas karena dapat menghantam sektor industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja di tanah air.
Teuku menilai, sekalipun Indonesia selama ini menikmati surplus perdagangan dengan AS, pemerintah tetap harus bersikap realistis dan terbuka untuk negosiasi. Salah satu kompromi yang bisa dijajaki adalah memberikan akses terbatas bagi produk-produk AS masuk ke pasar Indonesia, tentunya dalam kerangka yang saling menguntungkan.
“Indonesia harus pandai menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan mitra dagang besar seperti AS. Membuka ruang untuk produk mereka bisa menjadi kartu tawar,” katanya.
Namun, ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh gegabah. Masuknya produk-produk asal AS ke pasar domestik berisiko menambah persaingan dengan barang-barang dari Tiongkok yang sudah lebih dulu mendominasi.
“Pemerintah harus tetap menjunjung prinsip keadilan dan profesionalisme. Jangan sampai produk AS dimanjakan tanpa perhitungan matang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Teuku menekankan pentingnya upaya diplomasi bilateral yang intens, di samping pendekatan regional bersama negara-negara ASEAN. Meskipun ASEAN memiliki posisi kolektif dalam menghadapi tekanan dagang global, Indonesia tetap perlu menempuh jalur perundingan langsung dengan Washington.
“Perundingan bilateral dengan AS adalah langkah yang tidak bisa dihindari. Itu kunci menjaga kepentingan jangka panjang kita,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan delegasi tingkat tinggi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Delegasi ini direncanakan akan melakukan negosiasi langsung dengan sejumlah pejabat senior AS, termasuk dari Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, hingga Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), guna membahas lebih lanjut soal tarif impor Trump.
