Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Menko Airlangga Pastikan Program Swasembada Pangan Tak Terganggu Tarif Impor Trump – Page 3

    Menko Airlangga Pastikan Program Swasembada Pangan Tak Terganggu Tarif Impor Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu kelangsungan program swasembada pangan yang telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.

    Airlangga menegaskan, meskipun adanya perubahan dalam kebijakan perdagangan global, terutama terkait dengan bahan pangan yang diimpor dari negara-negara tertentu, termasuk AS.

    “Kita tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari AS,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia – AS, secara virtual, Jumat (18/4/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, bahwa Indonesia memang mengimpor sejumlah bahan pangan penting dari luar negeri, khususnya dari AS, seperti gandum, kedelai (soya bean), dan susu kedelai (soya bean milk).

    Namun, meskipun Indonesia bergantung pada impor bahan-bahan pangan ini, ia menegaskan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS tidak akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pasokan bahan pangan tersebut di dalam negeri.

    “Selama ini baik itu gandum, soya bean maupun soya bean milk, kita juga impor, tetapi tidak hanya dari AS, tetapi juga dari Australia, dari Ukraine, dan beberapa negara lain,” jelasnya.

    Sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu negara pengimpor saja, pemerintah Indonesia akan melakukan pengalihan sumber impor bahan pangan dari negara-negara lain selain AS, seperti Australia, Ukraina, dan beberapa negara lainnya yang juga menyediakan komoditas yang dibutuhkan. Dengan demikian, meskipun ada kebijakan tarif baru dari AS, Indonesia masih memiliki alternatif sumber impor yang dapat menjamin kestabilan pasokan pangan dalam negeri.

    “Nah, sehingga kita hanya melakukan pengalihan daripada impor bahan baku untuk pangan tersebut,” ujarnya.

     

  • Indonesia Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor untuk Mitigasi Dampak Tarif Trump

    Indonesia Diversifikasi Negara Tujuan Ekspor untuk Mitigasi Dampak Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia terus mempersiapkan mitigasi menghadapi risiko penurunan ekspor ke Amerika Serikat imbas kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah mendiversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

    “Tentu kami bicara dengan mitra lain, salah satunya ke Uni Eropa. Kami akan segerakan supaya Indonesia-EU CEPA itu bisa diselesaikan. Kemarin kami dengan kawasan Eurasia juga punya target [kesepakatan dagang] sampai dengan Juni,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers: Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, yang akan diselenggarakan secara daring, Jumat (18/4/2025).

    Airlangga juga menyebut dukungan Australia yang menyatakan kesiapan untuk meningkatkan impor dari Indonesia. Terdapat pula dorongan untuk akses dan keikutsertaan Indonesia dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    Langkah-langkah ini, kata Airlangga dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kinerja ekspor nasional, tetapi juga memastikan keberlangsungan lapangan kerja dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang cepat berubah.

    “Karena dengan aksesi CPTPP maka pasar Meksiko akan terbuka, pasar Inggris akan terbuka, dan beberapa lagi di negara Amerika Latin,” tambah Airlangga.

    Seiring dengan upaya diversifikasi pasar, Indonesia juga tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif yang baru-baru ini diumumkan Presiden Trump. Airlangga yang saat ini tengah berada di Washington DC untuk berunding dengan perwakilan AS mengaku optimistis negosiasi selama 60 hari ke depan akan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. 

    “Jadi tentu kami akan memitigasi penurunan ekspor ke Amerika akibat tarif yang lebih tinggi. Namun Indonesia optimistis perundingan 60 hari diharapkan bisa mencapai harga nilai yang positif,” ujarnya.

    Airlangga menyebut, perhatian utama pemerintah tertuju pada sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja seperti garmen, alas kaki (footwear), furnitur, dan sektor perikanan. Selain itu, sektor elektronik juga menjadi perhatian, terutama karena pemberlakuan tarif yang belum merata.

    “Sebagai contoh, HP itu sudah dibebaskan, demikian pula untuk semikonduktor. Tetapi belum semua daripada consumer goods elektronik, termasuk home appliance. Ini yang kami minta agar mendapatkan treatment yang sama,” ucapnya.

    Dia melanjutkan bahwa Pemerintah juga mendorong agar kerangka kerja sama ekonomi Indonesia–AS mencakup harmonisasi tarif secara menyeluruh, baik terhadap produk Indonesia yang masuk ke AS maupun sebaliknya.

    Saat ini, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menyumbang sekitar 10% dari total ekspor nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa total ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$26,31 miliar, sementara impor dari negara tersebut bernilai US$11,96 miliar. Kondisi ini membuat Indonesia menikmati neraca perdagangan surplus US$14,34 miliar terhadap AS.

  • RI Siapkan Satgas PHK Antisipasi Dampak Perang Dagang

    RI Siapkan Satgas PHK Antisipasi Dampak Perang Dagang

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan bakal menyiapkan paket ekonomi untuk mengansitipasi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jadi salah satunya.

    Seperti diketahui AS dan China saat ini sedang saling berbalas menetapkan tarif impor tinggi. Kondisi itu dinilai dapat membuat ekonomi dunia gonjang-ganjing dan industri di Indonesia bisa kena batunya. Maka dari itu pemerintah menyiapkan sederet paket ekonomi untuk mengantisipasi dampaknya.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk membuat dunia usaha lebih mudah melakukan bisnisnya. Dengan ini, diharapkan ekonomi di dalam negeri dapat terstimulasi untuk tumbuh lebih baik.

    “Terkait dengan paket ekonomi lagi dalam pembahasan. Beberapa di antaranya akan berisi terkait perizinan impor, terkait OSS, layanan pajak, dan kepabeanan. Kemudian, terkait pengaturan kuota dan termasuk di dalamnya sektor keuangan,” sebut Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dalam kesempatan yang sama bilang Indonesia juga bakal membentuk Satuan Tugas Khusus yang bakal mengawal langsung masalah ketenagakerjaan, khususnya ancaman PHK yang terjadi karena perang dagang.

    Pihaknya juga akan mengidentifikasi, masalah apa saja yang akan dihadapi industri di Indonesia setelah ada perang dagang. Khususnya industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.

    “Akan dibentuk juga Satgas Tenaga Kerja dan PHK untuk antisipasi dampak perang tarif,” beber Mari.

    (hal/fdl)

  • Indonesia Jadi Negara Awal yang Diterima AS untuk Negosiasi Tarif

    Indonesia Jadi Negara Awal yang Diterima AS untuk Negosiasi Tarif

    GELORA.CO – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap Indonesia menjadi salah satu negara, yang diterima lebih awal oleh Amerika Serikat (AS) untuk melakukan negosiasi soal tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump.

    “Indonesia ini merupakan salah satu negara yang diterima lebih awal,” kata Airlangga dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” di Washington, DC, AS, yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

    Selain Indonesia, terdapat beberapa negara, yang juga sudah berbicara dengan Amerika Serikat, yakni Vietnam, Jepang, dan Italia.

    Airlangga menyampaikan delegasi Pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mengakses para pejabat terkait di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi, salah satunya dengan melakukan pertemuan daring dengan Secretary of Commerce Amerika Serikat Howard Lutnick.

    AS dan Indonesia sepakat untuk menyelesaikan negosiasi soal tarif resiprokal yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam 60 hari ke depan.

    Menurut Airlangga, AS memberikan respons yang positif terhadap usulan-usulan Indonesia tersebut, sehingga dalam 60 hari ke depan, AS menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pembahasan di tingkat teknis guna mencapai solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga mengungkap sejumlah hal yang diusulkan oleh Indonesia dalam negosiasi dengan para pejabat AS, seperti yang sudah tercantum dalam surat resmi bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, minyak mentah, dan gasoline.

    “Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum, soya bean, soya bean milk, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” ujarnya.

    Kemudian, Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, khususnya terkait perizinan dan insentif.

    Di sisi lain, Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral kritis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk hortikultura dari Amerika Serikat. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga mendorong agar investasi dilakukan secara business to business.

    “Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi, engineering, matematika, ekonomi digital, serta Indonesia juga mengangkat terkait dengan financial services yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” kata Airlangga.

  • Negosiasi Tarif Trump, AS Turut Permasalahkan Penggunaan QRIS & GPN

    Negosiasi Tarif Trump, AS Turut Permasalahkan Penggunaan QRIS & GPN

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti penerapan Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional/GPN sedikit banyak merugikan negaranya.  

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk sektor keuangan tersebut. 

    “Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/4/2025).  

    Meski demikian, dirinya belum menjelaskan secara detail hal apa yang akan dilakukan pemerintah bersama Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghadapi tarif Trump.  

    Airlangga bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu baru saja melakukan pertemuan dengan US Trade Representative (USTR) maupun US Secretary of Commerce pada Kamis (17/4/2025) waktu setempat. 

    Dalam pertemuan tersebut membahas opsi yang ada terkait kerja sama bilateral antara Indonesia dan AS, dengan prinsip adil dan imbang.  

    Adapun, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang masuk dalam rombongan ke Washington tersebut memperjelas, bahwa pada dasarnya ada beberapa perhatian USTR kepada Bank Indonesia (BI) dan OJK. 

    Hal tersebut tercantum dalam National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers 2025, yang terbit pada akhir Maret. Hanya beberapa hari sebelum Trump mengumumkan tarif resiprokal. 

    “Yaitu terkait beberapa PBI [Peraturan Bank Indonesia] mengenai Penyelenggara Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pembayaran. Juga terkait National Payment Gateway [GPN] dan Penggunaan QRIS,” ujar Susi kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025). 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia mendorong penggunaan QRIS baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal. 

    Menelisik dokumen NTE, nyatanya USTR lebih banyak menyoroti peraturan BI ketimbang OJK. Misalnya, berdasarkan Peraturan BI No. 21/2019, Indonesia QRIS untuk semua pembayaran yang menggunakan kode QR di Indonesia. 

    Perusahaan-perusahaan AS, termasuk penyedia pembayaran dan bank, menyatakan keprihatinan bahwa selama proses pembuatan kebijakan ini, para pemangku kepentingan internasional tidak diberitahu tentang sifat dari potensi perubahan atau diberi kesempatan untuk menjelaskan pandangan mereka tentang sistem semacam itu, termasuk bagaimana sistem tersebut dapat dirancang untuk berinteraksi dengan sistem pembayaran yang ada.

    Sementara pada Mei 2023, BI mengamanatkan agar kartu kredit pemerintah diproses melalui GPN dan mewajibkan penggunaan dan penerbitan kartu kredit pemerintah daerah.  

    “Perusahaan-perusahaan pembayaran AS khawatir bahwa kebijakan baru ini akan membatasi akses terhadap penggunaan opsi pembayaran elektronik AS,” tulis USTR dalam dokumen NTE. 

    Adapun, proses negosiasi tarif masih akan berlangsung dalam 60 hari ke depan atau hingga Juni 2025. Termasuk kesepakatan apa saja yang nantinya akan tercapai bagi kedua negara. 

  • Airlangga Sebut Tarif AS Buat Barang RI Bisa Sentuh 47%

    Airlangga Sebut Tarif AS Buat Barang RI Bisa Sentuh 47%

    Jakarta –

    Negosiasi dilakukan Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impornya. Belum lama ini, Presiden Donald Trump mematok tarif tinggi untuk Indonesia senilai 32%. Ini merupakan kebijakan baru yang disebut Trump sebagai tarif resiprokal.

    Indonesia ingin agar tarif tinggi yang diterapkan itu bisa dibuat serendah mungkin. Sebab, AS bukan hanya menerapkan tarif yang baru diumumkan itu saja ke produk-produk Indonesia, masih ada tarif tambahan lain yang membuat produk Indonesia kurang kompetitif di Negeri Paman Sam.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang tarif-tarif yang diterapkan AS untuk produk Indonesia jumlahnya jauh lebih tinggi daripada negara pesaing Indonesia yang lain. Bahkan, Airlangga bilang tarif yang ditetapkan untuk beberapa komoditas bisa menyentuh 47%.

    “Kami tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field diterapkan AS, termasuk dengan negara pesaing kita di ASEAN bisa diberikan adil, dan kita ingin diberikan tarif yang tidak lebih tinggi,” beber Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (18/4/2025).

    Sebagai contoh, meskipun saat ini tarif tinggi sebesar 32% didiskon sementara menjadi 10% selama 3 bulan, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen asal Indonesia dengan nilai sebesar 10-37%.

    Artinya bila diakumulasi komoditas asal Indonesia memiliki biaya besar untuk masuk ke pasar AS. Bisa berkisar 20-47% sendiri.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” papar Airlangga.

    (hal/fdl)

  • Pengamat Sebut Kerja Sama Dagang Indonesia-AS Langkah Strategis Hadapi Tarif Resiprokal Trump – Halaman all

    Pengamat Sebut Kerja Sama Dagang Indonesia-AS Langkah Strategis Hadapi Tarif Resiprokal Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Delegasi pemerintah Indonesia merundingkan kerja sama dagang strategis dengan Amerika Serikat menyusul pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal.

    Pengamat Ekonomi-Perbankan dan Dosen Binus University Doddy Ariefianto menilai progres dari langkah pemerintah ini positif untuk menciptakan neraca perdagangan yang seimbang sebagai syarat utama AS untuk menurunkan tarif sekaligus juga membuka peluang untuk melipatgandakan hubungan dagang Indonesia dengan AS.

    “Ini langkah bagus. Kebijakan tarif Trump itu semakin terlihat mengarah ke perang ekonomi China vs AS. Sehingga kita juga harus ingat kalau terlalu dekat sama yang satu, yang lain akan anggap kita sebagai musuh. Kita harus bisa balance,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

    Pemerintah menyatakan Indonesia akan meningkatkan pembelian LPG, minyak mentah, bensin, gandum, kedelai, pakan ternak, dan barang modal dari AS — produk-produk yang memang tidak dapat diproduksi cukup di dalam negeri.

    Para negosiator Indonesia juga membuka ruang luas bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berkembang di Tanah Air. Melalui percepatan perizinan, pemberian insentif investasi, dan kemudahan prosedur impor, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam menjadi mitra dagang yang ramah investasi.

    Tak hanya soal perdagangan barang, kerja sama bilateral ini juga merambah sektor critical minerals, ekonomi digital, hingga pengembangan SDM dan teknologi. 

    Doddy mengingatkan dengan demikian diperlukan pendekatan simultan ke AS dan China, agar Indonesia sebagai negara nonblok tidak terhimpit di tengah-tengah pihak yang berseteru.

    “Gajah sama gajah berantem, kalau nggak hati-hati kita bisa keinjak-injak di tengah. Delicate situation; perlu approach simultan ke AS dan China,” ucapnya.

    “Kita negara besar mestinya bisa menggalang kekuatan yang netral bersama-sama negara lain.  Indonesia bisa galang negara-negaralain untuk support WTO; suarakan keprihatinan dan dorong deeskalasi,” lanjutnya.

    Asal tahu saja, di balik negosiasi Indonesia ke AS ini ada empat tokoh negosiator utama dari Indonesia: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Sugiono, Wamen Keuangan Thomas Djiwandono, dan Wakil Ketua Dewan Energi Nasional Mari Elka Pangestu. 

    Yang menarik, empat orang ini adalah produk pendidikan Amerika. Airlangga pernah bersekolah di Wharton School. Sugiono adalah lulusan Norwich University. Thomas lulusan John Hopkins; sedangkan Mari Elka lulusan PhD dari UC Davis.

    Mereka telah melakukan pembicaraan langsung dengan para pengambil keputusan ekonomi AS: Marco Rubio (Menteri Luar Negeri), Howard Lutnick (Menteri Perdagangan), dan Jamieson Greer (U.S. Trade Representative). Besok mereka akan bertemu Scott Bessent (Menteri Keuangan).

    Untuk diketahui, usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump, berbagai negara secara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan tersebut. 

    Meski demikian, Pemerintah AS kembali mengumumkan penundaan pemberlakuan Tarif Resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025 mendatang.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Indonesia akan melakukan upaya diplomasi dan negosiasi secara langsung terkait kebijakan tersebut. 

    Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS pada tanggal 16-23 April 2025 untuk bertemu dengan berbagai pihak penting AS yakni US Trade Representative (USTR), Secretary of Treasury, dan Secretary of Commerce.

  • Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari Nasional 18 April 2025

    Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari Nasional 18 April 2025

    Indonesia-AS Sepakat Selesaikan Negosiasi Tarif Trump dalam 60 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengungkapkan, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyelesaikan negosiasi soal tarif resiprokal dalam 60 hari ke depan.
    Airlangga menjelaskan, format perjanjian hingga kemitraan perdagangan investasi sudah disepakati oleh kedua negara.
    “Formatnya pun sudah disepakati, format dari framework perjanjian tersebut dan scoping-nya, termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliability dari koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi,” ujar Airlangga dalam keterangan tim media Prabowo, Jumat (18/4/2025).
    Menurut Airlangga, delegasi pemerintah Indonesia secara aktif berupaya mengakses para pejabat terkait di Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi.
    Delegasi Indonesia juga berupaya bertemu secara daring dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick.
    Airlangga mengatakan, AS memberikan respons yang positif terhadap usulan-usulan Indonesia tersebut.
    Sehingga, dalam 60 hari ke depan, AS menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti pembahasan di tingkat teknis guna mencapai solusi yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua negara.
    Adapun dari pertemuan tersebut terungkap bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk melakukan negosiasi.
    “Jadi, ada beberapa negara lain yang sudah juga berbicara dengan pemerintah Amerika Serikat, antara lain Vietnam, Jepang, dan Italia,” paparnya.
    Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan sejumlah hal yang diusulkan oleh Indonesia dalam negosiasi dengan para pejabat AS.
    Berdasarkan yang sudah tercantum dalam surat resmi, Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti bensin dan minyak mentah.
    “Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum,
    soya bean
    ,
    soya bean milk
    , dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga.
    “Kemudian, Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang diberikan,” sambungnya.
    Indonesia juga menawarkan kerja sama terkait dengan mineral strategis dan prosedur impor untuk produk-produk, termasuk holtikultura, dari Amerika Serikat.
    Pemerintah Indonesia pun  mendorong agar investasi dilakukan secara
    business to business.
     “Indonesia juga mendorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan sumber daya manusia, antara lain untuk sektor pendidikan, sains, teknologi,
    engineering
    , matematika, ekonomi digital, serta tentu Indonesia juga mengangkat terkait dengan
    financial services
    yang lebih cenderung untuk menguntungkan negara Amerika Serikat,” imbuh Airlangga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi, Simak Poin Pentingnya – Page 3

    Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi, Simak Poin Pentingnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak dari perang tarif yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pembahasan terkait stimulus ekonomi dalam paket ekonomi untuk dunia usaha terus dilakukan.

    Beberapa aspek yang menjadi fokus utama adalah perizinan impor, pengaturan kuota, sektor keuangan, hingga koordinasi dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

    “Terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan import, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia – AS, secara virtual, Jumat (18/4/2025).

    Adapun Airlangga menyebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masalah tarif yang tidak seimbang, di mana Indonesia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan negara pesaing, termasuk di kawasan ASEAN.

    “Kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi,” ujarnya.

    RI Berharap Tarif Impor dikenakan Adil

    Oleh karena itu, Indonesia berharap agar tarif yang dikenakan dapat lebih adil dan tidak membebani dunia usaha domestik. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mendesak agar sektor perdagangan, investasi, energi, mineral penting, keuangan, hingga sektor pertahanan dan pendidikan mendapat perhatian lebih dalam hubungan dengan Amerika Serikat.

    “Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi dan kerjasama mineral penting dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan,” ujarnya.

     

  • Menko Airlangga Klaim Negosiasi Tarif Impor AS Tak Ganggu Swasembada Pangan – Halaman all

    Menko Airlangga Klaim Negosiasi Tarif Impor AS Tak Ganggu Swasembada Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku, upaya negosiasi kebijakan tarif impor antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) tidak akan menganggu program swasembada pangan.

    Sebab menurutnya, peningkatan impor yang akan dilakukan untuk beberapa komoditas seperti soya bean, gandum dan soya bean milk ini memang sejatinya sudah menjadi komoditas impor sejak lama meskipun bukan hanya dari AS.

    “Kami tidak akan mengganggu program swasembada, sehingga swasembada pangan sama sekali tidak terganggu dengan apa yang direncanakan dibeli dari Amerika Serikat,” ucap Airlangga dalam Konferensi Pers secara virtual, Jumat (18/4/2025).

    “Karena selama ini baik itu gandum, soya bean maupun soya bean milk, kita juga impor, tetapi tidak hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Australia, dari Ukraine, dan beberapa negara lain,” imbuhnya menegaskan.

    Sebelumnya, Airlangga menyebut bahwa Indonesia akan meningkatkan impor sektor energi seperti LPG, fruit oil dan gasolin dari Amerika Serikat. Hal ini sebagai upaya negosiasi tarif perdagangan yang ditawarkan Indonesia untuk Amerika Serikat.

    Airlangga bilang, Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika dan berencana untuk membeli produk-produk agrikultur seperti gandum, soya bean dan soya bean milk.

    “Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, dan tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan,” terang Airlangga.

    Pada negosiasi tersebut, Indonesia turut menawarkan kerjasama terkait dengan sektor critical mineral. Airlangga bilang, Indonesia akan mempermudah produk impor dari Amerika Serikat termasuk produk hortikultura.

    “Kemudian seperti dalam kerjasama antar negara di sektor investasi, Indonesia mendorong agar investasi dilakukan secara business to business,” jelas Airlangga.

    Di sisi lain, Airlangga berharap dengan kehadiran Indonesia dalam negosiasi tarif perdagangan ini, bisa menciptakan keadilan baik untuk perdagangan dalam negeri maupun secara bilateral.

    “Kami berharap bahwa situasi daripada perdagangan yang kita kembangkan bersifat adil dan berimbang,” tutur dia.