Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Proyek PLTS Saguling Diguyur Rp 1 Triliun

    Proyek PLTS Saguling Diguyur Rp 1 Triliun

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia bersama mitra internasional yang tergabung dalam kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) resmi menandatangani kesepakatan finalisasi pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

    Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan oleh para mitra utama, yakni PT Indo ACWA Tenaga Saguling selaku pengembang, PLN Indonesia Power, dan DEG lembaga pembiayaan dari Jerman, Proparco dari Prancis, Standard Chartered dari Inggris dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Siang tadi, saya menyaksikan Penandatanganan Investasi PLTS Terapung Saguling di Kantor Kemenko Perekonomian,” kata Airlangga dalam unggahan Instagram resminya (@airlanggahartarto_official), Selasa (29/4/2025).

    Melalui penandatanganan ini, Indonesia menerima kucuran investasi sebesar US$ 60 juta atau sekitar Rp 1 triliun (kurs Rp 16.761/dolar AS) untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling yang dikembangkan oleh PLN Indonesia Power dan ACWA Power.

    “Proyek tersebut memobilisasi US$ 60 juta untuk JETP Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendanaan untuk mempercepat transisi energi yang inklusif,” terangnya lagi.

    Ia mengatakan pendanaan investasi baik untuk proses pengembangan, kosntruksi, hingga pengoperasian akan dilakukan oleh lembaga pembiayaan pembangunan Jerman DEG, lembaga pembiayaan pembangunan Prancis PROPARCO, dan Standard Chartered Bank.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional, dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Berlokasi di Jawa Barat, Airlangga menjelaskan pembangkit listrik tersebut memiliki kapasitas terpasang sebesar 92 MWp dan diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun.

    Selain itu, pengembangan PLTS Terapung Saguling juga disinyalir akan mampu meningkatkan produksi listrik dari tenaga surya di Indonesia hingga sekitar 13%.

    “Saya juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan dari para investor dan lembaga keuangan internasional seperti DEG dari Jerman, PROPARCO dari Prancis, dan Standard Chartered Bank dari Inggris yang telah menunjukkan keyakinannya terhadap potensi energi terbarukan di Indonesia,” katanya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Duta Besar Prancis Untuk Indonesia Fabien Penone yang turut menyaksikan prosesi penandatanganan investasi juga menyampaikan bahwa Prancis hingga kini secara aktif terus mendukung transisi energi di Indonesia melalui JETP.

    “Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembangunan Prancis PROPARCO untuk PLTS Terapung Saguling menunjukkan komitmen Prancis untuk mengembangkan energi terbarukan yang inovatif di Indonesia,” pungkasnya.

    (igo/hns)

  • Airlangga Bakal Panggil Industri Padat Karya Jelang Hari Buruh, Bahas Apa?

    Airlangga Bakal Panggil Industri Padat Karya Jelang Hari Buruh, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memanggil pelaku industri padat karya pada Rabu (30/4/2025), menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

    Langkah ini menyikapi salah satu rencana tuntutan buruh terkait upah yang dinilai belum sebanding dengan kenaikan biaya hidup.

    “Ya tentu kan masing-masing perusahaan itu punya kebijakan terkait dengan renumerasi karyawannya, tetapi kalau kita lihat tergantung situasi perindustriannya. Besok [pengusaha] industri padat karya saya panggil,” kata Airlangga, dikutip dari Antara, Selasa (29/4/2025). 

    Adapun pemanggilan pengusaha sektor padat karya itu dilakukan menjelang perayaan Hari Buruh yang akan digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Perayaan ini diprediksi diikuti sekitar 200.000 buruh dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, hingga Cilegon.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam aksi May Day pada 1 Mei nanti, kalangan buruh akan menyuarakan enam tuntutan ke pemerintah.

    “Isu yang disuarakan dengan harapan akan dapat respons positif kebijakan positif [dari pemerintah], ada 6 isu,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    Keenam poin itu yakni, pertama meminta pemerintah menghapus outsourcing. Kedua, pemberian upah layak.

    Selama Prabowo menjabat sebagai Kepala Negara, Said Iqbal meyakini bahwa kenaikan upah minimum tidak jauh dari angka yang ditetapkan untuk upah minimum 2025 yakni 6,5%. Menurutnya, upah layak yaitu kenaikan upah sama dengan inflasi plus alfa kali pertumbuhan ekonomi. 

    “Alfa itu adalah indeks tertentu dan indeks tertentu tahun 2025 dalam hitungan kami kemarin sudah diputuskan Pak Prabowo adalah 1,1,” jelasnya. 

    Dia mengharapkan, angka itu terus bertahan hingga 2029, bahkan meningkat. “Itu yang kami sebut upah layak,” ujarnya.

    Ketiga, membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kemudian, keempat mengesahkan rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan baru yang melindungi buruh.

    Tuntutan kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tuntutan yang terakhir adalah segera mengesakan RUU Perampasan Aset.

  • Beredar Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai, Ini Kata Airlangga

    Beredar Kabar Sepeda Motor & Batu Bara Kena Cukai, Ini Kata Airlangga

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara merespns kabar pengenaan cukai untuk sepeda motor dan batu bara. Bagaimana respons Airlangga?

    “Belum, belum ada pembahasan,” jawab Airlangga singkat saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (29/4/2025).

    Rencana penerapan cukai untuk sepeda motor dan batu bara pertama kali terungkap dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2024.

    Dalam laporan itu, Bea Cukai mengatakan pihaknya sudah melakukan kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara. Meski begitu, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait isi hingga kesimpulan dari kajian penerapan cukai berupa sepeda motor dan batu bara tersebut.

    “Dalam rangka pencapaian tujuan ‘Penerimaan Negara yang Optimal’, diperoleh capaian sebesar 100% dengan beberapa update strategi dan program kerja yang telah dilaksanakan, yaitu: 1) Kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara,” tulis Bea Cukai dalam laporan tersebut.

    Selain kajian ekstensifikasi cukai berupa sepeda motor dan batu bara, Bea Cukai mengatakan upaya lain yang digunakan untuk mencapai penerimaan negara yang optimal adalah pengembangan layanan kepabeanan & cukai berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly, di antaranya melalui:

    1. Mandatory Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP;
    2. Kegiatan Piloting Aplikasi CEISA Vehicle Declaration di KPPBC TMP B Atambua;
    3. Pengajuan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) melalui sistem online

    Kemudian ada juga penguatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan APH terkait pengamanan penerimaan negara melalui pelaksanaan operasi bersama Puspom TNI dan penyusunan PKS antara DJBC dan PPATK.

    Selanjutnya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai melalui:

    1. Penetapan PMK Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Cukai;
    2. Penetapan PMK Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai

    Serta terakhir penguatan Joint Program yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti seperti kegiatan joint analysis dan joint audit yang telah dilaksanakan di tingkat pusat dan vertikal.

    “Joint collection dengan penerimaan sebesar Rp 93 M, joint probis di mana telah dilakukan penyesuaian penetapan penjaluran merah DJP-DJBC,vjoint investigation di mana telah dilakukan proses bukti permulaan terhadap 5 wajib pajak dan penyidikan perkara pidana satu perusahaan dengan status P21, serta joint intelligence bersama DJP dalam rangka uji ERNA,” papar laporan itu lagi.

    (igo/hns)

  • Trump Bakal Pangkas Tarif Impor Suku Cadang Mobil AS – Page 3

    Trump Bakal Pangkas Tarif Impor Suku Cadang Mobil AS – Page 3

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Pemerintah tengah memproses pembentukan tiga Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani perekonomian Indonesia.

    Ketiga satgas ini dibentuk untuk menyusun kesiapan menghadapi dampak ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh kebijakan tarif impor baru di Amerika Serikat.

    Pertama, satgas yang akan dibentuk adalah untuk melanjutkan perundingan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS). Satgas ini akan bertugas untuk mempercepat perundingan dengan AS dan langsung sudah disetujui oleh Prabowo.

    “Pertama untuk tindaklanjuti perundingan investasi yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Presiden setujui,” kata Airlangga kepada media di Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

    “Dengan satgas perundingan kita bisa percepat perundingan dengan AS,” ungkapnya.

    Selanjutnya, satgas yang sudah siap dibentuk dan disetujui Presiden Prabowo adalah satgas yang khusus mengurus perluasan kesempatan kerja dan mitigasi (Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ketiga, adalah Satgas Deregulasi Kebijakan yang bertugas memberikan regulasi peningkatan iklim investasi di Indonesia.

    “Dan ketiga Satgas Deregulasi Kebijakan. Tentu ini yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha,” jelas Airlangga.

     

  • LG Cabut dari RI, Rosan Jamin Investasi Korsel Tetap Naik – Page 3

    LG Cabut dari RI, Rosan Jamin Investasi Korsel Tetap Naik – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Federation of Korean Industries (FKI) pada Senin, 28 April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 19 perusahaan besar asal Korea Selatan, di mana 18 diantaranya sudah berinvestasi di Indonesia.

    “Jumah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut totalnya hampir USD 15,4 miliar,” ungkap Airlangga kepada media di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Airlangga menyebut, 19 perusahaan itu berencana menambah investasi mereka di Indonesia hingga USD 1,7 miliar.

    “Secara total, investasi dalam bentuk Rupiah yang sudah dilaksanakan perusahaan tersebit adalah Rp269 triliun dan akan ditambah lagi Rp30 triliun,” bebernya.

    “Secara total, investasi dalam bentuk Rupiah yang sudah dilaksanakan perusahaan tersebit adalah Rp269 triliun dan akan ditambah lagi Rp30 triliun,” bebernya.

    Perusahaan itu antara lain Lotte chemicals, dan akan diresmikan di bulan September-Oktober mendatang salah satunya mencakup pabrik petrokimia,” terang Airlangga.

    Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo secara prinsip menyetujui indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemicals tersebut dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan tindak lanjut investasi tersebut.

     

  • Prabowo tugasi Danantara kaji investasi Lotte Chemical di Indonesia

    Prabowo tugasi Danantara kaji investasi Lotte Chemical di Indonesia

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo tugasi Danantara kaji investasi Lotte Chemical di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 April 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menugasi Danantara mengkaji dan menindaklanjuti investasi Lotte Chemical di Indonesia.

    “Diberi tugas kepada Danantara untuk lakukan kajian dan tindak lanjut investasi tersebut,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan 19 grup perusahaan Korea Selatan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Dikatakan oleh Airlangga bahwa proyek investasi Lotte Chemical di Indonesia akan diresmikan antara September dan Oktober tahun ini.

    Fasilitas tersebut, kata dia, merupakan bagian dari program pengembangan pabrik petrokimia berskala besar di Indonesia.

    Airlangga mengatakan bahwa perusahaan asal Korea Selatan itu menawarkan kesempatan partisipasi kepada Indonesia dalam proyek itu.

    “Dari perusahaan Lotte Chemical menawarkan partisipasi Indonesia dan Bapak Presiden secara prinsip menyetujui Indonesia berpartisipasi di dalam Lotte Chemical tersebut,” kata Airlangga.

     

     

    Sebelumnya, pada bulan September tahun lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut proyek petrokimia senilai Rp59,37 triliun milik PT Lotte Chemical Indonesia (PT LCI) siap beroperasi pada bulan Maret 2025.

    Rosan mengatakan bahwa pembangunan pabrik petrokimia ini sudah hampir selesai atau kurang lebih 98,7 persen.

    PT LCI merupakan salah satu proyek investasi yang berhasil difasilitasi pemerintah setelah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021.

    Setelah menghadapi berbagai kendala perizinan dan tumpang tindih lahan selama 6 tahun, proyek ini berhasil dimulai kembali konstruksinya pada bulan April 2022.

    Proyek ini mencakup pembangunan fasilitas petrokimia untuk memproduksi polypropylene serta produk hilir lainnya seperti butadiene dan BTX (benzene, toluene, xylene).

    Produk-produk ini akan menjadi bahan baku penting bagi berbagai industri seperti pembuatan botol, ban, cat, peralatan medis, hingga pengusir serangga.

    Rosan menilai industri petrokimia sangat penting untuk hilirisasi di Indonesia. Pasalnya, pada saat yang bersamaan, perusahaan juga menyerap 14.000 tenaga kerja.

    Sumber : Antara

  • Airlangga: Negosiasi Tarif Impor dengan AS Tak Ganggu Hubungan dengan China – Halaman all

    Airlangga: Negosiasi Tarif Impor dengan AS Tak Ganggu Hubungan dengan China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, hubungan antara Indonesia dengan China tidak terganggu meski pemerintah melakukan negosiasi tarif Impor dengan Amerika Serikat.

    “Kami dengan pemerintah China ada komunikasi juga, jadi ini merupakan komunikasi atau negoisasi yang sifatnya bilateral, tidak menyangkut negara lain,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin, (27/4/2025).

    Airlangga memamastikan dalam negosiasi tarif Impor dengan AS, tidak menyinggung negara lain. Pertemuan dengan otoritas di AS murni membahas hubungan kerjasama kedua negara.

    “Pembahasan selalu bilateral. Jadi antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak ada pembicaraan dengan negara lain. Karena ini bilateral, bukan multilateral,” tutur Airlangga.

    Pembicaraan kerjasama dengan AS tersebut kata Airlangga, sama halnya saat Indonesia berdialog dengan China. Pertemuan tersebut tidak membahas negara lain.

     

    “Sama seperti kita saat bicara dengan China. Tidak ada pembicaraan soal negara lain,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Pemerintah AS mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal sebesar 32 persen untuk produk Indonesia.

     

    Tarif tersebut awalnya akan diberlakukan pada 9 April sebelum kemudian ditunda selama 90 hari guna memberi ruang negosiasi antara kedua negara.

    Pemerintah Indonesia kemudian mengirim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS.

     

    Sementara itu, China mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) soal tarif impor. Peringatan ini dikeluarkan karena China tak ingin ada perjanjian baru yang merugikan kepetingannya.

     

     

  • Memohon AS hingga Bentuk Satgas

    Memohon AS hingga Bentuk Satgas

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap isi arahan penting dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang disampaikannya setelah melaporkan hasil negosiasi perdagangan dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Prabowo menekankan bahwa tawaran Indonesia harus menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

    Ia juga menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak bersifat istimewa hanya untuk Amerika, melainkan berlaku setara bagi negara-negara lain.

    Berikut empat langkah utama yang diambil Indonesia berdasarkan laporan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto:

    1. Usulkan Win-win Solution ke AS

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua tawaran dari Indonesia bersifat adil dan menguntungkan kedua belah pihak, tanpa perlakuan khusus untuk Amerika Serikat.

    “Presiden arahkan apa yang kita tawarkan adalah win-win solution dan kita tidak bedakan satu negara dengan negara lain. Artinya relatif yang kita tawarkan adalah apa yang sedang dilakukan di dalam negeri, salah satunya melakukan deregulasi melalui Satgas yang dibentuk,” ujar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa, 29 April 2025. 

    2. Ajukan Perbaikan Neraca Perdagangan

    Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Airlangga melaporkan bahwa Indonesia berkomitmen memperbaiki neraca perdagangan dari yang sebelumnya defisit sebesar US$ 19 miliar menjadi transaksi langsung senilai US$ 19,5 miliar.

    “Mereka kan neraca perdagangannya sekitar US$ 19 miliar, kita berikan lebih dari US$ 19,5 miliar. Jual beli langsung US$ 19,5 miliar tapi kita ada proyek yang akan dibeli dari AS,” kata Airlangga.

    3. Mohon Keadilan AS untuk Produk Ekspor Indonesia

    Indonesia juga mengajukan permintaan kepada AS agar tarif ekspor Indonesia diperlakukan setara dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh.

    “Kita juga mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal artinya untuk komoditas utama Indonesia yang ekspor ke AS. Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kita ada equal level playing field,” ujar Airlangga.

    4. Prabowo Siapkan Tiga Satgas Khusus Ekonomi

    Tiga Satgas yang akan dibentuk adalah:

    Satgas Negosiasi Perdagangan Internasional Satgas Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK Satgas Deregulasi Kebijakan

    “Dan ketiga Satgas Deregulasi Kebijakan. Tentu ini yang berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan perizinan berusaha,” papar Airlangga. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • AS Tak Terima Indonesia Bayar Pakai QRIS, Indonesia Terbuka untuk Operator Asing

    AS Tak Terima Indonesia Bayar Pakai QRIS, Indonesia Terbuka untuk Operator Asing

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai keluhan Amerika Serikat (AS) terkait sistem pembayaran digital QRIS di Indonesia adalah hal yang wajar.

    Menurut Eddy, setiap negara pasti memiliki teknologi sendiri untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk mempermudah sektor usaha.

    Pengunjung bertransaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (27/10/2022). Bank Indonesia menargetkan penambahan pengguna QRIS hingga akhir tahun 2022 naik sebanyak 26 juta pengguna dari target sebelumnya hanya 16 juta pengguna untuk mewujudkan transformasi transaksi digital sektor keuangan. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa. ANTARA FOTO

    “Di dalam sektor pembayaran, QRIS itu memudahkan. Bahkan, QRIS itu pun sekarang sudah merambah sampai UMKM,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.

    Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyatakan, jika sistem gerbang pembayaran seperti Visa atau Master ingin masuk ke sektor pembayaran digital di Indonesia, dipersilakan saja, karena persaingan di sektor ini terbuka dengan negara lain.

    “Jadi saya kira kalaupun gateway pembayaran seperti misalkan saja Visa atau Master yang mau masuk, masuk aja ke sektor ini, nggak apa-apa, bersaing tapi,” kata Eddy.

    Anggota Komisi XII DPR RI itu menegaskan bahwa persaingan dalam penyediaan sistem pembayaran terbuka untuk semua negara demi menciptakan kemudahan bagi masyarakat.

    “Tidak ada dalam hal ini kelonggaran atau kekhususan dispensasi atau prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada QRIS dibandingkan dengan sistem pembayaran lainnya. Preferensi masyarakat lah yang saat ini sangat luas menggunakan QRIS,” tambahnya.

    Sejalan dengan Eddy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk operator asing dalam mengelola sistem pembayaran, termasuk kartu kredit dengan Mastercard atau Visa.

    “Dan itu level playing field dengan yang lain. Jadi, ini sebetulnya masalahnya hanya penjelasan,” jelas Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat, 25 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • NTV Insight Bahas Dampak Tarif Impor Baru AS terhadap Bisnis Indonesia

    NTV Insight Bahas Dampak Tarif Impor Baru AS terhadap Bisnis Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Nusantara TV akan menggelar forum diskusi ekonomi bertajuk NTV Insight untuk membahas dampak kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat terhadap kelangsungan bisnis dan ekonomi Indonesia. Konferensi bertema “Peluang Bisnis Indonesia Menghadapi Perang Tarif Trump” ini akan berlangsung di Nusantara Ballroom, NT Tower, Jakarta, pada 30 April 2025.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan aturan bea impor baru pada awal April 2025, menetapkan tarif timbal balik sebesar 10 persen untuk semua negara dan tarif khusus untuk masing-masing negara. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, sementara tarif impor untuk tekstil Indonesia mencapai 47 persen.

    Presiden Direktur Nusantara TV Don Bosco Selamun mengatakan NTV Insight dirancang sebagai forum bagi pelaku bisnis dan pengambil kebijakan untuk membahas isu-isu strategis, termasuk kebijakan tarif impor baru AS. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia membutuhkan kolaborasi erat lintas sektor yang bisa memberikan solusi menghadapi dinamika ini,” kata Don.

    Data tahun 2024 mencatat ekspor Indonesia ke AS mencapai USD26,3 miliar, sedangkan nilai impor dari AS sebesar USD11,9 miliar. Kebijakan tarif baru ini diperkirakan menurunkan daya tarik produk Indonesia akibat kenaikan harga di pasar AS. Kondisi ini diperparah oleh penurunan kinerja industri domestik, di mana dalam dua tahun terakhir 60 perusahaan manufaktur tutup dan ribuan tenaga kerja kehilangan pekerjaan.

    Pemberlakuan tarif baru ini diperkirakan berdampak serius terhadap bisnis dan industri dalam negeri. Sejumlah komoditas strategis yang terdampak antara lain kelapa sawit, tekstil, alas kaki, perlengkapan elektronik, dan produk perikanan. Dampak negatif juga dirasakan pada impor bahan mineral, minyak, peralatan mekanis, hingga pakan ternak.

    Konferensi NTV Insight akan membahas tiga topik utama, yakni masa depan bisnis ekspor Indonesia, tantangan industri sawit nasional, dan industri peternakan Indonesia. “Kebijakan AS ini sudah berjalan, kita harus duduk bersama dan segera mencari solusi peluang bisnis apa yang bisa dikembangkan Indonesia ke depan di tengah dinamika perang dagang ini,” ujar Don.

    Sejumlah pembicara dari berbagai sektor akan hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Dari asosiasi industri hadir Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Eddy Martono, dan Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kadin Indonesia Cecep Muhammad Wahyudin.

    CEO Oxytane Mitra Indonesia Syofi Raharja, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia Teguh Boediyana, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, serta ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga dijadwalkan menjadi pembicara.

    Forum ini diharapkan memberikan wawasan baru dalam menguatkan strategi daya saing produk nasional, memperluas diversifikasi pasar ekspor, serta mendorong sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global. [beq]