Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya merupakan salah satu hal yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day.

    Adapun penghapusan outsourcing merupakan satu dari enam tuntutan yang diajukan massa buruh saat aksi May Day 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sistem outsourcing dikenal menimbulkan sejumlah kerugian dan dampak bagi para pekerja, sehingga massa buruh yang tergabung dalam aksi Hari Buruh 2025 lantang menentangnya.

    Kekurangan Outsourcing bagi Karyawan

    Dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), berikut kerugian sistem outsourcing bagi buruh/karyawan:

    1. Tidak ada jenjang karir

    Bagi pekerja yang berstatus outsourcing, mereka harus siap mengikuti peraturan dan sistem kontrak perusahaan.

    Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. 

    Sehingga, posisi pekerja outsourcing akan hanya mandek sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir.

    2. Masa kerja yang tidak jelas

    Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK.

    Bahkan, perusaaan bisa melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut.

    3. Kesejahteraan tidak terjamin

    Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.

    Sebagai contoh, tidak adanya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja outsourcing.

    Gaji yang tidak terlalu besar, ditambah dengan tak ada tunjangan, maka kesejahteraan karyawan outsourcing tidak terlalu terjamin.

    4. Pendapatan yang terbatas

    Karyawan outsourcing juga biasanya mendapat penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas.

    Sehingga, mereka kesulitan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.

    Apalagi jika kondisi perusahaan tidak stabil, maka ancaman PHK dan kehilangan penghasilan semakin nyata.

    Janji Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing

    Di hadapan ribuan buruh di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto juga melontarkan janji akan segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com.

    Keberpihakan tersebut, kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai presiden buruh, petani, nelayan dan orang susah.  

    Selain itu, Prabowo berjanji segera menghapus sistem outsourcing.

    Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

    Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja. 

    “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.

    Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.

    Komitmen Hapus Outsourcing Kala 18.610 Tenaga Kerja Di-PHK

    Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025, dikutip dari Kompas.com. 

    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.

    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.

    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.

    Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.

    Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).

    Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).

    Peringatan Hari Buruh 2025

    Peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin tidak hanya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, beberapa pejabat negara lain juga ikut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Sementara, perwakilan dari serikat buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.

    (Tribunnews.com/Rizki A. Tiara/Danang Triatmojo) (Kompas.com)

  • Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional, Rasakan Panas Terik Matahari

    Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Buruh Internasional, Rasakan Panas Terik Matahari

    JAKARTA – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei mendapat sambutan ratusan ribu buruh yang hadir.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo sempat menyapa para buruh di tengah terik matahari yang menyengat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kaum buruh.

    Perayaan Hari Buruh Internasional kali ini mengusung tema “Buruh Bersatu, Bela Negara”. Selain Presiden Prabowo Subianto, perayaa Hari Buruh Internasional juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamen Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Ketua DPR RI Puan Mahariani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

  • Bahlil instruksikan Golkar dan AMPI fokus gaet pemilih muda

    Bahlil instruksikan Golkar dan AMPI fokus gaet pemilih muda

    AMPI agar masuk menyasar kepada teman-teman generasi muda untuk bisa mengambil bagian dalam proses rekrutmen di kader AMPI atau kader Golkar sekaligus

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan kepada kader partai berlambang pohon beringin tersebut dan sayap pemuda Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), untuk menggaet para pemilih muda untuk menghadapi tahun politik 2029.

    “Kami meminta kepada AMPI agar masuk menyasar kepada teman-teman generasi muda untuk bisa mengambil bagian dalam proses rekrutmen di kader AMPI atau kader Golkar sekaligus,” kata Bahlil usai silaturahmi dengan keluarga besar AMPI di Jakarta, Kamis malam.

    Bahlil mengatakan pada tahun politik 2029 para pemilihnya akan didominasi oleh anak muda. Oleh karena itu dia meminta AMPI untuk bergerak lebih awal untuk menggaet para pemilih muda.

    Dia juga menginstruksikan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI Jerry Sambuaga untuk memperluas rekrutmen hingga ke berbagai tempat untuk mencari kader yang berkualitas.

    “Saya tegaskan kepada Pak Ketum Jerry ini bahwa kalau mau AMPI survive, harus lebarkan sayap dan salah satu basisnya itu anak muda di kaum terdidik. Anak muda di kaum terdidik itu adanya di kampus, di SMA, atau di pesantren. AMPI ini kan tidak hanya partai politik, tidak hanya kader partai,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menyatakan siap menjalankan instruksi yang diberikan Bahlil.

    “Arahan dari Ketum Golkar kita laksanakan yakni menyasar kepada pemilih pemula,” kata Jerry.

    Dia juga mengapresiasi perhatian yang diberikan Bahlil kepada AMPI dan yakin instruksi tersebut akan membuat sayap pemuda Golkar tersebut semakin berkembang.

    “Saya berterima kasih Pak Ketum sudah hadir dan tentunya ini menjadi semangat kami untuk semakin lebih solid lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Buruh Sampaikan Tuntutan di Hadapan Prabowo: Minta Omnibus Law Dihapus

    Buruh Sampaikan Tuntutan di Hadapan Prabowo: Minta Omnibus Law Dihapus

    Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pemerintah segera menghapus metode omnibus law di Undang-Undang Cipta Kerja dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.

    Hal itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Said meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk tidak memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.

    Dia juga meminta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mengawal proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

    “[Tuntutan] yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], sebaiknya yang aroma-aroma omnibus law dibuang saja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad] nanti akan mengawal,” kata Said dalam peringatan Hari Buruh Mayday 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Lebih lanjut, dia juga meminta agar Ketua DPR Puan Maharani agar pemerintah tidak lagi memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.

    “Ibu Puan [Ketua DPR Puan Maharani], mohon izin agar omnibus law tidak ada aroma,” imbuhnya.

    Selain itu, para buruh/pekerja juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Pasalnya, RUU PPRT sudah 20 tahun tidak disahkan.

    “Kali mendapat informasi dari Pak Dasco, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga,” tuturnya.

    “Jangan seperti budak, Pak. Ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing, Pak, rakyat Bapak. Ada yang dikasih makanan kucing dan mereka mengalami penderitaan, bukan di luar negeri tapi di dalam negeri, sahkan RUU PPRT,”

    Di samping itu, dia juga menuntut agar Presiden Prabowo segera memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

    Said menambahkan, buruh juga menuntut agar pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Untuk diketahui, outsourcing adalah menyerahkan pekerjaan tertentu kepada mitra eksternal.

    “Kami tahu, Bapak [Presiden Prabowo] sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern,” imbuhnya.

    Adapun, para buruh juga menuntut akan adanya Satuan Tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Dia pun meminta semua pihak mendukung Kepala Negara RI untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.

    “…bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia. Bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama, yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden,” tutupnya.

  • May Day: Serikat Buruh Minta Prabowo Naikkan Upah 10%

    May Day: Serikat Buruh Minta Prabowo Naikkan Upah 10%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta agar para buruh atau pekerja bisa mendapatkan upah yang layak dengan kenaikan sebesar 10%.

    Hal itu disampaikan Said Iqbal di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.

    Said Iqbal menuturkan, permintaan upah layak itu merupakan salah satu dari enam tuntutan yang diminta para buruh dalam peringatan May Day 2025.

    Terlebih, Said mengatakan, selama 1 dekade alias 10 tahun terakhir, upah buruh atau pekerja tak pernah mengalami kenaikan. Namun teranyar, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 naik sebesar 6,5%.

    ”[Tuntutan] yang ketiga adalah upah layak. Dan itu sudah dibuktikan dengan setelah 10 tahun tidak pernah naik upah, 6,5% diputuskan oleh Presiden [Prabowo Subianto],” kata Said dalam peringatan Hari Buruh Mayday 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Dalam kesempatan itu pula, Said meminta kepada menteri Prabowo, terutama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk dapat mempertimbangkan menaikkan upah buruh sebesar 10%.

    “Bahkan, dulu dengar-dengarnya [upah buruh] mau [naik] 10%. Mudah-mudahan Pak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto], mendukung juga Pak Menko Perekonomian dan Pak Menaker [Yassierli],” ujarnya.

    Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan nilai kenaikan upah minimum sebesar 6,5%. Nilai kenaikan ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Dalam hal penetapan UMP 2025, Menaker Yassierli menggunakan formula penghitungan UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Dijelaskan pula, nilai kenaikan UMP dan UMK 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

  • Airlangga hingga Puan Maharani Ikut Hadiri Hari Buruh di Monas

    Airlangga hingga Puan Maharani Ikut Hadiri Hari Buruh di Monas

    Bisnis.com, JAKARTA — Sederet pembantu Presiden Prabowo Subianto terpantau meramaikan peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas) pada Kamis (1/5/2025)

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Kamis (1/5/2025), sederet menteri hadir dalam gelaran May Day 2025 di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

    Selain itu, juga ada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Untuk diketahui, momentum May Day 2025 kali ini dimeriahkan Wika Salim dan band Tipe-X sembari menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto.

    Pada pukul 08.38 WIB, panggung utama di area lapangan Monas sudah sesak dipenuhi lautan buruh yang membawa bendera serikat pekerja masing-masing. Para buruh juga terpantau membawa anggota keluarga.

    Serikat buruh yang meramaikan May Day 2025 di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), SPSI, Serikat Buruh Sejahtera Independen ‘92 (SBSI ‘92), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), hingga Serikat Pekerja Nasional (SPN).

    Sebelum memasuki area panggung, para buruh/pekerja maupun masyarakat terlebih dahulu harus melakukan pengecekan badan. Di sana, terdapat petugas yang akan mengecek barang bawaan peserta. Adapun, para petugas akan menyita barang berbahaya seperti pemantik api.

    Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

    Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarganya serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Said menyampaikan May Day tahun ini membawa enam isu utama yang menjadi harapan bagi buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.

    Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru.

    Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” tandasnya.

  • Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo Hasil Perjalanan Kerja ke AS: Dibilang “Good”, Bagus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (
    Menkeu
    )
    Sri Mulyani
    menyebut, Presiden
    Prabowo
    Subianto merespons positif hasil perjalannya ke Amerika Serikat (AS) termasuk menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C.
    “Dia (Prabowo) bilang
    good
    , bagus,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Sri Mulyani lantas menjelaskan, substansi laporan yang disampaikan kepada Prabowo mencakup isu-isu yang sedang menjadi perhatian global, seperti kebijakan tarif resiprokal AS dan proses pembahasan terkait hal tersebut.
    Selain itu, dibahas pula pandangan berbagai negara terhadap kebijakan tersebut, termasuk pernyataan dari menteri keuangan negara-negara lain.
    “Dan bagaimana mekanisme selanjutnya utamanya terhadap mekanisme multilateral, dan juga utamanya menyangkut kondisi dan situasi dari negara negara yang saat ini kesulitan dapat akses capital, dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF dan World Bank,” ujarnya.
    Diketahui, Sri Mulyani menghadiri Forum G20 dan IMF Spring Meeting 2025 di Washington D.C, Amerika Serikat pada Kamis, 25 April 2025 waktu setempat.
    Dalam kegiatannya tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Keduanya membahas hubungan bilateral Indonesia-AS dan menyoroti arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral.
    Sri Mulyani juga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu Bessent membahas tindak lanjut kebijakan tarif resiprokal.
    Kemudian, dia bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan.
    Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan External Advisors of the Bretton Woods Institutions Patrick Achi dan Mark Malloch-Brown. Dalam pertemuan itu, Indonesia mendorong transformasi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi dunia.
    Selanjutnya, Sri Mulyani menyampaikan potensi Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai nilai global kepada Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) saat forum diskusi di Washington D.C.
    Sementara itu, dalam laporannya kepada Prabowo, Sri Mulyani juga membicarakan soal kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
    Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp 104,2 triliun per 31 Maret 2025. Angka ini setara dengan 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB).
    Realisasi ini berbanding terbalik dengan kinerja APBN tahun sebelumnya yang mencatat surplus Rp 8,1 triliun atau setara 0,04 persen terhadap PDB pada Maret 2025.
    Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN 2025 hingga akhir Maret masih terkendali karena realisasi tersebut baru mencapai 16,9 persen terhadap batas defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Sri Mulyani Lapor ke Prabowo soal Hasil Lawatan ke AS hingga Inggris

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan seluruh hasil perjalanan dinasnya ke luar negeri dari Amerika Serikat (AS) hingga Inggris kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (30/4/2025).

    Salah satu hasil lawatannya ke luar negeri berkaitan dengan respons pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif impor AS di bawah Donald Trump.

    Sri Mulyani mengaku selama perjalanannya itu tidak hanya bertemu dengan menteri keuangan hingga gubernur bank sentral negara-negara lain, namun juga para investor asing. 

    “[Saya melaporkan] perjalanan saya ke Washington DC, London, pembahasan di G20, pembahasan pertemuan IMF, dan IMF-World Bank, pertemuan bilateral yang kami lakukan, dan juga dari sisi pertemuan dengan para investor,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku Presiden Prabowo pun menyambut baik laporan yang telah disampaikannya itu. Menurutnya, substansi dari laporan yang disampaikan ke Kepala Negara berfokus pada apa yang menjadi perhatian dunia, yaitu tarif impor timbal balik yang dikenakan oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Pertemuan itu, terang Sri Mulyani, turut mencakup berbagai respons menteri keuangan negara-negara di dunia yang terdampak tarif AS, hingga mekanisme lanjutan dari organisasi multilateral dunia khususnya tentang negara-negara yang kesulitas mendapatkan akses modal.

    “Dan juga kemungkinan risiko-risiko yang terjadi yang dibahas di pertemuan IMF-World Bank,” ucapnya. 

    Sekadar catatan, Sri Mulyani bukan satu-satunya menteri atau pejabat negara yang diutus Presiden Prabowo untuk bertemu dengan sederet pemangku kepentingan ihwal tarif impor AS.

    Prabowo mengirim Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu khusus untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintahan Donald Trump. 

    Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 10% terhadap seluruh negara mitra dagangnya, dan lebih tinggi untuk sejumlah negara lain. Indonesia mendapatkan tarif impor 32%.

  • Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

    Profil Taipan Pemilik Indorama yang Bakal Bangun Pabrik Blue Ammonia di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Indorama Corporation, grup usaha multinasional milik pengusaha asal Indonesia Sri Prakash Lohia, kembali menjadi sorotan setelah disebut akan membangun pabrik blue ammonia di Amerika Serikat (AS). 

    Rencana tersebut diumumkan pertama kali oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melaporkan hasil kunjungan ke AS dalam rangka negosiasi tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dia mengatakan bahwa Indorama berencana berinvestasi senilai US$2 miliar atau sekitar Rp33 triliun di Louisiana, AS.

    “Kami sampaikan juga dari perusahaan Indorama untuk investasi US$2 miliar di Louisiana untuk blue ammonia,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

    Untuk diketahui, blue ammonia yang diproduksi menggunakan hidrogen rendah karbon dan proses penangkapan karbon (carbon capture) merupakan komoditas penting dalam peta energi masa depan, terutama untuk industri pupuk dan bahan bakar alternatif. Proyek ini memperkuat posisi Indorama di sektor energi terbarukan dan bahan kimia global.

    Profil Bisnis Indorama Corp

    Dikutip dari situs resminya, Indorama Corporation didirikan oleh konglomerat RI yaitu Sri Prakash Lohia pada tahun 1976. Hingga saat ini, Indorama Corporation dimiliki dan dipimpin oleh keluarga Lohia. 

    Pendiri dan Chairman-nya adalah Sri Prakash Lohia, sementara sang putra, Amit Lohia, kini menjabat sebagai Vice Chairman dan CEO Grup. Keluarga ini termasuk dalam jajaran taipan industri global yang memiliki pengaruh besar di sektor kimia dan tekstil dunia.

    Indorama kini berkantor pusat di Singapura. Meski demikian, akarnya berawal dari Indonesia, tepatnya dari berdirinya PT Indorama Synthetics Tbk di Purwakarta, Jawa Barat. 

    Perusahaan ini awalnya fokus pada produksi benang pintal. Namun, berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri petrokimia, poliester, dan serat sintetis.

    Indorama saat ini memiliki jaringan bisnis yang tersebar di lebih dari 30 negara, dengan lini usaha yang mencakup pupuk, tekstil, PET resin, poliolefin, dan berbagai bahan kimia industri. Di sektor pupuk dan kimia, Indorama juga mengoperasikan pabrik-pabrik besar di Nigeria, Mesir, dan AS.

    Di Indonesia, Indorama tetap menjadi kekuatan industri yang signifikan. PT Indorama Synthetics Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 1990 merupakan produsen tekstil dan serat sintetis terkemuka dengan pasar ekspor yang menjangkau lebih dari 70 negara. 

    Tak hanya itu, grup ini juga memiliki anak usaha seperti PT Indorama Polychem Indonesia dan PT Indorama Polypet Indonesia yang beroperasi di Purwakarta dan Cilegon, dengan fokus pada produk kimia dan resin PET.

    Perusahaan ini juga tampak aktif dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Salah satu pabriknya di Indonesia menggunakan teknologi rendah emisi yang mampu mengurangi jejak karbon hingga 100.000 ton CO₂ ekuivalen setiap tahun.

    Profil Sri Prakash Lohia

    Dilansir dari Forbes Real Time Net Worth pada Rabu (30/4/2025), kini Lohia memiliki total kekayaan sebesar US$8,5 miliar atau setara dengan Rp141,8 triliun. Lohia juga menjadi orang terkaya ke-5 di Indonesia. 

    Sri Prakash Lohia lahir di Kolkata, India, pada 11 Juli 1952. Lohia merupakan pendiri perusahaan raksasa di bidang petrokomia dan tekstil, yakni Indorama Corporation. 

    Dirinya merupakan lulusan dari Bachelor of Commerce di Universitas Delhi dan berpindah ke Indonesia pada tahun 1973 bersama dengan orang tuanya. Bersama dengan ayahnya, Mohan Lal Lohia, Lohia akhirnya merintis perusahaan tekstil bernama Indorama Synthetics sekitar pada sekitar tahun 1976. 

    Indo berasal dari nama untuk Indonesia dan Rama berasal dari Dewa Rama. Pada awal perjalanan, Indorama merupakan produsen benang pintal. Kemudian Indorama melakukan diversifikasi, hingga akhirnya berkembang ke industri serat polyester.

    Kini, Indorama telah berkembang dan bergerak dalam bidang pembangkit tenaga listrik petrokimia. 

    Dilansir dari laman resmi perusahaan Indorama, Indorama Corporation juga telah menjadi produsen pupuk urea dan fosfat terbesar di Afrika Sub-sahara, produsen poliolefin terbesar di Afrika Barat, dan produsen sarung tangan sintetis terbesar ketiga di dunia. 

  • Eks Wakapolres di Maluku Utara Menunggu Sidang Etik, Diduga Berselingkuh dengan Anggota DPRD Regional 30 April 2025

    Eks Wakapolres di Maluku Utara Menunggu Sidang Etik, Diduga Berselingkuh dengan Anggota DPRD Regional 30 April 2025

    Eks Wakapolres di Maluku Utara Menunggu Sidang Etik, Diduga Berselingkuh dengan Anggota DPRD
    Editor
    TERNATE, KOMPAS.com
    – Mantan
    Wakapolres Pulau Taliabu
    , Kompol SJ masih menunggu proses sidang etik yang digelar tim Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku Utara.
    Sidang etik ini terkait dugaan perselingkuhan dengan salah satu anggota DPRD Malut berinisial AYM.
    Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan, pihak Propam telah memeriksa saksi ahli.
    Kini hanya menunggu pemberkasan serta pembentukan komisi sidang etik.
    “Keterangan dari saksi ahli sudah diperoleh. Saat ini kami tinggal menunggu proses pemberkasan dan pembentukan komisi yang akan memimpin sidang,” kata Bambang, Rabu (30/4/2025).
    Untuk itu, Bambang mengingatkan seluruh anggota Polda Malut agar menjadikan kasus ini sebagai pelajaran penting.
    Karena sesuai komitmen Kapolda, maka setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan.
    Selain kasus dugaan perselingkuhan, Kompol SJ juga dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Malut atas dugaan kekerasan terhadap saudari istrinya, Novia Wulandari Amra.
    Laporan tersebut tercatat dengan nomor: STPLP/25/III/2025/SPKT/Polda Maluku Utara tertanggal 19 Maret 2025.
    Sebelumnya, Kompol SJ telah dikenai sanksi penempatan khusus (Patsus) selama 14 hari tanpa jabatan di Polres Ternate terkait dugaan perselingkuhan.
    Kasus ini mencuat setelah anak kandung Kompol SJ, Dini, membagikan bukti dugaan perselingkuhan ayahnya di media sosial pada 21 Februari 2025.
    Dalam unggahannya, Dini menyatakan kekecewaannya.
    Bahkan meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memecat ayahnya dari institusi Polri.
    Ia juga mendesak Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, agar mencopot AYM dari keanggotaan DPRD.
    Dini menegaskan, unggahannya dilakukan tanpa tekanan dan siap membela ibunya meski harus berhadapan dengan risiko hukum.
    Posisi Wakapolres Pulau Taliabu kini dijabat Kompol Sinar Syamsu dari Itwasda Polda Malut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.