Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Solusi Ekonomi RI Balik Tumbuh 5%: Pemerintah Wajib Belanja!

    Solusi Ekonomi RI Balik Tumbuh 5%: Pemerintah Wajib Belanja!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah di awal tahun ternyata berdampak negatif. Ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 tumbuh di bawah 5% di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif AS.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menegaskan, namun yang menjadi masalah efisiensi anggaran ini terjadi saat daya beli masyarakat tengah ambruk, padahal daya beli yang tercermin dari konsumsi rumah tangga lajunya telah melambat di bawah 5% sepanjang tahun lalu. Konsumsi rumah tangga hanya mampu tumbuh 4,89%.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    “Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah,” ucap Arief.

    “Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN dari mulai penurunan upah riil juga kenaikan share dari defensive consumption spending,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% pada sisa kuartal tahun ini, terutama di tengah hilangnya faktor musiman yang mendorong konsumsi masyarakat seperti perayaan tahun baru, hingga hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Lebaran, belanja pemerintah harus kembali digeliatkan.

    “Saya kira atensi kita segera harus ke membalikkan government consumption,” tutur Arief.

    Ia juga mengatakan, pemerintah harus segera menyelesaikan rancangan kebijakan deregulasi, yang telah diamanatkan Presiden Prabowo Subianto supaya investasi kembali tumbuh kencang. Sebab, investasi atau PMTB yang menjadi komponen kedua terbesar penyumbang PDB pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 2,12%. Kuartal IV-2024, pertumbuhan PMTB mencapai 5,03%, sedangkan kuartal I-2025 masih mampu mencapai 3,78%.

    “Mempercepat deregulasi supaya investasi bisa masuk dan tidak menutup kemungkinan kita usulkan stimulus untuk mengangkat konsumsi rumah tangga juga,” ujar Arief.

    Tebar Bansos

    Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 yang melaju di bawah 5% dipicu oleh perlambatan ekonomi secara global. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mulai aktif menggelontorkan bantuan sosial atau bansos hingga insentif.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bansos akan menjadi sangat penting ke depan untuk menjaga aktivitas ekonomi dalam negeri. Maka, efisiensi anggaran sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak awal tahun tak akan lagi dijalankan pada kuartal II.

    “Faktornya sudah pasti ekonomi dunia kan diprediksi mengecil, jadi tentunya itu sangat berpengaruh,” ucap Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Dan kemarin juga tentu terkait dengan kegiatan di pemerintahan masih ditunda ke kuartal II untuk belanja pemerintah,” tegasnya.

    Sayangnya, Airlangga belum mau menjelaskan detail bansos yang akan dioptimalkan ke depan dengan dibukanya efisiensi pada kuartal II-2025. Namun, dia memastikan program makan bergizi gratis yang akan ditingkatkan cakupannya.

    “Jadi ya beberapa program pemerintah baik itu bansos, ataupun… Harapannya MBG jumlahnya akan bisa meningkat, sehingga dampak multipliernya keliatan,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah kata dia juga tengah mengkaji insentif-insentif yang akan digelontorkan supaya aktivitas ekonomi ke depan bisa terus tumbuh di atas 5%.

    “Jadi kuartal II nanti kita lihat, kita melihat kan beberapa sektor juga masih tumbuh baik, makan minum baik, tapi kan sektor perhotelannya turun, sektor pertanian juga kan naiknya tinggi di atas 10%,” katanya.

    (haa/haa)

  • Perkuat Kerja Sama Energi Hijau, Jepang Dukung Proyek PLTP Muara Laboh

    Perkuat Kerja Sama Energi Hijau, Jepang Dukung Proyek PLTP Muara Laboh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatera Barat, tampaknya cukup diminati Pemerintah Jepang untuk melakukan investasi.

    Karenanya, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama strategis dalam bidang energi hijau dan infrastruktur berkelanjutan, melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang untuk AZEC, H.E. Fumio Kishida.

    Komitmen itu ditindaklanjuti setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

    “Kerja sama ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki visi yang sama dalam menciptakan masa depan hijau dan berketahanan. AZEC menjadi platform penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, baik dari sisi teknologi, pendanaan, maupun kebijakan,” kata Menko Airlangga di kantornya, Senin (5/5).

    Ia menambahkan, kemitraan ini menjadi bukti nyata kontribusi kedua negara dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

    Salah satu bentuk konkret dari kerja sama ini yakni, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di Solok, Sumatera Barat. Proyek PLTP Muara Laboh bernilai USD 500 juta atau setara Rp 8,2 triliun itu berkapasitas 80 megawatt telah mencapai tahap financial close pada 18 April 2025 dan akan segera memasuki tahap konstruksi.

    “Proyek ini menjadi milestone penting dalam implementasi AZEC. Ini adalah bentuk nyata dari investasi ramah lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang bagi ketahanan energi nasional,” jelas Airlangga.

  • Siap-Siap! Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Lagi agar Ekonomi RI Tumbuh 5%

    Siap-Siap! Pemerintah Bagi-Bagi Bansos Lagi agar Ekonomi RI Tumbuh 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 yang melaju di bawah 5% dipicu oleh perlambatan ekonomi secara global. Maka, aktivitas ekonomi domestik ke depan akan dijaga dengan gelontoran belanja pemerintah melalui berbagai kebijakan bantuan sosial atau bansos hingga insentif.

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos akan menjadi sangat penting ke depan untuk menjaga aktivitas ekonomi dalam negeri. Maka, efisiensi anggaran sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak awal tahun tak akan lagi dijalankan pada kuartal II.

    “Faktornya sudah pasti ekonomi dunia kan diprediksi mengecil, jadi tentunya itu sangat berpengaruh,” ucap Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Dan kemarin juga tentu terkait dengan kegiatan di pemerintahan masih ditunda ke kuartal II untuk belanja pemerintah,” tegasnya.

    Airlangga belum mau menjelaskan detail bansos yang akan dioptimalkan ke depan dengan dibukanya efisiensi pada kuartal II-2025. Ia hanya menegaskan, salah satunya program makan bergizi gratis yang akan ditingkatkan cakupannya.

    Foto: Bantuan pangan beras atau bansos beras di kawasan Jakarta, Senin (13/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Bantuan pangan beras atau bansos beras di kawasan Jakarta, Senin (13/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    “Jadi ya beberapa program pemerintah baik itu bansos, ataupun… Harapannya MBG jumlahnya akan bisa meningkat, sehingga dampak multipliernya keliatan,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah kata dia juga tengah mengkaji insentif-insentif yang akan digelontorkan supaya aktivitas ekonomi ke depan bisa terus tumbuh di atas 5%.

    “Jadi kuartal II nanti kita lihat, kita melihat kan beberapa sektor juga masih tumbuh baik, makan minum baik, tapi kan sektor perhotelannya turun, sektor pertanian juga kan naiknya tinggi di atas 10%,” katanya.

    Insentif akan digelontorkan untuk industri yang sangat terdampak oleh perlambatan ekonomi global, akibat perang dagang yang dipicu pengenaan tarif resiprokal tinggi oleh Presiden AS Donald Trump.

    “Pertumbuhan sektor industri kan sangat tergantung pasar ekspor, dan pasar global. Jadi kalau pasar ekspor dan pasar globalnya kita lihat masih belum normal dengan tarif kita harus pasang seat belt,” papar Airlangga.

    Melalui berbagai kebijakan yang akan diluncurkan pada kuartal II-2025, ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini masih bisa tumbuh 5%, terlebih kini terbukanya negosiasi tarif dengan Trump selama 90 hari sejak diumumkannya pengenaan tarif resiprokal ke berbagai negara, termasuk Indonesia sebesar 32%. Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2%.

    “Ya selalu kita optimistis, karena kita masih melihat kan dalam 90 hari ke depan,” kata Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy), merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%. Dibanding kuartal I-2024 bahkan anjlok dalam, karena saat itu masih mampu tumbuh 5,11%.

    Dalam struktur ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) kuartal I-2025, konsumsi pemerintah memang menjadi satu-satunya yang mengalami kontraksi, dengan minus 1,38%. Konsumsi rumah tangga masih mampu tumbuh 4,89% meski di bawah 5%, investasi atau PMTB tumbuh 2,12%, ekspor 6,78%, konsumsi LNPRT 3,07%, dan impor tumbuh 3,96%.

    Meskipun, kontribusi konsumsi pemerintah ke PDB terbilang kecil, hanya 5,88%, bila dibandingkan konsumsi rumah tangga yang sebesar 54,53%, PMTB 28,03%, dan ekspor 22,3%.

    (wur)

  • Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

    Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

    “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87%, Menko Airlangga: Tertinggi ke-2 Negara G20 – Page 3

    Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87%, Menko Airlangga: Tertinggi ke-2 Negara G20 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang terbaik kedua diantara negara G20. Indonesia hanya berada di bawah China.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen pada kuartal I-2025 ini. Menko Airlangga masih melihat baiknya kondisi ekonomi nasional diantara negara lain.

    Dia menjelaskan, di antara negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah China yang tumbuh 5,4 persen. Indonesia berada di atas Malaysia, Singapura, bahkan Spanyol.

    “Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tumbuh 4,87 (persen) dan untuk negara G20 kita pertumbuhannya nomor 2 tertinggi di bawah China yang tumbuh di 5,4 (persen),” ungkap Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Kita masih di atas Malaysia yang 4,4 (persen) kemudian Singapura yang 3,8 (persen) kemudian Spanyol yang 2,9 (persen),” imbuhnya.

    Sementara itu, jika dilihat pada lingkup regional ASEAN, Indonesia berada di bawah Vietnam yang tumbuh tinggi mencapai 6,93 persen di kuartal I-2025.

    “Khusus untuk ASEAN itu kita sedikit di bawah Vietnam,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Begini Kabar Terbaru Negosiasi Tarif RI dan AS

    Begini Kabar Terbaru Negosiasi Tarif RI dan AS

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perkembangan terkait negosiasi tarif impor tinggi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat (AS). Untuk diketahui Pemerintah AS mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang Indonesia.

    Airlangga mengatakan bahwa saat ini negosiasi masih dalam proses tahap awal. Ia mengatakan pemerintah bakal berupaya terus untuk menjalin komunikasi dengan pihak AS. Hal ini dilakukan agar tarif yang dikenakan ke Indonesia tidak terlalu tinggi.

    “Terkait dengan pembicaraan dari negosiasi, karena masih dalam pembicaraan awal, jadi tetap konsisten diberitahukan nanti sesudah ada progresnya,” katanya di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Airlangga pun angkat bicara soal rencana Pemerintah Indonesia yang bakal mengimpor liquefied natural gas (LNG) sebagai salah satu bagian upaya dari negosiasi dengan AS. Ia mengatakan, rencana tersebut saat ini masih dalam proses awal, sehingga keputusan untuk mengimpor LNG masih bisa saja dilakukan.

    “Terkait dengan pembicaraan di Amerika (Soal LNG) baru pembicaraan awal dan detailnya tentu masih berproses. Jadi ini masih panjang,” katanya.

    Airlangga juga mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS melakukan pembahasan terkait dengan kerja sama pengelolaan kritikal mineral. Pembahasan ini masuk juga dalam pembahasan negosiasi.

    “Khusus untuk tadi dengan Amerika pun kritikal mineral ada pembahasan,” katanya.

    Sebelumnya, Airlangga mengatakan Indonesia siap memangkas surplus dengan AS dengan menambah volume impor barang dari AS. Komoditas yang ditawarkan untuk diimpor dari AS ke Indonesia adalah minyak dan gas hingga produk agrikultur macam gandum dan kedelai.

    “Pertama Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari AS, antara lain LPG, crude oil dan gasoline. Indonesia juga beli produk agrikultur dari AS antara lain gandum, soya bean, dan soya bean milk. Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang modal dari AS,” beber Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga mengatakan Indonesia akan memfasilitasi perusahaan AS untuk yang selama ini beroperasi di dalam negeri untuk berbisnis dengan aman dan nyaman. Beberapa hal terkait kemudahan perizinan dan insentif akan diberikan untuk perusahaan AS. Indonesia juga menawarkan produk mineral kritis kepada AS dan mempermudah regulasi impor termasuk produk hortikultura dari AS. Investasi antara kedua negara juga akan didorong dalam skema business to business (B to B).

    “Indonesia juga dorong pentingnya perkuatan kerja sama di sektor pengembangan SDM, antara lain untuk sektor pendidikan, science, engineering, matematika dan ekonomi digital, dan kami juga angkat isu financial services yang cenderung menguntungkan Amerika Serikat,” jelas Airlangga.

    Permintaan Indonesia

    Airlangga mengungkapkan Indonesia ingin penerapan tarif yang lebih kompetitif daripada negara-negara pesaing untuk bisa masuk ke AS. Indonesia meminta komoditas ekspor utama macam garmen, alas kaki, furnitur, hingga udang diberikan tarif sekecil mungkin untuk masuk pasar AS.

    Saat ini produk ekspor utama Indonesia, seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang menjadi produk yang tarifnya tinggi lebih tinggi dari negara bersaing baik dari ASEAN dan luar ASEAN.

    Sebagai contoh, meskipun saat ini tarif tinggi didiskon sementara menjadi 10%, AS tetap menerapkan tarif proteksionis untuk barang-barang tekstil dan garmen sebesar 10-37%, artinya bila diakumulasi komoditas asal Indonesia memiliki biaya besar untuk masuk ke pasar AS.

    “Meski saat ini tarif 10% untuk 90 hari, di tekstil, garmen, ini kan sudah ada tarif 10-37% maka 10% tambahan bisa 10+10 atau 37+10. ini concern kita karena ekspor kita biayanya lebih tinggi, karena ini di-sharing kepada pembeli dan juga ke Indonesia sebagai pengirim,” ujar Airlangga.

    (kil/kil)

  • Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Breaking: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal I/2025 hanya 4,87%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 tercatat sebesar 4,87% (year on year/YoY).

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal I/2025 mencapai Rp5.665,9 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan I/2025 adalah 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I/2024 atau year on year,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga menjabarkan bahwa ekonomi Indonesia terkoreksi 0,98% secara kuartalan, yakni apabila membandingkan kinerja kuartal I/2025 dengan kuartal IV/2024.

    Berdasarkan konsensus yang dihimpun Bloomberg dari 19 lembaga, nilai tengah (median) proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 adalah 4,9%. Proyeksi itu menunjukkan sinyal bahwa ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh di bawah 5% dan melambat dari kuartal I/2024 sebesar 5,11%.

    Adapun estimasi tertinggi sebesar 5,1% diberikan sejumlah lembaga yaitu ING Group, Indo Premier Securities, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan United Overseas Bank. Sementara estimasi terendah di angka 4% yang diberikan oleh S&P Global.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,91% (YoY) pada kuartal I/2025. Dia pun menjelaskan perkembangan empat komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi yang sebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025.

    Pertama, konsumsi rumah tangga—penopang utama perekonomian Indonesia— yang diproyeksikan tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% (YoY) pada kuartal I/2024.

    Kedua, belanja pemerintah yang diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY) pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

    Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

    “Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun,” ujar Josua, Minggu (4/5/2025).

    Ketiga, investasi (PMTB) yang diperkirakan tumbuh 3,11% (YoY). Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan tetapi secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

    Keempat, ekspor barang dan jasa tumbuh yang tumbuh 9,52% (YoY). Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah. Hanya saja, impor juga naik 5,07% (YoY) yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah pemerintah tetap optimistis ekonomi triwulan I/2025 akan tumbuh 5%, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran itu.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025).

  • Sosok Fumio Kishida, Utusan Khusus PM Jepang yang Temui Prabowo Tadi Malam di Kertanegara – Halaman all

    Sosok Fumio Kishida, Utusan Khusus PM Jepang yang Temui Prabowo Tadi Malam di Kertanegara – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida beserta delegasi menemui Presiden RI Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (4/5/2025) malam.

    Fumio Kishida yang hadir selaku utusan khusus PM Jepang tersebut menyampaikan surat dari PM Jepang Shigeru Ishiba untuk Prabowo.

    Dikutip dari keterangan pers Setpres,   Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan selain menyampaikan pesan resmi dari Pemerintah Jepang, kedua pihak juga membahas perkembangan proyek kerja sama dalam kerangka AZEC.

    Menurut Airlangga, saat ini  Indonesia memiliki lebih dari 170 MoU (perjanjian kerjasama) dengan Jepang.

    Setelah pertemuan di ruang kerja, agenda dilanjutkan dengan jamuan santap malam bersama.

    PM Jepang Fumio Kishida saat jumpa pers pada 9 Agustus 2024 lalu. (Mainichi)

    Sosok Fumio Kishida

    Fumio Kishida lahir pada 29 Juli 1957.

    Dia menjabat PM Jepang dari tahun 2021-2024.

    Fumio Kishida juga berasal dari keluarga politisi.

    Sang ayah (Fumitake) dan kakeknya (Masaki) merupakan mantan politikus anggota majelis rendah.

    Fumio Kishida mengenyam pendidikan di Universitas Waseda jurusan ilmu hukum.

    Dikutip dari mofa.go.jp, setelah lulus pada tahun 1982, Fumio Kishida bergabung dengan Long-Term Credit Bank di Jepang.

     Karir politik Fumio Kishida dimulai pada tahun 1987, ia menjadi sekretaris ayahnya yang merupakan anggota parlemen dari majelis rendah.

    Pada pemilihan umum tahun 1993, Fumio Kishida terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di domisilinya yakni Hiroshima.

    Pada tahun 2007, Fumio Kishida menjabat Menteri Urusan Okinawa di Kabinet Abe pertama dan kabinet Fukuda.

    Ia kemudian diangkat menjadi menteri negara yang bertanggung jawab atas urusan konsumen dan kebijakan antariksa pada kabinet Fukuda pada tahun 2008.

    Tahun 2011 Fumio Kishida menjabat sebagai ketua Komite Urusan Diet Liberal Democratic Party (LDP).

    Fumio Kishida berperan penting dalam mengatur kunjungan Presiden Obama ke Hiroshima pada tahun 2016, dikutip dari tokyoweekender.com.

     

  • Prabowo Akan Terima Kunjungan Presiden Senat Kamboja di Istana Siang Ini – Page 3

    Prabowo Akan Terima Kunjungan Presiden Senat Kamboja di Istana Siang Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025) siang ini.

    “Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto diagendakan menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 5 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB,” tutur Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut Yusuf, tentunya pertemuan tersebut menjadi momen penting dalam membangun hubungan kedua negara.

    “Presiden Prabowo dan Presiden Senat Hun Sen akan melakukan pertemuan dengan delegasi kedua negara. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, yang juga mantan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, beserta delegasi di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam, 4 Mei 2025.

    Dalam pertemuan tersebut, Kishida menyampaikan surat dari Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, kepada Presiden Prabowo.

    “Ya tentu mantan PM Kishida itu menyampaikan surat dari Perdana Menteri Ishiba yang disampaikan langsung kepada Pak Presiden dan tentu salah satu isinya terkait dengan beliau special envoy Perdana Menteri khusus untuk proyek-proyek AZEC (Asia Zero Emission Community) ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (5/5/2025).

     

  • Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi RI kuartal I-2025 pada siang ini, Senin (5/5/2025). Ekonomi Indonesia diyakini sulit tumbuh mencapai 5% pada kuartal I-2025. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian dari kebijakan dagang Presiden AS Donald Trump yang menekan banyak negara, termasuk Indonesia.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Adapun, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025. Dia melihat konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,9% pada kuartal I-2025.

    Hal ini dipicu oleh pelemahan konsumsi masyarakat. Hal ini ditandai dengan belanja yang berkurang seiring dengan rumah tangga yang mulai menyimpan uangnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan akan menurun menjadi 3,3% yoy pada kuartal I-2025 dari 4,3% yoy pada akhir kuartal IV-2024. Ini dimungkinkan terjadi akibat penyesuaian kebijakan dan pencairan yang lambat di awal tahun. Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% yoy pada kuartal I-2025, turun dari 4,9% yoy pada kuartal IV-2024.

    “Pencairan fiskal yang tertunda, terutama untuk proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut,” tulis Andry dalam catatannya.

    Proyeksi ini diperkuat dengan sejumlah indikator ekonomi di Tanah Air yang terjadi pada rentang kuartal I-2025, berikut ini rinciannya:

    Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis S&P Global Jumat lalu (2/5/2025). Data ini menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di level 46,7 atau mengalami kontraksi di April 2025.

    Ini adalah kali pertama PMI mencatat kontraksi sejak November 2024 atau dalam lima bulan terakhir. Angka ini bahkan disebut sebagai kinerja terburuk sejak Agustus 2021, pada periode tersebut Indonesia tengah dihantam pandemi Covid-19 gelombang Delta. Kondisi ini terjadi di tengah panasnya tensi perang dagang, akibat kebijakan tarif resiprokal tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang utamanya, termasuk RI. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, merosotnya PMI Manufaktur itu disebabkan masalah perang dagang, yang membuat optimisme pelaku usaha di Indonesia maupun di seluruh dunia melemah. Sebab, perang tarif dagang menghambat aktivitas perdagangan dunia.

    “PMI turun kan karena trade war. Jadi, dunia kan perdagangannya shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

    Untuk mengantisipasi masalah sentimen industri ini, Airlangga mengatakan pemerintah telah meluncurkan sejumlah strategi. Di antaranya ialah mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia lebih kuat di luar negara mitra dagang utama, seperti China dan AS yang sedang perang tarif dagang. Salah satunya ialah pasar ekspor Eropa melalui percepatan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kita sedang mendorong untuk IEU CEPA. Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan tariff barrier, karena kalau kita turun, yang lain juga resiprokal menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif,” ucap Airlangga.

    Selain diversifikasi pasar ekspor, Airlangga menekankan, pemerintah juga tengah menggodok kebijakan deregulasi untuk makin menggeliatkan aktivitas perdagangan internasional Indonesia, melalui Satgas Deregulasi.

    Setelah badai PHK melanda industri tekstil, kini industri perhotelan di Tanah Air dihampiri kisruh yang sama. Tenaga kerja di sektor perhotelan terus berkurang setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan bahwa saat ini hotel sudah tidak lagi menyerap pekerja harian karena kebutuhannya memang tidak ada.

    “Kontribusi pemerintah besar, antara 40-60%, kalau diperhatikan banyak daerah yang kontribusinya lebih dari itu, sampai 70% karena selama ini pasar pemerintah besar untuk mengadakan berbagai kegiatan dengan menggunakan kegiatan pertemuan hotel sehingga tumbuh convention tentu dengan kondisi yang ada sekarang,” ungkap Maulana kepada CNBC Indonesia, akhir April lalu (28/4/2025).

    Karenanya banyak pekerja yang akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta dirumahkan. Hotel yang paling banyak terkena khususnya pada hotel yang mengadakan MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions).

    “Setengah 50% sudah berkurang khususnya hotel yang bergerak ke venue mice, karena kebutuhan untuk itu nggak ada, nggak mungkin kita menyerap tenaga kerja kalau orderan ke kitanya juga nggak ada,” sebut Maulana.

    Adapun Dalam rilis Q1 2025 Colliers yang keluar akhir pekan lalu, dampak dari langkah-langkah efisiensi pemerintah cukup terasa, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah.

    “Jika tidak ada pelonggaran dari pemerintah, hampir dapat dipastikan bahwa pasar hotel di Jakarta akan bergantung sepenuhnya pada sektor non-pemerintah. Para pengelola hotel harus menemukan pasar dan sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan; jika tidak, tahun 2025 akan cukup berat bagi mereka,” tulis Colliers dalam rilis kuartal I-2025, dikutip Senin (5/5/2025).

    Warga RI Pilih Nabung daripada Belanja

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun, masyarakat semakin enggan menaruh uangnya di deposito.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Meningkatnya tabungan dan masih tekoreksinya deposito perorangan tercatat dalam data Bank Indonesia.

    Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4/2025) telah merilis data uang beredar yang tampak masih tumbuh pada Maret 2025.

    Pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2025 tumbuh 6,1% (year on year/yoy) atau relatif stabil jika dibandingkan bulan sebelumnya yang naik sebesar 6,2% yoy sehingga tercatat Rp9.436,4 triliun.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    Jika dilihat dari sisi nominal, jumlah DPK tabungan perorangan per Maret 2025 bertumbuh menjadi Rp2.574,2 triliun dari sebelumnya Rp2.505 triliun.

    Pertumbuhan tabungan perorangan pada Maret menembus 6,4% atau yang tertinggi sejak November 2024. Padahal. secara tradisi, pertumbuhan tabungan akan melandai saat Ramadan hingga Lebaran karena masyarakat menguras uang di rekening untuk belanja.

    Di sisi lain, banyak pusat perbelanjaan yang semakin sepi. Bahkan, pedagang di wilayah Mangga Dua baik Mangga Dua Square maupun WTC Mangga Dua mengeluhkan ekonomi yang semakin lesu belakangan. Kondisi saat ini bahkan disebut lebih buruk dibandingkan pandemi Covid-19.

    “Waktu pandemi kemarin masih mending banyak yang belanja, sekarang Rp 50 ribu sehari aja belum tentu, kita lebih banyak bengong sekarang dibanding ngelayanin pelanggan,” kata pedagang di Mangga Dua Square Anita kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/4/2025).

    Ia beranggapan penurunan penjualan seperti tas hingga dompet dikarenakan masyarakat menjadikan barang-barang yang dijualnya sebagai kebutuhan terakhir setelah kebutuhan pokok. Selain itu ada juga faktor lainnya, yakni efisiensi dari pemerintah.

    “Sebelumnya banyak orang-orang daerah yang ke Jakarta buat dinas, ada acara di hotel-hotel dekat sini, baliknya pingin bawa oleh-oleh dari Jakarta jadi pada beli tas di sini, banyak yang datang juga rombongan, sekarang udah engga ada lagi,” kata Anita.

    Di tengah situasi yang sulit saat ini, Anita pun berharap bisa memilih bekerja lebih baik dibandingkan berusaha. Pasalnya belum tentu uang yang masuk sebanding dengan beban bulanan seperti biaya sewa lapak hingga kebutuhan sehari-hari.

    “Kalau bisa kerja mah lebih baik kerja lah, yang udah kerja mending bertahan aja, dihemat-hemat aja. Apalagi biaya sekolah naik, biaya hidup juga sama, kalau usaha belum tentu lah,” kata Anita.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada dua bulan pertama di tahun 2025. Deflasi tercatat sebesar 0,76 persen mtm pada Januari 2025 dan 0,48 persen mtm pada Februari 2025. Kondisi ini sangat jarang terjadi jelang Ramadan.

    Berdasarkan data BPS yang dapat diperoleh CNBC Indonesia Research sejak 1996, IHK secara bulanan untuk periode satu bulan sebelum bulan Ramadhan cenderung selalu mengalami inflasi. Namun berbeda halnya dengan Februari 2025 yang justru mengalami deflasi 0,48%.

    Dengan demikian, inflasi ini diduga terjadi karena faktor-faktor seperti penurunan konsumsi rumah tangga, pengangguran di sektor manufaktur, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sejak era krisis 1997/1998, Indonesia hanya mengalami dua kali deflasi (yoy) yakni pada Maret 2000 dan Februari tahun ini. Artinya, fenomena deflasi tahunan hanya terjadi 25 tahun yang lalu.

    Terjadinya deflasi pada Maret 2000 lebih disebabkan karena inflasi pada periode sebelumnya sangat tinggi, Inflasi pada Maret 1999 menembus 45%.

    Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa deflasi bukan disebabkan oleh menurunnya daya beli. Namun, deflasi terjadi akibat adanya diskon 50% untuk tarif listrik dari pemerintah.

    “Ini bukan karena penurunan daya beli tapi karena diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi dua bulan berturut-turut,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, data Astra Internasional dan GAIKINDO menunjukkan penjualan mobil nasional kembali tertekan. Setelah sempat menikmati lonjakan signifikan di bulan Februari 2025 lalu, penjualan di bulan Maret 2025 berbalik turun.

    Data tersebut mencatat, penjualan mobil nasional bulan Maret 2025 turun 1,99% atau 1.44 unit menjadi 70.892 unit dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 72.336 unit. Jika dibandingkan secara tahunan, penjualan bulan Maret 2025 mengalami penurunan sebanyak 3.828 unit. Atau drop sekitar 5,12% dari Maret 2024 yang mencapai 74.720 unit.

    Secara total, penjualan wholesale mobil sepanjang Januari-Maret 2025 tercatat mencapai 205.160 unit. Anjlok 10.090 unit atau 3,66% dari periode sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 215.250 unit.

    Sebelumnya, pada bulan Februari 2025, penjualan mobil nasional beri kabar baik. Tercatat, penjualan mobil mencapai 72.295 unit, melonjak 10.363 unit atau 16,73% dibandingkan Januari 2025 yang sebanyak 61.932 unit.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menilai, data jumlah pemudik 2025 turun 24,34% dari 2024 sudah jadi sinyal awal. Ini mengindikasikan memang terjadi tekanan ekonomi yang nyata di Indonesia.

    Apalagi, imbuh dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi dan meningkat. Yang memperparah kondisi masyarakat kelas menengah di Indonesia.

    Menurut Yannes, penurunan penjualan mobil nasional di bulan Maret 2025 mencerminkan tekanan signifikan dari pelemahan ekonomi makro.

    “Indeks Keyakinan Konsumen yang terus menurun dan deflasi beruntun juga menunjukkan kehati-hatian masyarakat dalam belanja. Dalam situasi ini, pembelian mobil sebagai kebutuhan tersier berbiaya tinggi, besar kemungkinan akan ditunda,” kata Yannes kepada CNBC Indonesia, dikutip (5/5/2025).

    “Konsumen tampaknya lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer, menabung, atau membayar kewajiban expenditure keluarga lain yang lebih penting dan mendesak,” sambungnya.

    Dia menambahkan, warga RI kemungkinan memilih menunggu kepastian pemulihan ekonominya dan kestabilan daya beli sebelum mengambil keputusan pembelian besar.

    (haa/haa)