Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • ESDM targetkan PLTP Muara Laboh Unit II di Sumbar selesai 2027

    ESDM targetkan PLTP Muara Laboh Unit II di Sumbar selesai 2027

    Dengan tercapainya financial close, PLTP Muara Laboh Unit 2 ditargetkan selesai pada tahun 2027

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh Unit II di Sumatera Barat selesai pada 2027, setelah mencapai financial close pada awal Mei 2025.

    “Dengan tercapainya financial close, PLTP Muara Laboh Unit 2 ditargetkan selesai pada tahun 2027,” ujar Yuliot dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

    Yuliot mengatakan bahwa financial close PLTP Muara Laboh merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) pada 16 Desember 2024.

    PLTP Muara Laboh Unit 2 merupakan proyek strategis dengan kapasitas 80 MW dan unit 3 dengan kapasitas 60 MW di Sumatera Barat.

    Pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Pertemuan tersebut membahas berbagai isu global dan kerja sama di masa depan yang berkelanjutan, rendah karbon, dan terkait energi bersih melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC).

    Dalam hal ini pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan Pemerintah Jepang dengan pimpinan delegasi Perdana Menteri Jepang periode 2021–2024 Fumio Kishida dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (House of Representatives).

    “Pertemuan dengan Jepang hari ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarnegara dalam mengakselerasi transisi energi, dan bukti nyata kemajuan kerja sama ini,” kata Yuliot.

    Pendanaan proyek PLTP Muara Laboh ini diperoleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dari lembaga keuangan terkemuka, yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB), serta lembaga keuangan swasta seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, dan The Hyakugo Bank.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa tarif PLTP Muara Laboh Unit 2 & 3 memiliki tarif yang berbeda dengan unit 1.

    “Ini negosiasi unit pertama dulu, itu kan harga masih dengan harga yang lama. Nah unit kedua dan ketiga sudah dengan sesuai Perpres 112 Tahun 2022 (tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik) itu yang menjadi keputusan di sini,” ucapnya.

    Secara keseluruhan, sambung Eniya, pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3 akan mendorong investasi baru senilai total 992 juta dolar AS.

    Selain proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3, beberapa proyek energi lain yang sudah masuk dalam kerangka AZEC yaitu PLTSa Legok Nangka, kemudian Sustainable Aviation Fuel, dan PLTP Sarulla, serta jaringan transmisi dari Jawa-Sumatera.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    PLTS Terapung Saguling Dapat Pembiayaan, Produksi Listrik Tenaga Surya di RI Bakal Naik 13 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat fasilitas pembiayaan.

    PLTS yang digarap PLN Indonesia Power (PLN IP) memperoleh investasi dari lembaga pembiayaan pembangunan Prancis PROPARCO dan Standard Chartered Bank.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendanaan dari implementasi kemitraan ini akan dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dikutip dari Kontan, Rabu (7/5/2025).

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLTS Saguling yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power akan meningkatkan produksi listrik dari tenaga surya di Indonesia sekitar 13 persen.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” ujar Edwin.

    Keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    PLTS terapung ini merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Untuk diketahui, JETP Indonesia diluncurkan pada tahun 2022 untuk memobilisasi modal guna mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dan memfasilitasi penyebaran energi bersih yang terjangkau sehingga menguntungkan perekonomian Indonesia.

  • Menko Airlangga Klaim Permendag 8 Sudah Tinggal Diteken Mendag Budi Santoso  – Halaman all

    Menko Airlangga Klaim Permendag 8 Sudah Tinggal Diteken Mendag Budi Santoso  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sudah tinggal ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    “Sudah ada di Pak Menteri Perdagangan, tinggal diteken,” kata Airlangga saat ditemui di Kantornya, Selasa (6/5/2025).

    Untuk diketahui, Airlangga bersama Mendag Busan dan Sekjen Kementerian Perindustrian telah menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Gedung Ali Wardhana Selasa siang.

    Sayangnya, Airlangga enggan menjelaskan poin apa saja yang deregulasi dalam aturan Permendag 8 itu. Dia justru menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perdagangan.

    Bahkan menyoal Peraturan Teknis (Pertek), Airlangga juga enggan berkomentar banyak. 

    “Itu tunggu ke Pak Mendag besok,” jelas dia.

    Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menyatakan, poin yang direvisi dalam Permendag itu tergolong banyak. Termasuk deregulasi soal pakaian jadi.

    “Deregulasi terutama pakaian jadi, persyaratan pertek nanti direlaksasi,” papar dia.

    Sebelumnya dalam acara Halal Bihalal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (9/4/2025) lalu, Isy Karim bilang Permendag 8 masih ditinjau oleh Kementerian dan Lembaga lainnya.

    “Sekarang posisinya memang sedang direview. Review berjalan panjang, kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan K/L dan pelaku usaha. Jadi, sedang direview,” jelas Isy ditemui usai 

    Isy memastikan, akan banyak perubahan pada pasal-pasal di Permendag 8 dan hal tersebut masih dibahas dengan berbagai pihak.

    Meski begitu, perubahan yang ada nantinya akan disampaikan terlebih dahulu ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan arahan.

    “Nantinya memang akan ada-ada perubahan. Itu yang sedang kita bahas bersama. Tapi kita tunggu dulu dari arahan Pak Menko dulu,” ucapnya.

    Menyoal apakah kuota impor yang akan dibuka lebih luas hanya untuk barang dari Amerika atau seluruhnya, Isy masih akan menunggu arahan dari Menko Perekonomian.

    “Kalau itu nanti keputusan di Menko dulu kan itu masih belum dibahas. Kuota itu maksudnya juga ada Perpres mengenai NK (Neraca Komoditas). Perpres mengenai NK itu implikasinya banyak. NK itu amanat dari Undang-undang Cipta Kerja. Jadi ini perlu dibahas secara lebih luas lagi,” kata Isy.

  • Menko Airlangga Bakal Kaji Moratorium Ekspor Kelapa – Halaman all

    Menko Airlangga Bakal Kaji Moratorium Ekspor Kelapa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto akan mengkaji usulan moratorium ekspor kelapa saat lonjakan harga hingga ketersediaan di pasar dalam negeri. Usulan moratorium itu sebelumnya diajukan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) untuk menekan harga kelapa dan pasokan dalam negeri yang menipis.

    HIPKI meminta pemerintah melakukan penghentian sementara ekspor kelapa selama enam bulan. Airlangga bilang, moratorium ekspor kelapa itu juga turut digaungkan oleh beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yakni Kepulauan Riau (Kepri).

    “Ya nanti kami lihat, tadi ada dari Kepri dari Riau, Gubernur beserta seluruh bupati dan walikota salah satunya juga menanyakan hal tersebut,” kata Airlangga di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengusulkan pemungutan ekspor, imbas harga kelapa yang melonjak di pasar dalam negeri sejak beberapa waktu belakangan. “Kami mengusulkan ada pungutan ekspor,” kata Budi Santoso usai menghadiri Rakortas Permendag 8 Tahun 2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

    Nantinya kata Mendag Budi, aturan pungutan ekspor akan dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai bea keluar pungutan negara atas komoditas kelapa. “Nggak perlu Permendag, itu PMK. Sudah kita sampaikan,” tegas dia.

    Adapun sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk mendukung industri pengolahan kelapa di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan kelangkaan bahan baku.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika sebagai respons terhadap masalah pasokan bahan baku yang dihadapi industri pengolahan kelapa di dalam negeri yang menyebabkan penurunan produktivitas dan utilitas.

    “Kebijakan tata kelola kelapa harus segera ditetapkan, mengingat kelangkaan bahan baku telah berdampak pada keberlangsungan aktivitas industri dan pengurangan tenaga kerja. Pada rapat-rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga, kami mengusulkan penerapan moratorium ekspor kelapa bulat sebagai solusi jangka pendek (3-6 bulan) guna menstabilkan pasokan domestik,” kata Putu beberapa waktu lalu.

    Kebijakan lain yang diusulkan oleh Kemenperin, antara lain pengenaan Pungutan Ekspor kelapa bulat dan produk turunannya, serta penetapan standar harga bahan baku yang remuneratif bagi petani dan industri.

    “Langkah mitigasi tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku dan kembali menormalisasi harga kelapa yang telah semakin melambung di dalam negeri,” ungkap Putu.

    Kemenperin juga mengusulkan agar dana hasil Pungutan Ekspor kelapa dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang manfaatnya dikembalikan kepada petani untuk menjaga kesejahteraan petani.

    “Bentuk pengembaliannya dalam bentuk program peningkatan produktivitas tanaman kelapa, penguatan kegiatan usaha tani, pemberdayaan usaha pengolahan kelapa rakyat, dan pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa terpadu,” sebut Putu.

     

  • Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Bank Asing Ikut Biayai Proyek PLTS Terapung Saguling

    Jakarta –

    Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling berkapasitas 92 Megawatt peak (MWp) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendapat investasi dari sejumlah bank dan lembaga pembiayaan asing. Di antaranya berasal dari Jerman, Prancis, hingga Inggris.

    Kepastian investasi ini ditandai dengan penandatanganan Financing Agreement antara PT Indo ACWA Tenaga Saguling (perusahaan patungan PLN Indonesia Power dan ACWA Power), PLN Indonesia Power, dengan lembaga pembiayaan asal Jerman yakni Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco) dari Prancis, hingga Standard Chartered Bank dari Inggris.

    Untuk diketahui proyek pembangunan PLTS terapung Saguling merupakan bagian dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang merupakan upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG), termasuk Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pendanaan dari implementasi kemitraan JETP adalah simbol kolaboratif antara Indonesia dengan bank asing dan komunitas internasional. Oleh karenanya ia menyebut seluruh dana investasi ini akan sepenuhnya dialokasikan untuk pengembangan, kontruksi, hingga pengoperasian PLTS Terapung Saguling.

    “Investasi di PLTS Terapung Saguling bukan sekadar proyek pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan simbol semangat kolaboratif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Selasa (6/5/2025).

    Di sisi lain, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan pembangunan dan pengoperasian PLTS Saguling akan dilakukan PLN Indonesia Power dan ACWA Power. Pembangkit listrik ini diperkirakan akan meningkatkan produksi energi nasional dari tenaga surya hingga 13%.

    “Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang sangat besar, yaitu mencapai 3.295 Gigawatt (GW), dengan pengoperasian PLTS Saguling nantinya dapat meningkatkan pemanfaatan energi surya sebagai sumber kelistrikan,” terang Edwin.

    Kemudian, menurutnya keberadaan PLTS Saguling nantinya dapat mengurangi emisi karbon dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia setidaknya hingga 63.100 ton per tahun. Hal ini menjadi mendorong pelaksanaan transisi energi dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

    ‘Lihat juga video: Momen Presiden Jokowi Resmikan PLTS Terapung Cirata 192 MWp’

    (igo/fdl)

  • Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Pemerintah Siapkan Aturan buat Cegah Dampak Tarif Trump

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi tambahan untuk mendorong penguatan pasar dalam negeri. Regulasi ini disiapkan sebagai antisipasi dampak tarif impor tinggi yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    “Kita coba siapkan regulasi tambahan yang bisa mengamankan dan mendorong penguatan market domestik kita, sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi isu tarif Trump ini,” kata Maman dalam acara Konferensi Pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Maman menerangkan dari sisi Kementerian UMKM mendorong diversifikasi pasar melalui penguatan akses dukungan pasar dalam negeri. Menurut Maman, Indonesia mempunyai potensi yang tak kalah saing dengan pasar luar. Apalagi penduduk Indonesia lebih dari 250 juta orang

    “Jadi market domestik ini nggak kalah luar biasanya. Bukan berarti saya tidak mendukung ekspor, totalnya 100% saya dukung ekspor. Tapi maksud saya, market Indonesia ini juga nggak boleh kita abaikan. Ada 250 juta masyarakat Indonesia yang kita lihat ini juga bisa menjadi market di luar tadi, yang di luar negeri,” terang Maman.

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai regulasi tersebut, Maman mengatakan regulasi tersebut tengah dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Saat ini, pemerintah masih terus negosiasi ke Amerika Serikat.

    “Ya ini kan sedang dibicarakan di Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan. Sekarang kan lagi dalam proses pembicaraan negosiasi dengan Amerika,” imbuh dia.

    Meski begitu, Maman belum menerangkan terkait bentuk regulasi tersebut berupa regulasi baru, seperti Peraturan Menteri atau justru merevisi aturan yang sudah ada. Dia menerangkan saat ini proses negosiasi masih berjalan.

    “Saya pikir kan ini proses negosiasi. Ini kan masih berjalan, nanti itu kan menjadi satu paket. Kan sudah ada tiga arah, tiga tim ekonomi. Nah itu nanti kita akan menyesuaikan di situ,” jelas Maman.

    ‘Lihat juga video: Edisi #519: Sinyal Positif Negosiasi Indonesia soal Tarif Trump’

    (acd/acd)

  • Berlangsung Sejak 2016, I-EU CEPA Siap Masuki Tahap Akhir Perundingan – Page 3

    Berlangsung Sejak 2016, I-EU CEPA Siap Masuki Tahap Akhir Perundingan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan virtual dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, Senin (5/5/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas percepatan penyelesaian Perundingan I-EU CEPA.

    Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Uni Eropa optimistis mengenai proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang akan dapat diselesaikan pada semester pertama 2025 ini.

    Kedua belah pihak berkomitmen kuat untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan.

    Menko Airlangga menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan perundingan secepatnya demi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, khususnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

    “Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Sebagaimana diketahui, Perundingan I-EU CEPA sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

     

  • Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87% (year-on-year), menurut rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Senin (5/5/2025). Di tengah tekanan global, capaian ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut angka ini sangat baik.

    “Pencapaian pertumbuhan ini adalah sangat baik, di tengah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi global, di mana sebagian besar negara partner dagang Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi, seperti Amerika Serikat yang telah tumbuh negatif sebesar -0,3% dan Jerman yang tumbuh hanya 0,2% y-y,” ujar Fakhrul dikutip Selasa (6/5/2025).

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,89%, diikuti ekspor yang tumbuh 6,78%. Sementara belanja pemerintah justru mengalami kontraksi -1,38% karena proses normalisasi fiskal pasca Pemilu 2024.

    “Ini juga melambangkan setelah tahun pemilu berhasil dengan gemilang, pemerintah kembali pada kesinambungan kebijakan fiskal. Perlahan tapi pasti, mesin ekonomi masyarakat dan sektor swasta akan berputar kembali,” lanjut Fakhrul.

    Senjata Indonesia

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap belanja pemerintah bisa mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen.

    Airlangga berharap, pada kuartal II-2025 nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menunjukkan tren peningkatan positif.

    “Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya,” kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Airlangga mengatakan, kondisi ini cukup baik diantara negara G20 yang hanya terpaut tidak jauh di bawah China dengan 5,4 persen. Di regional ASEAN Indonesia juga berada di bawah Vietnam yang tumbuh 6,93 persen.

    Belanja Pemerintah Jadi AndalanMenko Airlangga mengatakan, belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

    “Karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga,” beber Menko Airlangga.

     

  • Dapat Pembiayaan, PLTP Muara Laboh Unit 2 Ditargetkan Rampung 2027

    Dapat Pembiayaan, PLTP Muara Laboh Unit 2 Ditargetkan Rampung 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) muara Laboh Unit 2 rampung pada 2027.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, target itu seiring dengan proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dengan kapasitas 80 MW dan unit 3 dengan kapasitas 60 MW di Sumatera Barat ini telah mencapai financial close.

    Dia menyebut, financial close PLTP Muara Laboh merupakan kelanjutan dari penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) antara PT PLN (Persero) dengan perusahaan PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) pada 16 Desember 2024 lalu.

    “Salah satu agenda pertemuan bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang hari ini yaitu bidang energi, dengan tercapainya tercapainya financial close PLTP Muara Laboh Unit 2 yang ditargetkan selesai pada tahun 2027,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Selasa (6/5/2025).

    Adapun pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (5/5/2025). Pertemuan ini membahas berbagai isu global dan kerja sama di masa depan yang berkelanjutan, rendah karbon, dan terkait energi bersih melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). 

    Dalam hal ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri ESDM Yuliot tanjung. Sementara, pemerintah Jepang diwakili delegasi Perdana Menteri Jepang periode 2021-2024, Fumio Kishida, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang (House of Representatives).

    “Pertemuan dengan Jepang hari ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar negara dalam mengakselerasi transisi energi, dan bukti nyata kemajuan kerjasama ini”, kata Yuliot.

    Yuliot mengatakan, pendanaan proyek PLTP Muara Laboh ini diperoleh PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) dari lembaga keuangan terkemuka, yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Asian Development Bank (ADB), serta lembaga keuangan swasta seperti Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), MUFG Bank, dan The Hyakugo Bank.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, PLTP Muara Laboh Unit 2 & 3 memiliki tarif yang berbeda dengan unit 1.

    “Ini negosiasi unit pertama dulu, itu kan harga masih dengan harga yang lama. Nah unit kedua dan ketiga sudah dengan sesuai Perpres 112 Tahun 2022 [tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik] itu yang menjadi keputusan di sini,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, sambung Eniya, pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3 akan mendorong investasi baru senilai total US$992 juta atau setara Rp16,34 triliun (asumsi kurs Rp16.476 per US$).

    Selain proyek PLTP Muara Laboh Unit 2 dan 3, beberapa proyek energi lain yang sudah masuk dalam kerangka AZEC. Proyek tersebut yaitu pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Legok Nangka, Sustainable Aviation Fuel, PLTP Sarulla, serta jaringan transmisi dari Jawa-Sumatera.

  • Bye Trump! RI & Eropa Target Rampungkan I-EU CEPA di Semester I-2025

    Bye Trump! RI & Eropa Target Rampungkan I-EU CEPA di Semester I-2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Uni Eropa optimistis proses negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat diselesaikan pada semester I-2025. Akselerasi proses negosiasi ini terjadi di tengah kisruhnya perang dagang yang dipicu oleh Presiden AS Donald Trump.

    Adapun, optimisme itu terungkap dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa Maros Sefcovic, Senin (5/5). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya yang membahas percepatan penyelesaian Perundingan I-EU CEPA.

    Dalam pertemuan virtual ini, Airlangga menekankan Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan perundingan secepatnya demi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan investasi, khususnya dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

    “Kita sepakat untuk terus bekerja sama memanfaatkan momentum yang ada sembari menjunjung rule of law,” ungkap Airlangga dalam rilis Selasa (6/5/2025).

    Sebagaimana diketahui, Perundingan I-EU CEPA sendiri telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Perjanjian ini bersifat komprehensif, mencakup isu-isu strategis seperti perdagangan barang dan jasa, investasi, pengadaan publik, harmonisasi regulasi, serta kerja sama pembangunan kapasitas.

    Komisioner Sefcovic mengapresiasi hasil pertemuan sebelumnya antara Chief Negotiator kedua pihak sebagai langkah positif dalam mendorong kemajuan negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Lebih lanjut, saat ini Uni Eropa juga tengah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait isu tarif dan perdagangan.

    Di tengah gejolak perdagangan global, komitmen Indonesia dan Uni Eropa untuk menyelesaikan Perundingan I-EU CEPA menjadi semakin relevan. Dengan kondisi sekitar 87% perdagangan barang dunia berlangsung di luar keterlibatan Amerika Serikat, semakin menegaskan urgensi diversifikasi mitra dagang dan penguatan kerja sama regional. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi intensif serta mencari solusi atas isu-isu teknis yang tersisa.

    “Penuntasan Perundingan I-EU CEPA diyakini akan memperkuat fondasi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” tutup Mnko Airlangga.

    Hadir mendampingi Airlangga pada pertemuan tersebut, antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Staf Ahli BidangHubunganInternasional Kemendag Johni Martha, dan Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Andri Hadi.

    (haa/haa)