Tag: Airlangga Hartarto

Airlangga pastikan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi bukan anggota TNI aktif

Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru dilantik, Djaka Budhi Utama bukan anggota TNI aktif atau berstatus purnawirawan.

“Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),” ujar Airlangga usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana diketahui, Djaka sebelumnya merupakan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Angkatan Darat (AD). Namun, saat ini telah berstatus purnawirawan.

Sebelum menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Djaka merupakan Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun pada Jumat (23/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani.

Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

23/05/2025 12:35
Investasi China di Indonesia tambah lowongan kerja

Jakarta (ANTARA) – Di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda pasar ketenagakerjaan Indonesia sejak tahun lalu dan berlanjut hingga awal 2025, pemerintah terus menggenjot penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun asing, termasuk dari China.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, sebanyak 257.471 peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami PHK. Sementara itu, pada kuartal pertama (Q1) 2025, yakni Januari hingga Maret, jumlah PHK di Tanah Air tercatat mencapai 73.992 kasus.

Pada 2024, realisasi investasi Indonesia tumbuh 20,8 persen dalam basis tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp1.714,2 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp1.650 triliun, dengan tingkat pencapaian sebesar 103,9 persen. Selain itu, investasi tersebut turut mendorong penciptaan lebih dari 2,4 juta lapangan kerja di berbagai sektor.

Salah satu kontributor utama dalam arus investasi ke Indonesia adalah investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), yang pada Q1 2025 tumbuh 12,7 persen (yoy) menjadi Rp230,4 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia (RI) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Singapura menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai 4,6 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.460), disusul oleh Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong di China sebesar 2,2 miliar dolar AS, China Daratan 1,8 miliar dolar AS, serta Malaysia dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS.

Investasi dari China mencakup berbagai sektor strategis seperti manufaktur, kendaraan energi baru (NEV), energi hijau, hingga teknologi digital. Contohnya, Hongshi Holding Group berencana mengucurkan investasi senilai 5 miliar dolar AS secara bertahap untuk pengembangan kawasan industri yang memproduksi silikon, polisilikon (bahan baku panel surya), baterai, serta membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 GW.

Pembangunan pabrik ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan produksi mobil listrik dimulai segera setelahnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, investasi ini diproyeksikan akan menciptakan sekitar 18.000 lapangan kerja baru dan berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi lokal di sekitar kawasan industri.

Sementara itu, Jiangsu Xinfang Technology Group, produsen benang asal China, sedang membangun pabrik berorientasi ekspor di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Proyek tahap pertama bernilai 30 juta dolar AS, dan diproyeksikan menyerap ratusan tenaga kerja lokal.

Di bidang NEV, salah satu investasi besar yang menonjol datang dari BYD Auto Industry Co., Ltd. BYD berinvestasi sebesar Rp16,3 triliun di Indonesia melalui pembangunan pabrik mobil listrik di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas lebih dari 108 hektare, menjadikannya salah satu kawasan industri otomotif terbesar di Indonesia.

Upacara pembukaan empat dealer Denza di Indonesia. ANTARA/Xinhua.

Di sektor digital, raksasa teknologi China, Tencent, turut berinvestasi sebesar 500 juta dolar AS untuk membangun pusat data ketiganya di Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen China terhadap pengembangan ekosistem digital di Tanah Air.

Bukan hanya itu, kerja sama strategis Indonesia-China juga diwujudkan melalui inisiatif Dua Negara, Taman Kembar (Two Countries Twin Park/TCTP) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program ini diperkirakan akan menarik investasi hingga Rp60 triliun dan menciptakan sekitar 10.000 lapangan kerja baru.

Nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini ditandatangani oleh pihak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan China State Construction Engineering Cooperation (CSCEC), disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong, pada 20 Maret lalu.

“TCTP bukan sekadar investasi, melainkan juga mencakup integrasi rantai pasokan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas industri nasional agar semakin kompetitif di pasar global,” ujar Airlangga.

Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama strategis tersebut, investasi, khususnya dari China, diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi tantangan ketenagakerjaan yang saat ini dihadapi Indonesia.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

23/05/2025 08:23
Sumbang Biaya Pembangunan Gedung Muhammadiyah, Bahlil Minta Dinamai Golkar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Golkar menyumbang dana dalam proses pembangunan gedung Muhammadiyah di Yogyakarta. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia meminta satu gedung yang dibangun dinamai Golkar.

Itu diungkapkan Bahlil saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung Asrama D, Gedung Math’am dan Rumah Pamong di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah di Kecamatan Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (18/5/2025).

Bahlil mengatakan bantuan tersebut bentuk penunaian janji. Ia menyebut Golkar sebagai anal pertama Mihammadiyah.

“Apa yang Golkar lakukan sekarang ini adalah menunaikan apa yang sudah kami janjikan saat safari Ramadhan beberapa waktu lalu. Ini juga merupakan bentuk bakti Golkar sebagai anak pertama partai politik yang dilahirkan Muhammadiyah,” kata Bahlil.

Bahkan, kata Bahlil, dulunya ada Sekretariat Bersama (Sekber) yang di dalamnya ada kader-kader Muhammadiyah. Baginya, tidak ada partai di Republik Indonesia ini yang didirikan oleh banyak tokoh bangsa.

Bahlil mengandaikan hubungan Muhammadiyah dengan Golkar seperti ibu dan anak. Karena Muhammadiyah adalah ibu yang melahirkan Golkar.

“Jadi sumbangan Golkar untuk pembangunan gedung ini tidak ada transaksi politik. Tidak ada uang politik. Ini adalah sumbangan dari kader Golkar dari Aceh dan Papua yang diambilkan dari potong gaji,” ungkapnya.

Ia pun meminta kepada Muhammadiyah memberi satu nama gedung yang dibangun dalam rentang waktu 10 bulan ke depan bisa diberi nama DPP Golkar atau Partai Golkar. Pasalnya, Mualimin sebagai lembaga Muhammadiyah yang mendidik kader bangsa tidak boleh menganggap tabu pengajaran politik untuk kebaikan masa depan bangsa.

21/05/2025 16:53
Presiden Prabowo diterima Raja Thailand di Amphorn Royal Palace

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto diterima oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda (Raja Rama X) dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalamsana di Amphorn Royal Palace, Bangkok, Thailand, Senin pada pukul 09.30 WIB.

Raja Rama X beserta Ratu Sutida menyambut kedatangan Presiden Prabowo, kemudian Presiden Prabowo dan Raja Rama X lanjut bersalaman dan saling menyapa.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, menyebut pertemuan Presiden Prabowo dan Raja Rama X merupakan momen yang istimewa.

“Presiden Prabowo dan Raja Thailand, keduanya sama-sama memiliki latar belakang militer dan telah beberapa kali berjumpa sebelumnya. Raja Rama X adalah pilot jet tempur F-5, dan Presiden Prabowo adalah prajurit pasukan khusus. Pertemuan hari ini menjadi hal yang sangat istimewa, karena untuk pertama kalinya, keduanya bertemu sebagai Presiden dan Raja,” kata Seskab Teddy.

Dia melanjutkan kunjungan Presiden Prabowo ke Thailand itu juga bersejarah, karena untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Presiden Republik Indonesia melawat ke Thailand.

Dalam beberapa foto yang dibagikan oleh Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo diajak masuk ke salah satu ruangan di Amphorn Royal Palace. Kemudian, Presiden Prabowo bersama Raja Rama X dan Ratu Sutida berbincang-bincang.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Raja Rama X di Amphorn Royal Palace itu berlangsung tertutup, baik untuk wartawan Istana yang mengikuti Presiden RI ataupun wartawan yang berdinas di lingkungan Istana Kerajaan dan Kantor PM.

Dalam beberapa foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo juga tidak didampingi oleh jajaran menterinya saat bertemu dengan Raja Rama X dan Ratu Sutida.

Selepas bertemu Raja Rama X dan Ratu Sutida, Presiden melanjutkan perjalanan ke Kantor Perdana Menteri Thailand Government House di Bangkok, untuk bertemu dengan PM Thailand Paetongtarn Shinawatra.

Keduanya kemudian memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand.

Delegasi Pemerintah Thailand yang mengikuti pertemuan terdiri atas Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, Anutin Chanvirakul, serta para menteri Chusak Sirinil, Jiraporn Sindhuprai, Tawee Sodsong, Akanat Promphan, dan Wakil Menteri Paopoom Rojanasakul.

Sementara itu, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman.

Usai merampungkan pertemuan bilateral di Gedung Phakdi Bodin, Government House, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan bersama di hadapan wartawan Istana yang mengikuti Presiden Prabowo, dan wartawan yang berdinas di Kantor PM Thailand.

Presiden, saat menyampaikan pernyataan bersamanya itu, menyebut dirinya diterima dengan baik oleh Raja Thailand.

“Saya juga sangat terima kasih kepada His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda, King Rama X, dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalaksana. Hari ini saya diterima dengan begitu baik oleh beliau-beliau,” kata Presiden Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/05/2025 17:41
Presiden Prabowo undang Raja Rama X dan PM Thailand ke Indonesia

… kami menanti kunjungan Yang Mulia ke Jakarta dalam waktu dekat

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan bersama di Government House, Bangkok, Thailand, Senin, mengundang Raja Thailand Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda (Raja Rama X) dan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtarn Shinawatra berkunjung ke Indonesia.

Presiden Prabowo mengungkap rasa terima kasihnya karena telah disambut dengan baik oleh Raja Thailand dan PM Thailand dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden RI di Bangkok, Senin.

“Terima kasih kepada Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra atas kesempatan hari ini, atas perundingan yang sangat bermanfaat, dan saya telah menyampaikan undangan kepada Yang Mulia, kami menanti kunjungan Yang Mulia ke Jakarta dalam waktu dekat,” kata Presiden Prabowo ke PM Paetongtarn saat keduanya menyampaikan pernyataan bersama di Government House, Bangkok, Senin.

“Saya laporkan kepada Yang Mulia bahwa saya juga telah mengundang Yang Mulia Paduka Raja Thailand untuk berkunjung ke Indonesia,” sambung Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menemui Raja Vajiralongkorn dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalamsana di Amphorn Royal Palace, Bangkok, pada pukul 09.30 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan ke Government House untuk bertemu PM Paetongtarn sekitar pukul 10.00 WIB.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Raja Rama X berlangsung tertutup, tetapi Presiden menyebut dirinya diterima dengan baik oleh Raja Thailand itu.

“Saya juga sangat terima kasih kepada His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pravajra Lao Chouyuda, King Rama X, dan Ratu Sutida Vajrasuddhabimalaksana. Hari ini saya diterima dengan begitu baik oleh beliau-beliau,” kata Presiden Prabowo.

Di Government House, Presiden Prabowo menekankan Indonesia dan Thailand telah bersahabat cukup lama, dan dua negara juga telah menjalin hubungan diplomatik selama 75 tahun.

“Kali ini adalah kunjungan Presiden Indonesia yang pertama dalam 20 tahun. Ini kehormatan bagi saya,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kunjungannya ke Kantor Perdana Menteri Thailand di Government House, Bangkok, Senin, Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Paetongtarn tepat di pelataran gedung. Keduanya pun bertukar salam dan sapa, kemudian Presiden Prabowo juga langsung menyatakan rasa terima kasihnya atas sambutan yang diberikan oleh Pemerintah Thailand.

Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn kemudian berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan, dan keduanya lanjut memeriksa pasukan.

Selepas menjalani prosesi upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn lanjut memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand.

Delegasi Pemerintah Thailand yang mengikuti pertemuan terdiri atas Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, Anutin Chanvirakul, serta para menteri Chusak Sirinil, Jiraporn Sindhuprai, Tawee Sodsong, Akanat Promphan, dan Wakil Menteri Paopoom Rojanasakul. Sementara itu, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Thailand Rachmat Budiman.

Usai merampungkan pertemuan bilateral di Gedung Phakdi Bodin, Government House, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan bersama di hadapan wartawan Istana yang mengikuti Presiden Prabowo, dan wartawan yang berdinas di Kantor PM Thailand.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/05/2025 14:06
Presiden disambut jajar kehormatan di Government House Thailand

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Kantor Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra di Government House, Bangkok, Thailand, Senin, dan kedatangan Presiden RI disambut oleh upacara jajar kehormatan.

PM Paetongtarn menyambut kedatangan Presiden Prabowo tepat di depan kendaraan Presiden RI berhenti di pelataran Government House.

“Terima kasih telah menerima saya,” kata Presiden Prabowo kepada PM Paetongtarn.

PM Paetongtarn sempat menanyakan kabar Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo pun menyebut dirinya dalam keadaan baik.

Selepas itu, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn berjalan bersama-sama menuju mimbar kehormatan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pun dinyanyikan di pelataran Government House Thailand. Selepas itu, Korps Musik setempat menyanyikan lagu kebangsaan Thailand Phleng Chat Thai.

Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn bersama-sama menginspeksi pasukan. Selepas itu, PM Thailand memperkenalkan jajaran menterinya, dan petinggi militernya kepada Presiden Prabowo. Jajaran pejabat Thailand yang diperkenalkan itu, antara lain Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai, Anutin Chanvirakul, serta para menteri Chusak Sirinil, Jiraporn Sindhuprai, Tawee Sodsong, Akanat Promphan, dan Wakil Menteri Paopoom Rojanasakul.

Presiden Prabowo juga memperkenalkan sejumlah menterinya kepada PM Paetongtarn, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman.

Keduanya, diikuti delegasi dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand, pun memasuki ruangan Government House. Di dalam, Presiden Prabowo lanjut diperkenalkan oleh jajaran pejabat Thailand lainnya, kemudian Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn berfoto bersama sebelum keduanya memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand.

Pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Thailand berlangsung di Gedung Phakdi Bodin, Government House. Kantor Perdana Menteri Thailand dalam siaran resminya menyebut dua negara membahas sejumlah isu-isu strategis antara Indonesia dan Thailand.

Selepas itu, Presiden Prabowo dan PM Paetongtarn menyampaikan pernyataan bersama di hadapan wartawan Istana yang mengikuti Presiden Prabowo, dan wartawan yang berdinas di Kantor PM Thailand.

Presiden Prabowo bertolak dari Jakarta pada Sabtu (17/5) malam menuju Bangkok, Thailand, dalam rangka kunjungan resmi bertemu Raja Thailand Maha Vajiralongkorn dan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Seluruh agenda resmi Presiden dijadwalkan berlangsung pada Senin, dan Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke tanah air juga pada hari yang sama.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/05/2025 13:23
RI Lobi Australia Tambah Impor Lithium Buat Produksi Baterai Mobil Listrik

Jakarta –

Komoditas lithium dari Australia jadi incaran Indonesia. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia selama ini sudah mengimpor hingga 70-80 ribu ton lithium dari Australia. Lithium itu diproses menjadi baterai kendaraan listrik di beberapa industri yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah.

Lithium sendiri menjadi salah satu mineral kritis yang ingin dimasukkan dalam evaluasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) lima tahun ke depan. Hal itu jadi pembicaraan yang dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Australia Anthony Albanese.

“Saat sekarang pun Indonesia impor sekitar 80 ribu (ton) lithium dari Australia untuk diproses di kawasan industri kita yang ada di Morowali,” sebut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Ketika ditanya, apakah ada lobi untuk menambah impor lithium dari Australia, dia bilang semua masih dibicarakan. Pemerintah terus melobi agar Australia tetap mau memasok lithium ke Indonesia. Kalaupun ada rencana penambahan impor, hal itu akan melihat kapasitas pabrik baterai listrik di Indonesia.

Airlangga bilang Indonesia akan menjadi negara yang mampu memproduksi baterai dengan dua bahan baku berbeda, yaitu bahan baku nikel dan juga lithium.

“(Tambahan impor) Nanti lihat tergantung kapasitas pabriknya, kan ada yang melakukan ekspansi. Jadi kalau khusus untuk baterai kita punya nickel based, kita juga punya lithium based,” sebut Airlangga.

Simak Video: Prabowo Bertemu PM Albanese, Bahas Kerja Sama Pertahanan-Ekonomi

(hal/fdl)

15/05/2025 16:04
Didukung Austria dan UEA, Banyuwangi Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah Berkapasitas 260 Ton

Banyuwangi (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam pengolahan sampah secara sirkular kembali mendapat dukungan internasional. Melalui program Banyuwangi Hijau, tiga fasilitas pengolahan sampah dengan kapasitas total 260 ton per hari akan segera dibangun, berkat dukungan dari Austria dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian pendanaan antara Pemerintah UEA, Clean Rivers, dan pelaksana program Banyuwangi Hijau saat World Governments Summit 2025 di Dubai pada 12 Februari lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menyaksikan langsung penandatanganan tersebut.

“Beberapa waktu lalu, tim dari Clean Rivers telah turun ke Banyuwangi untuk melihat program-program pengelolaan sampah yang telah berjalan sebelum memulai program mereka,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (15/5/2025).

Rencana pembangunan meliputi satu Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse, Recycle (3R) di Kecamatan Purwoharjo dan dua Stasiun Peralihan Antara (SPA) di dua lokasi lainnya. Ketiganya ditargetkan mampu mengelola total 260 ton sampah per hari. Pembangunan fasilitas tersebut akan dimulai pada akhir Mei ini, dengan perwakilan dari Austria dan UEA hadir langsung di Banyuwangi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dwi Handayani, menjelaskan bahwa program pengelolaan sampah telah dijalankan sejak 2018 melalui Project Stop. Proyek awal tersebut mendirikan dua TPS 3R di Muncar dengan kapasitas 8 dan 10 ton per hari yang melayani 10 desa.

Selanjutnya, melalui Project Stop Banyuwangi Hijau fase 1, didirikan TPS 3R di Desa Balak, Kecamatan Songgon, dengan kapasitas 84 ton per hari, menjangkau 46 desa di 7 kecamatan.

“Yang akan dilaunching selanjutnya adalah fase 2 dan 3. Fase 2 didukung oleh Borealis Austria, dan fase 3 oleh Clean Rivers Uni Emirates Arab. Launching dijadwalkan pada 22 Mei,” terang Dwi.

Deputy Program Manager Project Stop, Prasetyo, menyebutkan TPS 3R untuk fase dua akan dibangun di Karetan, Kecamatan Purwoharjo, dengan kapasitas 160 ton per hari, menjangkau 37 desa di delapan kecamatan.

Sementara fase tiga mencakup dua SPA, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari, yang akan melayani wilayah belum terakomodasi oleh fase sebelumnya. SPA berfungsi sebagai titik pengumpul sementara antara asal sampah dan fasilitas pengolahan akhir.

Dengan total kapasitas 260 ton per hari, Pemkab Banyuwangi berharap program ini dapat menjadi tonggak penting dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di wilayahnya. [alr/beq]

15/05/2025 12:46
Airlangga dan Marty Natalegawa Terima Penghargaan dari Jepang: Order of the Rising Sun

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri periode 2009—2014 Marty Natalegawa menerima penghargaan Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang.

Penghargaan bintang jasa tersebut diberikan langsung oleh Kaisar Jepang Naruhito di Tokyo pada Jumat (9/5/2025) waktu setempat.

Airlangga merasa terhormat dengan perhargaan tersebut. Menurutnya, perhargaan tersebut merupakan penghargaan atas jasanya meningkatkan hubungan kerja sama antara para pemegang kepentingan di Jepang dengan pemerintah Indonesia terutama selama 2016—2019.

“Pada saat itu saya sebagai Menteri Perindustrian dan kemudian menjadi Menko Perekonomian,” ujar Airlangga dalam sambutannya di KBRI Tokyo Jepang, seperti yang disiarkan secara daring pada Jumat (9/5/2025).

Dalam kunjungannya ke Jepang, Airlangga juga mengaku bertemu dengan pemerintah dan sosialisasi bisnis setempat. Politisi Partai Golkar itu mengaku berbicara mengenai kondisi geopolitik seperti terkait tarif Trump hingga peluang peningkatan investasi Jepang di Indonesia.

Sementara itu, Marty mengungkap salah satu alasan pemerintah Jepang memberikan penghargaan bintang jasa kepadanya karena bantuan Indonesia usai Negeri Matahari Terbit itu mengalami bencana tsunami pada 2011.

Kendati demikian, dia menyatakan upaya bantuan Indonesia saat itu bukanlah upaya sendiri melainkan kerja tim. Oleh sebab itu, berterima kasih kepada para diplomat lain yang membantunya selama menjabat sebagai menteri luar negeri.

“Jadi apa yang telah dicapai selama ini dalam hubungan Indonesia dan Jepang tentunya adalah hasil dari kerja keras terutama teman-teman di KBRI di Tokyo ini. Jadi saya ingin mendedikasikan penghargaan ini lebih kepada rekan-rekan semua,” ucap Marty pada kesempatan yang sama.

09/05/2025 17:19
OPINI : Menanti Insentif Pajak UMKM

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak sedang menggodok beleid pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) secara lebih menyeluruh.

Upaya ini bertujuan untuk mendorong ekstensifikasi peningkatan pajak ke kalangan UMKM. Dalam aspek perpajakan yang termasuk dalam pengusaha yang digolongkan UMKM adalah mereka yang memiliki omzet (peredaran bruto) sebesar Rp4,8 miliar per tahun.

Sudah menjadi viral di media online secara terbuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pada Senin, (16/12/2024) akan diumumkan perpanjangan periode pemanfaatan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% bagi UMKM.

Kebijakan ini akan diumumkan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian hukum soal perpanjangan pajak UMKM yang dihitung dengan PPh Final tarif 0,5% dari omset (peredaran bruto).

Fungsi UMKM

Sejatinya perkembangan perekonomian di Indonesia dijiwai konsep pembangunan yang meletakkan akumulasi kapital sebagai determinan penting.

Semangat ini telah menyebabkan terputusnya diskursus ekonomi berbasis kerakyatan atau UMKM, padahal seharusnya pemerintah memperhatikan sektor UMKM. Mengingat saat ini berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah unit usaha yang mencapai sekitar 66 juta, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Jika 66 juta UMKM dirata-ratakan mendapatkan omzet atau peredaran bruto Rp100.000 per UMKM dikalikan dengan jumlah UMKM maka akan diperoleh Rp6,6 triliun per hari dan Rp2.376 triliun per tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tahun 2025 yang sekitar Rp24.479 triliun maka dari estimasi ini omzet UMKM menyumbang 9,7% ke PDB, angka yang cukup siginifikan.

Perhitungan tersebut adalah analisa penulis semata sedangkan berdasarkan penelitian yang yang lebih akurat yang diteliti oleh dua ekonom senior kelahiran Jerman, Enste dan Scheneider, persentase ekonomi UMKM di negara maju bisa mencapai 14%—16% dari PDB.

UMKM juga merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan bukan sekadar omong kosong. Pada saat kemelut ekonomi di kurun waktu 1997—1999, keberadaan UMKM yang membuat perekonomian Indonesia tetap berjalan. Pada saat itu denyut perekonomian terus berdetak karena adanya andil besar kalangan UMKM.

Dari data ini, seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus dan membayar lunas kesetiaan para pengusaha UMKM yang telah membantu perekonomian Indonesia, salah satu nya dengan memberikan insentif perpajakan dengan tarif rendah sehingga mereka bisa bertahan dalam menjalankan praktek bisnis yang penuh persaingan ketat.

Beleid Pajak UMKM

Sebenarnya pemerintah telah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu atau untuk UMKM. Sehingga UMKM memungkinkan WP hanya perlu melakukan pencatatan atas omzet yang diterima setiap bulannya tanpa harus membuat pembukuan yang rumit dan memakan biaya adminstrasi. Tarif 0,5% yang diberlakukan untuk UMKM dapat dinilai adil, sehingga dapat diterapkan dalam semua sektor UMKM tanpa mengganggu.

Sejatinya beleid pemberian tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM merupakan manifestasi pemerintah mendukung masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi nonformal. Kebijakan tersebut direalisasikan melalui upaya pemberian kemudahan dan keadilan untuk wajib pajak yang memiliki omzet tertentu selama jangka waktu tertentu.

Sejarah pada mulanya tarif UMKM adalah sebesar 1% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Setelah itu diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 23/2018 (PP 23/2018), tarif tersebut disesuaikan menjadi 0,5%.

Dilanjutkan PP 55/2022 yang memberikan fasilitas pajak tambahan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas (pengusaha) dibebaskannya pembayaran PPh atas omzet sampai dengan Rp500 juta pertahun. Guna menerapkan petunjuk pelaksanaan (Jutlak) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Mengapa beleid insentif pajak UMKM perlu diperpanjang? Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 55/2022, WP OP mendapatkan fasilitas pemanfaatan PPh Final diberi waktu selama 7 tahun. Apabila orang pribadi telah terdaftar sejak 2018 atau sebelum diberlakukan PP 23/2018 maka WP OP hanya dapat memanfaatkan tarif 0,5% hingga 2024.

Dampaknya setelah tahun 2024 WP OP tersebut harus menggunakan pembukuan atau menggunakan pencatatan omzet dan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN). Sehingga menyebabkan UMKM membayar pajak lebih tinggi atau menggunakan tarif normal, jika menggunakan pembukuan harus menggunakan Undang-Undang PPh pasal 31 E dengan tarif 11 % dari laba dan jika menggunakan NPPN harus dikenakan tarif progresif sesuai UUN PPh pasal 17 sebesar 5%, 15%, 25%, 30% dan 35 % sesuai dari jumlah laba yang didapati. Bukankah hal ini akan memberatkan wajib pajak UMKM.

Dari analisa di atas sudah seyogianya beleid insentif pajak UMKM dengan tarif 0,5% segera diperpanjang agar sektor UMKM dapat menarik napas lega dalam membayar pajak tanpa menganggu cash flow dan UMKM dapat menjual produk dengan harga yang terjangkau dan dapat bersaing dengan produk impor. Semoga cepat terealisasi.

09/05/2025 10:45