Tag: Airlangga Hartarto

  • Presiden Prabowo hadiri KTT ke-46 ASEAN di KLCC

    Presiden Prabowo hadiri KTT ke-46 ASEAN di KLCC

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Senin, Presiden tiba pukul 08.35 waktu setempat (WS) dan disambut secara langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di halaman KLCC.

    Kedua pemimpin negara kemudian mengabadikan momen ini dalam sebuah foto bersama dengan latar belakang ikon Malaysia, Menara Kembar Petronas.

    Setelahnya, Prabowo diarahkan menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan pemimpin negara ASEAN lainnya yang hadir dalam konferensi ini.

    Dari ruang tunggu, Presiden bersama para pemimpin negara lainnya kemudian menuju ruang konferensi. Selama perjalanan, Presiden tampak berbincang hangat dengan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr dan Perdana Menteri (PM) Thailand Paetongtran Shinawatra.

    Sebelum sesi pleno, para pemimpin negara ASEAN terlebih dahulu melakukan sesi foto grup bersama. Pada momen ini, Presiden tampak berdiri diantara PM Kamboja Hun Manet dan PM Timor Leste Xanana Gusmao.

    Dalam KTT ke-46 ASEAN yang bertema “Inclusivity and Sustainability”, Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depan.

    Selain itu, Kepala Negara juga akan berbicara pada sesi retret yang secara global akan membahas terkait isu-isu regional dan internasional.

    Tidak hanya mengikuti rangkaian pertemuan KTT, Presiden Prabowo juga diagendakan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat.

    Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin di kawasan Asia Tenggara.

    Kehadiran Presiden tidak hanya menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat solidaritas di ASEAN, juga memperkuat peran kepemimpinan Indonesia di kawasan di tengah dinamika global.

    Turut mendampingi Presiden dalam KTT ke-46 ASEAN yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga ajak pengusaha berinvestasi di infrastruktur berkelanjutan

    Airlangga ajak pengusaha berinvestasi di infrastruktur berkelanjutan

    Hingga 2024, Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen dari target SDGs, yang mencerminkan kemajuan signifikan di berbagai bidang seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur berkelanjutan.

    Hal ini menjadi salah satu upaya mengakselerasi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) 2030.

    “Hingga 2024, Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen dari target SDGs, yang mencerminkan kemajuan signifikan di berbagai bidang seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan,” kata Airlangga dikutip di Jakarta, Senin, dalam acara The Tri Hita Karana Inaugural Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure Investment for Better Business, Better World, and Sustainable Development Goals.

    Dalam rangka mempercepat SDGs, Pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan, salah satunya dengan transformasi ekonomi hijau.

    “Transformasi ekonomi hijau Indonesia menekankan ekonomi rendah karbon dan sirkular, ekonomi biru, serta transisi energi. Upaya ini diproyeksikan akan berkontribusi pada pertumbuhan PDB rata-rata 6,1 persen sampai 6,5 persen per tahun hingga 2050,” jelasnya.

    Di samping itu, target lain yang dikejar Indonesia yaitu emisi nol karbon (net zero emission/NZE) 2060.

    Dalam rangka mendukung hal tersebut, Pemerintah berencana membangun kapasitas energi terbarukan sebesar 75 gigawatt (GW) dalam 15 tahun ke depan, termasuk tenaga surya, hidro, panas bumi, dan nuklir, serta berupaya mengatasi kendala keuangan, regulasi, dan komunitas untuk mempercepat transisi energi.

    “Indonesia tengah mempercepat proses hilirisasi komoditas utama untuk meningkatkan nilai tambah dalam rantai pasokan ini dan menciptakan daya saing industri. Contohnya, industri nikel yang tengah dikembangkan untuk mendukung ekosistem electric vehicle, serta meningkatkan produksi baja tahan karat,” ujar Menko Airlangga.

    Airlangga juga mengatakan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, yang didorong oleh pertumbuhan pesat dalam kecerdasan artifisial (AI), fintech, dan infrastruktur digital.

    Niaga-el (e-commerce) terus mendominasi, dengan nilai barang dagangan kotor sebesar 90 miliar dolar AS pada 2024. Selain itu, Pemerintah terus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program KUR.

    Pada 2025 Pemerintah menetapkan target Rp300 triliun untuk penyaluran KUR, mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan terjangkau di sektor tersebut.

    Lebih lanjut, Airlangga mengimbau kepada para komunitas bisnis untuk melakukan beberapa hal, di antaranya berinvestasi dalam infrastruktur berkelanjutan yang sejalan dengan komitmen SDGs Indonesia, berkolaborasi dalam inisiatif ekonomi hijau, termasuk proyek energi terbarukan dan ekonomi sirkular.

    Kemudian mendukung transformasi digital dengan berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan digital, terlibat dalam industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan ketahanan industri, serta berpartisipasi dalam program perlindungan sosial untuk memastikan pertumbuhan inklusif dan keberlanjutan.

    “Mari bersama-sama, kita membangun lingkungan bisnis yang lebih baik dan dunia yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • RI-China sepakati penguatan kerja sama ekonomi dan rantai pasok

    RI-China sepakati penguatan kerja sama ekonomi dan rantai pasok

    Penandatanganan kedua memorandum ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden RI dan Presiden China yang telah dilakukan pada pertemuan bilateral sebelumnya, serta mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao menandatangani dua Nota Kesepahaman (MoU) Strengthening Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain dan Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project.

    Kedua MoU ini merupakan bagian dari empat MoU yang telah disepakati oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang sebelumnya.

    “Penandatanganan kedua memorandum ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden RI dan Presiden China yang telah dilakukan pada pertemuan bilateral sebelumnya, serta mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Senin.

    MoU Economic Cooperation in Industrial and Supply Chain dirancang untuk memperkuat kemitraan dalam pengembangan industri dan penguatan rantai pasok bilateral, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, logistik, teknologi tinggi, serta energi baru terbarukan.

    Airlangga berharap kerja sama ini dapat membawa potensi investasi kurang lebih Rp81,5 triliun dan diproyeksikan akan menciptakan sekitar 15 ribu lapangan kerja di Indonesia.

    Kedua negara bersepakat untuk mendorong partisipasi berbagai jenis pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi di bidang industri dan rantai pasok.

    Selain itu juga disepakati untuk memfasilitasi pengembangan proyek-proyek industri di sektor-sektor utama, baik di dalam kawasan Two Countries Twin Parks seperti Batang–Yuanhong, maupun di lokasi-lokasi lain yang disepakati bersama sebagai perluasan dari proyek percontohan awal.

    “MoU ini tidak hanya menunjukkan komitmen bersama Indonesia dan China dalam memperdalam kerja sama ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang luas bagi masuknya investasi berkualitas tinggi, transformasi industri berbasis nilai tambah, dan pengembangan kawasan industri terintegrasi yang berdaya saing global,” ujar Airlangga.

    Sebagai kelanjutan dari penguatan kerja sama industri, Indonesia dan China juga menandatangani Memorandum on Two Countries Twin Parks Cooperation Project yang diharapkan menjadi model kerja sama dua arah di sektor ekonomi dan perdagangan.

    Kedua negara bersepakat untuk menciptakan lingkungan kerja sama ekonomi dan perdagangan yang berkelanjutan, jangka panjang, dan stabil dengan prinsip kesetaraan serta saling menguntungkan.

    “Proyek Two Countries Twin Parks menjadi simbol kemitraan masa depan, yang tidak hanya menghubungkan kawasan industri, tetapi juga mempertemukan teknologi, SDM, dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Kedua negara juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas untuk kelancaran implementasi proyek, serta meningkatkan pemantauan pelaksanaan proyek guna mengevaluasi hasil dan dampaknya terhadap pengembangan kawasan industri dan peningkatan investasi dua arah.

    “Kerja sama dalam kerangka Two Countries Twin Parks akan diimplementasikan pada beberapa kawasan industri strategis di Indonesia, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Wijayakusuma di Semarang, dan Kawasan Industri Bintan. Inisiatif ini menargetkan potensi investasi sebesar kurang lebih Rp61,5 triliun dan diharapkan mampu menyerap sekitar 10.500 tenaga kerja di berbagai sektor industri,” kata Menko.

    Lebih lanjut, melalui penandatanganan dua MoU ini, diharapkan hubungan bilateral Indonesia-China semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap penciptaan nilai tambah industri, peningkatan investasi, serta kesejahteraan masyarakat kedua negara.

    “Kerja sama ini akan dikoordinasikan secara teknis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian dan Lembaga terkait, kemudian akan ditindaklanjuti melalui pembentukan Joint Committee, guna memastikan implementasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dari masing-masing kesepakatan,” katanya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Airlangga sebut diskon tarif listrik 50 persen berlaku 5 Juni

    Menko Airlangga sebut diskon tarif listrik 50 persen berlaku 5 Juni

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.

    Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    “Tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali, dan itu di bawah 1.300 KWh,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Pada kesempatan terpisah, Menko Airlangga mengumumkan pemerintah memberikan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk periode Juni–Juli 2025.

    Insentif itu, yang diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional, diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal dua. Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” kata Airlangga di Jakarta, Sabtu (24/5).

    Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lainnya, yaitu pertama, diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.

    Kedua, pemerintah berencana memberi potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan kebijakan itu dijadwalkan berlaku pada Juni–Juli 2025.

    Ketiga, Airlangga menyampaikan pemerintah menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk bulan Juni–Juli 2025.

    Keempat, pemerintah menyiapkan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.

    Terakhir, stimulus kelima, pemerintah berencana memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Enam stimulus dari pemerintah itu masih dalam tahap finalisasi dan rencananya diluncurkan pada 5 Juni 2025.

    Airlangga berharap insentif yang diberikan pemerintah itu dapat mendongkrak konsumsi masyarakat, yang juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Airlangga: MoU RI-China untuk kawasan industri di Batang dan Bintan

    Menko Airlangga: MoU RI-China untuk kawasan industri di Batang dan Bintan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan nota kesepahaman yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, terkait kemitraan kawasan industri Indonesia, khususnya di Batang, Jawa Tengah, dan Bintan, Kepulauan Riau.

    Nota kesepahaman (MoU) kerja sama yang diteken Menko Airlangga, mewakili Pemerintah Indonesia, dan perwakilan dari Kementerian Perdagangan China serta Pemerintah Provinsi Fujian berisi komitmen untuk memperpanjang kerja sama kawasan industri dua negara (TCTP).

    “Two Countries, Twin Parks (TCTP) yang kami jadwalkan itu di Batang, yang luasnya 500 hektare, dan didorong untuk menjadi Sichuan-nya Indonesia. Kemudian, ada lagi di Bintan, di industrial estate di Bintan. Kemudian, yang di China-nya itu di Provinsi Fujian. Jadi, itu ada tiga parks (kawasan industri, red) yang dikerjasamakan,” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Upacara penandatanganan MoU itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu. Prosesi penandatanganan MoU tersebut disaksikan Presiden Prabowo dan PM Li.

    TCTP merupakan inisiatif yang digagas Pemerintah China untuk menghubungkan kawasan industri China dengan kawasan industri negara-negara mitra, termasuk Indonesia.

    Bagi Indonesia, Airlangga menjelaskan, kerja sama itu diharapkan mendatangkan investasi.

    “Tentu investasi akan masuk, dan juga ada komitmen untuk memperkuat supply chain (rantai pasok, red) kedua negara,” kata Airlangga.

    Ia melanjutkan untuk kerja sama di Batang, nilai investasinya minimal 3 miliar dolar AS. Sementara untuk di Bintan, nilai investasinya masih dalam pembahasan.

    “Dalam teknis MoU kami sudah bahas juga berapa kira-kira yang bisa dipekerjakan. Di Batang, harapannya lebih dari 100.000 orang bisa dipekerjakan di sana,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo dan PM Li Qiang menyaksikan penandatanganan empat MoU dan delapan dokumen kerja sama antara Indonesia dan China.

    Sebanyak empat MoU yang diteken di hadapan Presiden Prabowo dan PM Li mencakup MoU mengenai pembentukan kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China.

    Kemudian MoU mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi antara Dewan Ekonomi Nasional dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China, MoU mengenai penguatan kerja sama ekonomi bidang industri dan rantai pasok antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China.

    Terakhir, MoU mengenai kerja sama Two Countries, Two Parks antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian Perdagangan China dan Pemerintah Provinsi Fujian.

    Sementara itu, delapan dokumen kerja sama yang diteken Indonesia dan China di Istana Merdeka hari ini mencakup kerja sama bidang pariwisata, kerja sama ekspor pertanian, pengobatan tradisional, pencegahan dan pengendalian TBC, kerja sama investasi Danantara dengan China Investment Corporation, kerja sama strategi bisnis antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Kadin China untuk Indonesia.

    Dua kerja sama lainnya, yaitu kerja sama antara Perum LKBN ANTARA, yang merupakan Kantor Berita Indonesia, dengan Xinhua News Agency, Kantor Berita China. Kemudian, kerja sama antara ANTARA dengan China Media Group.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dan Li Qiang saksikan penandatanganan empat kerja sama ekonomi

    Prabowo dan Li Qiang saksikan penandatanganan empat kerja sama ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan China menandatangani empat nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang ekonomi, disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Nota kesepahaman pertama antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China mengenai kerangka kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral dalam mata uang lokal.

    Penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur People’s Bank of China Pan Gongsheng.

    Nota kesepahaman kedua melibatkan Dewan Ekonomi Nasional dan National Development and Reform Commission (NDRC) China, mengenai kerja sama dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

    Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua NDRC Zheng Shanjie.

    Nota kesepahaman ketiga dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China.

    Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara di sektor industri dan rantai pasok. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan China Wang Wentao.

    Sementara itu, nota kesepahaman keempat dilakukan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan China serta Pemerintah Provinsi Fujian China.

    Nota kesepahaman ini membahas kerja sama program Two Countries Twin Parks antara kedua negara. Penandatanganan ini dilakukan oleh Airlangga dan Wang Wentao.

    Selain keempat nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Indonesia dan China juga menyepakati kerja sama di delapan bidang lainnya.

    Pertama, sektor pariwisata antara Kementerian Pariwisata Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China. Kedua, ekspor pertanian antara Badan Karantina Indonesia dan General Administration of Customs China.

    Ketiga, pengobatan tradisional antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Administration of Traditional Chinese Medicine China.

    Keempat, kerja sama dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan National Disease Control and Prevention Administration China.

    Kelima, kerja sama investasi antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan China Investment Corporation. Keenam, kerja sama bisnis strategis antara Kamar Dagang dan Industri (KADIN ) Indonesia dan China Chamber of Commerce in Indonesia.

    Ketujuh, kolaborasi media antara Kantor Berita ANTARA dengan China Media Group. Terakhir, kerja sama kantor berita antara Kantor Berita ANTARA dan Kantor Berita China Xinhua News Agency.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo tegaskan komitmen perkuat kerja sama dengan China di kawasan

    Prabowo tegaskan komitmen perkuat kerja sama dengan China di kawasan

    Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok untuk bersama-sama kita menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan China, dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    “Indonesia siap untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Indonesia siap untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok untuk bersama-sama kita menciptakan kawasan yang damai, yang aman untuk semua,” kata Prabowo.

    Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera serta memperkuat kerja sama dengan China demi terwujudnya kawasan yang damai dan aman bagi semua pihak.

    Dalam upaya menjaga stabilitas kawasan, Presiden mengatakan Indonesia akan terus mendukung dan mempercepat penyelesaian negosiasi kode etik atau Code of Conduct. Presiden menyatakan bahwa China merupakan mitra yang menentukan dalam proses ini.

    Terkait keamanan maritim, Presiden menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dan China Coast Guard.

    “MoU ini akan meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas, perkembangan informasi, dan keselamatan maritim,” ucap Prabowo.

    Prabowo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Minggu, dalam rangkaian tiga hari lawatannya di Indonesia.

    Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara penyambutan adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

    Selanjutnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Duta Besar Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun.

    Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen kedua negara untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan China, serta memperkuat kerja sama di berbagai bidang strategis.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Pemerintah beri Bantuan Subsidi Upah bagi karyawan dan guru honorer mulai Juni

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bakal menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau UMP, serta guru honorer mulai 5 Juni 2025.

    Program ini menjadi salah satu dari enam kebijakan stimulus ekonomi yang sedang difinalisasi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perlambatan konsumsi pasca-libur Lebaran dan sebelum tahun ajaran baru.

    “BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/5).

    Airlangga menjelaskan, berbeda dari skema BSU yang digulirkan pada 2022 dengan nilai Rp600 ribu per pekerja, bantuan tahun ini akan lebih kecil.

    “Tidak segitu (nilainya), lebih kecil,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pemerintah masih menyempurnakan regulasi teknis dan anggaran program ini yang melibatkan koordinasi lintas kementerian.

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya,” tuturnya.

    Penyaluran BSU merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan konsumsi domestik di kuartal II-2025. Selain BSU, lima stimulus lainnya yang akan diluncurkan serentak pada 5 Juni antara lain pertama, diskon transportasi yang meliputi tiket kereta api, pesawat, dan angkutan laut selama masa liburan sekolah.

    Kedua, diskon tarif tol untuk sekitar 110 juta pengguna kendaraan pribadi selama Juni-Juli 2025.

    Ketiga, diskon listrik sebesar 50 persen bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA selama dua bulan.

    Keempat, penambahan bantuan sosial, termasuk kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Serta kelima, perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.

    Menurut Airlangga, rangkaian stimulus ini dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di kisaran 5 persen pada kuartal II-2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program,” katanya.

    Airlangga juga mengajak pemerintah daerah untuk aktif menciptakan kegiatan pariwisata dan hiburan lokal guna meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Momentum ini dinilai penting karena tidak adanya hari besar nasional lain seperti Natal atau Tahun Baru yang biasanya menjadi pemicu konsumsi masyarakat.

    Dengan mempertimbangkan berkurangnya momentum konsumsi besar, BSU beserta paket stimulus lainnya diharapkan dapat menjadi bantalan bagi ekonomi nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor properti memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor real estate berkontribusi Rp520,7 triliun terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 2,5 persen year on year sepanjang 2024.

    Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus tumbuh antara lain melalui target pembangunan 3 juta rumah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti sejak 2023.

    Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, sektor properti, khususnya subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, telah menyumbangkan Rp122,9 triliun atau 7,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun lalu.

    Menurut Rakhmat, properti menempati peringkat keempat besar sektor yang berkontribusi paling signifikan sepanjang 2024.

    Selain properti, empat subsektor yang masuk dalam lima besar realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,9 persen atau Rp238,4 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (11,1 persen atau Rp189,9 triliun); pertambangan (10,8 persen atau Rp184,7 triliun); dan jasa lainnya (7 persen atau Rp120,8 triliun).

    Adapun realisasi investasi Januari-Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.714,2 triliun, meningkat 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Selain itu, Rakhmat mengatakan, sektor properti termasuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran, juga berkontribusi sebesar 9,33 persen terhadap realisasi investasi nasional selama lima tahun terakhir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru dapat mengerek rasio pajak (tax ratio).

    Hal ini selaras dengan target yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menaikkan tax ratio sebesar 23 persen pada 2029.

    “Dan tax ratio salah satunya adalah Coretax, jadi Coretax itu menjadi penting untuk bisa diimplementasikan secara baik,” katanya usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut Bimo telah memiliki cukup banyak pengalaman di sektor ekonomi, khususnya perpajakan.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA) di Direktorat Jenderal Pajak.

    Bimo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2000.

    Ia melanjutkan gelar MBA dari University of Queensland (2005) dan gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.

    “Dari segi pendidikan juga baik, dari Gajah Mada (UGM), kemudian juga dari Australia dan pernah ikut postdoc dan relatif berusia muda,” jelasnya.

    Adapun hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025