Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Oalah, Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik 50%

    Oalah, Pemerintah Batalkan Diskon Tarif Listrik 50%

    GELORA.CO –  Pemerintah batal memberikan diskon tarif listrik 50 persen pada bulan Juni dan Juli. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasannya. 

    Ia menerangkan, setelah mengadakan rapat dengan para menteri terkait, proses penganggaran untuk program diskon tarif listrik berjalan lambat.

    Sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    “Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” tambahnya. 

    Sebelumnya, diskon tarif listrik diumumkan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto sebagai salah satu paket stimulus ekonomi bersama diskon transportasi dan BSU. 

    Dalam konferensi pers akhir Mei lalu, Airlangga mengatakan, diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga.

    Penerima diskon tarif listrik adalah mereka yang masuk dalam kategori pelanggan ≤1300 VA. 

    Skema diskon tarif listrik itu sama dengan yang diterapkan pada periode awal tahun ini dan program ini akan dijalankan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan PLN. 

  • Ini Banjir Diskon Jelang Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Jalan Tol

    Ini Banjir Diskon Jelang Libur Sekolah, Tiket Pesawat hingga Jalan Tol

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 24,44 triliun untuk mendanai sejumlah program sosial dan ekonomi. Program ini pun akan berlangsung pada periode Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan libur sekolah anak-anak.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong daya beli masyarakat selama periode libur sekolah pada Juni-Juli 2025. Paket stimulus tersebut mulai berlaku pada Kamis (5/6/2025), mencakup diskon transportasi, hingga iuran JKK.

    Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menyebut paket stimulus kali ini memang lebih terbatas dibandingkan stimulus yang pernah dirilis sebelumnya. Sebagai perbandingan diskon tarif listrik pada awal tahun diberikan pada golongan listrik 2.200 VA, namn sekarang hanya diberikan pada pelanggan 1.300 VA.

    “Sebagai contoh, pada Januari dan Februari, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.200 VA. Sementara untuk stimulus bulan Juni ini, diskon 50% hanya diberikan kepada pelanggan dengan daya 1.300 VA,” jelas Rully kepada BeritaSatu di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Oleh karenanya, dia menyebut stimulus kali ini lebih terbatas. “Stimulus kali ini sepertinya pemerintah akan mengeluarkan secara limited (terbatas),” ujar Rully

    Adapun tujuan stimulus ekonomi ini diluncurkan adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui percepatan belanja, menyusul potensi melambatnya konsumsi rumah tangga pada 2Q25. Secara umum, paket stimulus diharapkan berdampak positif terhadap konsumsi, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah.

    Dari segi efektivitas, Rully juga memperkirakan dampak stimulus ini tidak sebesar yang terjadi pada awal tahun dan kemungkinan akan menurun pada bulan-bulan berikutnya, khususnya Agustus.

    “Saya rasa pemerintah bisa melakukan evaluasi dari data-data stimulus ekonomi yang pernah dikeluarkan sebelumnya agar pengeluaran lebih efektif,” ujarnya.

    Ditambah lagi, pemerintah memang membatalkan pemberian diskon tarif listrik pada pelanggan listrik 1.300 VA ke bawah. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pembatalan ini dikarenakan rapat diskon listrik yang berjalan lebih lambat, sehingga tidak bisa diterapkan pada Juni-Juli ini.

    Untuk mendorong daya beli masyarakat dalam jangka panjang, Rully mendukung upaya pemerintah meningkatkan belanja daerah dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Selain itu, dia meminta pemerintah mengoptimalkan perbaikan data ekonomi nasional, termasuk data kemiskinan.

    “Pemerintah dapat fokus pada sektor-sektor yang memberikan insentif ke sektor padat karya, seperti kredit usaha rakyat dan kredit investasi,” pungkasnya.

  • Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden Prabowo luncurkan lima insentif ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 16:20 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lima paket insentif pemerintah yang ditujukan kepada sektor transportasi hingga penebalan bantuan sosial yang mulai diberlakukan pada Juni 2025.

    Pengumuman itu digelar seusai agenda rapat terbatas bersama para pemangku kebijakan terkait yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Hari ini diputuskan lima hal paket kebijakan ekonomi dengan target mereka yang akan dapat manfaat paket stimulus itu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta.

    Sejumlah pemangku kebijakan terkait yang ikut dalam pembahasan ratas tersebut di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Yassierli, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Selain itu, hadir Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri PU Doddy Hanggono.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah mengumumkan rencana peluncuran paket insentif yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor-sektor kunci seperti transportasi, energi, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.

    Seluruh insentif ini dirancang untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode liburan sekolah dan menjaga daya beli di tengah berbagai tekanan ekonomi.

    Pertama, pemerintah akan memberikan diskon di sektor transportasi selama dua bulan, mencakup potongan harga tiket kereta sebesar 30 persen, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 6 persen untuk tiket pesawat, serta diskon tiket angkutan laut hingga 50 persen.

    Kedua, kebijakan diskon tarif tol sebesar 20 persen yang ditujukan bagi sekitar 110 juta pengendara yang melintas selama masa liburan sekolah.

    Insentif berikutnya diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. 

    Skema ini akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Paket keempat mencakup penebalan bantuan sosial, yaitu tambahan Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan serta bantuan pangan berupa 10 kilogram beras, yang akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.

    Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17 juta pekerja formal dengan gaji maksimal Rp3,5 juta, termasuk 3,4 juta guru honorer. Bantuan ini sebesar Rp150.000 per bulan dan akan disalurkan sekaligus pada bulan Juni.

    Terakhir, diskon sebesar 50 persen atas iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan kembali diberlakukan untuk pekerja di sektor padat karya.

    Program ini akan berlangsung selama enam bulan, dari Agustus 2025 hingga Januari 2026, dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

    Sumber : Antara

  • Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Cek! 6 Paket Insentif dari Prabowo: Diskon Transportasi, Listrik hingga Bantuan Gaji

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan paket insentif yang direncanakan pemerintah. 

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengamini bahwa keputusan final terkait hal ini akan diambil dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri bidang ekonomi dari Kabinet Merah Putih yang berlangsung pada Senin (2/6/2025).

    “Kalau penugasan kan memang masih di kementerian BUMN, di sini ada beberapa poin untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa dalam rapat ini akan ada keputusan resmi terkait peluncuran sejumlah insentif.

    “Salah satunya memang ada beberapa hal yang mungkin nanti diumumkan setelah rapat, ya diskon dan lain-lain. Yang saya belum boleh lapor sebelum [diputus],” pungkas Erick.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa topik dalam rapat adalah terkait ketahanan pangan. Saat ditanya mengenai potensi penundaan panen raya di Kalimantan Barat, Amran menyatakan akan segera mengecek perkembangan di lapangan.

    “Ya pangan lah,” ujar Amran singkat saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini bahwa ratas kali ini akan berfokus terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

    “Nanti kita liatkan, topiknya ekonomi ya, nanti kemana Kemnaker nya nanti diliat,” pungkas Yassierli.

    Tak hanya itu, secara bergantian turut hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk merilis enam jenis paket insentif yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025. 

    Berikut rincian program tersebut:

    1. Diskon Transportasi

    Tiga jenis diskon akan diberikan selama dua bulan saat liburan sekolah (awal Juni hingga pertengahan Juli 2025), yaitu:

    Tiket kereta api didiskon 30%.
    Tiket pesawat mendapatkan insentif PPN DTP sebesar 6%.
    Tiket angkutan laut didiskon 50%

    2. Diskon Tarif Tol

    Pengguna jalan tol akan memperoleh potongan tarif sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama periode libur sekolah.

    3. Diskon Tarif Listrik

    Diskon 50% diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik ≤1300 VA. Program ini berlaku mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, mengikuti skema yang sama seperti program diskon awal tahun.

    4. Penambahan Bantuan Sosial dan Bantuan Pangan

    Tambahan manfaat Kartu Sembako sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), selama dua bulan. Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk jumlah KPM yang sama.

    5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bantuan Rp300.000 per bulan pada Juni dan Juli 2025 atau dengan total Rp600.000 diberikan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp 5 juta dan 288 ribu guru honorer dengan total anggaran Rp 10,72 triliun.

    6. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

    Diskon 50% untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan dilanjutkan selama enam bulan ke depan bagi pekerja sektor padat karya, berlaku mulai Agustus 2025 hingga Januari 2026. Program ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

  • Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Prabowo Mau Beri Diskon Tarif Listrik 50%, Bos PLN Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) menanggapi rencana pemerintah untuk menerapkan diskon tarif listrik 50% pada periode Juni-Juli 2025. Perseroan juga berkomitmen mengikuti arahan pemerintah. 

    Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk menjalankan amanah dari pemerintah, termasuk berkenaan diskon tarif listrik. 

    “Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” kata Darmawan saat ditemui di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ESDM, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

    Adapun, rencana pemberian diskon tarif listrik 50% untuk Juni-Juli 2025 pertama kali dilontarkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Potongan harga itu akan menyasar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).

    Diskon tarif listrik 50% ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pemerintah pernah menerapkan kebijakan yang sama untuk periode Januari-Februari 2025.

    Namun, pada periode Januari-Februari diskon listrik diberikan kepada 81,4 juta pelanggan PLN dengan daya di bawah 2.200 VA.

    Sama dengan alasan periode sebelumnya, pemberian diskon listrik pada kuartal II/2025 ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Kebijakan ini demi menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni–Juli 2025.

    “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari siaran pers, Minggu (25/5/2025).

    Kendati demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni-Juli 2025.

    Dia menuturkan, kebijakan pemerintah terkait diskon seharusnya ada pembahasan dengan Kementerian ESDM. Namun, Bahlil mengaku belum mendapat laporan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Saya nggak tahu apakah di [tim] teknis sudah ada [bahasan] atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu, ya. Itu saja,” kata bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin(27/5/2025).

    Bahlil mengatakan, pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu kebijakan diskon tarif listrik itu. Menurutnya, jangan sampai kebijakan tersebut juga malah merugikan negara.

  • Update Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025: Jadwal, Nominal, Syarat Penerima, dan Cara Ceknya

    Update Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025: Jadwal, Nominal, Syarat Penerima, dan Cara Ceknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ada beberapa hal tentang Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025 yang perlu Anda ketahui.

    Siap-siap untuk pekerja yang memenuhi syarat, sebab bantuan subsidi upah dari pemerintah akan mulai cair pada bulan Juni 2025 ini.

    Kapan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Cair?

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa BSU akan difinalisasi pada 5 Juni 2025.

    “BSU, kemudian ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli, itu sedang dipersiapkan. Nanti akan diberlakukan per 5 Juni,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (24/5), dikutip dari Antaranews.

    Airlangga pun mengatakan bahwa BSU sudah sudah dianggarkan dalam APBN 2025. Kemudian terkait mekanismenya akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

    Berapa Besaran BSU?

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt.

    Jumlah bantuan: Rp150.000 setiap bulan
    Durasi pemberian: Dua bulan, dengan total bantuan sebesar Rp300.000
    Waktu pencairan: Dimulai pada 5 Juni 2025 dan berlangsung hingga Juli 2025
    Metode penyaluran: Ditransfer langsung ke rekening penerima yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

    Syarat dan Cara Cek Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Juni 2025…

  • Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar Nasional 2 Juni 2025

    Ade Armando Nilai Jokowi Lebih Baik Jadi Ketum PSI ketimbang ke Golkar
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau
    Jokowi
    dinilai lebih baik bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau
    PSI
    ketimbang ke Partai
    Golkar
    .
    Politikus PSI
    Ade Armando
    mengungkapkan alasannya yakni Golkar merupakan partai politik (parpol) besar dengan banyak faksi.
    Kondisi Golkar semacam itu diprediksi tidak akan membuat Jokowi mudah untuk bisa mengatur parpol seperti keinginannya.
    “Ketika dia jadi Presiden dulu, dia sebenarnya enggak bisa menentukan keputusan-keputusannya secara sendirian. Anda harus dengar, Anda harus dipengaruhi oleh kelompok-kelompok lain, tapi kalau di PSI kan bisa (ambil keputusan sendiri),” ujar Ade dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    “Sekarang, kalau pun dia keluar (dari PDI-P) dan dia masuk Golkar, ya orang baru kan, faksinya juga banyak,” sambung dia.
    Sementara itu, Ade menyebutkan bahwa Jokowi bukan orang baru di PSI. Selama ini, para kader PSI menganggapnya sebagai idola dan panutan.
    Bahkan, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga menjabat sebagai Ketua Umum PSI saat ini.
    Maka, Ade melihat Jokowi bisa membangun PSI sesuai keinginannya sendiri jika akhirnya masuk dan menjadi ketua umum partai berlambang mawar merah itu.
    “Kalau dia jadi ketua ya dia bisa besarkan ini menjadi sebuah partai yang menjadi teladan, menjadi contoh, antara lain dengan dimulai dengan pola pemilihan ketua umumnya yang dilakukan secara langsung, secara
    one man one vote
    dan PSI yang bisa sepenuhnya bisa dia organisir, dia tentukan,” paparnya.
    Diketahui PSI sudah membuka pendaftaran ketua umum sejak 13-31 Mei 2025.
    Setelahnya, nama-nama yang mendaftarkan diri akan diumumkan pada 18 Juni 2025.
    Kemudian, pada 19 Juni-11 Juli 2025, para calon ketua umum PSI akan memasuki periode kampanye.
    Lalu, pada 12-19 Juli 2025, dimulai masa pencoblosan oleh kader PSI secara daring. Hingga akhirnya, pengumuman ketua umum PSI terpilih dilaksanakan pada 19 Juli 2025 yang rencananya diumumkan di Solo, Jawa Tengah.

    Golkar dan Jokowi
    Jokowi sendiri sempat diisukan bakal berlabuh ke Partai Golkar setelah tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Politikus senior Golkar, Idrus Marham, pernah menyatakan ada posisi strategis yang ditawarkan jika Jokowi ingin bergabung.
    Jalan Jokowi ke Golkar dianggap terbuka, setelah Bahlil Lahadalia, yang punya kedekatan dengannya menjabat sebagai ketua umum menggantikan Airlangga Hartarto.
    Meski begitu, Wasekjen Golkar Puteri Komaruddin menyebutkan, pihaknya akan menghormati keputusan Jokowi jika akhirnya memilih berlabuh ke PSI.
    “Jadi ketika beliau digosipkan misalnya kemarin mau masuk Partai Golkar atau sekarang mau masuk PSI, itu sebenarnya kita kembalikan lagi kepada keputusan beliau,” kata Puteri di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, 18 Mei 2025.
    “Saya yakin beliau pasti bisa memahami kira-kira baiknya beliau nanti berkontribusi lebih itu di mana,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerima Subsidi Rp150.000 Per Bulan

    Cair Bulan Ini, Cek Syarat Penerima Subsidi Rp150.000 Per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mempersiapkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan mulai digulirkan kepada para pekerja di Indonesia pada Juni 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program ini ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Mereka akan menerima bantuan sebesar Rp150 ribu setiap bulannya.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira Rp 150 ribu per bulan,” ujar Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Minguu (1/6/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (hsy/hsy)

  • Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian publik sebagai menko berkinerja terbaik. Hal ini berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode Mei 2025.

    Dalam survei nasional bertajuk Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah tersebut, responden diminta untuk memberikan pendapat mengenai siapa di antara para Menteri Koordinator yang dianggap bekerja paling baik.

    Hasil jawaban responden, Menko Pangan Zulkifli Hasan meraih skor 11,3% Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto 9,9%, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7%, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Kemudian Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar:1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2% dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 62,5%.

    Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan hasil yang menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai menteri dengan kinerja terbaik mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa angka 62,5% responden yang memilih “Tidak Tahu/Tidak Jawab” menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dari pemerintah. “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dedi juga mengingatkan bahwa meskipun Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian positif, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    “Kita harus ingat bahwa kinerja yang baik tidak hanya diukur dari persepsi publik, tetapi juga dari hasil nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi Menko Pangan untuk terus berinovasi dan mencari solusi yang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

    Dedi menekankan, hasil survei ini dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    Survei melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    (rah/rah)

  • Politik sepekan, kunjungan PM Li Qiang hingga Presiden Macron

    Politik sepekan, kunjungan PM Li Qiang hingga Presiden Macron

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari kunjungan Perdana Menteri China Li Qiang hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia.

    Berikut sederet berita politik sepekan yang dapat kembali Anda simak.

    1. Momen Prabowo sopiri Macron naik Maung saat kunjungi Akmil Magelang

    Presiden RI Prabowo Subianto menyopiri Presiden Prancis Emmanuel Macron menggunakan kendaraan Maung Pindad saat mengunjungi Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5).

    Dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Macron tampak duduk di kursi depan sebelah kiri, persis di samping Prabowo. Presiden Prabowo menyopiri Macron dari Lapangan Saptamarga Akmil menuju Gedung Graha Utama Akmil.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Istana sajikan sari apel, bukan alkohol saat jamu Presiden Macron

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan Istana Kepresidenan RI tidak menyajikan minuman beralkohol saat jamuan makan malam untuk Presiden Prancis Emmanuel Macron.

    Dengan demikian, minuman yang disajikan saat jamuan itu dan diminum Presiden Prabowo Subianto, Presiden Macron dan seluruh tamu undangan merupakan minuman sari apel (sparkling apple cider).

    “Kami informasikan bahwa yang diminum beliau (Presiden Prabowo, red.) adalah sari apel. Istana tidak menyediakan minuman beralkohol,” kata Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (30/5).

    Baca selengkapnya di sini

    3. Presiden Prabowo dukung Palestina merdeka

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Indonesia-Prancis sepakati 21 kerja sama dari pertahanan hingga MBG

    Indonesia dan Prancis menyepakati 21 kerja sama di berbagai bidang, baik militer dan pertahanan, hingga program makan bergizi gratis yang dilakukan antarpemerintah, antarlembaga, hingga kemitraan swasta.

    Dalam seremoni yang digelar di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5), sebanyak 21 dokumen kesepakatan itu ditandatangani, ditunjukkan, dan diumumkan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menandai komitmen kuat untuk memperdalam kemitraan strategis lintas sektor.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Presiden Prabowo bahas MBG dan swasembada energi dengan PM Li Qiang

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto membahas beberapa program unggulannya dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri China Li Qiang di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5).

    Program-program unggulan yang dibahas itu, di antaranya makan bergizi gratis (MBG), swasembada energi, dan pembangunan tanggul raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jawa.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025