Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Serahkan Initial Memorandum, Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Indonesia Menuju Keanggotaan OECD

    Paris, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan bilateral di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). IM merupakan dokumen kunci dalam proses aksesi OECD yang memuat asesmen menyeluruh terhadap regulasi dan standar nasional Indonesia terhadap regulasi dan standar OECD.

    Penyerahan dokumen ini menjadi bukti komitmen kuat Indonesia dalam proses aksesi OECD sebagaimana telah menjadi bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Momen ini melanjutkan capaian positif di kawasan, di mana Indonesia tidak hanya menjadi negara aksesi pertama Asia Tenggara, tetapi juga yang pertama sampaikan IM.

    “Sekretaris Jenderal Cormann sangat terkesan dengan teamwork dan komitmen Indonesia. Saya juga sampaikan bahwa ini adalah komitmen Bapak Presiden, Pak Prabowo, bahwa IM ini bisa diselesaikan secepatnya dan ini adalah lintas pemerintahan,” ungkap Airlangga.

    Proses pembicaraan awal hingga dimulainya aksesi Indonesia ke dalam OECD berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah Indonesia mengirimkan surat intensi aksesi OECD pada 14 Juli 2023 dan persetujuan dimulainya diskusi aksesi dimulai pada 20 Februari 2024. Selanjutnya pada 29 Maret 2024, Peta Jalan Aksesi OECD disetujui dan diadopsi untuk kemudian diserahkan pada Pemerintah Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2024 pada bulan Mei tahun lalu.

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi, IM Indonesia terdiri dari 32 Bab yang mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi tahap aksesi selanjutnya, yaitu technical review.

    “Penyampaian memorandum awal oleh Indonesia pada Pertemuan Dewan Menteri OECD 2025 merupakan momen bersejarah bagi organisasi kami, karena kita memulai fase teknis dari proses aksesi Indonesia ke OECD,” tutur Sekjen Cormann.

    “Ini adalah awal dari perjalanan transformasional yang positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat nyata bagi warga negara Indonesia, termasuk melalui peluang investasi dan pertumbuhan yang baru serta peningkatan pendapatan dan standar hidup,” lanjutnya.

    Selain menyerahkan IM, Menko Airlangga juga menyerahkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 28 Mei 2025 kepada Sekjen OECD yang menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Anti-Suap. Ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan segera menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini.

    Lebih lanjut, OECD merupakan organisasi internasional yang saat ini memiliki 38 negara anggota, di mana 87% merupakan negara maju. Ke-38 negara anggotanya mewakili 46% PDB dunia dan 70% perdagangan global. Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan membawa dampak positif, termasuk mendorong transformasi struktural menuju Visi Indonesia Emas 2045 dan memperkuat kepemimpinan Indonesia di kancah global.

    Sebagai bentuk dukungan aksesi Indonesia, Sekjen Cormann akan kembali melakukan kunjungan ke Jakarta pada 26–28 Oktober 2025. Kunjungan ini akan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, yang menjadi momentum tepat untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi pemuda Indonesia dalam agenda reformasi menuju keanggotaan OECD.

    Turut hadir dalam penyerahan IM tersebut antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardiyanto.

  • Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Bertemu Wakil Menteri Perdagangan Chili di Paris Nasional 3 Juni 2025

    Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Bertemu Wakil Menteri Perdagangan Chili di Paris Nasional 3 Juni 2025

    Perkuat Kemitraan Ekonomi, Menko Airlangga Bertemu Wakil Menteri Perdagangan Chili di Paris
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Chili Claudia Sanhueza di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Council Meeting/MCM) Organisation for Economic Co-operation and Development (
    OECD
    ) 2025 di Paris, Selasa (3/6/2025). 
    Pertemuan itu menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi yang telah terjalin selama enam dekade, sekaligus mendorong kolaborasi lebih erat dalam berbagai forum internasional.
    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengapresiasi komitmen Chili dalam menjalin kerja sama di kawasan Indo-Pasifik serta dukungan terhadap upaya Indonesia untuk memperdalam integrasi ekonomi kawasan. 
    Indonesia dan Chili memiliki visi yang sejalan dalam mendorong ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.
    “Tahun ini (2025) menjadi penanda 60 tahun hubungan diplomatik kami, Indonesia dan Chili,” ungkap Airlangga melansir
    ekon.go.id.
    Salah satu pokok pembahasan utama dalam pertemuan itu adalah keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (
    CPTPP
    ). 
    Airlangga menegaskan, langkah Indonesia untuk bergabung dengan CPTPP merupakan bagian dari transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045. 
    Aksesi tersebut diyakini akan memberikan nilai tambah bagi CPTPP sebagai blok perdagangan modern serta memperkuat ketahanan rantai pasok kawasan. 
    Indonesia juga telah resmi menyerahkan
    questionnaire
    untuk negara aspirasi kepada pemerintah Selandia Baru sebagai
    depository country
    pada 12 Mei 2025, termasuk menargetkan dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada 2027. 
    Indonesia juga mengharapkan dukungan Chili dalam pembentukan Accession Working Group di forum Komisi CPTPP dan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan sejauh ini.
    Di sisi lain, Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Chili terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD. 
    Dia menjelaskan, Indonesia telah menyerahkan Initial Memorandum dalam waktu kurang dari satu tahun setelah menerima Accession Roadmap dari OECD pada Februari 2024. 
    Dokumen tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memenuhi standar dan prinsip-prinsip OECD, dengan harapan proses aksesi dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. 
    Airlangga juga menilai, pengalaman Chili yang menyelesaikan proses aksesi dalam waktu singkat dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia.
    Kerja sama ekonomi bilateral turut menjadi sorotan dalam pembicaraan Airlangga dan Claudia, terutama melalui Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA). 
    Kedua pihak mencatatkan peningkatan signifikan dalam volume perdagangan. Nilai ini hampir dua kali lipat dari 2020 hingga 2024, dengan total nilai perdagangan mencapai 473 juta dollar Amerika Serikat (AS) pada 2024. 
    Selain itu, Indonesia dan Chili juga meluncurkan negosiasi perjanjian investasi di bawah IC-CEPA pada 13 Juni 2024.
    Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, mineral kritis, dan teknologi pemrosesan logam. KEK tersebut menawarkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. 
    Salah satu bentuk konkret kerja sama investasi adalah pembangunan pabrik bola baja oleh PT Elecmetal Longteng Indonesia (perusahaan patungan Chili-Tiongkok) di Kawasan Industri Terpadu Batang dengan nilai investasi sebesar Rp 600 miliar. 
    “Saya ingin turut mengundang Chili untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi di Indonesia,” tambah Airlangga.
    Lebih lanjut, Indonesia juga menyampaikan dukungan atas rencana Chili untuk bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 
    Airlangga menyebutkan, kehadiran Chili dalam RCEP akan memperluas jangkauan perjanjian tersebut ke Amerika Selatan serta memperkuat konektivitas antara RCEP dan CPTPP sebagai dua blok perdagangan utama kawasan.
    Pertemuan bilateral itu mencerminkan semangat dan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi, tidak hanya dalam kerangka bilateral, tetapi juga dalam forum multilateral. 
    Airlangga menutup pertemuan dengan menyampaikan keyakinan bahwa hubungan Indonesia–Chili akan semakin kokoh dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.
    Turut hadir mendampingi Menko Airlangga, di antaranya Duta Besar Indonesia untuk Prancis Mohammad Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Pambudi, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Airlangga Serahkan Dokumen Penilaian Mandiri ke OECD di Paris, Sebut Proses Masih Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi menyerahkan dokumen penilaian mandiri atau initial momerandum kepada Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann di Paris, Prancis, Senin (2/6/2025).

    Airlangga menyampaikan capaian ini merupakan bukti komitmen penuh Indonesia untuk bergabung penuh sebagai , karena mampu menyelesaikan penyusunan IM dalam waktu satu tahun sejak diserahkannya Peta Jalan Aksesi pada PTM Dewan OECD pada 2024 lalu.

    Airlangga mengapresiasi upaya bersama K/L penanggung jawab bidang. Meski sudah sampai tahap ini, namun Airlangga menekankan bahwa proses aksesi masih panjang.  

    “Tapi maraton masih panjang. Kita perlu jaga momentum dan tenaga untuk tahap reviu dengan komite OECD, ini akan perlu waktu lebih panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (3/6/2025)

    Untuk diketahui, IM merupakan dokumen yang perlu disiapkan dalam proses aksesi yang berisikan penilaian mandiri keselarasan peraturan, standar, dan praktik nasional terhadap norma dan standar OECD. 

    Berdasarkan Peta Jalan Aksesi yang diterima, IM Indonesia terdiri dari 32 bab yang mencakup 240 instrumen hukum OECD. 

    Penyusunan IM melibatkan 64 Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam 26 Bidang dan 8 area lintas-sektor, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 17/2024 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.232/2024.

    Usai penyerahan IM ke OECD, dokumen tersebut nantinya akan ditinjau kesesuaiannya dengan standar OECD. 

    Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment tersebut alias pada awal 2026 mendatang.

    Selain menghadiri PTM OECD dan bertemu dengan Sekjen OECD, Airlangga juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan negara mitra dan organisasi internasional, seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Sekjen Asean.

    Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, Menko Airlangga akan galang dukungan untuk tahap proses aksesi Indonesia selanjutnya.

    Pemerintah pun menargetkan proses aksesi dapat rampung dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak 2024. 

  • Soal Polemik Diskon Tarif Listrik 50%, Bahlil Minta Tanya ke yang Umumkan

    Soal Polemik Diskon Tarif Listrik 50%, Bahlil Minta Tanya ke yang Umumkan

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal batalnya diskon tarif listrik 50% yang rencananya akan berlaku bulan Juni dan Juli 2025. Batalnya kebijakan itu disebabkan oleh proses penganggaran yang lambat.

    Bahlil meminta batalnya diskon tarif listrik ditanyakan ke pihak yang mengumumkan kebijakan tersebut. Program diskon tarif listrik 50% disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara pengumuman batal disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Menyangkut diskon listrik tanyakan kepada yang mengumumkan,” ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2025).

    Bahlil mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam menyusun kebijakan tersebut. Atas alasan itu ia enggan banyak berkomentar dan mengaku tidak tahu banyak soal diskon tarif listrik 50%.

    “Saya kan dari awal kalian tanya saya bilang, saya belum mendapat konfirmasi. Jadi jawaban saya gitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu, tanya kepada yang mengumumkan,” sebut Bahlil.

    Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menyebut Kementerian ESDM tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan diskon tarif listrik untuk bulan Juni-Juli 2025. Sejak awal memang belum ada permintaan resmi untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak terlibat dalam pembuatan keputusan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” jelas Dwi di Jakarta, Senin (2/6).

    Kendati demikian, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan secara resmi pada proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.

    Namun menteri ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembatalan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025.

    Pemerintah sendiri mewacanakan menerapkan diskon tarif listrik 50% pada Juni dan Juli 2025. Rencananya diskon ini digulirkan pada 5 Juni 2025 kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 VA ke bawah. Pembatalan disampaikan Sri Mulyani usai rapat bersama sejumlah Menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6).

    Sebagai gantinya, Sri Mulyani mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dinaikkan jumlahnya dari awalnya Rp 150.000 per bulan selama dua bulan, menjadi Rp 300.000 per bulan selama dua bulan. Hal ini dilakukan untuk membuat daya ungkit ekonomi yang sama baiknya dengan diskon tarif listrik.

    (acd/acd)

  • Diskon tarif listrik 50 persen, PLN: Siap jalankan arahan pemerintah

    Diskon tarif listrik 50 persen, PLN: Siap jalankan arahan pemerintah

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam acara Diseminasi RUKN dan RUPTL di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Diskon tarif listrik 50 persen, PLN: Siap jalankan arahan pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 17:11 WIB

    Elshinta.com – Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan siap menjalankan arahan dari pemerintah ketika ditanya mengenai kabar implementasi diskon tarif listrik sebesar 50 persen, yang dikabarkan akan dimulai pada 5 Juni 2025.

    “Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah,” ucap Darmawan ketika ditemui setelah acara Diseminasi RUKN dan RUPTL di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin.

    Pernyataan tersebut terkait dengan rencana pemerintah memberlakukan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Senin (26/5) mengungkapkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembahasan diskon tarif listrik PLN sebesar 50 persen yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (23/5).

    Oleh karena itu, Bahlil belum memberikan surat kepada PLN untuk memberlakukan diskon bulan depan, sebab belum ada komunikasi ihwal diskon tarif listrik antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Saat itu, Darmawan juga menyampaikan bahwa dia belum menerima surat arahan untuk memberikan diskon sebesar 50 persen pada Juni–Juli.

    “Belum ada,” kata Darmawan.

    Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut.

    Airlangga meyakini diskon tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi nasional. Diskon tersebut diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Sumber : Antara

  • Diskon Tarif Listrik Batal, ESDM Sebut Tidak Terlibat dalam Pembahasan

    Diskon Tarif Listrik Batal, ESDM Sebut Tidak Terlibat dalam Pembahasan

    Jakarta –

    Pemerintah sudah menetapkan 5 paket stimulus ekonomi demi menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan kembali ke 5%. Namun, dalam 5 paket stimulus ekonomi tersebut tidak ada soal diskon tarif listrik 50%.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan diskon tarif listrik 50% masuk dalam paket stimulus. Diskon tarif listrik tersebut akan diberikan selama Juni-Juli untuk pelanggan dengan daya sampai dengan 1.300 VA.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengumumkan 5 paket stimulus tersebut usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana, Senin (2/6/2025), menegaskan diskon tarif listrik tidak jadi dijalankan alias batal.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (2/6/2025).

    Menanggapi soal pembatalan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara menegaskan tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025.

    Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ujar Dwi di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang mengumumkan kebijakan dan pembataan diskon tarif listrik bulan Juni-Juli 2025.

    “Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” jelas Dwi.

    Adapun, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab di sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menyatakan kesiapannya untuk memberikan masukan secara resmi pada proses perumusan kebijakan, terutama yang berdampak pada kesejateraan masyarakat luas.

    “Kementerian ESDM selalu siap memberikan masukan apabila diminta secara resmi dalam setiap proses perumusan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk kebijakan subsidi dan kompensasi listrik,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Diskon Tarif Listrik Batal, ESDM Sebut Tidak Terlibat dalam Pembahasan

    Diskon Tarif Listrik 50% Akhirnya Batal Usai Rapat di Istana

    Jakarta –

    Diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli batal! Dalam paket stimulus ekonomi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Senin (2/6/2025), tidak paket soal diskon tarif listrik.

    Program diskon tarif listrik awalnya disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat dengan kementerian di bawah koordinasinya, pada Jumat 23 Mei 2025.

    Menurut Airlangga diskon tarif listrik 50% akan kembali digelar. Rencananya diskon tarif listrik akan diberikan selama 2 bulan, yaitu Juni dan Juli.

    Selain itu, Diskon tarif listrik akan berlaku pada pelanggan PLN dengan daya listrik sampai dengan 1.300 VA.

    “Kayak sebelumnya, ya. Tapi kita turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” terang Airlangga kepada wartawan kala itu.

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi.

    Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Prabowo Putuskan Diskon Tarif Listrik Batal

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan secara langsung diskon listrik batal diterapkan.

    Dia mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Sebagai gantinya, Sri Mulyani mengatakan, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dinaikkan jumlahnya dari awalnya Rp 150.000 per bulan selama dua bulan, menjadi Rp 300.000 per bulan selama dua bulan. Hal ini dilakukan untuk membuat daya ungkit ekonomi yang sama baiknya dengan diskon tarif listrik.

    “Kita ingin dampak pengungkit lebih baik dan kuat, dan tentu tadi karena untuk diskon listrik tidak jadi dilakukan maka kita bikin daya ungkit yang sama kuat dan lebih baik lagi maka dinaikkan,” ungkap Sri Mulyani.

    (hal/hns)

  • RI Kian ‘Tergantung’ China, Lebih Untung Mana dengan AS?

    RI Kian ‘Tergantung’ China, Lebih Untung Mana dengan AS?

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat dengan China dan Amerika Serikat. Kedua negara itu memiliki pengaruh yang cukup besar baik dari sisi politik, ekonomi, dan keamanan.

    Namun demikian, hubungan itu mengalami sejumlah tantangan, terutama setelah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, mengerek tarif bea masuk resiprokal barang dari Indonesia hingga di angka 32%. Indonesia, sampai harus berjibaku melobi Trump untuk menurunkan tarif tersebut.

    Tidak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo Subianto bahkan mengirim delegasi ke AS. Timnya adalah birokrat papan atas. Ada nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tidak jelas hasil dari proses negosiasi tersebut. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto telah melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait negosiasi tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Airlangga mengaku bahwa dirinya bertemu dengan pejabat tinggi seperti USTR, Secretary of Commerce, Secretary of Treasury, dan Direktur National Economic Council. Dia juga berdiskusi dengan pelaku industri semikonduktor AS, US-Asean Business Council, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.

    “Saya laporkan ke Presiden yang ditawarkan Indonesia secara prinsip, melalui surat yang disampaikan pada 7 April dan 9 April mendapatkan apresiasi ke Amerika,” tuturnya, Senin (28/4/2025) lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, kata Airlangga, Indonesia menawarkan sejumlah proposal, termasuk keseimbangan neraca perdagangan dan penghapusan hambatan non-tarif.  “Karena surat kami relarif komprehensif, terkait non tarif, dan rencana Indonesia seimbangkan neraca perdagangan. Kami sebut fair and square. Mereka kan neraca perdagangannya sekitar US$19 miliar, kami berikan lebih dari US$19,5 miliar. Jual beli langsung US$19,5 miliar tetapi kami ada projek yang akan dibeli dari AS,” imbuhnya.

    Dia juga mengungkapkan bahwa perusahaan Indorama berencana berinvestasi US$2 miliar di Louisiana untuk proyek Blue Ammonia.  Selain itu, komoditas critical mineral yang juga turut dibahas dalam lawatannya tersebut dengan mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal atau untuk komoditas utama Indonesia yang melakukan ekspor ke AS. 

    Dia menekankan bahwa Indonesia mengajukan permintaan agar tarif ekspor utama Indonesia ke AS disetarakan dengan negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh. “Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kami ada equal level playing field,” pungkas Airlangga.

    AS atau China?

    Adapun jika melihat dari sisi data, Indonesia memang memiliki ekspor yang cukup besar ke AS. Namun demikian, eksportasi ke China juga jauh lebih besar. Impor juga demikian. Bedanya neraca perdagangan Indonesia dengan AS. Sementara itu dengan China mengalami defisit.

    Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kinerja perdagangan pada April 2025. Ekspor nonmigas Januari–April 2025 terbesar adalah ke China yaitu US$18,87 miliar. Komoditas utama yang diekspor ke China pada periode tersebut adalah besi dan baja, bahan bakar mineral, dan nikel dan barang daripadanya.

    Adapun, ekspor ke Amerika Serikat senilai US$9,38 miliar atau di peringkat kedua. Di tempat ketiga India US$5,59 miliar. Baik ke China maupun AS, eksportasi RI mengalami kenaikan lebih dari US$1 miliar year on year atau tepatnya ke AS US$1,34 miliar (16,73%); China US$1,23 miliar (7%).

    Berbeda dengan ekspor, importasi non migas RI juga didominasi oleh China. BPS mencatat bahwa 3 negara yang menjadi pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari-April 2025 adalah China US$25,77 miliar (39,48%), Jepang US$5,04 miliar (7,72%), dan Thailand US$3,13 miliar (4,79%). Sementara itu AS hanya di angka sekitar US$2,9 miliar.

    Itu artinya, perdagangan antara Indonesia dengan China mengalami defisit sekitar US$6,7 miliar. Sebaliknya dengan AS, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus sebesar US$6,48 miliar.

    Selain dari sisi perdagangan, China juga lebih mendominasi realisasi investasi selama kuartal 1/2025. Realisasi investasi China tercatat sebesar US$1,75 miliar. Namun kalau menggabungkan dengan Hong Kong, yang juga masih wilayah China, nilainya mencapai US$4 miliar. Sedangkan AS, realisasi investasinya selama kuartal 1/2025 hanya di angka US$802 juta. 

  • Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu jelaskan alasan subsidi listrik dialihkan ke bantuan upah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 21:12 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memutuskan untuk menghapus rencana pemberian subsidi listrik dari lima paket kebijakan insentif yang akan mulai berlaku Juni-Juli 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, menjelaskan alasan utama pembatalan itu karena proses penganggaran yang dinilai tidak cukup cepat untuk mengejar target pelaksanaan pada Juni dan Juli.

    “Diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan,” ujarnya usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pada tahap awal perancangan, BSU masih menimbulkan pertanyaan terkait sasaran penerima karena pengalaman sebelumnya saat pandemi COVID-19, data penerima masih perlu dibersihkan.

    Seiring waktu, kata Menkeu, data yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan kini telah diperbarui dan terverifikasi untuk menjangkau pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

    “Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah clean untuk betul-betul pekerjaan di bawah Rp3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program, kita menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” ujarnya.

    Wacana insentif untuk listrik, sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.

    Insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50 persen bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik maksimal 1300 VA.

    Skema ini diusulkan akan berlangsung dari 5 Juni hingga 31 Juli 2025 dan mengacu pada pola pemberian diskon yang sebelumnya telah diterapkan pada awal tahun.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah merilis lima paket kebijakan insentif dengan total alokasi sebesar Rp24,44 triliun, yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi nasional, yang mencakup:

    1. Diskon Transportasi
    Selama libur sekolah Juni–Juli 2025, pemerintah memberikan diskon tiket kereta (30%), pesawat (PPN DTP 6%), dan angkutan laut (50%) dengan anggaran Rp0,94 triliun.

    2. Diskon Tarif Tol
    Diskon sebesar 20% bagi sekitar 110 juta pengendara, bersumber dari dana non-APBN sebesar Rp0,65 triliun.

    3. Penebalan Bantuan Sosial
    Tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan dan bantuan pangan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM, dengan anggaran Rp11,93 triliun.

    4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
    BSU sebesar Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja dan guru honorer selama dua bulan (Juni–Juli), disalurkan pada Juni, dengan anggaran Rp10,72 triliun.

    5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK
    Diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja selama enam bulan (Agustus 2025–Januari 2026) bagi pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun (non-APBN).

    Sumber : Antara

  • Rincian 5 Paket Stimulus Tanpa Diskon Tarif Listrik 50%

    Rincian 5 Paket Stimulus Tanpa Diskon Tarif Listrik 50%

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus membahas paket stimulus ekonomi, di Istana Kepresidenan Senin (2/6/2025). Paket stimulus ini untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan kembali ke 5%.

    Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rincian 5 paket stimulus ekonomi. Cuma, dalam paket tersebut tidak ada sema sekali soal diskon tarif listrik.

    Ternyata, menurut Sri Mulyani, diskon tarif listrik 50% batal diberlakukan. Padahal sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan diskon tarif listrik 50% akan diberikan Juni-Juli untuk pelanggan sampai dengan 1.300 VA.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Lantas, paket stimulus apa saja yang diberikan pemerintah setelah diskon tarif listrik batal? Langsung klik infografis di atas.
    (hns/hns)