Xcloud.id

Tag: Airlangga Hartarto

  • Di Admiralty House, Sam Mostyn sambut kunjungan perdana Prabowo

    Di Admiralty House, Sam Mostyn sambut kunjungan perdana Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn menyambut kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto di Admiralty House, Sydney, Rabu, dengan upacara kenegaraan sebagai simbol penghormatan kepada Presiden RI sebagai tamu negara Australia.

    Selepas prosesi penyambutan, Sam Mostyn menilai kunjungan Presiden Prabowo di Sydney itu merupakan bukti eratnya hubungan Indonesia dan Australia yang telah terjalin lama.

    “Selamat datang di Government House, selamat datang di Sydney. Selamat datang kembali di Australia. Saya tahu Bapak telah ke sini cukup sering, tetapi saat itu bukan sebagai Presiden, dan saya sangat senang dapat menyambut kedatangan Bapak Presiden di sini,” kata Sam Mostyn kepada Presiden Prabowo.

    “Ini pertama kalinya (saya datang) sebagai Presiden,” balas Prabowo kepada Sam Mostyn.

    Dalam pertemuan bilateral di Admiralty House, Sam Mostyn dan Presiden Prabowo kemudian bertukar cerita mengenai persahabatan yang telah terjalin antara kedua negara, termasuk antara Presiden Prabowo dengan pejabat-pejabat Australia, dan purnawirawan-purnawirawan Angkatan Bersenjata Australia.

    Sam Mostyn juga mengungkap latar belakang keluarganya yang berasal dari lingkungan militer. Dia menyebut dirinya sebagai anak dari seorang prajurit sehingga keluarganya dulu sering berpindah tempat karena mengikuti penugasan ayahnya.

    “Ayah saya (berdinas) jauh lebih lama daripada Jenderal Hurley, dan dia juga berdinas sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Australia puluhan tahun. Saya, yang sering disebut banyak orang sebagai army brats​​​​​,” kata Gubernur Jenderal Australia kepada Prabowo.

    “Banyak teman saya juga dari Angkatan Bersenjata Australia. Sebagian besar dari mereka telah pensiun, saya pikir, semua yang saya kenal telah pensiun,” ujar Presiden.

    Selepas bertukar cerita, keduanya lanjut menyoroti persahabatan antara rakyat Indonesia dan Australia itu yang kemudian turut memperkuat eratnya kemitraan Indonesia dan Australia.

    “Hubungan antara rakyat Indonesia dan Australia, ditambah dengan kerja sama bidang pertahanan, menjadi penghubung dua negara yang strategis. Kita saat ini juga terhubung melalui kerja sama pendidikan, melalui kerja sama antarperguruan tinggi. Tiga universitas kami, Monash, Deakin, dan Western Sydney University membuka kampusnya di negara Bapak,” ujar Sam Mostyn.

    Presiden Prabowo menyambangi Admiralty House sebagai bagian dari rangkaian lawatan luar negerinya di Sydney, Australia. Di Admiralty House, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ‎Tiba di Sydney, Prabowo akan bertemu tatap muka dengan PM Albanese

    ‎Tiba di Sydney, Prabowo akan bertemu tatap muka dengan PM Albanese

    Sydney, Australia (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Sydney, Australia, Selasa malam waktu setempat, dan dijadwalkan akan bertemu tatap muka (tête-à-tête) dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese.
    ‎
    ‎Presiden Prabowo tiba di Bandara Sydney Kingsford Smith, Australia, sekitar pukul 22.00 waktu setempat, didampingi oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya.
    ‎
    ‎Prabowo tiba mengenakan kemeja safari berwarna krem dengan celana berwarna senada, serta peci hitam sebagai ciri khas Kepala Negara Indonesia.
    ‎
    ‎Saat menuruni tangga, Kepala Negara disambut oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Honourary Aide-de-Camp Brigadier Phil Bridie, Official Secretary to the Governor of New South Wales Colonel Michael Miller.
    ‎
    ‎Kemudian, Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia Rod Brazier, dan Deputi Kepala Protokol, Premier’s Department Karina Cameron.
    ‎
    ‎Sementara dari pihak Indonesia, Kepala Negara disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Siswo Pramono dan Atase Pertahanan RI Laksamana Pertama Yusliandi Ginting.
    ‎
    ‎Setelah tiba di bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam di kawasan Cumberland Street, Sydney.
    ‎
    ‎Setibanya di hotel, Presiden disambut oleh para diaspora, yang terdiri dari unsur mahasiswa, perwakilan dan keluarga KBRI Canberra, Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Sydney, KJRI Melbourne, KJRI Perth, KJRI Darwin, jajaran staf KBRI Canberra dan Sydney yang berjumlah 85 orang.
    ‎
    ‎Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang tiba lebih dahulu, seperti Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Roeslani, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan turut menyambut kedatangan Presiden di hotel tempat menginap.
    ‎
    ‎Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan Prabowo ke Australia ini merupakan bentuk kunjungan balasan atas kedatangan PM Albanese ke Jakarta pada Mei lalu, sehari setelah ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia.
    ‎
    ‎Dalam kunjungan satu hari ini, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral bersama PM Albanese dan delegasi di kediaman Kirribilli House, Sydney.
    ‎
    ‎Selanjutnya, Presiden juga akan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn di Admiralty House, yang berlokasi tidak jauh dari kediaman PM Australia.
    ‎
    ‎Seskab Teddy menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini, Kepala Negara akan menghadiri sejumlah pertemuan lain yang membahas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga Beberkan Pujian Bos IMF Buat Indonesia

    Airlangga Beberkan Pujian Bos IMF Buat Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonomi Indonesia dianggap menjadi titik cahaya terang dalam kegelapan oleh bos Bank Dunia. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai di atas 5% pada 2025.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto saat memberi sambutan di seremoni Hari Ritel Nasional 2025 pada Selasa (11/11/2025) di Balai Sudirman, Jakarta.

    “Outlook ekonomi kita juga naik, IMF bahkan Chris Talina, Managing Directornya, mengatakan di tengah ketidakpastian Indonesia adalah sebagai brightspot,” kata Airlangga.

    Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tiga tumbuh 5,04%, di tengah ekonomi dunia yang tidak pasti dan bergejolak.

    Ia juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara di ASEAN dan G20.

    “BPS telah merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga sebesar 5,04% secara year on year. Capaian ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara ASEAN ataupun G20, seperti Arab Saudi hampir sama dengan kita 5,0%, Tiongkok 4,8% tahunan atau year on year.”

    Menko Ekonomi pun menekankan agar momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5% harus terus dijaga dengan program-program yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Momentum ini perlu kita jaga, hilirisasi industri terus dilanjutkan, program belanja nasional dan penguatan program perlinsos, dan sektor riil menjadi salah satu motor penting karena perannya langsung terhadap daya beli masyarakat,” ucap Airlangga.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Cek Penerima BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Cek Penerima BSU Rp600.000 untuk Karyawan November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 masih ditunggu oleh para pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta untuk dicarikan pada November 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli pada September lalu, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan BSU Tahap I pada Juni-Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, penyaluran BSU Tahap II masih belum ada pembahasan dari pemerintah.

    Terbaru, Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU Tahap II dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” katanya pada Senin 13 Oktober 2025.

    Syarat Mendapat BSU Rp600.000

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU Rp600.000

    Berikut ini cara cek daftar penerima bantuan subsidi upah (BSU) Rp600.000 dari pemerintah:

    1. Melalui Situs Kemnaker

    Masuk ke situs resmi bsu.kemnaker.go.id.
    Masukkan data diri berupa NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, serta alamat email.
    Lengkapi kode keamanan yang muncul.
    Klik tombol Cek Status untuk melihat hasil verifikasi.
    Jika lolos, sistem akan menampilkan notifikasi, dan penerima dapat mencairkan dana melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.

    2. Melalui JMO

    Unduh aplikasi JMO
    Daftar akun
    Setelah berhasil masuk, pada beranda aplikasi JMO, pilih menu “Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.
    Aplikasi akan menampilkan apakah pengguna termasuk penerima BSU atau tidak, lengkap dengan status
    penyaluran dan informasi rekening tujuan.
    Jika tidak terdaftar sebagai penerima, akan muncul keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat penerima BSU.

  • Menko Airlangga: Rencana redenominasi rupiah belum akan dibahas

    Menko Airlangga: Rencana redenominasi rupiah belum akan dibahas

    “Belum kita bahas. Ya, tidak dalam waktu dekat,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menekankan rencana redenominasi rupiah belum akan dibahas dalam waktu dekat.

    “Belum kita bahas. Ya, tidak dalam waktu dekat,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Meski masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, Airlangga menekankan bahwa pembahasan tersebut belum sampai pada redenominasi rupiah.

    Ia juga belum bisa memberikan komentar terkait dengan dukungan politik atau political will Presiden Prabowo Subianto perihal redenominasi tersebut.

    “Nanti kita bahas ya,” tutupnya.

    Diketahui, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027.

    Dalam PMK 70/2025, Kementerian Keuangan menyiapkan empat rancangan undang-undang, yakni RUU tentang Perlelangan, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dan RUU tentang Penilai.

    RUU itu mengatur penyederhanaan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil atau daya belinya.

    Secara sederhana, redenominasi berarti menghapus sebagian angka nol di belakang nominal rupiah agar lebih efisien dan mudah digunakan dalam transaksi, tanpa membuat uang menjadi lebih atau berkurang harganya.

    Sebagai contoh, jika sebelum redenominasi satuan mata uang tercatat Rp1.000, maka setelah redenominasi akan menjadi Rp1, tanpa mengubah nilai barang maupun daya beli masyarakat.

    Beleid itu juga menjelaskan sejumlah alasan pentingnya penyusunan RUU Redenominasi, antara lain untuk meningkatkan efisiensi perekonomian melalui daya saing nasional, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan nilai rupiah guna melindungi daya beli masyarakat, serta meningkatkan kredibilitas rupiah di tingkat nasional maupun internasional.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia/Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Proyek Kereta Cepat Dunia, Siapa Untung, Siapa Buntung?

    Video: Proyek Kereta Cepat Dunia, Siapa Untung, Siapa Buntung?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih dalam pembahasan.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Senin 10/11/2025) berikut ini.

  • Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana

    Prabowo Gelar Pelantikan Sore Ini, Wakil BRIN hingga Hakim Agung MA Merapat ke Istana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto akan menggelar pelantikan sejumlah pejabat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Pantauan dari halaman
    Kompleks Istana
    , sejumlah pejabat turut berdatangan ke Kompleks Istana sejak pukul 14.15 WIB dengan memakai dasi biru muda.
    Beberapa pejabat yang datang antara lain Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian dan Rektor IPB Arif Satria.
    Kemudian, Hakim Agung MA Dwiarso Budi Santiarto juga hadir di lokasi.
    Arif Satria mengaku datang untuk memenuhi undangan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
    Dia membenarkan akan mendapat tugas baru, namun enggan membeberkan rinciannya.
    “Pak Seskab undang lebih kurang jam setengah 1 siang tadi untuk segera ke istana rapat, saya belum bisa menjelaskan, nanti setelah acara selesai kita ketemu lagi ya,” ujar dia.
    Sejumlah pejabat lain turut datang untuk menyaksikan proses pelantikan.
    Mereka adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono Usul Kota Tua & RS di Eks Lahan Sumber Waras Masuk PSN!

    Pramono Usul Kota Tua & RS di Eks Lahan Sumber Waras Masuk PSN!

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kedatangannya untuk meminta agar pengembangan Kota Tua dan pembangunan rumah sakit (RS) internasional di eks lahan Sumber Waras masuk daftar proyek strategis nasional (PSN).

    “Kenapa kami usulkan menjadi PSN? Karena itu tadi, supaya mendapatkan treatment di dalam proses pembangunannya menjadi lebih mudah, lebih baik,” kata Pramono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).

    Khusus pengembangan Kota Tua, Pemprov DKI Jakarta akan memulai pembangunan di 2026 berupa penyediaan infrastruktur dasar seperti pedestrian, sungai dan perbaikan jalan-jalan. Dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) karena sebagian besar aset milik pemerintah pusat dan BUMN.

    “Jadi di sana kan ada aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terutama oleh BUMN-BUMN pusat. Jadi semua hal yang berkaitan itu tentunya kebersamaan antara Danantara dan Pemerintah DKI akan sangat signifikan karena memang aset sebagian besar adalah milik pemerintah pusat, terutama BUMN. Hal yang menyangkut aset yang dimiliki oleh Danantara, mereka akan melakukan perbaikan,” jelas Pramono.

    Pramono menargetkan renovasi atau penyempurnaan Kota Tua sudah bisa dilakukan di 2027 dan moda transportasi MRT sudah terhubung pada 2029. Jika sudah begitu, ia yakin kondisi Kota Tua akan jauh berbeda dibandingkan saat ini.

    “Sampai 2027 pembangunan untuk MRT yang di permukaan, yang di Kota Tua itu sudah tidak ada, semuanya pembangunannya ke dalam sehingga untuk 2027 diharapkan renovasi ataupun penyempurnaan Kota Tua sudah bisa dilakukan dan 2029 MRT itu sudah sampai Kota Tua. Dengan demikian nanti untuk TOD di Kota Tua itu yang membangun, menyiapkan adalah MRT. Kalau itu sudah bisa dilakukan, saya yakin pasti Kota Tua akan sangat berbeda dengan sekarang ini,” harapnya.

    Terkait pembangunan RS internasional di eks lahan Sumber Waras, Pramono ingin proyek tersebut menjadi PSN agar pembangunannya bisa lebih lancar. Ia menargetkan RS itu bisa menjadi rujukan utama di Jakarta.

    “Kami berkeinginan agar rumah sakit itu betul-betul menjadi rumah sakit rujukan utama di Jakarta karena ruas areanya 3,6 hektare dan lokasinya sangat strategis. Kemudian kalau dikembangkan, direncanakan khusus misalnya untuk rumah sakit hal yang berkaitan dengan jantung, kanker dan penyakit-penyakit khusus, maka saya yakin itu akan menjadi rumah sakit yang baik dan menjadi rujukan bagi Indonesia,” ujarnya.

    Pemerintah pusat pun sedang mempelajari usulan Pramono sebelum menjadikan pengembangan Kota Tua dan pembangunan RS internasional di eks lahan Sumber Waras menjadi PSN. Pemprov DKI Jakarta juga akan melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan.

    “Pak Menko tentunya yang pertama beliau akan mempelajari, tetapi karena ini spiritnya untuk kepentingan bersama, saya yakin pasti pemerintah pusat juga akan memberikan support dukungan untuk itu. Kita akan segera melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan untuk pembangunan itu,” tutur Pramono.

    (acd/acd)

  • Promo Hari Pahlawan, Tiket Kereta Cepat Whoosh Dijual Mulai Rp 200 Ribu

    Promo Hari Pahlawan, Tiket Kereta Cepat Whoosh Dijual Mulai Rp 200 Ribu

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah tengah mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau “Whoosh”. Menurutnya, pembahasan dilakukan secara teknis antar kementerian dan bersama Danantara Indonesia sebagai mitra strategis.

    “Kita sedang bahas, nanti tentu dibicarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari Antara, Jumat (7/11/2025).

    Airlangga optimistis Danantara memiliki kapasitas dan beragam opsi untuk membantu menuntaskan permasalahan utang tersebut. “Kalau korporasi kan banyak cara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menghitung kembali seluruh detail utang KCIC serta menyiapkan berbagai skenario penyelesaian, termasuk opsi perpanjangan masa pinjaman.

    “Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario terbaik,” jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

     

  • Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 November 2025: Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Jadwal Pencairan BSU Rp600.000 November 2025: Cara Daftar, Syarat, dan Link Cek Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah update informasi tentang pencairan BSU Rp600.000 untuk karyawan.

    Sebagaimana diketahui, BSU menjadi salah satu program yang cukup ditunggu untuk karyawan bergaji di bawah Rp3.5 juta.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU ditujukan untuk meringankan beban para pekerja serta menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyaluran BSU bertujuan meringankan beban ekonomi para pekerja dan buruh di tengah situasi ketidakpastian ekonomi,” ujar Yassierli pada September lalu, dikutip dari Antaranews.

    Pemerintah sebelumnya telah menyalurkan BSU Tahap I pada Juni-Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sempat mengatakan bahwa program BSU akan tetap disalurkan pada semester kedua tahun 2025.

    Sayangnya hingga saat ini, penyaluran BSU Tahap II masih belum ada pembahasan dari pemerintah.

    Terbaru, Menaker Yassierli mengatakan bahwa belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU Tahap II dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” katanya pada Senin 13 Oktober 2025.

    Jadwal Pencairan BSU November 2025

    Pekerja masih harus menunggu pengumuman dan informasi resmi dari pemerintah, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU Tahap II cair.

    Pemerintah pun mengimbau pekerja rutin memantau informasi terkini melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

    Syarat Mendapat BSU 2025

    Melansir situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU yakni:

    Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK valid
    Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
    Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
    Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
    Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
    Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Cara Cek Penerima BSU ada di halaman 2….