Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • BAM DPR minta TNTN Riau tidak berpolemik lahan dengan warga

    BAM DPR minta TNTN Riau tidak berpolemik lahan dengan warga

    Jakarta (ANTARA) – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI meminta agar keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau tidak menimbulkan polemik lahan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

    Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher mengatakan bahwa masyarakat yang tergabung dalam koperasi dan kelompok korban menyampaikan keberatan atas rencana pengosongan lahan oleh negara. Mereka mengklaim telah menempati lahan di kawasan TNTN tersebut sejak tahun 1998 dan memiliki 1.762 sertifikat hak milik (SHM).

    “Di kawasan tersebut ada koperasi, ada rumah warga tentu, ada fasilitas-fasilitas negara juga, ada jalan, ada sekolah bahkan, sekolah-sekolah negeri,” kata Aher usai menerima audiensi dari masyarakat tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan bahwa permasalahan bermula setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 255 Tahun 2004 yang menunjuk kawasan itu sebagai calon TNTN. Namun, menurut dia, SK tersebut baru bersifat penunjukan awal dan belum melalui tahapan tata batas, pemetaan, dan penetapan.

    Namun, kata dia, di situ ternyata sudah ada sekitar 1.762 hunian masyarakat yang sudah memiliki sertifikat hak milik.

    Menurut dia, program negara perlu berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga tidak boleh diambil secara paksa. Sebab, dia menilai keberadaan masyarakat di kawasan tersebut sudah sah.

    Menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut, dia akan segera berkunjung ke lokasi di Riau pada 10 Juli 2025. Setelah itu, menurut dia, BAM juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, hingga aparat penegak hukum.

    Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tidak menyebut bahwa opsi relokasi sebagai jalan keluar dalam konflik agraria. Menurut dia, relokasi tanpa dasar hukum yang jelas justru menyalahi prinsip negara hukum.

    “Indonesia negara hukum, bukan negara kekuasaan. Semuanya harus berlandaskan hukum,” kata Adian.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa ratusan ribu hektar hutan di kawasan tersebut dikuasai oleh pemegang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Artinya, kata dia, jangan sampai masyarakat yang mendiami kawasan itu dituding sebagai pihak-pihak yang menggunduli hutan.

    “Ketika hutan gundul lalu masyarakat masuk, masyarakat dikambinghitamkan seolah-olah penggundulan itu karena mereka,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adian Napitupulu Cecar Menteri Perhubungan Ubah Aturan Potongan Tarif Ojol Jadi 15 Plus 5 Persen

    Adian Napitupulu Cecar Menteri Perhubungan Ubah Aturan Potongan Tarif Ojol Jadi 15 Plus 5 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peraturan terkait potongan tarif (fee) ojek online (ojol) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang kerap berubah-ubah menuai sorotan tajam Komisi V DPR RI.

    Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengutip adagium dalam filsafat hukum, ia menekankan kewibawaan sebuah keputusan terletak pada argumen yang melandasinya, bukan pada siapa yang mengeluarkan.

    “Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan,” ungkap Adian dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Demikian hal tersebut disampaikannya sebagai landasan kritik terhadap serangkaian Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur potongan tarif ojol. Dirinya pun menyoroti Permen 667 yang menetapkan potongan 15 persen, yang kemudian diubah lagi dalam kurun waktu dua bulan menjadi Permen 1001 dengan angka 15 persen plus 5 persen (total 20 persen).

    Ia juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun, terjadi empat kali perubahan Permen dengan persentase yang bervariasi (mulai dari) 20 persen, 20 persen, 15 persen, dan kembali 20 persen. “Saya mau tahu kementerian sendiri, apa pertimbangannya 15 persen plus 5 persen,” tegasnya.

    Ia juga membandingkan keberanian Walikota Balikpapan yang menurunkan potongan menjadi 15 persen, serta kebijakan Gojek di Singapura yang hanya 10 persen.

    Sebab itu, secara terbuka, ia mengajak Kementerian Perhubungan untuk berdebat sekaligus memaparkan data serta pertimbangan di balik angka 15 persen plus 5 persen dalam Permen 1001.

  • JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta

    JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta

    Pelari saat melintas di kawasan Monas Jakarta, Minggu (29/6/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    JAKIM jadi penggerak ekonomi di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 29 Juni 2025 – 18:51 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan bahwa Jakarta International Marathon (JAKIM) 2025 menjadi satu di antara beragam acara sebagai penggerak ekonomi terutama bagi pelaku UMKM.

    “Semua terdampak, terutama UMKM. Walaupun dampaknya tidak terlihat secara kasat mata, tapi ini jelas menggerakkan ekonomi warga,” kata Rano di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, dengan adanya JAKIM 2025, hampir seluruh sektor terdampak secara positif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Apalagi kata Rano, terdapat sebanyak 31 ribu peserta baik dalam maupun luar negeri yang turut ambil bagian dalam ajang tersebut.

    Lomba sendiri dimulai dari kawasan Silang Barat Laut Monumen Nasional (Monas) dan berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.

    Rano mengaku kagum dengan jumlah peserta yang melonjak drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    “Ini luar biasa. Lebih 31 ribu peserta ikut maraton, belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bahkan bilang ke teman-teman, tahun depan targetnya harus 50 ribu. Ini menunjukkan bahwa olahraga di Jakarta makin semarak,” ujarnya.

    JAKIM merupakan agenda bertaraf internasional dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa JAKIM akan terus diupayakan untuk bisa naik kelas dan menjadi satu di antara ajang lari maraton elit atau terkemuka di dunia.

    “Kita coba bantu suatu hari, Jakarta Marathon jadi satu di antara klub elit di dunia,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa perusahaan milik negara itu terus mendukung penyelenggaraan JAKIM dan ingin membawa ajang lari maraton itu ke kelas lebih tinggi.

    Menurut dia, dari hasil lembaga survei bahwa lari menjadi satu di antara sejumlah olahraga yang digemari di Jakarta dan daerah lainnya sehingga perhelatan JAKIM akan dikembangkan supaya lebih baik.

    “Lari merupakan olahraga yang paling digemari di Jakarta. Menurut survei kita dan budaya lari sudah ada lama di Jakarta, kita bersama gubernur ingin membuat acara lari yang bagus di Indonesia,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • JAKIM diharapkan masuk ajang lari elit dunia

    JAKIM diharapkan masuk ajang lari elit dunia

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta International Marathon (JAKIM) akan terus diupayakan untuk bisa naik kelas dan menjadi satu di antara ajang lari maraton elit atau terkemuka di dunia.

    “Kita coba bantu suatu hari, Jakarta Marathon jadi satu di antara klub elit di dunia,” kata Direktur Utama PT BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Minggu.

    Ia mengatakan bahwa perusahaan milik negara itu terus mendukung penyelenggaraan JAKIM dan ingin membawa ajang lari maraton itu ke kelas lebih tinggi.

    Menurut dia, dari hasil lembaga survei bahwa lari menjadi satu di antara sejumlah olahraga yang digemari di Jakarta dan daerah lainnya sehingga perhelatan JAKIM akan dikembangkan supaya lebih baik.

    “Lari merupakan olahraga yang paling digemari di Jakarta menurut survei kita dan budaya lari sudah ada lama di Jakarta, kita bersama gubernur ingin membuat acara lari yang bagus di Indonesia,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa pada perhelatan JAKIM 2025 total pelari yang mengikuti ajang tersebut mencapai 31 ribu lebih peserta.

    Nixon juga menyampaikan komitmennya untuk membantu mewujudkan Jakarta sebagai destinasi wisata olahraga dan menjadikan JAKIM naik kelas.

    Pada tahun depan lanjut dia, penyelenggaraan JAKIM ditargetkan mencapai 40 ribu peserta dan pada 2027 sebanyak 50 ribu peserta.

    “Kita akan mengupayakan setiap tahun, kalau bisa naik kelas. Sehingga kita mewujudkan Jakarta sebagai kota destinasi wisata olahraga,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap ajang itu dapat menjadi destinasi wisata olahraga di Jakarta, agar bisa menarik wisatawan terutama para pelari.

    “Mudah-mudahan tahun depan bisa naik kelas itu harapan saya,” kata Pramono.

    Ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan JAKIM sebagai destinasi wisata olahraga di daerah ini.

    Karena kata Pramono, pada JAKIM 2025 antusias warga terutama yang hobi lari begitu banyak, bahkan ketika pendaftaran telah ditutup masih banyak yang ingin mengikutinya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terdakwa penipuan Rahmat benarkan saldo rekening tak cukup cairkan cek

    Terdakwa penipuan Rahmat benarkan saldo rekening tak cukup cairkan cek

    Jakarta (ANTARA) – Terdakwa kasus penipuan modus konser musik, Youtuber Rahmat Riantho alias Ranggo membenarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU), seorang pegawai Bank BCA Frans Napitupulu bahwa saldo tak cukup untuk mencairkan cek.

    “Membenarkan yang mulia,” ujar Ranggo kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui sambungan virtual dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba, Senin.

    Pembenaran itu terkait saldo dalam rekeningnya tidak cukup untuk mencairkan cek yang ia berikan kepada korban Njoto Soe Eksan, sebagai pemberi pinjaman uang kepada Ranggo.

    Dalam cek itu tertulis besaran uang yang hendak dibayarkan oleh Ranggo kepada korban Njoto.

    “Ada tiga lembar cek yang dibawa pihak korban untuk dicairkan. Masing-masing tertanggal 14 Januari 2024, 2 Februari dan 5 Februari 2024,” ucap Frans.

    Namun, kata Frans, pada saat perwakilan korban hendak mencairkan, cek tersebut selalu ditolak karena saldo rekening terdakwa dinyatakan tidak cukup.

    “Cek ini sah dan sudah diverifikasi. Namun dananya tidak mencukupi untuk mencairkan ini,” kata Frans kepada majelis hakim.

    Majelis hakim kemudian menanyakan kepada Frans apakah saldo yang ada di rekening terdakwa berselisih banyak dari yang dijanjikan kepada korban, yakni sebesar Rp3,75 miliar.

    “Untuk tanggal 2 Februari yang mau dicairkan Rp1 miliar. Kemudian di 12 Februari nominalnya di ATM cuma Rp3 juta, yang mau dicairkan di tanggal itu Rp2,75 miliar. Setelah itu memang ada setoran lagi di ATM sebesar Rp250 juta (masuk ke rekening terdakwa),” jawab Frans.

    Seharusnya, sidang Senin ini juga beragendakan pemeriksaan terdakwa. Namun hal itu ditunda karena kuasa hukum terdakwa meminta agar kliennya bisa dihadirkan secara langsung.

    “Kami meminta terdakwa dihadirkan langsung agar lebih komprehensif memberikan keterangannya,” kata kuasa hukum terdakwa, Ahmad Aziz.

    Majelis hakim kemudian menyetujui usulan tersebut dan sidang akan dilanjutkan pada Selasa (1/7) dengan agenda pemeriksaan terdakwa serta ahli dari pihaknya.

    Adapun dalam kasus ini, terdakwa terancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

    Tangkapan layar – Youtuber Rahmat Riantho alias Ranggo. ANTARA/Risky Syukur

    Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) menggelar sidang pemeriksaan saksi kasus penggelapan uang milik perorangan sebesar Rp3 miliar, Senin (16/6).

    Sejumlah uang tersebut dipinjam oleh terdakwa bernama Rahmat Rangga dari korban sekaligus saksi bernama Njoto Soe Eksan pada Juli 2023 lalu untuk keperluan pagelaran konser musik bertajuk Sabiphoria.

    “Kalau di surat perjanjian yang kita hadirkan di persidangan, (terdakwa meminjam sebesar) Rp3 miliar, dan dijanjikan keuntungan nanti Rp750 juta, atau dari 25 persen lah dari Rp3 miliar itu setelah konser selesai,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) R. Alif Ardi Darmawan kepada wartawan di lokasi usai sidang berlangsung, Senin (16/6).

    Alif menyebut, korban yang awalnya enggan untuk meminjamkan uang tersebut kemudian setuju dengan meminta jaminan berupa cek yang bisa dicairkan.

    “Korban ini kan enggak mau meminjamkan kalau enggak ada jaminan. Akhirnya dibuatlah jaminan berupa cek,” ujar Alif.

    Namun demikian, kata Alif, sampai dengan tenggat waktu pengembalian, terdakwa tak kunjung membayar uang pinjaman beserta keuntungan yang dijanjikannya.

    Korban awalnya berupaya mencairkan cek itu pada 15 Januari 2024, namun tak bisa lantaran dana tidak cukup. Korban kemudian mencoba lagi pada 18 Januari 2024, lalu pada 2 Februari 2024 dan lagi-lagi tak bisa karena alasan dana tidak cukup.

    “Sampai dengan jatuh tempo cek itu tidak bisa dicairkan,” kata Alif.

    Atas kejadian itu, korban yang merasa tertipu dan dirugikan oleh terdakwa pun melapor ke Polsek Kembangan, Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    Hingga kini, terdakwa masih ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Komisi VII berharap mitra kerja bantu pengembangan UMKM di Kaltara

    Tanjung Selor (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII Lamhot Sinaga mengharapkan mitra kerjanya harus bisa membantu dan mendukung Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan dan peningkatan perindustrian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi.

    “Mitra-mitra Komisi VII ini berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat langsung, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan lain sebagainya,” kata politisi Lamhot saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dalam rangka kunjungan kerja reses di Provinsi Kaltara di Tanjung Selor, Kamis malam.

    Hal tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), tokoh masyarakat serta pihak swasta terkait di Provinsi Kaltara yang turut hadir dalam RDP reses tersebut.

    Adapun mitra kerja Komisi VII yang hadir dari Kementerian Perindustrian, yaitu Dirjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri International, Tri Supondy, Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Binoni Tio A Napitupulu.

    Kemudian dari Kementerian Pariwisata, yaitu Asisten Deputi Manajemen Industri, Budi Supriyanto, dan Asisten Deputi Strategi Event, Fransiskus Handoko.

    Hadir pula mitra kerja Komisi VII lainnya, yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik dari Antara, TVRI dan RRI.

    RDP reses yang dilaksanakan di Aula Lantai I, Kantor Gubernur Kaltara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga bersama Wakil Ketua Komisi VII lainnya, yaitu Chusnunia Chalim, Evinta Nursanty, Banyu Biru Djarot, Beniyanto, Andhika Satya Wasistho, Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Kaisar Abu Hanifah, Eva Monalisa, Hendry Munief dan Tifatul Sembiring.

    “Suatu kehormatan bagi kami Komisi VII bisa hadir di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Lamhot.

    Pewarta: Susylo Asmalyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjadi salah satu mitra yang mendukung terwujudnya program rumah layak huni bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat, Kementerian PKP dan BTN melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen untuk mendukung program pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jakarta, Rabu.

    “Kita tahu BTN yang paling mengerti soal perumahan, tolong juga diberikan sedikit apa namanya pengetahuan, pemahaman tentang pembangunan lain. Jadi tolong itu dibantu, sehingga nanti know-how-nya, tekniknya, pembiayaannya bisa berjalan dengan lancar,” ujar Ara.

    Ia menyampaikan, BTN telah memiliki ekosistemnya sendiri, begitu juga dengan BP Tapera ataupun instansi lainnya.

    Oleh karena itu, Ara meminta proyek pembangunan 3 juta rumah dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak agar tujuan akhir untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat dapat terwujud.

    “Jadi masing-masing harus punya ekosistem sendiri, kita mau punya misi besar nih,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan BTN telah menargetkan dapat membangun 100 ribu rumah pada akhir Juni, dan 220 ribu rumah di akhir Desember.

    Meski hal tersebut tidak mudah, lanjut Nixon, BTN terus berupaya untuk memenuhi komitmen ini.

    “Memang situasinya sulit, hari ini nggak mudah, tapi percayakan ke saya. Saya juga sudah panggil kanwil-kanwil (kantor wilayah), bahkan satu minggu, saya minta mereka posting satu orang di tiga lokasi proyek. Jadi kita serius ngejar ini, subsidi, non subsidi, pasti kita eksekusi,” katanya Nixon.

    Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

    “KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua,” ujar Nixon usai penandatangan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

    Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

    “Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP,” katanya.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

    Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

    “Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha,” katanya Heru.

    BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 32 Ruas Jalan di Jakarta Akan Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Rinciannya Megapolitan

    5 32 Ruas Jalan di Jakarta Akan Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Rinciannya Megapolitan

    32 Ruas Jalan di Jakarta Akan Ditutup Akhir Juni 2025, Ini Rinciannya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Sebanyak 32 ruas jalan di Jakarta akan ditutup pada akhir Juni, atau tepatnya pada Minggu (29/6/2025).
    Penutupan ruas jalan ini dilakukan karena ada pergelaran BTN Jakarta International
    Marathon
    (
    BTN Jakim
    ) 2025.
    Ajang
    marathon

    BTN JAKIM
    diselenggarakan mulai pukul 03.30 hingga 11.30 WIB dan akan melewati sejumlah ruas jalan di Jakarta.
    Penutupan dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan lari internasional yang diikuti oleh 30.000 peserta dari 52 negara tersebut.
    Ajang maraton tahunan ini merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-498 Jakarta dan sekaligus bertujuan memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi pariwisata olahraga (
    international sports tourism destination
    ).
    Event ini mencakup tiga kategori lomba, yaitu Le Minerale 10K, Half Marathon (21,09 km), dan Full Marathon (42,19 km), dengan start di silang Monas dan finish di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan bahwa penutupan jalan dilakukan dengan berbagai pengamanan, seperti barikade,
    water barrier,
    dan
    traffic cone
    , sejalan dengan prinsip pelaksanaan 4S, yakni Sterile (steril), Secure (aman), Safety (selamat), dan Smooth (lancar).
    Adapun rincian 32 ruas jalan Jakarta yang ditutup pada 29 Juni 2025, yakni sebagai berikut:
    Pemprov DKI juga telah menyiapkan 31 rute alternatif guna memastikan mobilitas warga tetap terjaga selama acara berlangsung.
    Informasi lebih lanjut mengenai rute alternatif akan diumumkan Dishub DKI Jakarta mendekati hari pelaksanaan.
    Meski sejumlah rute Transjakarta akan dialihkan, layanan transportasi umum seperti MRT, LRT, dan sebagian besar rute Transjakarta tetap beroperasi.
    Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menegaskan, bahwa tahun ini BTN JAKIM hadir dengan peserta dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
    Ia juga menekankan pentingnya prinsip “Smooth” yang ditambahkan ke dalam standar pelaksanaan sebagai bagian dari komitmen untuk meminimalkan keluhan publik.
    “Ini memang tantangan besar, karena belum pernah ada ajang lari di Indonesia dengan 30.000 peserta. Tapi kami pastikan, koordinasi kami dengan Pemprov DKI sangat kompak dan matang,” ujar Nixon, dikutip dari
    Antara
    .
    Masyarakat diminta untuk menghindari ruas jalan yang terdampak dan mengikuti petunjuk pengalihan lalu lintas dari petugas selama penyelenggaraan acara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BTN Resmi Akuisi BVIS, Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Nomor 2 Terbesar di Indonesia

    BTN Resmi Akuisi BVIS, Bidik BTN Syariah Jadi Bank Syariah Nomor 2 Terbesar di Indonesia

    JAKARTA – BTN resmi mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Penandatanganan akta jual beli dan pengambilalihan saham tersebut dilakukan BTN bersama-sama para pemegang saham BVIS di Menara BTN 1 Jakarta, Kamis, 5 Juni.

    Pengambilalihan saham BVIS tersebut merupakan bagian dari proses pemisahan (spin-off) BTN Syariah selaku unit usaha syariah milik BTN menjadi Bank Umum. BTN berharap aksi korporasi ini dapat mendukung pencapaian visi BTN untuk menjadikan BTN Syariah sebagai bank syariah nomor dua terbesar di Indonesia.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam sambutannya mengatakan, aksi korporasi ini merupakan bagian dari inisiatif strategis BTN untuk melakukan pemisahan BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah sehingga memenuhi peraturan regulator dan perundang-undangan negara.

    “Kami sudah berjanji kepada Menteri BUMN (Erick Thohir) bahwa bank syariah baru ini ditargetkan untuk menjadi bank syariah terbesar kedua dalam kurun waktu yang tidak lama, dengan bisnis yang efisien, inklusif, dan berbasis nilai-nilai syariah,” ujar Nixon dari rilis yang diterima redaksi VOI, Kamis, 5 Juni.

    Sementara itu, Direktur Utama Victoria Investama Aldo Jusuf Tjahaja mengatakan, pihaknya optimistis bahwa BVIS di bawah naungan BTN akan menjadi lembaga keuangan syariah yang bertumbuh dan lebih kompetitif di masa yang akan datang.

    Badan Usaha Syariah gabungan BTN Syariah dan BVIS nantinya akan memiliki nama baru yang ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan usulan BTN dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Diharapkan bank baru ini akan diresmikan dan beroperasi setidaknya sebelum 2025 berakhir.