Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • OTT Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel Terkait Dugaan Pemerasan

    OTT Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel Terkait Dugaan Pemerasan

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, terkait dugaan pemerasan.

    “Dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12) seperti dilansir Antara.

    Selain itu, Budi mengatakan KPK turut menyita barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah saat melakukan OTT terhadap Kajari Hulu Sungai Utara.

    Dia mengatakan Kajari Hulu Sungai Utara bersama Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto, dan empat orang yang sebelumnya diumumkan ditangkap sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    “Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif,” katanya.

     

  • KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

    KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Kepala Kejari HSU

    GELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai ratusan juta Rupiah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). 

    Dalam operasi yang dilakukan pada Kamis 18 Desember 2025 tersebut, KPK menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus P. Napitupulu bersama lima orang lainnya.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keenam pihak yang terjaring OTT telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 19 Desember 2025, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    “Tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat pagi.

    Budi menjelaskan, dua dari enam orang yang diamankan merupakan jaksa di Kejaksaan Negeri HSU, yakni Kajari HSU Albertinus P. Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen HSU Asis Budianto.

    “Benar, di antaranya yang diamankan adalah Kajari, Kasi Intel, serta pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara. Seluruh pihak saat ini menjalani pemeriksaan intensif dengan dugaan awal tindak pemerasan,” pungkas Budi.

  • Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

    Kajari HSU dan Kasi Intel Digiring ke Gedung KPK

    GELORA.CO -Enam orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 19 Desember 2025.

    Berdasarkan pantauan, dua di antaranya masuk lewat pintu depan Gedung Merah Putih KPK. Yang pertama tiba pada pukul 08.19 WIB. Kemudian disusul satu orang lagi sekitar pukul 08.23 WIB. Sedangkan sisanya sebanyak 4 orang masuk lewat pintu belakang.

    Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi dua orang tersebut dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU).

    “Pagi ini para pihak yang diamankan dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih KPK, di antaranya yaitu 2 orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara,” kata Budi kepada wartawan, Jumat pagi, 19 Desember 2025.

    Kedua orang itu adalah Kepala Kejari (Kajari) HSU Albertinus P Napitupulu, dan Kasi Intel HSU Asis Budianto.

    “Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel, dan swasta yang diduga sebagai perantara. Di mana dugaan awalnya adalah tindak pemerasan,” pungkas Budi.

    Para pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif.

  • KPK Tangkap 2 Jaksa, Termasuk Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel

    KPK Tangkap 2 Jaksa, Termasuk Kajari Hulu Sungai Utara Kalsel

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, termasuk Kepala Kejari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu.

    “Benar, di antaranya yang diamankan Kajari, Kasi Intel [Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto], dan swasta yang diduga sebagai perantara,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis dilansir dari Antara, Jumat (19/12/2025). 

    Lebih lanjut Budi mengatakan Kajari maupun Kasi Intel tersebut sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan akan diperiksa secara intensif oleh lembaga antirasuah.

    “Pihak-pihak tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara intensif,” katanya.

    Sebelumnya, KPK pada 18 Desember 2025, mengonfirmasi menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-11 pada tahun 2025, yakni di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalsel.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari sepuluh orang tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

    KPK mulai melakukan OTT pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

    Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

    Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

    Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

    Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

    Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

    Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

    Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta.

    Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, KPK sudah menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

  • Nasabah BTN Korban Banjir Sumatera Bisa Tunda Bayar KPR hingga 1 Tahun

    Nasabah BTN Korban Banjir Sumatera Bisa Tunda Bayar KPR hingga 1 Tahun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN akan memberikan relaksasi pembayaran kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk para debitur terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan langkah ini sejalan dengan rencana pemberian relaksasi kredit dari pemerintah untuk korban bencana di Sumatera. Dalam hal ini jenis relaksasi akan diberikan berdasarkan klasifikasi kerusakan atau dampak bencana terhadap debitur.

    “Termasuk, termasuk (program relaksasi kredit). Cuma memang yang kemarin kita hitung, karena BTN kan perumahan paling majority, yang baru kita hitung memang paling banyak itu KPR,” ujar Nixon saat ditemui wartawan di Menara 2 BTN, Kamis (18/12/2025).

    Dalam hal ini, relaksasi yang diberikan akan berupa restrukturisasi pembayaran kredit berdasarkan klasifikasi kerusakan yang dialami korban bencana.

    Di mana mereka yang menderita kerusakan berat dapat menerima penundaan pembayaran kredit dalam jangka waktu hingga satu tahun.

    “Cuma dampaknya ini ada 3 jenis teman-teman. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan,” papar Nixon.

    “Membedakan cuma jangka waktunya saja. Kita belum ada, ini biar cepat aja sih sebenarnya, yang berat itu sementara kita akan wave pembayarannya 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, kondisi masing-masing, kira-kira gitu kali ya. Jadi kita merestrukturisasi dengan cara menunda pembayaran buat mereka yang tertimpa bencana,” terang Nixon.

    Nixon menambahkan BTN juga sudah membangun dapur-dapur umum hingga tenda medis di sejumlah titik terdampak bencana sebagai upaya bantuan.

    Kemudian pihaknya juga sudah mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan lain kepada para korban baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Lewat kampus, lewat gereja, tadi kita juga nyalurin lewat Muhammadiyah buat warga Muhammadiyah yang terdampak. Jadi kita ada yang direct ada yang indirect seperti itu. Besok juga bersama Danantara kita akan menyalurkan beberapa sembako. BTN empat truk sembako dan air bersih, kita bawa besok dan dilepas dari Medan,” jelas Nixon.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan relaksasi untuk korban bencana di Sumatera. Relaksasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) khusus relaksasi KUR debitur ketiga provinsi tersebut.

    Ia menjelaskan terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, para debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran.

    Jadi lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

    “Fase pertama di bulan Desember sampai dengan Maret, sampai dengan 2026. Di mana debitur tidak membayar angsuran dan penyalur tidak menerima angsuran, dan juga tidak mengajukan klaim dan penjamin atau asuransi tidak juga mengajukan klaim,” kata dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).

    Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

    Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikannya subsidi bunga yakni pada 2026 diberikan nol% dan 2027 3%. Subsidi ini berlaku bagi debitur terdampak yang melanjutkan pembiayaannya dan debitur baru.

    Tonton juga video “Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Minta Tambahan Personel TNI-Polri di Aceh”

    Halaman 2 dari 2

    (igo/hns)

  • Danareksa Bakal Dapat Kucuran Rp 4,5 Triliun dari BTN

    Danareksa Bakal Dapat Kucuran Rp 4,5 Triliun dari BTN

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjalin kerja sama strategis dengan Holding BUMN pengelola kawasan industri, PT Danareksa (Persero).

    Melalui kerja sama ini BTN menjadi salah satu penyedia layanan perbankan yang akan mendukung peran Danareksa dalam ekspansi bisnisnya.

    Kerja sama strategis tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Pendahuluan (Heads of Agreement/HoA) yang ditandatangani oleh Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dan Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, disaksikan oleh jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya menyediakan total plafon fasilitas pembiayaan sebesar Rp 4,5 triliun.

    Total pembiayaan ini terdiri dari Committed Corporate Line Facility maksimal Rp 2 triliun dan Uncommitted Corporate Line Facility maksimal Rp 2,5 triliun.

    kedua fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan Danareksa dengan lebih efisien dan prudent baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

    Selain itu, BTN juga menyediakan solusi perbankan terintegrasi untuk holding Danareksa mulai dari Cash Management System (CMS) untuk operasional perusahaan melalui platform Bale Korpora, layanan payroll dan fasilitas kredit konsumer bagi pegawai, hingga dukungan infrastruktur layanan perbankan bagi seluruh anggota ekosistem Danareksa.

    “Potensi bisnis dari kerja sama ini sangat besar, baik dari sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga karena BTN berkomitmen memberikan solusi secara end-to-end, mulai dari Danareksa sebagai perusahaan holdingnya hingga ke level karyawan di seluruh anggota holdingnya akan kami layani untuk semua kebutuhan finansialnya,” kata Nixon dalam acara penandatanganan HoA di Menara 2 BTN, Kamis (18/12/2025).

    Bersamaan dengan itu, Nixon mengatakan ia secara langsung telah meminta jajarannya untuk membuka kantor-kantor cabang di wilayah operasional Danareksa. Dengan begitu pihaknya dapat memberikan pelayanan dengan lebih fleksibel, baik untuk Danareksa maupun untuk nasabah pekerja di kawasan industri.

    “Saya sudah minta juga teman-teman bukain kantor di daerah kawasan-kawasan industri untuk support seluruh operasional Danareksa. Sehingga kita merasa bahwa kerja sama ini sangat penting. Karena Danareksa adalah salah satu holding BUMN yang memiliki peran penting untuk melola proyek-proyek strategis di negara ini,” terang Nixon.

    “Di sisi perbankan kita juga melihat bahwa hari ini kebutuhan pembiayaan makin lama, terutama di korporasi, semakin fleksibel. Jadi di konsumer saja juga kita terasa mintanya semakin fleksibel,” sambungnya.

    Sementara itu Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, mengatakan kawasan industri yang modern dan terintegrasi merupakan salah satu kunci untuk menarik investor global masuk Indonesia. Visi besar ini menurutnya membutuhkan dukungan finansial dan kerja sama strategis yang kuat dengan perbankan.

    “Itu memang kami butuh partnership yang kami sebut adalah main operating bank. Nah itu yang ke depannya, sangat terbuka untuk kita menerima seluruh banking solution yang ada di BTN kepada kami,” ucap Yadi.

    Kerja sama strategis ini secara langsung juga dapat membantu akses BTN terhadap para pekerja maupun perusahaan yang berlokasi di kawasan industri milik Danareksa.

    Jadi kita tidak punya lagi financial cluster yang menjadi solusi, juga akan jadi terbuka lebar untuk menerima banking solution untuk karyawan-karyawan di tempat kami maupun di tenant-tenant kami,” terangnya.

    Tonton juga video “BTN Raih Penghargaan Bank Pemberdaya Wirausaha Sektor Perumahan”

    (igo/hns)

  • BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    BTN-PPATK sinergi untuk renovasi 15 rumah tak layak huni di tiga kota

    Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui program TJSL merenovasi rumah tidak layak huni dengan total 15 penerima manfaat di Jakarta, Bekasi, dan Cianjur.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa rumah merupakan fondasi kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat.

    Oleh karena itu, BTN memandang penting kolaborasi dengan PPATK dalam program Bedah Rumah “Rumah Bersih, Keuangan Bersih” ini agar pembangunan perumahan berjalan seiring dengan penguatan integritas keuangan.

    “Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Nixon.

    Program ini juga sejalan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Indonesia.

    Selama lebih dari dua dekade, PPATK bersama para pemangku kepentingan telah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

    “Bagi BTN, semangat ini sejalan dengan peran kami sebagai bank pembiayaan perumahan nasional. Kami tidak hanya berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Nixon.

    Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini juga membawa pesan penting bahwa masyarakat, khususnya MBR, perlu dilindungi tidak hanya dari keterbatasan hunian, tetapi juga dari risiko transaksi keuangan ilegal, seperti judi online, investasi bodong, maupun praktik pencucian uang.

    “Hunian yang layak dan keuangan yang bersih merupakan fondasi bagi masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan,” tegas Nixon.

    Ia mengamini bahwa tantangan perumahan nasional masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Jawa Barat baru sekitar 54,17 persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni, sementara sekitar 45,83 persen lainnya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

    “Artinya, hampir satu dari dua rumah tangga di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan intervensi bersama,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa komitmen lembaganya dalam menjaga integritas tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan analisis transaksi keuangan, melainkan juga diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

    Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada PPATK agar menyelamatkan setiap uang rakyat, PPATK turut menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat.

    “Pesan Presiden Prabowo jelas kepada kami, selamatkan setiap uang rakyat. Karena itu, PPATK juga punya program membangun rumah seperti yang dilakukan BTN. Dananya berasal dari sumbangan gaji para pegawai,” kata Ivan.

    Ia berharap, rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang bukan sekadar untuk berteduh. Tapi juga menjadi pusat kehidupan keluarga.

    “Saya berharap rumah baru yang dibangunkan BTN kepada bapak-ibu bisa menjadi tempat untuk berkumpul, beribadah, dan merawat generasi berikutnya. Dari sanalah keluarga bisa tumbuh menjadi keluarga yang sejahtera,” kata Ivan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN bukukan laba bersih Rp2,91 triliun hingga November 2025

    BTN bukukan laba bersih Rp2,91 triliun hingga November 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp2,91 triliun hingga akhir November 2025.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan capaian ini ditopang oleh pertumbuhan penyaluran kredit dan strategi pendanaan yang lebih efisien.

    Laba bersih Perseroan tercatat mencapai Rp2,91 triliun, naik 21,10 persen secara tahunan (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,40 triliun.

    Pertumbuhan laba bersih itu didukung oleh kredit dan pembiayaan yang disalurkan BTN sebesar Rp386,47 triliun hingga 30 November 2025, naik 8,74 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp355,42 triliun.

    BTN juga membukukan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) seiring dengan upaya perseroan meningkatkan pendanaan terutama dana murah (current account and saving account/CASA).

    Hingga akhir November 2025, DPK BTN meningkat 15,77 persen yoy menjadi Rp423,96 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp366,22 triliun.

    Pertumbuhan kredit dan pembiayaan serta DPK membuat aset BTN naik 12,16 persen yoy menjadi Rp503,99 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp449,36 triliun.

    “Total aset tersebut telah melampaui target aset Rp500 triliun yang ditetapkan pada awal tahun 2025,” kata Nixon.

    Nixon mengatakan, BTN berhasil menjaga pertumbuhan kinerja yang konsisten hingga menjelang akhir tahun 2025 seiring dengan penerapan strategi penyaluran kredit yang lebih terarah dan terstruktur, serta upaya peningkatan dana murah di tengah tren penurunan biaya dana (cost of fund).

    “Pencapaian kinerja BTN hingga akhir November 2025 menunjukkan bahwa BTN mampu menjaga pertumbuhan positif yang tetap on track menuju akhir tahun sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. BTN masih akan terus mengoptimalisasi upaya untuk mencapai target akhir tahun dengan tetap diiringi kehati-hatian dan langkah yang cermat,” ujarnya.

    Memasuki akhir tahun, Nixon mengatakan, BTN akan tetap fokus pada penyaluran kredit ke sektor perumahan terutama KPR subsidi dan non subsidi dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian di Indonesia, serta penyaluran kredit korporasi ke berbagai sektor di sekitar perumahan, termasuk sektor real estate, listrik, gas, air, dan perdagangan besar.

    Sementara, di sisi perolehan DPK, BTN bakal melanjutkan strategi peningkatan pendanaan berbiaya murah terutama yang berasal dari nasabah ritel maupun institusi skala menengah untuk mempercepat tren penurunan biaya dana di BTN.

    “Peningkatan DPK ritel ditunjang adanya solusi digital berupa superapp Bale by BTN yang terus meningkat di sisi jumlah pengguna dan transaksi, serta Bale Korpora untuk cash management korporasi dari berbagai sektor,” tutur Nixon.

    Lebih lanjut, menjelang akhir tahun ini, BTN juga hampir merampungkan proses pemindahan unit usaha syariah (UUS) ke bank umum syariah yang baru yakni PT Bank Syariah Nasional (BSN), dengan target Day One Operation atau beroperasi secara perdana pada 22 Desember 2025 sesuai timeline yang telah ditentukan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    BTN beri relaksasi kredit ke 22.879 nasabah terdampak banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memberikan relaksasi kredit konsumer kepada 22.879 nasabah terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, dengan total nilai baki debet kredit konsumer mencapai Rp1,93 triliun.

    Nasabah yang mendapat relaksasi tersebut tersebar di wilayah kantor BTN di Banda Aceh (BSN), Medan, Padang, dan Pematang Siantar.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa relaksasi kredit ini diberikan secara terukur dan berbasis kondisi riil di lapangan kepada nasabah kredit konsumer.

    “Kami ingin memastikan nasabah terdampak tidak kehilangan kesempatan untuk bangkit, sekaligus tetap dapat menjalankan kewajiban kreditnya secara berkelanjutan,” kata dia.

    Adapun data 22.879 nasabah kredit konsumer terdampak banjir berasal dari hasil pemetaan dan klasifikasi tingkat kerusakan.

    Nixon mengatakan, data jumlah nasabah terdampak masih akan terus bergerak seiring dengan perkembangan kondisi di lapangan. Karena itu, relaksasi kredit diberikan secara bertahap dan adaptif, sesuai kondisi terbaru di masing-masing wilayah terdampak.

    Nixon menjelaskan bahwa relaksasi kredit diberikan berdasarkan tingkat dampak bencana yang dialami nasabah kredit konsumer.

    Nasabah dengan kategori terdampak ringan memperoleh masa tenggang pembayaran angsuran hingga enam bulan, kategori terdampak sedang hingga sembilan bulan, dan kategori terdampak berat hingga 12 bulan.

    Kebijakan restrukturisasi ini berlaku hingga tiga tahun sejak ditetapkan pada 10 Desember 2025, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi bank.

    “Kami melakukan klasifikasi dampak secara menyeluruh agar kebijakan relaksasi benar-benar tepat sasaran. Setiap nasabah kredit konsumer mendapatkan perlakuan sesuai kondisi yang dialami, bukan disamaratakan,” jelas Nixon.

    Relaksasi kredit tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana.

    Dalam pelaksanaannya, debitur kredit konsumer dapat mengajukan permohonan restrukturisasi melalui kantor cabang BTN sesuai domisili atau lokasi agunan dengan melampirkan identitas diri serta keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan debitur dan/atau agunan terdampak langsung oleh bencana.

    Selanjutnya, BTN akan melakukan verifikasi dan asesmen untuk memastikan relaksasi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

    Tak hanya sejalan dengan kebijakan regulator, Nixon menegaskan bahwa relaksasi kredit diberikan sebagai bentuk keberpihakan BTN kepada nasabah kredit konsumer yang terdampak langsung bencana, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

    Ia pun turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah bencana yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Kami sangat prihatin atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para nasabah yang menerima kredit konsumer BTN. Dalam situasi seperti ini, yang terpenting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk pulih tanpa terbebani tekanan finansial yang berlebihan,” ujar Nixon.

    Sebagai bagian dari kepedulian sosial perusahaan, BTN telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp8 miliar kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera.

    Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, serta dukungan tenaga dan peralatan untuk membantu proses pembersihan wilayah terdampak banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

    Ke depan, BTN akan terus memantau kondisi nasabah kredit konsumer terdampak serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan relaksasi kredit dan upaya pemulihan pascabencana berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian Imipas Sabet 2 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

    Kementerian Imipas Sabet 2 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

    Jakarta –

    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (KemenImipas) menyabet dua penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.

    Acara ini diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (15/12/2025). Dua penghargaan yang dimaksud yaitu Penghargaan Khusus Badan Publik Baru dan Badan Publik Berpredikat Informatif.

    Penghargaan tersebut diterima oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Anggiat Napitupulu. KIP menilai KemenImipas sebagai kementerian baru, telah berupaya menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, responsif, serta sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

    Atas capaian ini Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran yang terus berupaya memperkuat sistem pengelolaan informasi publik. Di antaranya melalui pengembangan kanal digital, optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maupun peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ucap Menteri Agus.

    Dengan diraihnya penghargaan ini, Menteri Agus menegaskan pihaknya terus berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan good governance.

    (aud/aud)