Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

    “Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

    Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

    Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

    Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

    Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

    “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

    Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

    Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Identitas Korban Tewas dan Luka-Luka Meledaknya Kapal MT Federal II di Batam

    Identitas Korban Tewas dan Luka-Luka Meledaknya Kapal MT Federal II di Batam

     

    Liputan6.com, Batam – Kapal tanker MT Federal II meledak dan terbakar di galangan kapal PT ASL Marine Shipyard, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, pada Rabu (15/10/2025), sekitar pukul 04.20 WIB. Polisi sampai saat ini masih melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui penyebab kapal meledak.

    Peristiwa kapal MT Federal II meledak itu bermula saat sejumlah pekerja dari PT Rotary Engineer dan PT PTM sedang melakukan pekerjaan panas (hot work), di dalam tangki Cargo Oil Tank (COT) kapal Federal II yang sedang menjalani proses perbaikan. Api tiba-tiba muncul dari dalam tangki dan memicu ledakan yang menyebabkan kebakaran besar di area kerja.

    Tim keselamatan perusahaan segera melakukan pemadaman dan evakuasi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 05.00 WIB, namun kebakaran tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

    Berdasarkan pendataan yang telah diverifikasi oleh Kepolisian dan Rumah Sakit Bayangkara Batam, terdapat 31 korban kapal meledak tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

    • Meninggal dunia: 10 orang, berada di RS Bhayangkara Batam untuk proses identifikasi dan autopsi jenazah

    • Luka-luka: 21 orang, dengan rincian 7 orang luka berat, dan  14 orang luka ringan.

    Para korban dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Batam, antara lain RS Mutiara Aini, RS Elizabeth Sei Lekop, RS Graha Hermine, dan RSUD Embung Fatimah. Proses identifikasi dan autopsi jenazah dilaksanakan di RS Bhayangkara Batam.

    Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo Dwi Lambang Wijaya mengatakan, pihaknya tengah fokus evakuasi dan identifikasi seluruh korban.

    “Evakuasi korban meninggal dunia dari empat rumah sakit Batu Aji, ditindaklanjuti ke rumah sakit Bhayangkara, Polda Kepri,” ujar Bimo Dwi Lambang di Rumah Sakit Mutiara Aini.

    Adapun nama-nama korban meninggal dunia dan luka-luka berjumlah 31, antara lain:

    Rumah Sakit Elisabet Batu Aji ada 7 orang:

    1. Chandra Pasaribu (36) (MD)

    2. Krisman Simatupang (51) (MD)

    3. Ramadhan Risky Nasution (19) (MD)

    4. Habibullah Siregar (MD).

    5. Fikri Kritinawan (23) (Kritis) 

    6. Thomas Alfa (41) (Kritis)

    7. Mijrebel Siregar (Kritis).

    Rumah Sakit Embung Fatimah ada 2 orang:

    1. Anton (48) (MD)

    2. Frenki Protes Pane (41) (MD)

    Rumah Sakit Aini ada 15 orang:

    1. Andi Haryono (MD)

    2. Idris Sardi (MD) 

    3. Dhimas Saputra (MD) 

    4. Maradong Tampubolon (MD)

    5. Ahmad Rufai (Luka Ringan) 

    6. Jefri Agusti (Luka Ringan)

    7. Putra Alan Sari Setiawa (Luka Ringan)

    8. Jimi Ramadhani (Luka Ringan) 

    9. Sanggam L Tobing (Luka Ringan)

    10. Idaya Putra (Kritis) 

    11. Arrafi Husain (Kritis) 

    12. Rony AndreasHarefa (Kritis)

    13. Imam (Kritis) 

    14. Midu Siburian (Kritis)

    15. Edison Baktiar Napitupulu (Kritis)

    Rumah Sakit Graha Hermin ada 7 orang:

    1. Dedi Supardi Rajagukguk (31) (Kritis)

    2. Krisna Ramadhan (24) (Kritis)

    3. Alvito Dinova (25) (Kritis)

    4. Abdul Munir (28) (Kritis)

    5. Dhani Darusma (41) (Kritis)

    6. Sodikin (23) (Kritis)

    7. Ceni Shihombin (22) (Luka Ringan)

     

     

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)

  • Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya disebut akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” terang Nixon usai menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.

    Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” ujar Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelas Nixon.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan akan menarik sisa dana jika BTN tidak bisa menyerap 100% penempatan dari pemerintah.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Sebut Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN: Sudah 42% – Page 3

    Purbaya Sebut Penyaluran Dana Rp 25 Triliun Lambat, Bos BTN: Sudah 42% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menyampaikan hingga September 2025 Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp 25 triliun di BTN telah disalurkan untuk kredit sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 42 persen. Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp 4,5 triliun.

    “Kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun cuma baru reimburse Rp 4,5 triliun, ekspansi sebenarnya sudah Rp 10,5 triliun. Tadi sudah saya laporin ke Menteri. Karena yang kita reimburse, karena kita mau rapihin dulu datanya baru kita reimburse sisanya,” kata Nixon di kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Senin (13/10/2025).

    Ia menjelaskan bahwa penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap, sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan.

    Nixon mengatakan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit yang kuat di berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah.

    “Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” jelas Nixon.

     

  • Hasto: Partai besar harus bekerja dengan sistem dan disiplin mutu

    Hasto: Partai besar harus bekerja dengan sistem dan disiplin mutu

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partai besar harus menerapkan standar mutu dalam organisasinya dan hal itu harus menjadi bagian dari disiplin ideologis dan moral partai.

    “Partai yang besar tidak cukup hanya memiliki ide dan massa, tetapi harus memiliki sistem kerja yang tertib, terukur, dan berorientasi pada pelayanan rakyat. Melalui penerapan standar mutu seperti ISO, kita meneguhkan bahwa PDI Perjuangan bukan hanya gerakan politik, tapi juga organisasi modern yang berintegritas,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto saat Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menggelar perayaan 9 Years Quality Service di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, sebagai bentuk apresiasi atas sembilan tahun penerapan sistem layanan berbasis standar mutu internasional ISO 9001 dan ISO 55001.

    Acara ini menjadi momentum refleksi atas komitmen PDI Perjuangan dalam membangun tata kelola partai politik yang modern, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran manajemen, Tim Penjaminan Mutu, serta perwakilan lembaga konsultan ICG, Nosa P Kurniawan.

    Acara dibuka dengan doa dan penayangan video milestone perjalanan organisasi yang menampilkan pencapaian Sekretariat dalam mempertahankan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu dan ISO 55001 untuk manajemen aset.

    Dalam rangkaian acara, Sekretariat menerima Plakat Award 9 Years sebagai pengakuan atas konsistensi dalam menjaga kinerja organisasi dan penerapan budaya mutu.

    Berbagai penghargaan lain diberikan, antara lain Leadership Excellence Award, Excellence in Service Award, serta sertifikat bagi Tim Penjaminan Mutu/Internal Auditor yang telah menyelesaikan pelatihan ISO 19011. Puncak acara ditandai dengan penyerahan Sertifikat ISO 55001 Surveillance II sebagai bukti keberlanjutan sistem pengelolaan aset dan tata kelola organisasi partai yang efektif dan berstandar global.

    Wasekjen Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, menambahkan bahwa penerapan ISO menjadi bukti keseriusan partai dalam memperkuat institusionalisasi demokrasi.

    “Penerapan ISO bukan hal yang lazim di partai politik. Tapi bagi PDI Perjuangan, ini bukti bahwa demokrasi harus dijalankan secara profesional, tidak serampangan. Mutu organisasi berarti mutu pelayanan kepada rakyat,” kata Adian.

    Sementara itu, Wasekjen Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, menuturkan bahwa keberhasilan mempertahankan sertifikasi ISO selama sembilan tahun merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran sekretariat.

    “Kami membangun sistem yang tidak hanya efisien, tapi juga mendidik kader untuk bekerja dengan disiplin dan kesadaran kualitas. Inilah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam konteks manajemen modern,” ujar Adhi.

    Wasekjen Bidang Internal, Dolfie OFP, menilai keberlanjutan penerapan ISO menunjukkan keseriusan partai dalam memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal berjalan efektif.

    “Standar mutu seperti ISO menjadi alat kontrol yang penting agar setiap lini organisasi bekerja sesuai prosedur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memastikan setiap keputusan partai berpijak pada data, sistem, dan nilai integritas,” tegas Dolfie.

    Acara ditutup dengan sambutan peneguhan dari perwakilan DPP PDI Perjuangan yang menekankan pentingnya menjaga komitmen mutu sebagai bagian dari tanggung jawab ideologis kepada rakyat.

    “Kualitas bukan sekadar sertifikat, tetapi komitmen berkelanjutan untuk melayani dengan standar terbaik,” ungkap Adhi.

    Seluruh jajaran manajemen, penerima penghargaan, dan Tim Penjaminan Mutu kemudian berfoto bersama, menandai berakhirnya perayaan 9 Years Quality Service PDI Perjuangan. Peristiwa inj meneguhkan partai berlambang banteng moncong putih ini sebagai pelopor tata kelola partai politik modern dan berintegritas di Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

    “Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

    Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

    Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

    Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

    “Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit dan ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah atau totalnya 129.687 unit.

    Dengan 129.687 unit berarti BTN menguasai 37 persen dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan optimisme bahwa target penyaluran 220.000 unit rumah melalui KPR FLPP sesuai alokasi pemerintah bagi BTN dapat tercapai pada 2025.

    Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

    Sebagai contoh, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai capaian BTN jauh melampaui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Bank Mandiri (7.963 unit).

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri Ara.

    Capaian ini semakin menegaskan posisi BTN sebagai bank penyalur utama KPR subsidi FLPP di Indonesia.

    Dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara sebelumnya menyebutkan sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP, BTN diharapkan terus mendukung program 3 juta rumah melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    Adian Napitupulu Sentil Cawe-cawe Jokowi: Problem Rakyat Bukan Paket 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Adian Napitupulu, menyinggung isu cawe-cawe mantan Presiden Jokowi yang disebut-sebut meminta relawan mendukung Prabowo-Gibran hingga dua periode, meski pemerintahan baru berjalan kurang dari setahun.

    Dikatakan Adian, pembahasan tentang “paket 2029” sama sekali tidak menjawab kebutuhan dasar rakyat saat ini.

    “Problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja. Memastikan upahnya pantas,” ujar Adian dikutip pada Selasa (30/9/2025).

    “Memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029,” tambahnya.

    Ia menegaskan, seorang negarawan seharusnya fokus menyelesaikan problem rakyat, bukan sekadar bicara kepentingan politik atau dinasti.

    “Kalau seorang negarawan dia akan menjawab problem-problem rakyatnya. Bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu berbicara tentang pemilu ke depan,” sindirnya.

    Adian menyebut wajar jika rakyat merasa kecewa. Selama ini, kata dia, masyarakat dituntut patuh bayar pajak, tetapi tidak mendapat kepastian soal masa depan mereka.

    “Wajar gak mereka kecewa? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi gak dipikirin. Kan itu yang ada di kepala mereka,” tegasnya.

    Ia menambahkan, publik sesungguhnya hanya meminta hal sederhana, kepastian kerja dan penghasilan layak setelah lulus sekolah.

    “Mereka (rakyat) beli apa-apa bayar pajak. Mereka bilang ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana setelah saya lulus saya kerja di mana, gaji berapa. Kan sesederhana itu yang mereka minta,” lanjutnya.