Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • LAKUEMAS Hadir sebagai Partner Investasi Emas Digital yang Aman

    LAKUEMAS Hadir sebagai Partner Investasi Emas Digital yang Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Tren kenaikan investasi emas dari tahun 2019 hingga 2024 menegaskan bahwa emas bukan hanya aset yang aman, tetapi juga alat investasi yang unggul dalam memberikan keuntungan jangka panjang. LAKUEMAS pun hadir untuk menjadi partner investasi emas dan sebagai solusi digital financial saving yang aman.

    “Visi LAKUEMAS yang paling besar yakni kita akan menciptakan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih aware terhadap investasi emas digital. Kita sebagai platform emas digital mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih yakin jika berinvestasi emas digital itu aman,” ujar CEO LAKUEMAS Edy Setiawan di acara Media Day LAKUEMAS yang digelar di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    LAKUEMAS sebagai platform jual beli emas online pertama di Indonesia, lanjut Edy, memiliki jaringan yang cukup luas.

    “LAKUEMAS merupakan member dari Central Mega Kencana yang saat ini telah memiliki 130 toko di seluruh Indonesia. Emas digital ini bisa ditarik secara fisik di toko-toko kita,” tambah Edy.

    Pada kesempatan tersebut, Head of Product LAKUEMAS Tirta Sudira turut menekankan 3 keunggulan LAKUEMAS yang berbeda dengan platform jual beli emas online lainnya.

    Pertama, LAKUEMAS merupakan bagian dari ekosistem Central Mega Kencana.

    “LAKUEMAS adalah anak perusahan dari PT Central Mega Kencana Group yang menandakan stabilitas di industri emas dan aman serta terjamin,” kata Tirta.

    Kedua, LAKUEMAS sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti) dan sudah pasti aman.

    “Kita sudah terdaftar dan kita diawasi. Setiap transaksi didukung dengan keberadaan fisik emas yang disimpan di lembaga depository,” lanjut Tirta.

    Terakhir, secara spread LAKUEMAS salah satu yang terendah.

    “Kalau bicara investasi pasti ingin belinya murah, jualan tinggi. Kita merupakan salah satu platform dengan spread terendah,” tambah Tirta.

    Di tahun 2024, LAKUEMAS memiliki fokus utama yakni meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda dan masyarakat umum, khususnya dalam investasi emas digital.

    Brand Manager LAKUEMAS Esther Napitupulu mengatakan, sepanjang tahun 2024, LAKUEMAS sudah berkolaborasi dengan beberapa brand untuk meningkatkan literasi masyarakat.

    “Kami percaya bahwa kunci untuk mendorong masyarakat memahami manfaat dari emas digital itu sebagai instrumen investasi adalah melalui platform literasi dan edukasi tentang investasi itu sendiri,” pungkas Esther.

    Saat ini LAKUEMAS sendiri telah memiliki 3 butik yang berada di Jabodetabek yakni Bekasi, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

    Untuk mengetahui informasi menarik lainnya mengenai LAKUEMAS, Anda bisa mengunjungi website resmi  LAKUEMAS atau melalui media sosial Instagram @lakuemas.

  • Bos BTN Bongkar Tantangan KPR Subsidi, Sesulit Apa? – Page 3

    Bos BTN Bongkar Tantangan KPR Subsidi, Sesulit Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta  PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus berupaya untuk mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah, melalui berbagai kebijakan dan program yang sedang dijalankan. 

    Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan bagi MBR.

    Menurutnya, keputusan ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi, karena BPHTB sering kali menjadi beban tambahan yang memperlambat proses transaksi pembelian rumah.

    Selain itu, perizinan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan disederhanakan. Harapannya, proses pengurusan PBG bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 10 hari kerja, yang akan mempercepat realisasi pembangunan perumahan.

    “Kita sudah dapat keputusan, at least BPHTB sudah dibebaskan untuk MBR. Tepuk tangan ya buat perjuangan teman-teman. Yang kedua, kita juga sudah dapat janji pengurusan PBG akan disimplifikasi menjadi diharapkan bisa 10 hari kerja,” kata Nixon dalam Dialog Interaktif seri kedua Program 3 Juta Rumah, di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Meskipun telah ada kemajuan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang sering dikeluhkan oleh para pengembang dan pihak terkait adalah perizinan lingkungan, khususnya terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). 

    “Terkait dengan perizinan amdal. Nah ini juga masih sering jadi pertanyaan,” ujarnya.

     

     

  • PDIP Dikalahkan dengan Amplop dan Bansos

    PDIP Dikalahkan dengan Amplop dan Bansos

    GELORA.CO –  Terkait Pilkada 2024, Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyebut pihaknya mengendus politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

    Adian memantau mahalnya cost politik untuk mengalahkan PDIP. Kata dia, para lawan PDIP ini mengerahkan bansos dan amplop.

    “Semua ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN, ya dari APBD,” kata Adian dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.

    Adian mencurigai pada tahun depan akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi.

    Menurutnya, ini terjadi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024.

    Kondisi ini terjadi saat yang sama pajak naik 12 persen.

    “Pada saat yang sama juga kemudian kita mencicil hutang dan bunganya lah Rp400 triliun. Sementara kita cuma mampu meminjam Rp450 triliun. Nah semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita,” ujar Adian.

    Sehingga Adian memandang Pilkada justru menghadirkan masalah baru.

    Padahal ajang demokrasi itu diharapkan rakyat mendatangkan solusi.

    “Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat,” tutup Wasekjen PDIP ini.

  • PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    PDIP Soroti Sisi Gelap Demokrasi RI: Ada Cawe-Cawe hingga Partai Coklat

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung soal sisi gelap demokrasi RI, seperti dari cawe-cawe Jokowi hingga Partai Coklat (Parcok). 

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa menurut PDIP, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 kemarin sangat mengkhawatirkan lantaran terdapatnya sisi-sisi gelap demokrasi.

    “Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah Ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga PJ kepala daerah, dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi” tutur Hasto dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (28/11/2024).

    Kemudian, para ketua DPP mulai menjelaskan soal ‘kegelapan demokrasi’ yang dimaksud secara bergantian. Contohnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menuturkan soal kecurangan Bobby Nasution.

    “Berbagai macam cara dilakukan untuk bisa memenangkan Bobby Nasution melalui kecurangan-kecurangan yang menggunakan partai coklat, bansos, PJ kepada daerah-daerah dan desa,” terangnya.

    Djarot kemudian menyebutkan soal intimidasi parcok kepada pemerintah desa di Sumatra Utara untuk menjadi timses di pemungutan suara dan oknum di polsek untuk mengamankan suara. Mereka juga tak berani bercerita.

    Kemudian, ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menuturkan bahwa ia menemukan sejumlah anomali yang terjadi di Pilkada Banten, yakni pada pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi.

    Diungkapkan olehnya, Atas arahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Basarah akan bersikap atas anomali-anomali yang diberikan dengan melakukan legal action.

    Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus juga menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi. Ia mengatakan bahwa Listyo adalah orang yang paling bertanggungjawab usai oknum aparat kepolisian cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya,” ucap Deddy.

    Dia juga menuturkan bahwa di dalam DPR, baik pada Komisi II maupun pada Komisi III sudah mensinyalir hal ini.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” ucapnya.

    Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Adian Napitupulu juga sempat menuturkan soal potensi kerugian negara lantaran adanya politik uang pada Pilkada 2024. Dikatakan, dia mendeteksi politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

  • Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Endah Subekti Berani Lawan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024, Hasto Kristiyanto Sebut Kini Menangkan Pilkada Gunungkidul

    Politikus kelahiran Yogyakarta ini juga mengulas kemenangan kader PDIP Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah (Tapteng).

    Menurut Hasto, Masinton juga menjadi simbol perlawanan terhadap Jokowi dan rakyat memberikan dukungan besar pada Pilkada Tapteng 2024. “Oleh karena itulah, secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di enam gubernur, sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar lima, kemudian sekarang menjadi sembilan,” kata dia.

    Hasto kemudian memerinci daerah yang dimenangi PDIP pada pilkada serentak 2024, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    Hasto kemudian mengungkapkan alasan PDIP bisa menang mutlak di Bumi Cenderawasih pada pilkada serentak 2024. “Jadi, mengapa PDIP banyak menang di Papua, karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, mereka itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua, sehingga mereka memiliki respons dengan memenangkan PDIP,” kata Hasto.

    Sejumlah pengurus dari DPP PDIP, seperti Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy tampak mendampingi Hasto menyampaikan keterangan. (fajar)

  • BTN Berhasil Himpun DPK Rp 373,8 Triliun, Apa Strateginya? – Page 3

    BTN Berhasil Himpun DPK Rp 373,8 Triliun, Apa Strateginya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimis bahwa penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hingga akhir 2024 akan terus meningkat, bahkan berpotensi melampaui rata-rata pertumbuhan DPK di industri perbankan nasional.

    Pertumbuhan ini terutama didorong oleh strategi BTN untuk memperkuat dana murah melalui inovasi produk dan layanan, baik untuk nasabah ritel maupun institusi.

    Hingga Agustus 2024, BTN berhasil membukukan DPK sebesar Rp373,8 triliun, mengalami peningkatan 16,4% secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya terdiri dari dana murah seperti tabungan dan deposito (Current Account Saving Account/CASA).

    Tingkat pertumbuhan DPK BTN ini jauh melampaui pertumbuhan DPK perbankan nasional yang tercatat 7,01% yoy pada periode yang sama, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Misi Transformasi BTN

    Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa visi jangka panjang BTN untuk bertransformasi menjadi bank transaksional semakin kokoh.

    Salah satu langkah strategis yang mendukung transformasi tersebut adalah pengembangan layanan digital BTN Mobile, yang kini telah digunakan oleh lebih dari 3 juta nasabah.

    Menurut Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, keberhasilan penghimpunan DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BTN di era digital yang dinamis ini.

    “Transformasi digital kami, melalui BTN Mobile dan layanan lainnya, berfokus pada penguatan pendanaan murah atau low-cost funding yang diharapkan mampu menciptakan sumber dana jangka panjang dan menguntungkan bagi nasabah dan stakeholder,” jelas Nixon di Jakarta, Rabu (13/11).

     

  • Inovatif di Bidang ESG, BTN Raih Penghargaan Global Retail Banking Innovation Awards 2024

    Inovatif di Bidang ESG, BTN Raih Penghargaan Global Retail Banking Innovation Awards 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih dua penghargaan dalam perhelatan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker, sebuah lembaga media dan riset untuk industri keuangan global yang berbasis di Singapura. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap inovasi yang dilakukan BTN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam produk dan operasional bisnisnya.

    Dalam ajang tersebut, BTN menerima penghargaan sebagai Mortgage Product of the Year-ESG dan bank yang sangat diakui atas inisiatif ESG (Highly Acclaimed for Best ESG Initiative). BTN meraih kedua penghargaan tersebut karena dianggap memenuhi seluruh kriteria yang dinilai secara ketat oleh dewan juri.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kedua penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas seluruh upaya BTN sebagai bank yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip berbasis lingkungan hidup (environment), sosial (social), dan tata kelola yang baik (governance) atau ESG dalam seluruh aktivitas bisnisnya.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi yang kuat bagi kami untuk terus mencetak milestone dalam bidang sustainability dan governance terutama dari sektor pembiayaan perumahan,” ujar Nixon di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan penilaian The Digital Banker, BTN meraih penghargaan Mortgage Product of the Year-ESG karena telah menjadi pionir dalam program Rumah Rendah Emisi  yang ditargetkan mencapai 150.000 unit pada 2029. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular (circular economy) yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

    Menurut lembaga tersebut, program Rumah Rendah Emisi menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

    Sementara itu, terkait penghargaan Best ESG Initiative, BTN dinilai mampu mengembangkan proses bisnis berkelanjutan yang bergerak secara harmonis dengan berbagai tujuan strategisnya sebagai sebuah korporasi. Menurut The Digital Banker, BTN mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, tata kelola yang baik, serta pertimbangan terhadap dampak sosial ke dalam sebuah kerangka kerja ESG (ESG Framework).

    Secara khusus, BTN mengintegrasikan aspek-aspek keberagaman (diversity), kesetaraan (equity), dan inklusivitas (inclusivity) ke dalam kebijakan internalnya. Sebagai bukti konkret dalam ketiga aspek tersebut, BTN menargetkan untuk dapat meningkatkan proporsi perempuan di tingkat manajemen senior menjadi 20% pada 2024, serta proporsi karyawan dengan disabilitas menjadi 0,5% pada tahun yang sama.

    Nixon juga menambahkan, prinsip-prinsip ESG tertanam dalam strategi jangka panjang BTN. Di antaranya, tertuang dalam ESG Roadmap 2023-2028 yang telah dirancang BTN dalam rangka menjadi ESG Champion di industri perbankan Indonesia.

  • Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah

    Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

    Pada acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, dibahas beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

    “Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

    “Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

    Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

    Secara khusus, Maruarar melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut. Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

    BTN Dukung Pembiayaan untuk MBR dan Sektor Informal

    Dalam acara diskusi tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

    “Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon.

    Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

    Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

    Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

  • Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    GELORA.CO  – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengusulkan insentif pajak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

    Usulan insentif pajak tersebut mencakup penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5 persen.

    Dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di BTN Tower, Jakarta Pusat, Maruarar bertanya pada Nixon bagaimana selama hampir tiga pekan ini bekerja bersama dirinya.

    Sejak Ara, sapaan akrab Maruarar, menjadi menteri, Nixon mengungkap ia telah enam kali bertemu. Di salah satu pertemuan itu adalah mereka ke Kemenkeu untuk mengusulkan insentif ini.

    Untuk usulan insentif penghapusan PPN, Nixon mengusulkan agar kebijakan tersebut dijalankan langsung dalam jangka panjang, bukan pendek.

    “Selama ini sulit sekali bicara mengenai misalnya PPN 11 persen itu kalau mau dikecualikan untuk perumahan rakyat. Kita minta tadi kalau diputus, lima tahun saja.”

    “Jangan tiap enam bulan (karena) membuat dunia usaha naik turun. Mereka tadi juga kalau saya lihat menyanggupi,” ujar Nixon, Jumat (8/11/2024) malam.

    “Kita minta tadi PPh 2,5 persen juga bisa hilang. Retribusi 2,5 persen bisa hilang. Sehingga mudah-mudahan nanti para developer (bisa) berkurang biaya produksinya 21 persen. Itu yang kita harapkan untuk rumah rakyat,” lanjutnya.

    Ditemui usai acara, Ara mengungkap dirinya dan Nixon bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika bertandang ke Kemenkeu.

    “Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Tadi responnya Pak Suhasil bagus,” kata Ara. Menurut dia, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani harus dihormati.

    “Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial,” pungkas Ara.

  • ICJR nilai Komisi III DPR berhasil bentuk aturan-aturan progresif

    ICJR nilai Komisi III DPR berhasil bentuk aturan-aturan progresif

    “Saya masih ingat berada di ruangan ini sekitar 2016, kita (ICJR dan Komisi III), menelurkan satu kesepakatan terkait dengan kompensasi tanpa putusan pengadilan,”Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan bahwa Komisi III DPR RI pada periode sebelum-sebelumnya sudah membentuk berbagai aturan progresif, seperti pemberian kompensasi tanpa putusan pengadilan pada revisi Undang-Undang Terorisme.

    “Saya masih ingat berada di ruangan ini sekitar 2016, kita (ICJR dan Komisi III), menelurkan satu kesepakatan terkait dengan kompensasi tanpa putusan pengadilan,” ujar Erasmus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

    Erasmus menjelaskan bahwasanya pada saat itu, banyak korban terorisme yang tidak dapat mengakses kompensasi karena pelaku terorismenya meninggal.

    Akibatnya, para pelaku terorisme tidak dapat diadili, sehingga kompensasi tidak bisa dijatuhkan saat itu.

    “Lalu kemudian DPR mengambil inisiatif melakukan revisi Undang-Undang Terorisme,” ucap dia.

    Saat itu, tuturnya melanjutkan, revisi Undang-Undang Terorisme yang diajukan oleh Pemerintah tidak menyebutkan kata korban. DPR lantas mengambil inisiatif untuk memasukkan mekanisme pemberian kompensasi kepada korban tanpa putusan pengadilan.

    “Hari ini, para korban terorisme akhirnya dapat mengakses kompensasi karena kebijakan yang bapak dan ibu ambil,” kata Erasmus.

    Selain itu, ia juga menyinggung soal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun undang-undangnya bergulir di Badan Legislasi, kata Erasmus, tetapi beberapa anggota Komisi III DPR RI turut berpartisipasi.

    Adapun aturan progresif yang termaktub dalam UU TPKS, menurut Erasmus, adalah lahirnya mekanisme dana bantuan korban atau victim trust fund.

    “Kalau dulu korban harus kejar-kejaran dengan pelaku, saat ini kalau pelaku tidak mampu membayar restitusi, restitusinya diambil alih oleh negara,” kata dia.

    Langkah tersebut memastikan hadirnya negara dalam sistem peradilan pidana di tanah air.

    “Itu salah satu contoh yang luar biasa,” ujar Erasmus.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024