Tag: Adian Napitupulu

  • BTN Mulai Proses Akuisisi Bank Victoria Syariah – Halaman all

    BTN Mulai Proses Akuisisi Bank Victoria Syariah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah memulai proses akuisisi terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS), setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. 

    Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. 

    Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80?n BHP Jakarta 0,0016%.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100?ri seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. 

    BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik. 

    Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.

    “BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk sektor perumahan. 
    Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Nixon.

    Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang. 

    Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan waktu. 

    Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-nya jika nilai aset mencapai 50?ri total nilai aset induknya, atau memiliki aset paling sedikit Rp50 triliun. 

    Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.

    Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun. 

    Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

    Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02% secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

    Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS,  memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

    Nixon berharap seluruh proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. 

    “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.

    Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

  • Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Bagi seorang pria dengan latar belakang keluarga broken home, memiliki “rumah” yang penuh kehangatan kasih sayang, dengan komposisi keluarga yang utuh, selalu menjadi impian Lorien Nurajay Oxa Gernada (27).

    Sebelas tahun lampau, saat Oxa masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Grobogan, Jawa Tengah, kedua orang tuanya berpisah.

    Meski tak terbebas dari sedih dan gundah, saat itu Oxa sudah cukup dewasa untuk memaklumi pilihan hidup kedua orang tuanya.

    Setelah bercerai, ibu dan bapak kandung Oxa menempuh jalan masing-masing.

    Bapaknya pergi merantau ke Kalimantan.

    Sedangkan Oxa, yang selepas SMA mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Pati, Jawa Tengah, mengajak serta ibunya untuk tinggal di daerah berjuluk Bumi Mina Tani tersebut.

    Oxa baru bisa berkumpul kembali bersama ibu dan bapaknya di satu tempat yang sama ketika dia menikahi gadis pujaannya, Elinda Febriana (24), di Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (30/6/2024) lampau.

    Selepas menikah, pasangan muda ini mendamba untuk memiliki rumah, hunian impian tempat mereka akan membangun keluarga sakinah.

    Di sisi lain, sempat terlintas di benak Oxa dan Elinda, bahwa memiliki rumah sendiri adalah mimpi terlalu dini.

    Bagaimana tidak? Lonjakan harga properti terus melesat, tak sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang bergerak lambat. Harga rumah tak terkejar.

    Pada 14 Januari 2025, situs web Bestbrokers.com menayangkan laporan Paul Hoffman yang menyusun peringkat negara-negara dengan harga rumah yang paling tidak terjangkau oleh masyarakat.

    Laporan tersebut membandingkan harga properti di 62 negara dengan pendapatan rata-rata penduduk mereka pada tahun 2024.

    Hasilnya, Indonesia menempati peringkat keempat tingkat ketidakterjangkauan harga rumah.

    Artinya, Indonesia adalah negara keempat di dunia yang warganya paling sulit membeli rumah setelah Turki, Nepal, dan India.

    Dengan kondisi semacam ini, membeli rumah sendiri pernah menjadi mimpian (mimpian, bukan impian, menurut KBBI: cita-cita [keinginan] yang mustahil atau susah dicapai) bagi Oxa dan Elinda yang sama-sama merupakan karyawan swasta entry-level.

    Oxa bekerja di sebuah televisi lokal di Pati. Sedangkan Elinda bekerja secara alih daya (outsourcing) di perusahaan telekomunikasi di Surakarta.

    Namun, harapan memiliki hunian impian milik sendiri kembali merekah ketika pasangan muda ini mulai mengenal program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.

    Program pemerintah ini memang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah.

    Dalam program ini, pemerintah bekerja sama dengan bank-bank yang mereka tunjuk, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan spesialis KPR.

    Oxa dan Elinda gembira mengetahui ada skema KPR dengan uang muka ringan, cicilan dan suku bunga flat atau tetap, dan bahkan juga menawarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah.

    “Tapi kebimbangan kami belum selesai. Selanjutnya kami harus memutuskan hendak mengambil KPR di mana. Sebab kami setelah menikah pun masih LDR (Long Distance Relationship-red.).”

    “Saya kerja di Pati, istri kerja di Solo. Sempat galau mau beli rumah subsidi di mana,” kata Oxa pada Tribunjateng.com, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah menyurvei beberapa perumahan bersubsidi, baik di Pati maupun Solo Raya, Oxa dan Elinda akhirnya memutuskan untuk meminang unit di Perumahan Taman Harmoni Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

    “Pertimbangannya banyak. Di antaranya soal lokasi. Kasihan kalau istri saya yang seminggu sekali harus pulang-pergi ke Pati.”

    “Kalau saya, seminggu dua-tiga kali pulang ke Karanganyar masih kuat. Apalagi pekerjaan saya juga tidak menuntut untuk selalu di kantor, berbeda dari pekerjaan istri saya yang memang mengharuskan selalu duduk di balik meja kerja kantor,” jelas Oxa.

    Oxa dan Elinda juga sudah sreg dengan desain dan fitur bangunan rumah bersubsidi yang hendak mereka beli.

    Rumah berukuran 34 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi itu dilengkapi dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang tamu berkonsep open space yang cukup luas, kamar mandi dengan kloset jongkok, carport, area jemuran pakaian, dan yang terpenting: sudah dilengkapi dapur.

    Daya listrik sebesar 1.300 watt serta instalasi air PDAM juga sudah sangat memadai.

    Fasilitas umumnya pun tergolong lengkap, mulai dari masjid, jalan perumahan yang lebar, bahkan hingga kolam renang.

    “Jarak rumah dengan kantor istri saya di Solo juga dekat. Naik motor cuma sekitar 15 menit. Jadi sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Kami sudah mantap,” ujar pria yang saat ini masih menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Semarang ini.

    Langkah selanjutnya adalah memilih bank penyedia layanan KPR Bersubsidi. Setelah mempelajari dan mengumpulkan informasi serta saran dari teman-teman dan kenalan, Oxa mantap untuk memilih BTN.

    “Kata teman-teman yang ambil KPR BTN, proses dan syaratnya mudah. Selain itu, semua orang juga sudah tahu BTN memang spesialis KPR yang selama puluhan tahun sudah membantu masyarakat membeli rumah,” kata dia.

    Singkat cerita, pada September 2024, Oxa mendapat dua kabar gembira sekaligus. Pertama, pengajuan KPR subsidi atas nama istrinya telah disetujui dan setelahnya dilakukan akad KPR serta serah-terima kunci.

    Rumah impiannya berhasil dia dapatkan dengan cicilan Rp 1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun. Kabar gembira kedua sangat istimewa: istrinya positif hamil.

    Oxa bersyukur atas dua kabar gembira itu. Dia berkomitmen, di rumah impiannya yang terwujud ini, dia akan membangun keluarga yang harmonis, utuh, dan penuh kebahagiaan.

    Usia kandungan Elinda kini telah lima bulan. Berdasarkan hasil tes ultrasonografi (USG), jenis kelamin anaknya laki-laki. Di rumah ini, Oxa akan berupaya menghadirkan kehidupan yang bahagia untuk sang putra.

    Bagi Oxa, rumah ini bukan sekadar dream house. Lebih jauh dari itu, dia menganggap hunian barunya ini sebagai dream home.

    Menurut The Britannica Dictionary, makna house terbatas pada bangunan fisik tempat orang atau keluarga tinggal.

    Sementara, home tak hanya meliputi aspek fisik bangunan, melainkan juga aspek personal dan emosional yang melingkupi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

    Oxa ingin, nantinya di rumah ini keluarganya bisa membangun ikatan emosional yang positif lewat kenangan-kenangan manis. Sesuatu yang sudah cukup lama dia dambakan sebagai seorang pria berlatar belakang keluarga broken home.

    Transformasi Layanan BTN menjadi “Beyond Mortgage”

    Setelah mengikuti program KPR Subsidi dari BTN, Oxa tidak hanya mendapatkan rumah baru. Lebih jauh dari itu, dia juga mendapat peluang ekonomi baru dari lingkungan tempat tinggalnya.

    Di rumah barunya, Oxa kini merintis usaha jual-beli sepeda motor bekas. Menurutnya, di Solo Raya prospek bisnis ini cukup bagus untuk pemula sepertinya.

    “Selain itu ada peluang bisnis lain. Warga perumahan ini punya grup jual-beli di WhatsApp. Di situ warga bisa menawarkan berbagai macam barang.”

    “Banyak yang menawarkan aneka makanan secara prapesan. Saya juga berencana mau jualan makanan di grup itu. Saya lihat laris-laris dagangannya,” terang dia.

    Manfaat lain yang didapat Oxa dan sang istri, Elinda, adalah kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dengan aplikasi balé by BTN.

    Keikutsertaan dengan program KPR BTN membuat mereka diperkenalkan dengan super-app hasil transformasi aplikasi BTN Mobile tersebut.

    Selain memantau progres KPR yang pembayaran cicilannya dilakukan secara autodebet, lewat aplikasi tersebut Oxa dan Elinda juga bisa melakukan berbagai transaksi keuangan secara mudah dan cepat. Mulai dari pembayaran tagihan PDAM, pembelian token listrik, hingga berinvestasi melalui fitur reksa dana.

    Berbagai manfaat yang dirasakan Oxa dan Elinda tersebut sejalan dengan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Melalui visi ini, BTN bertransformasi menjadi bank dengan layanan “beyond mortgage”, artinya tidak hanya sebatas KPR.

    “Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi bukan cuma soal KPR. Melainkan juga bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kami melayani semua yang dibutuhkan keluarga,” jelas Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam Rapat Kerja BTN 2025 di Jakarta, awal Januari 2025, sebagaimana dipublikasikan di situs web resmi BTN.

    Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (istimewa)

    Tiga Juta Rumah untuk Wujudkan Impian Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Di negeri ini, selain Oxa dan Elinda, tentu masih banyak warga terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang juga punya impian memiliki rumah.

    Boleh jadi mereka adalah pasangan muda berupah minimum, pelaku usaha mikro, atau pekerja sektor informal yang tak kesampaian membalap laju harga properti.

    Atas dasar itulah, Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program prioritas “3 juta rumah per tahun” yang difokuskan bagi MBR.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah memang dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat yang tidak memiliki rumah karena kondisi ekonominya lemah.

    “Misinya bukan hanya membangun rumah, melainkan memberantas kemiskinan,” kata dia dalam Dialog Interaktif Sesi Kedua Program 3 Juta Rumah bertajuk ‘Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat’ yang diadakan oleh BTN bersama Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (20/11/2024), sebagaimana dikutip btn.co.id.

    Dalam forum yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, salah satu upaya mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah menambah kuota KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, dari 220 ribu unit menjadi 800 ribu unit. Tenor maksimalnya pun diwacanakan untuk ditingkatkan dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih terjangkau bagi MBR.

    “FLPP adalah program yang selama ini disukai semua stakeholder perumahan. Tapi masalahnya kuota terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali,” ujar dia.

    Komitmen BTN Dukung Program 3 Juta Rumah

    Sebagai bank yang berpengalaman melakukan pembiayaan KPR selama 48 tahun lebih, BTN mendukung penuh program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Pemerintah demi membantu MBR memiliki rumah.

    Dalam rilisnya, BTN menyebut selama ini telah membiayai lebih dari 5 juta unit rumah, yang lebih dari 4 juta di antaranya dinikmati oleh MBR melalui KPR Subsidi.

    Bahkan, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, hanya dalam kurun dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perseroan telah menyalurkan KPR untuk hampir 30 ribu unit rumah.

    “Dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025, yakni menjadi mitra utama Pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan,” kata Nixon dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025), sebagaimana dikutip dalam siaran pers BTN.

    Nixon menambahkan, pihaknya bersepakat dengan Pemerintah bahwa program perumahan rakyat mesti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia pun menyampaikan beberapa usulan sebagai terobosan untuk mewujudkan target tiga juta rumah. Usulan-usulan tersebut meliputi perubahan skema subsidi, perpanjangan jangka waktu pembiayaan agar nominal angsuran lebih murah, serta permintaan dukungan alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Program Perumahan Rakyat Wujudkan Masyarakat Adil Makmur

    Berkaca dari tujuan program tiga juta rumah, pemenuhan kebutuhan papan sebagai hajat dasar manusia memang sangat urgen demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program perumahan rakyat dapat menimbulkan efek berantai yang pada gilirannya bisa merealisasikan masyarakat adil makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Menurut pasangan Oxa dan Elinda, memiliki atap untuk bernaung dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali menjadi sebab ketenangan batin yang dengan sendirinya bisa memicu produktivitas.

    “Setelah punya rumah sendiri, rasanya lebih ayem, lebih tenteram. Walaupun belum lunas, ya. Tapi justru karena belum lunas itu, kerja juga jadi lebih semangat. Ha-ha-ha,” ucap Oxa diiringi tawa. (mzk)

  • Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 Januari 2025

    Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati Nasional 19 Januari 2025

    Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    , yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan
    roadmap
    untuk program
    3 juta rumah
    .
    Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.
    Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja
    Kementerian PKP
    dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
    “Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya,” ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).
    Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.
    Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.
    Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
    Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.
    Dalam upaya mewujudkan Program
    3 Juta Rumah
    , Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar,
    Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani
    .
    Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.
    Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.
    Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.
    “Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju,” ungkap Bonny, dalam acara ‘Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)’ di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.
    “Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah,” tutur dia.
    Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.
    Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.
    Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.
    “Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” kata Bonny.
    Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.
    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.
    “Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?” tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.
    Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.
    “Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi,” ungkap dia.
    Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.
    “Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?” tegas Adian.
    Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa
    program 3 juta rumah
    adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.
    Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kritik Program 3 Juta Rumah, Adian PDI-P: Kerjanya Gimana, Tanahnya dari Mana, Siap Membangunnya?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 Januari 2025

    Kritik Program 3 Juta Rumah, Adian PDI-P: Kerjanya Gimana, Tanahnya dari Mana, Siap Membangunnya? Nasional 17 Januari 2025

    Kritik Program 3 Juta Rumah, Adian PDI-P: Kerjanya Gimana, Tanahnya dari Mana, Siap Membangunnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI-P
    Adian Napitupulu
    mengkritik program pembangunan
    3 juta rumah
    untuk rakyat yang digagas oleh Presiden RI
    Prabowo
    Subianto.
    Adian mengatakan, itu adalah hal mudah jika hanya berbicara soal angka. Namun, dia mempertanyakan bagaimana cara membangun rumah sebanyak itu.
    Hal tersebut disampaikan Adian dalam program Kompas TV bernama Business Talk, Kamis (16/1/2025) malam.
    “Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya, caranya gimana?” ujar Adian dikutip dari
    Kompas TV
    , Kamis.
    “Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?” katanya lagi.
    Adian lantas bertanya apa yang membedakan antara mimpi dan cita-cita. Dia menyebut bahwa yang membedakan adalah rencana dan kerjanya.
    Dia pun mempertanyakan pemerintah yang ingin menggunakan lahan para koruptor yang disita sebagai lokasi pembangunan rumah.
    “Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi. Segala macam gitu,” ujar Adian.

    Lebih lanjut, Adian mengakui bahwa rakyat pasti senang dengan
    program 3 juta rumah
    Prabowo ini. Sebab, segala sesuatu yang dibangun untuk rakyat, pasti akan membuat rakyat gembira.
    Hanya saja, Dia meragukan kesiapan dari pembangunan tiga juta rumah tersebut.
    “Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana?” katanya.
    Kemudian, Adian meminta kepada Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Permukiman Fahri Hamzah untuk menjelaskan secara detail perihal rencana pembangunan tiga juta rumah tersebut.
    Dia juga menyinggung obrolan dengan Fahri sebelum mulai siaran, yang menyebut bahwa sudah ada 40.000 rumah yang dibangun.
    Padahal, menurut Adian, 40.000 rumah itu hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
    “Kemarin tiba-tiba kita tersentak-tersentak, orang bilang kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu?” tanya Adian.
    “Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, ‘itu betul 40 ribu?’ Dia bilang, ‘itu waktu dibangun zaman Jokowi’. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama. Bahwa kemudian seolah-olah dalam empat bulan, hampir semua teman-teman kontraktor ngontak saya, gimana ngitungnya ya 40.000 rumah dalam empat bulan, APBN-nya belum kelar,” ujarnya disambut tawa Fahri Hamzah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    Viral Detik-detik Hashim Djojohadikusumo Diduga Tolak Jabat Tangan Menteri Ara, Ada Apa?

    GELORA.CO  – Terekam detik-detik adik Presiden RI Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait. 

    Peristiwa Hashim Djojohadikusumo diduga menolak jabat tangan  dengan Menteri Ara itu terekam saat acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

    Namun demikian cuplikan video Hashim Djojohadikusumo diduga menolak bersalaman dengan Ara itu baru viral pada Senin (13/1/2025). 

    Ternyata peristiwa tersebut sempat terekam dalam tayangan siaran langsung di Youtube Sekretariat Presiden. 

    Saat itu Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menandatangani MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

    Adapun Hashim Djojohadikusumo hadir dalam penandatanganan MoU karena menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Kabinet Merah Putih. 

    Usai penandatanganan, terlihat sejumlah kabinet yang terlibat dalam acara bersiap untuk menggelar konferensi pers. 

    Misteri Pagar Laut Tangerang, Nelayan Serang Utara, Kholid Berani Sebut Aguan

    Pun Menteri Ara, sebagai menteri leading sector dari MoU tersebut bersiap menggelar konferensi pers. 

    Namun demikian, tiba-tiba Ara berjalan ke arah belakang menyapa Hashim Djojohadikusumo. 

    Ara pun memberikan tangannya seperti hendak bersalaman. Namun demikian salam Ara tak disambut Hashim. 

    Ara pun kemudian melanjutkan konferensi pers terkait MoU tersebut. Di tengah konferensi pers, Ara mempersilakan Hashim untuk menjelaskan program yang akan dijalankan pemerintah. 

    Hingga kini belum diketahui penyebab Hashim menolak bersalaman dengan Menteri Ara. 

    Pihak Wartakotalive.com pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut ke Menteri Maruarar Sirait namun pesan yang dikirim belum dibalas. 

    Sementara penandatanganan MoU tersebut kata Maruarar Sirait untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

    Maruarar juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menunjukkan hasil yang signifikan. 

    Selain itu, Maruarar menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

    Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut. Ia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

    “Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini,” ucapnya.

    Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu

  • PDI Perjuangan hadirkan `KPK` pada Soekarno Run 2025

    PDI Perjuangan hadirkan `KPK` pada Soekarno Run 2025

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) mengikuti Soekarno Run 2025 di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025). ANTARA/HO-PDIP

    PDI Perjuangan hadirkan `KPK` pada Soekarno Run 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 16:13 WIB

    Elshinta.com – PDI Perjuangan (PDIP) menghadirkan grup musik Kelompok Pemuja Koplo atau “KPK” pada gelaran “Soekarno Run Runniversary” 2025 untuk menghibur peserta lari dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 PDIP tersebut.

    “Hari ini kami sengaja hadirkan ‘KPK’, Kelompok Pemuja Koplo, tapi kalau bagi saya adalah ‘kelompok pemuja keadilan’,” ucap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu.

    Hasto mengatakan lomba lari maraton ini dilaksanakan untuk mengawali tahun baru 2025, sekaligus memperingati hari jadi partai. Adapun, HUT PDIP tahun ini mengangkat tema “Satyam Eva Jayate” dan subtema “Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam”.

    Pada kesempatan itu, Hasto sendiri menyelesaikan lari 10 kilometer. Walau kurang istirahat, Hasto mengaku bahagia berhasil menyentuh garis finis dengan catatan waktu 1 jam 29 menit.

    “Saya pribadi ternyata menunjukkan sebuah progres. Kalau yang pertama kali 1 jam 36 menit untuk 10 kilometer dan progres menjadi 1 jam 32 menit, hari ini (menjadi) 1 jam 29 menit. Sehingga, di dalam olahraga yang dikedepankan adalah sportivitas,” ucapnya.

    Usai berlari, Hasto menyempatkan diri bergabung bersama dengan ribuan peserta yang sedang dihibur oleh Kelompok Pemuja Koplo atau KPK. Hasto juga mengelilingi stan yang ada di gelaran itu, seperti stan milik Relawan Pembela Demokrasi (Repdem), Banteng Muda Indonesia (BMI), dan Taruna Merah Putih (TMP).

    Selain Hasto, sejumlah elite PDIP lainnya juga tercatat hadir, seperti Puan Maharani, Komaruddin Watubun, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Eriko Sotarduga, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, Aria Bima, dan Guntur Romly.

    “Hari ini seluruh sayap partai mengadakan kegiatan untuk merayakan HUT tersebut dengan Soekarno Runniversary, dengan tema ‘Berlari di Atas Kaki Sendiri’, dan alhamdulillah jumlah peserta luar biasa sampai 10 ribu, menunjukkan antusiasme anak-anak muda,” ujar Hasto.

    Melalui Soekarno Run, imbuh dia, PDIP ingin menggelorakan semangat sportivitas.

    “Semoga dengan HUT partai ini yang melibatkan anak-anak muda, gelora anak-anak muda untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, menjunjung tinggi sportivitas, dapat ditunjukkan dan itulah PDI Perjuangan,” kata Hasto.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Kucurkan Trilunan Rupiah Buat Dukung Warga RI Punya Rumah

    Sri Mulyani Kucurkan Trilunan Rupiah Buat Dukung Warga RI Punya Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat.

    Hal ini dipaparkan dalam laman Instagram @smindrawati. Dia membagikan momen dirinya menghadiri rapat di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa (8/1/2025).

    “Rapat terbatas dipimpin Presiden @prabowo bersama Menteri Perumahan Ara Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh , Wamenkeu @suahasil Dirut BTN Nixon Napitupulu mengenai Sektor Perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah,” kata Sri Mulyani, dikutip Rabu (8/1/2025).

    Adapun, Sri Mulyani menjabarkan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi :

    • Alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp 5,27 triliun

    • Pembiayaan perumahaan dengan total Rp 35 triliun dengan

    rincian:

    a. FLPP ( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit

    b. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit

    c. SSB (Susidi Selisih Bunga) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit

    d. Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit

    Rapat terbatas ini membahas percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

    “Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar

    Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

    “Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.

    (arj/haa)

  • 40.000 Rumah Dibangun sejak Oktober 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    40.000 Rumah Dibangun sejak Oktober 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan sebanyak 40.000 unit rumah telah dibangun sejak Oktober 2024. Hal ini disampaikan Maruarar seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah pejabat penting, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Per 20 Oktober 2024, sudah ada sekitar 40.000 rumah yang kami bangun,” ujar Maruarar.

    Pembangunan rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo. Maruarar memastikan jumlah rumah yang dibangun akan terus bertambah.

    Sebagai langkah inovatif, Maruarar menyebutkan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan sitaan negara secara legal. Lahan tersebut berasal dari aset yang disita akibat tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Selain itu, lahan yang masuk dalam program 3 juta rumah, yaitu hasil sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

    “Lahan-lahan ini akan masuk ke Ditjen Kekayaan Negara Kementerian keuangan. Kemudian ke Bank Tanah, dan akan diproses dengan skema legal, memiliki kepastian hukum, serta berkeadilan,” jelas Maruarar.

    Rumah yang dibangun dari lahan sitaan negara akan diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan.

    Pemerintah juga telah menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan masyarakat tanpa penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan pedagang sayur, untuk memiliki rumah.

    “Presiden Prabowo sangat memperhatikan keadilan, tidak hanya untuk mereka yang memiliki gaji tetap, tetapi juga untuk pekerja sektor informal,” tambah Maruarar.

    Dengan program 3 juta rumah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berharap dapat memberikan solusi perumahan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Prabowo perintahkan tanah sitaan korupsi untuk bangun perumahan MBR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 23:55 WIB

    Elshinta.com – 

     

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk mengoptimalkan aset negara, seperti tanah sitaan kasus korupsi, untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Hal itu diungkapkan Menteri PKP Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” kata Maruarar saat memberikan keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas tentang optimalisasi lahan, yakni lahan hasil sitaan kasus korupsi, hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

    Menurut Maruarar, lahan-lahan tersebut akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah, sehingga dapat digunakan untuk program percepatan pembangunan 3.000.000 rumah MBR.

    Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

    “Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat,” kata Maruarar.

    Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

    Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

    “Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” kata Maruarar.

    Sumber : Antara

  • Masyarakat RI Disebut Makin Minat Layanan Keuangan Syariah

    Masyarakat RI Disebut Makin Minat Layanan Keuangan Syariah

    Jakarta

    Masyarakat Indonesia disebut makin minat dengan layanan keuangan syariah. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan banyaknya permintaan ini juga termasuk produk asuransi.

    Nixon menyebutkan tingginya permintaan sejalan dengan kinerja Unit Usaha Syariah BTN (BTN Syariah) yang naik baik di sektor perumahan maupun layanan lain.

    Dia mengungkapkan perseroan memahami kebutuhan keuangan nasabah atas produk syariah yang bervariasi, terutama dalam menghadapi masa depan yang tak pasti. Untuk itu, lanjutnya, BTN Syariah berupaya untuk terus berinovasi menyediakan layanan perbankan lengkap termasuk di lini bisnis syariah.

    “Asuransi Salam Berkah Amanah ini akan menyediakan proteksi lengkap dan amanah mulai dari perlindungan untuk finansial, pendidikan anak, perencanaan pensiun, hingga ketika menjalankan ibadah haji,” ujar Nixon dalam siaran pers, ditulis Minggu (5/1/2024).

    Produk asuransi Salam Berkah Amanah menawarkan beragam keunggulan spesial yang dirancang khusus bagi nasabah BTN Syariah. Di antaranya, proses pendaftaran yang lebih mudah tanpa pemeriksaan medis. Asuransi ini juga memberikan perlindungan maksimal hingga 25 tahun dengan kontribusi terjangkau.

    Asuransi Salam Berkah Amanah juga memberikan potensi pengembalian kontribusi hingga 150% dari total kontribusi yang telah dibayarkan. Selain itu, nasabah juga dapat menikmati manfaat tambahan ketika menjalankan ibadah haji dan perlindungan khusus selama bulan suci Ramadhan.

    Untuk mengakses produk bancassurance tersebut, nasabah dapat mendatangi jaringan kantor BTN Syariah yang merupakan unit usaha syariah terbesar ke-4 di Indonesia dengan total aset sebesar Rp55,5 triliun per Juni 2024. Secara total, per Juni 2024, BTN Syariah memiliki 110 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Teck Seng Ho mengungkapkan pihaknya bangga dapat bermitra dengan BTN Syariah. “Bersama BTN Syariah, kami berharap dapat menyediakan solusi perlindungan yang lebih relevan di setiap tahapan kehidupan nasabah BTN Syariah melalui jalur in-branch referral di seluruh Indonesia dan membantu lebih banyak keluarga di Indonesia mencapai kemapanan finansial dan hidup lebih sehat,” kata Teck Seng.

    (kil/kil)