Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Inovatif di Bidang ESG, BTN Raih Penghargaan Global Retail Banking Innovation Awards 2024

    Inovatif di Bidang ESG, BTN Raih Penghargaan Global Retail Banking Innovation Awards 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih dua penghargaan dalam perhelatan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker, sebuah lembaga media dan riset untuk industri keuangan global yang berbasis di Singapura. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan internasional terhadap inovasi yang dilakukan BTN dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam produk dan operasional bisnisnya.

    Dalam ajang tersebut, BTN menerima penghargaan sebagai Mortgage Product of the Year-ESG dan bank yang sangat diakui atas inisiatif ESG (Highly Acclaimed for Best ESG Initiative). BTN meraih kedua penghargaan tersebut karena dianggap memenuhi seluruh kriteria yang dinilai secara ketat oleh dewan juri.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kedua penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas seluruh upaya BTN sebagai bank yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip berbasis lingkungan hidup (environment), sosial (social), dan tata kelola yang baik (governance) atau ESG dalam seluruh aktivitas bisnisnya.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi yang kuat bagi kami untuk terus mencetak milestone dalam bidang sustainability dan governance terutama dari sektor pembiayaan perumahan,” ujar Nixon di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan penilaian The Digital Banker, BTN meraih penghargaan Mortgage Product of the Year-ESG karena telah menjadi pionir dalam program Rumah Rendah Emisi  yang ditargetkan mencapai 150.000 unit pada 2029. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular (circular economy) yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

    Menurut lembaga tersebut, program Rumah Rendah Emisi menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

    Sementara itu, terkait penghargaan Best ESG Initiative, BTN dinilai mampu mengembangkan proses bisnis berkelanjutan yang bergerak secara harmonis dengan berbagai tujuan strategisnya sebagai sebuah korporasi. Menurut The Digital Banker, BTN mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, tata kelola yang baik, serta pertimbangan terhadap dampak sosial ke dalam sebuah kerangka kerja ESG (ESG Framework).

    Secara khusus, BTN mengintegrasikan aspek-aspek keberagaman (diversity), kesetaraan (equity), dan inklusivitas (inclusivity) ke dalam kebijakan internalnya. Sebagai bukti konkret dalam ketiga aspek tersebut, BTN menargetkan untuk dapat meningkatkan proporsi perempuan di tingkat manajemen senior menjadi 20% pada 2024, serta proporsi karyawan dengan disabilitas menjadi 0,5% pada tahun yang sama.

    Nixon juga menambahkan, prinsip-prinsip ESG tertanam dalam strategi jangka panjang BTN. Di antaranya, tertuang dalam ESG Roadmap 2023-2028 yang telah dirancang BTN dalam rangka menjadi ESG Champion di industri perbankan Indonesia.

  • Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah

    Bersama Tiga Menteri, Dirut BTN Paparkan Solusi Pencapaian Program Tiga Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

    Pada acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, dibahas beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan. Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

    “Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (8/11/2024).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR. Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

    “Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan. Kita akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estat bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Maruarar. Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

    Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

    Secara khusus, Maruarar melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut. Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

    BTN Dukung Pembiayaan untuk MBR dan Sektor Informal

    Dalam acara diskusi tersebut, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Belakangan ini, kata Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan.

    “Terutama untuk pekerja sektor informal, dapat kita bayangkan jika tidak ada program rumah subsidi, mereka tidak bisa membeli rumah. Selain itu, Indonesia masih punya isu nasional yakni backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta, dan lebih dari 50persen masyarakat miskin menghuni rumah tidak layak huni. Berdasarkan data dari PLN, angkanya sampai 24 juta rumah tidak layak huni,” papar Nixon.

    Kajian BTN menunjukkan, isu utama perumahan di daerah dari sisi demand di antaranya masih terkait dengan pendataan kebutuhan rumah dengan sistem ‘by name, by address’, serta tumpang tindih peraturan terkait kewenangan penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi supply, BTN melihat masih belum adanya sinkronisasi perencanaan tata ruang antara daerah dan pusat.

    Sebab itu, kata Nixon, BTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat bisa terealisasi secara jangka panjang, karena karena sektor perumahan memiliki multiplier effect atau dampak turunan terhadap 185 subsektor lainnya yang mayoritas bersifat padat karya.

    Tidak kalah pentingnya, pembangunan sektor perumahan secara masif akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

  • Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    Kementerian Perumahan dan BTN Usul Hapus PPN 11 Persen dan PPh 2,5 Persen ke Menkeu

    GELORA.CO  – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengusulkan insentif pajak ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

    Usulan insentif pajak tersebut mencakup penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2,5 persen.

    Dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat” di BTN Tower, Jakarta Pusat, Maruarar bertanya pada Nixon bagaimana selama hampir tiga pekan ini bekerja bersama dirinya.

    Sejak Ara, sapaan akrab Maruarar, menjadi menteri, Nixon mengungkap ia telah enam kali bertemu. Di salah satu pertemuan itu adalah mereka ke Kemenkeu untuk mengusulkan insentif ini.

    Untuk usulan insentif penghapusan PPN, Nixon mengusulkan agar kebijakan tersebut dijalankan langsung dalam jangka panjang, bukan pendek.

    “Selama ini sulit sekali bicara mengenai misalnya PPN 11 persen itu kalau mau dikecualikan untuk perumahan rakyat. Kita minta tadi kalau diputus, lima tahun saja.”

    “Jangan tiap enam bulan (karena) membuat dunia usaha naik turun. Mereka tadi juga kalau saya lihat menyanggupi,” ujar Nixon, Jumat (8/11/2024) malam.

    “Kita minta tadi PPh 2,5 persen juga bisa hilang. Retribusi 2,5 persen bisa hilang. Sehingga mudah-mudahan nanti para developer (bisa) berkurang biaya produksinya 21 persen. Itu yang kita harapkan untuk rumah rakyat,” lanjutnya.

    Ditemui usai acara, Ara mengungkap dirinya dan Nixon bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ketika bertandang ke Kemenkeu.

    “Saya kira pesan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri Keuangan. Tadi responnya Pak Suhasil bagus,” kata Ara. Menurut dia, keputusan apapun yang nantinya diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani harus dihormati.

    “Jadi kita harus menghormati kewenangan, ya. Ibu Menteri ini punya kewenangan yang harus kita hormati. Dia berpikir untuk APBN, penerimaan, dan pengeluaran satu negara ini. Kita harus juga menghormati, tidak bisa bicara parsial,” pungkas Ara.

  • ICJR nilai Komisi III DPR berhasil bentuk aturan-aturan progresif

    ICJR nilai Komisi III DPR berhasil bentuk aturan-aturan progresif

    “Saya masih ingat berada di ruangan ini sekitar 2016, kita (ICJR dan Komisi III), menelurkan satu kesepakatan terkait dengan kompensasi tanpa putusan pengadilan,”Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan bahwa Komisi III DPR RI pada periode sebelum-sebelumnya sudah membentuk berbagai aturan progresif, seperti pemberian kompensasi tanpa putusan pengadilan pada revisi Undang-Undang Terorisme.

    “Saya masih ingat berada di ruangan ini sekitar 2016, kita (ICJR dan Komisi III), menelurkan satu kesepakatan terkait dengan kompensasi tanpa putusan pengadilan,” ujar Erasmus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.

    Erasmus menjelaskan bahwasanya pada saat itu, banyak korban terorisme yang tidak dapat mengakses kompensasi karena pelaku terorismenya meninggal.

    Akibatnya, para pelaku terorisme tidak dapat diadili, sehingga kompensasi tidak bisa dijatuhkan saat itu.

    “Lalu kemudian DPR mengambil inisiatif melakukan revisi Undang-Undang Terorisme,” ucap dia.

    Saat itu, tuturnya melanjutkan, revisi Undang-Undang Terorisme yang diajukan oleh Pemerintah tidak menyebutkan kata korban. DPR lantas mengambil inisiatif untuk memasukkan mekanisme pemberian kompensasi kepada korban tanpa putusan pengadilan.

    “Hari ini, para korban terorisme akhirnya dapat mengakses kompensasi karena kebijakan yang bapak dan ibu ambil,” kata Erasmus.

    Selain itu, ia juga menyinggung soal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun undang-undangnya bergulir di Badan Legislasi, kata Erasmus, tetapi beberapa anggota Komisi III DPR RI turut berpartisipasi.

    Adapun aturan progresif yang termaktub dalam UU TPKS, menurut Erasmus, adalah lahirnya mekanisme dana bantuan korban atau victim trust fund.

    “Kalau dulu korban harus kejar-kejaran dengan pelaku, saat ini kalau pelaku tidak mampu membayar restitusi, restitusinya diambil alih oleh negara,” kata dia.

    Langkah tersebut memastikan hadirnya negara dalam sistem peradilan pidana di tanah air.

    “Itu salah satu contoh yang luar biasa,” ujar Erasmus.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ditopang KPR, BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit On Track

    Ditopang KPR, BTN Optimistis Pertumbuhan Kredit On Track

    Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah masih tingginya biaya dana perbankan dan tantangan di perekonomian, penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tetap meningkat sesuai yang diharapkan perseroan. Tingkat pertumbuhan kredit BTN lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di industri perbankan nasional.

    Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun. Di industri perbankan nasional, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,4 persen yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. 

    “Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Nixon mengatakan pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

    Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6 persen, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

    Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi. Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

    Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

    Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

    Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

    “Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

    Dampak Program Tiga Juta Rumah bagi BTN

    Tidak hanya itu, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

    Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni. Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

    “BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” pungkas Nixon.

  • Said Didu: Darah Sulawesi Terus Konsisten Tegakkan Kebenaran

    Said Didu: Darah Sulawesi Terus Konsisten Tegakkan Kebenaran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengunggah kebersamaannya dengan Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid serta Jurnalis Senior Najwa Shihab. 

    Said Didu menyebut dirinya dan Meutya serta Najwa merupakan putera-puteri dari Sulawesi yang akan terus berupaya menegakkan kebenaran di posisi manapun.

    “Darah Sulawesi (Bu Menteri @meutya_hafid dan Mba @NajwaShihab), kami berupaya terus konsisten tegakkan kebenaran – di posisi apapun,” kata Said Didu, dalam akun X, Senin, (4/11/2024). 

    Diketahui, Said Didu merupakan pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan. Di masa kabinet Kerja Jokowi, Said Didu menjadi Staf Khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014. 

    Setelah Sudirman Said dicopot pada 2016, Said Didu pun mundur dan mulai terlihat kritis terhadap kebijakan penguasa.

    Lewat akun media sosialnya, Said Didu yang pakar dalam bidang energi ini makin tersohor sebagai pengritik pemerintah.

    Sementara itu, Meutya Hafid merupakan wanita kelahiran 3 Mei 1978 (umur 46) Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Seorang wartawati dan politikus Indonesia.

    Meutya Hafid merupakan wanita berdarah Bugis Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo, Soppeng dari sang ayah, Anwar Hafid. 

    Sebelumnya Meutya menjadi Anggota DPR-RI sejak 2010 menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Seorang kader Partai Golongan Karya, ia mewakili daerah pemilihan Sumatera Utara

    Adapun Najwa Shihab merupakan seorang pemeran dan wartawan Indonesia berdarah campuran Bugis dan Arab. Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. 

  • Anggota DPRD Sebut Sejumlah Kepala Sekolah di Deli Serdang Dijadikan "Sapi Perah" Medan 1 November 2024

    Anggota DPRD Sebut Sejumlah Kepala Sekolah di Deli Serdang Dijadikan "Sapi Perah" Medan 1 November 2024

    Anggota DPRD Sebut Sejumlah Kepala Sekolah di Deli Serdang Dijadikan “Sapi Perah”
    Editor
    KOMPAS.com –
    Anggota
    DPRD Deli Serdang
    yang juga merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Antony Napitupulu, mengatakan,
     
    sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dijadikan “sapi perah”.
    Antony mengatakan, sejumlah kepsek dipungut sejumlah uang dengan alasan dana partisipasi. 
    “Kepala sekolah jadi sapi perah dari dinas pendidikan saat ini. Ada kegiatan fisik di sekolah mereka, tapi mereka juga dipungut dengan alasan dana partisipasi,” ujar Antony saat sidang paripurna DPRD Deli Serdang, Jumat (1/11/2024).
     
    Apa yang disampaikan oleh Antony ini turut didengar oleh Asisten III Pemkab Deli Serdang, David Efrata Tarigan yang datang mewakili Pj Bupati Deli Serdang.
    Antony berharap agar kasus ini bisa menjadi perhatian dan atensi dari Pj Bupati Wiriya Alrahman.
    “Memang yang mengadu ke saya satu orang, tapi dia mewakili kepala sekolah yang lain karena juga ada komunitas mereka,” kata Antony.
    “Nggak usah saya sebutlah kecamatannya mana dan kepala sekolah mana, tapi bisa kita pastikan bukan hanya satu kecamatan ini, tapi semua kecamatan mengeluhkan ini,” kata Antony menambahkan.
    Anggota dewan dari Dapil Deli Serdang IV mengatakan, para kepala sekolah bisa diperlakukan berulang-ulang seperti ini karena untuk memenuhi operasional di Dinas Pendidikan Deli Serdang.
    Saat di lapangan yang memungut uang kepada mereka adalah koordinator wilayah (Korwil) kecamatan.
    “Harusnya kepala sekolah itu ngurusin bagaimana supaya sekolahnya bagus saja. Sekarang ini adapun proyek fisik di sekolah mereka malah mereka bisa keluar duit dengan alasan dana partisipasi. Mereka itu serahkan uangnya sama Korwil. Dana BOS ya harus untuk operasional sekolah jadi jangan ada kutipan-kutipan bersifat pribadi lagi,” ucap Antony.
    Kadis Pendidikan Deli Serdang, Yudi Hilmawan, belum bisa dikonfirmasi. Berulang kali nomor ponselnya dihubungi, tapi tidak aktif.
    Pesan WhatsApp yang dikirimkan juga belum mendapat respons.
    Sementara, Kabid SD Dinas Pendidikan Deli Serdang, Samsuar Sinaga, membantah tudingan itu.
    Dia mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada informasi seperti itu yang dia dengar.
    “Nggak pernah tahu saya. Nggak pernah ada yang cerita sama saya seperti itu (diperas Korwil). Kalau misalnya, ada pasti ada saja itu yang mungkin cerita ke kita,” kata Samsuar.
    Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Anggota Dewan Ini Sebut Banyak Kepala Sekolah di Deli Serdang Jadi Sapi Perah Dinas Pendidikan
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adian Napitupulu Nyatakan Kesiapan PDIP Rebut Kemenangan di Pilkada 2024

    Adian Napitupulu Nyatakan Kesiapan PDIP Rebut Kemenangan di Pilkada 2024

    Kupang, Gatra.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bertekad untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 di berbagai daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Target ini diharapkan menjadi kelanjutan dari keberhasilan PDIP dalam Pemilu Legislatif 2024.

    “Kunci pemenangan pilkada serentak ini adalah semangat juang. Bergerak dan jangan banyak mengeluh dalam memenangkan pilkada. Kalau menderita, tertawakan penderitaan itu,” ujar Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP sekaligus Wakil Sekjen Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (10/7).

    Adian memberikan pernyataan ini saat memotivasi peserta Rapat Kerja Daerah DPD PDIP Provinsi NTT di Kupang. Ia menegaskan bahwa meskipun intimidasi mungkin terjadi pada Pilkada Serentak 2024, PDIP memiliki pengalaman mengatasi situasi sulit, seperti yang terjadi pada Pemilu 2024.

    “Kita pernah melewati yang paling sulit dan mampu bertahan hidup,” ujarnya,” kata Adian.

    Sebagai inspirasi, Adian menceritakan perjuangan berat saat masa Orde Baru menuju era reformasi. Adian dan Ansy Lema, yang baru diumumkan sebagai bakal calon gubernur NTT dari PDIP, meskipun memiliki gaya pergerakan yang berbeda, berjuang bersama menumbangkan Orde Baru. Adian memilih jalan keras, sementara Ansy Lema menggunakan pergerakan ahimsa. Mereka saling melengkapi dalam perjuangan tersebut.

    Adian menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat dalam pemilihan secara langsung.

    “Teori pemilih yang paling sederhana berpihaklah kepada rakyat maka rakyat akan berpihak kepada kamu, sesederhana itu sebenarnya. Sekarang bertarung langsung merebut suara rakyat,” terangnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Adian juga memaparkan sejumlah teknik komunikasi efektif yang dapat digunakan oleh calon dan kader PDIP untuk meyakinkan pemilih.

    “Dengan narasi yang baik dan sanggup dimengerti oleh rakyat. Kadang kala kita ini mundur. Bahasa Inggrisnya lebih banyak sehingga rakyat tidak mengerti apa maksud kita-kita,” lanjutnya.

    Sementara itu, Herman Hery, salah satu pengampu Pilkada NTT dari PDIP, meminta agar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mencalonkan Ansy Lema di Pilkada NTT dihormati dan segera dilakukan konsolidasi di berbagai wilayah.

    “Keputusan DPP ini sebagaimana arahan Pak Sekjen untuk dipatuhi. Semua pengurus cabang agar segera berkonsolidasi,” tegas Herman Hery.

    Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, PDIP optimis dapat meraih kemenangan dalam Pilkada Serentak 2024 di NTT dan daerah lainnya. Strategi ini mencakup mengintensifkan komunikasi yang efektif, konsolidasi internal, serta keberpihakan yang jelas kepada rakyat, sehingga dapat memenangkan hati dan suara pemilih di Pilkada Serentak 2024.

    54

  • Driver Gojek Bisa Beli Rumah di Usia 23 Tahun, Begini Kisahnya

    Driver Gojek Bisa Beli Rumah di Usia 23 Tahun, Begini Kisahnya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Memiliki rumah di usia muda merupakan mimpi para milenial dan Gen-Z. Sayangnya, harga rumah yang kian mahal membuat mimpi tersebut seakan sulit digapai. 

    Survei Populix pada 2023 lalu menyebut sebanyak 61% anak muda di Indonesia berusia 24-39 tahun masih berjuang untuk membeli rumah karena beberapa faktor. Tak cuma harga rumah yang mahal, tetapi juga gaji yang lebih cukup memenuhi kebutuhan dasar maupun gaya hidup.

    Kendati demikian, mimpi untuk memiliki rumah ternyata bukan hal yang tak mungkin. Tiga sosok yang berprofesi sebagai mitra driver Gojek berhasil memiliki rumah di usia yang relatif muda.

    Melalui program Swadaya Gojek, Sugianto, Soni, dan Bima berhasil memiliki rumah idaman mereka masing-masing pada tahun ini. Mereka berasal dari daerah yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni ingin memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman bagi keluarga mereka.

    Gede Manggala, Head of Region and External Affairs Gojek mengatakan sejak 2022, program KPR Subsidi hadir untuk menjembatani para mitra driver Gojek yang sebagian besar belum tersentuh produk perbankan (unbanked) untuk mewujudkan mimpi memiliki hunian sendiri dan memiliki masa depan yang lebih baik.

    “Setelah membantu mitra driver di Solo, tahun ini kami membantu sembilan mitra driver di wilayah Bogor, Semarang, dan Yogyakarta untuk memiliki hunian sendiri,” kata Gede melalui keterangan pers yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (29/10/2024).

    Gede menambahkan, mitra yang eligible dan memiliki performa baik akan mendapatkan undangan untuk kemudian diverifikasi oleh pihak Bank BTN. Hingga saat ini, sudah ada puluhan mitra driver yang terfasilitasi oleh program KPR Subsidi dari Gojek.

    “Gojek percaya dari langkah kecil yang kami rintis ini, akan semakin membuka jalan bagi jutaan mitra kami di seluruh Indonesia untuk dapat memiliki hunian yang diimpikan,” Gede menuturkan.

    Program KPR Subsidi yang didesain khusus untuk mitra driver Gojek ini merupakan bagian dari Gojek Swadaya. Tujuannya mengurangi hambatan operasional dan meningkatkan kesejahteraan mitra serta keluarganya.

    Dalam mewujudkan program ini, Gojek menggandeng PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyediakan KPR Bersubsidi dengan suku bunga rendah dan cicilan terjangkau.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu menyampaikan latar belakang kerja sama dan mengapresiasi kolaborasi strategis dengan Gojek yang membantu terwujudnya pembangunan rumah layak huni dengan harga terjangkau kepada masyarakat dari sektor informal.

    “Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN, yang memang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yang selama ini sulit dijangkau, seperti pekerja sektor informal, pedagang pasar, hingga anak muda milenial yang baru masuk dunia kerja. Untuk itu, kolaborasi bersama Gojek tentu memudahkan kami menjangkau para mitra driver Gojek yang sehari-harinya melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa mulia, penghasilannya pun jelas, dan dapat mendorong target jutaan masyarakat memiliki rumah layak huni,” kata Nixon.

    Ia menambahkan, sektor informal menjadi perhatian BTN. Salah satunya dibuktikan dengan penyaluran KPR Sejahtera ke pekerja informal yang mulai menanjak.

    “Kami menargetkan tahun ini angkanya lebih besar lagi. BTN berharap kerja sama ini berjalan di seluruh wilayah potensial di mana Gojek beroperasi. Secara angka, kami harap terus mengalami peningkatan jumlah mitra driver yang dapat kami bantu mewujudkan mimpinya,” katanya.

    Menurut Nixon, Program KPR Sejahtera dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk menyukseskan ‘Program 3 Juta Rumah’ yang diinisiasi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari komitmen Zero Barriers (Nol Hambatan) Gojek untuk mengurangi hambatan sosial dan ekonomi mitra driver sehingga menciptakan peluang yang berkelanjutan dan beragam agar segera naik kelas.

    Selengkapnya, berikut adalah tiga kisah inspiratif dari mitra driver Gojek yang telah mewujudkan impian memiliki rumah:

    1. Sugianto (Bogor)

    Foto: Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN. (Dok: Gojek)
    Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN. (Dok: Gojek)

    Sugianto mengaku bersyukur mendapatkan kesempatan program KPR Subsidi dari Gojek. Pria asal Bogor yang merupakan pengemudi GoRide tersebut tak menyangka akan mendapatkan notifikasi undangan mengikuti program KPR Subsidi dari Gojek.

    “Saya senang sekali, kapan lagi dapat tawaran ini dari Gojek, kesempatan itu nggak datang 2 kali. Sudah lama saya ingin punya rumah, karena sebelumnya saya dan keluarga tinggal ngontrak atau menumpang di rumah orang tua. Alhamdulillah, sekarang impian saya tercapai dan nantinya saya bersama istri dan kedua anak saya akan menempati rumahnya,” kata Sugianto.

    Ia bergabung dengan Gojek sejak 2017 atau sudah sekitar 7 tahun. Mulanya, Sugianto menjadikan pekerjaan driver GoRide sebagai sampingan, sembari bekerja di restoran cepat saji.

    Namun, pada 2019, ia memilih fokus penuh sebagai mitra GoRide hingga saat ini. Rencananya Sugianto akan menempati rumah di kawasan perumahan Graha Arraya, Bogor pada akhir tahun 2024 mendatang.

    2. Soni (Semarang)

    Foto: Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN. (Dok: Gojek)
    Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN. (Dok: Gojek)

    Soni Yuliawan bermimpi memiliki rumah sendiri sejak menikah. Sebelum menjadi mitra driver Gojek secara penuh, Soni bekerja di salah satu hotel di Semarang sebagai concierge front office.

    Pada 2018, Soni memutuskan bekerja sebagai mitra driver GoCar sepenuhnya karena fleksibilitas waktu yang ditawarkan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Soni mematok target pendapatan tertentu.

    Pria berusia 35 tahun ini mengatakan skema cicilan harian KPR dengan memotong langsung saldo sangat membantu dirinya konsisten membayar rumah impiannya.

    “Sebelum dapat undangan KPR, saya dan anak saya sudah sering melewati rumah di Purworejo tersebut dan merasa kagum, jadi kita sholawatin supaya punya rumah. Tidak menyangka saya sekarang bisa membeli rumah itu, semua berkat bantuan Gojek. Prosesnya juga mudah dan cepat sekali, kurang dari 1 bulan sudah serah terima kunci, kalau bukan karena program ini mungkin prosesnya bisa berbulan-bulan,” Soni menuturkan.

    3. Bima (Yogyakarta)

    Foto: Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN. (Dok: Gojek)
    Kolaborasi strategis ini merupakan salah satu strategi percepatan penyaluran KPR bersubsidi khususnya KPR Sejahtera BTN. (Dok: Gojek)

    Bima Arya Pamungkas merupakan mitra driver Gojek paling muda yang sudah berhasil membeli rumah sendiri. Di usia 23 tahun, Bima berhasil memiliki rumah di Bantul, Yogyakarta.

    Bima merupakan mitra driver Gojek kelahiran 2001 yang sehari-hari berangkat ke kota Yogyakarta dari jam 7 pagi untuk menerima pesanan GoRide, GoFood, maupun GoSend.

    Sejak duduk di bangku SMP, Bima merupakan seorang pekerja keras dengan bekerja sebagai pramusaji hingga menjadi pengrajin patung, usaha milik tetangganya agar memiliki uang jajan.

    Selain itu, Bima juga berprestasi dalam bidang non-akademik, dirinya merupakan atlet angkat besi sejak SMP hingga SMK dan telah memenangkan lima medali emas di Kompetisi Olahraga Pelajar Daerah (Kopda) maupun Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA).

    “Suatu saat saya akan berkeluarga, maka punya rumah itu penting buat saya. Tidak ada warisan juga dari orang tua jadi harus mencari dan usaha sendiri. Saat sedang mencari rumah, saya diberi tahu ada program KPR Subsidi dari Gojek. Saya sangat bersyukur impian saya dapat tercapai dan dimudahkan oleh fasilitas dari Gojek ini” kata Bima.

    (fab/fab)

  • DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    DPR telah tetapkan pimpinan badan-badan di DPR untuk periode 2024-2029

    Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyatSukabumi (ANTARA) –

    DPR RI telah menetapkan pimpinan badan-badan yang termasuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk masa jabatan Anggota DPR RI periode 2024-2029, mulai dari Badan Anggaran DPR RI hingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.

     

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan pimpinan badan-badan yang telah ditetapkan termasuk BAM DPR RI, diharapkan bisa memaksimalkan peran DPR dalam mendengar aspirasi rakyat.

     

    “Lewat BAM, kita akan menampung semua aspirasi masyarakat sehingga harapan-harapan rakyat bisa tersalurkan dengan optimal lewat DPR yang merupakan penyambung suara rakyat,” kata Cucun di Jakarta, Rabu.

     

     

    “Dengan terbentuknya AKD ini, artinya DPR sudah akan aktif bekerja dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” tutur dia.

     

    Berikut daftar pimpinan badan-badan di DPR:

     

    Badan Anggaran

    Ketua: Said Abdullah (PDIP)

    Wakil Ketua: Muhidin Mohamad Said (Golkar), Wihadi Wiyanto (Gerindra), Syarif Abdullah Alkadrie (NasDem), Jazilul Fawaid (PKB)

     

    Badan Legislasi

    Ketua: Bob Hasan (Gerindra)

    Wakil Ketua: Sturman Panjaitan (PDIP)

    Ahmad Doli Kurnia (Golkar)

    Martin Manurung (NasDem)

    Iman Sukri (PKB)

     

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

    Ketua : Andreas Eddy Susetyo (PDIP)

    Wakil Ketua : Andi Achmad Dara (Golkar), Endipat Wijaya (Gerindra), Idris Salim Aljufri (PKS), Herman Khaeron (Demokrat)

     

    Badan Aspirasi Masyarakat

    Ketua : Netty Prasetiyani (PKS)

    Wakil Ketua: Adian Napitupulu (PDIP), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Taufiq R Abdullah (PKB), Cellica Nurrachadiana (Demokrat)

     

    Mahkamah Kehormatan Dewan

    Ketua: Nazarudin Dek Gam (PAN)

    Wakil Ketua: TB Hasanudin (PDIP), Agung Widyantoro (Golkar), R.H. Imron Amin (Gerindra), Habib Aboe Bakar Alhabsyi (PKS)

     

    Badan Urusan Rumah Tangga

    Ketua: Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat)

    Wakil Ketua: Indah Kurnia (PDIP), Ilham Pangestu (Golkar), Novita Wijayanti (Gerindra), Desy Ratnasari (PAN)

     

    Badan Kerjasama Antar Parlemen

    Ketua: Mardani Ali Sera (PKS)

    Wakil Ketua: Irine Yusiana Roba Putri (PDIP), Ravindra Airlangga (Golkar), Muhammad Husein Fadlulloh (Gerindra), Bramantyo Suwondo (Demokrat).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024