Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Spin Off BTN Syariah Rampung Setelah RUPS 2025  – Halaman all

    Spin Off BTN Syariah Rampung Setelah RUPS 2025  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon L. Napitupulu mengatakan, realisasi pemisahan atau spin off unit bisnis BTN dan BTN Syariah akan rampung usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025 mendatang.

    “Habis RUPS, RUPS ini kan Maret akhir ya, jadi mungkin antara April dan Mei. Setelah akusisi kita spin-off,” kata Nixon di acara Grand Launching Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon menyebut, pemisahan unit bisnis BTN Syariah ini hanya menunggu keputusan formal setelah gelaran RUPS pada Maret nanti. Sebab, sejauh ini baik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun calon pembeli sudah menyetujui.

    “Tinggal memang tunggu keputusan formalnya di RUPS kan harus lewat mekanisme RUPS. Setelah RUPS, baru kita nanti lakukan SPA bersama dengan Victoria Syariah,” jelas dia.
     
    Meski begitu, Nixon juga belum ingin membocorkan nama yang akan dipakai setelah pemisahan unit bisnis tersebut. Sebab kata dia perlu usulan terlebih dahulu kepada pemerintah.

    “Nanti namanya kita ganti, namanya juga kita mau ngusulin ke pemerintah. Belum boleh dikasih tau dulu dong. Kalau sudah beli baru boleh kita ganti nama, ini masih milik orang sekarang,” tegas dia.

    Sebelumnya Nixon masih menunggu dokumen final setelah menyelesaikan proses pengkajian atau due diligence terkait rencana spin off BTN Syariah.

    Bahkan, Nixon juga tengah menunggu arahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal penyelesaian dokumen Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA). 

    “Saya datang ke Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir, red). Pak, kita mau CSPA. Boleh tanya, saya ingin CSPA kapan? Saya pengennya di kuartal I di awal tahun 2025,” kata Nixon kepada wartawan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Nixon mengatakan, setelah proses CSPA itu dilakukan pada semester I 2025 nanti, maka dia menargetkan bahwa proses pemindahan PT akan dimulai pada awal Juni 2025.

    “Kalau bisa itu dilakukan CSPA, maka seluruh proses spin-off-nya kita harapkan berakhir, selesai semua, pindah nama baru, PT baru di Juni 2025 semua proses pengalihan asetnya, semua,” jelasnya.

    Terkait proses spin off ini, Nixon menegaskan tidak akan berdampak buruk terhadap nasabah-nasabah yang selama ini sudah ada. Justru menurutnya, hal itu menjadi awal yang baik.

    “Enggak ada masalah kan. Karena jadi misalnya dari unit BTN Syariah menjadi PT BTN Syariah.”

    “There is no issue kan. Malah bagus. Karena banyak penampung tertentu yang masih ragu dengan unit Syariah. Karena dianggap abu-abu. Dengan dia spin-off, maka mereka lebih firm bahwa ini Syariah lebih murni,” papar dia.

     

     

    ###
    Caption: 

    Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon L. Napitupulu dalam acara Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025). Dia mengatakan, realisasi pemisahan atau spin off unit bisnis BTN dan BTN Syariah akan rampung usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025 mendatang.

  • Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Sektor Perumahan Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, FORTUNE – Sektor perumahan dinilai dapat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, sektor perumahan dapat menjadi pendorong dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. 

    Ini karena sektor perumahan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja asli Indonesia yang dapat memacu aktivitas perekonomian dan berbagai sektor turunannya. 

    “Semua barang input atau bahan baku utama sektor perumahan nasional seperti pasir, batu bata, semen, cat, genteng, kayu, dan lain-lain berasal dari dalam negeri. Pembangunan dengan local content yang tinggi itulah yang kita cari,” papar Suahasil dalam gelaran BTN Prioritas Economic Outlook bertajuk Year of Wooden Snake, Wisdom and Balance in the Midst of Global Economy Dynamics, Rabu (5/2).

    BTN sebagai mitra pemerintah dianggap turut menjadi elemen yang penting dan tidak terpisahkan dari ekosistem perumahan nasional. Secara khusus, Suahasil mengapresiasi peran nasabah BTN Prioritas yang mendukung ekosistem perumahan melalui dana pihak ketiga yang ditempatkan di BTN.

    Sementara itu, dari sisi pemerintah telah menyediakan pendanaan berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), didukung oleh berbagai insentif perpajakan dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar subsidi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

    Selama hampir satu dekade terakhir dari 2015 hingga 2024, pemerintah melalui program FLPP telah membangun 1,1 juta unit rumah untuk kategori MBR. Hingga saat ini tengah diupayakan menggodok agar FLPP lebih kuat lagi.

    “Presiden sudah menyampaikan berbagai macam arahan bagaimana kita dapat membangun rumah tiga juta dalam setahun, dan bagaimana para pemangku kepentingan di ekosistem, seperti bank, pemerintah, dan swasta juga berperan,” ujar Suahasil.

    Pada kesempatan sama, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah demi mendukung masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

    Di antaranya adalah perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pelonggaran rasio loan-to-value (LTV,) yang memudahkan Kpr tanpa uang muka hingga akhir 2025, serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,75 persen pada Januari 2025.

  • Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih, para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat maka akan ditindaki. Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

    “100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Seruan Presiden Prabowo ini kemudian memunculkan rumor bahwa akan ada reshuffle atau kocok ulang menteri dalam waktu dekat.

    Menanggapi peringatan keras tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Adian Napitupulu menantang Prabowo membuktikan ucapannya agar tidak terkesan hanya omong-omong.
     
    “Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apakah setegas omonganya? Kita lihat dalam proses ke depan,” ucap Adian di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 
     
    Adian mengatakan masyarakat juga bisa menilai mana menteri yang kebijakannya merugikan rakyat dan menciptakan kegaduhan. 

    “Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan. Ya proses waktu,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

  • Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Dampak Luas Pemangkasan Anggaran Jumbo Rp 81 T di PU

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas cukup besar imbas adanya efisiensi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran di Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, adanya efisiensi anggaran berimplikasi pada 10 perubahan pola kerja di Kementerian PU. Rinciannya mencakup pembatalan kegiatan fisik pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas.

    “Satu, pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni. Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat yang lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas yang berlaku untuk kegiatan di dalam negeri maupun luar negeri.

    “Pembatasan perjalanan dinas (perdinas), baik dalam dan luar negeri. Kelima, mengurangi secara signifikan belanja ATK menuju paperless office,” sebutnya.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga pelaksanaan sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan yang kurang atau tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya.

    “Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. Kesepuluh, efisiensi belanja non-operasional, yang mengikuti honor autur kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya,” terang Dody.

    Komisi V DPR RI mempertanyakan besarnya potongan anggaran di Kementerian PU. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan, dirinya tidak setuju jika anggara Kementerian PU hanya disisakan Rp 29 triliun.

    “Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1.000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden,” kata Lasarus.

    Lalu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P Adian Napitupulu menilai pengurangan anggaran Rp 81 triliun akan berdampak ke program-program lainnya, termasuk program pangan milik Prabowo. Ia sempat menyinggung rehabilitasi jaringan irigasi yang kini cuma 16 ribu hektare (ha).

    “Pengurangan Rp 81 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalo sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai,” beber Adian.

    Menurut Adian dengan anggaran Kementerian PU yang sekarang akan sulit melakukan pembangunan di daerah. Ia menilai pemerintah harus bertanggung jawab ke rakyat jika berbagai program infrastruktur tidak terlaksana.

    “Menurut saya ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diotak-atik. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain, yang lain tidak terbangun,” tutup Adian.

    (ily/rrd)

  • Berikut Logika Berpikir Adian Napitupulu DPR Bisa Copot Pejabat

    Berikut Logika Berpikir Adian Napitupulu DPR Bisa Copot Pejabat

    GELORA.CO -Dalam Revisi Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, DPR boleh mencopot pejabat negara. Hal itu dinilai sudah tepat lantaran selama ini parlemen dilibatkan dalam menunjuk siapa saja yang menjadi pejabat negara.

    Hal itu ditegaskan Wasekjen DPP PDIP Adian Napitupulu ketika menjawab tentang dasar pemikiran keluarnya aturan tersebut.

    “Logikanya kalau kemudian DPR ikut terlibat dalam pengambilan keputusan maka seharusnya dia bisa melakukan evaluasi terhadap keputusannya. Logikanya kalau menurut gue seperti itu,” kata Adian di Gedung Nusantara, Komplek DPR, Senayan, Kamis, 6 Februari 2025.

    Ia menganalogikan bahwa DPR bisa memutuskan untuk mengevaluasi keputusannya terhadap pilihannya yang sudah diparipurnakan tersebut. 

    “Kan begini, yang bisa mengevaluasi terhadap keputusan itu adalah yang membuat keputusan,” jelasnya.

    Terkait adanya kekhawatiran tentang DPR lebih mudah mencopot pejabat negara yang tidak sesuai keinginan DPR. Adian mengatakan wajar masyarakat khawatir, dan bisa melakukan uji materi terhadap revisi Tatib DPR tersebut.

    “Kalau kemudian ada kekhawatiran seperti itu, semua warga negara melakukan uji terhadap keputusan DPR itu. Ke mana? MA, MK, bisa PTUN bisa segala macam, ya macam-macam. Silakan saja dan kita tidak mungkin melarang dong,” tegasnya.

    “Tapi apakah logikanya adalah boleh nggak gue ngambil keputusan dan gue mengevaluasi keputusan gue? Boleh, gitu lho,” tutupnya. 

  • Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    Tatib DPR Bisa Pecat Pejabat, Adian Napitupulu: Kalo Gak Setuju, Gugat ke MK!

    11 jam yang lalu

  • Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Developer Nakal Bakal Diblacklist, Bisa Ganggu Program 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah dan sejumlah bank pelat merah berencana memlokir akses pengembang atau developer nakal ke proyek penyediaan rumah, termasuk rumah subsidi. Mengingat, praktik nakalnya developer itu disebut bisa mengancam program 3 juta rumah.

    Perintah blacklist developer nakal sudah disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu. Bahkan, rencananya blacklist itu akan diperluas ke bank BUMN hingga BP Tapera.

    “Saya akan rapatkan dengan seluruh Himbara untuk kita sharing data, memastikan tadi perlindungan kepada rakyat ini, ini benar-benar kita bisa maksimalkan. Jadi kalau perlu semua Himbara juga kita (berlakukan) blacklist,” kata Erick di Kementerian BUMN beberapa waktu lalu, ditulis Kamis (30/1/2025).

    Erick mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan BTN sejak awal temuan tersebut. Menurutnya, upaya itu bisa mengamankan program 3 juta rumah yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya apresiasi untuk BTN yang melakukan tadi self-correction dan juga perbaikan sistem, dimana memang kalau kita mau terus berkembang, apalagi 3 juta rumah ini program yang harus disukseskan,” tegas dia.

    Dia menyadari jumlah 120 ribu sertifikat bermasalah atas temuan 2019 itu masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan program 3 juta rumah. Namun, pengamanan terhadap pihak yang menggarap proyek tersebut harus dipastikan sesuai.

    “Nah hal ini mungkin dibandingkan program 3 juta rumah, sangat kecil, 120 ribu. Tetapi ini justru fondasi yang cikal bakal, kita harus jaga visi Bapak Presiden. Karena tadi implementasi itu menjadi kunci sebuah kesuksesan program,” terangnya.

     

  • Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus pengembang atau developer nakal turut menjadi perhatian. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 4.000 developer yang menjadi rekanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat sempat ada 120.000 sertifikat rumah yang belum diterbitkan oleh developer-developer nakal tersebut. Angka itu tercatat pada 2019 lalu.

    “Jadi sebenarnya waktu kita ditugaskan Pak Menteri sejak 2019 kita menemukan hal ini yaitu terdapat ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih ada, sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer,” kata Nixon, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Secara bertahap, BTN mulai memproses sertifikat yang tertahan itu. Pada kurun waktu 2019-2024, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah rampung diproses. Sisanya, ditarget bisa rampung hingga penghujung 2027 mendatang.

    Tahapannya, 15.000 sertifikat akan diselesaikan pada 2025 ini. Kemudian, 15.000 sertifikat lainnya juga akan diproses pada 2026, tahun depan. Sementara itu, sisanya akan diproses pada 2027 mendatang.

    “Kenapa ada yang cukup lama? teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam,” tuturnya.

    “Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah,” sambung Nixon.

     

  • BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya 120 ribu rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN namun belum memiliki sertifikat.

    Dikatakan Nixon, persoalan ini muncul akibat pengembang atau developer yang bermasalah.

    “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada tapi tidak bertanggung jawab, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025) lalu.

    Masalah ini, berdasarkan data BTN sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

    Hingga saat ini, BTN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Namun, masih ada 38.144 sertifikat yang belum selesai. Nixon mengungkapkan bahwa nilai aset dari sertifikat yang belum selesai mencapai sekitar Rp 1 triliun.

    BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu sertifikat tahun ini, sementara sisanya diharapkan selesai pada 2027.

    Lambatnya proses penyelesaian disebabkan oleh sengketa hukum yang melibatkan pengembang tidak bertanggung jawab hingga notaris bermasalah.

    Untuk mencegah masalah serupa, BTN memetakan permasalahan dan menerapkan sistem penilaian atau rating bagi para developer.

    Kata Nixon, developer dengan kategori gold dan platinum berhak menerima relaksasi.

    “Kategori platinum biasanya diisi oleh developer nasional, yang memiliki proyek di banyak kota atau wilayah,” jelas Nixon.

    Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (non-performing loan), dan kecepatan pengurusan sertifikat.

  • Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    Megawati Ajak Sinden Cilik Penyandang Disabilitas Berjoget saat Dapat Kejutan Ultah di Acara Bimtek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendapat kejutan ulang tahun dari 3 ribuan kader PDIP sebelum acara bimbingan teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Fraksi PDIP, di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Diketahui, Megawati baru saja berulang tahun ke-78 pada Kamis (23/1/2025).

    Saat tiba di lokasi Bimtek, Megawati yang tampak mengenakan pakaian bernuansa merah disambut dengan lagu ‘Selamat Ulang Tahun’ karya Jamrud.

    Ribuan kader PDIP pun tampak bernyanyi bersama.

    Putri Proklamator Bung Karno ini kemudian mendapat kejutan oleh para pelukis yang memberikan lukisan bergambar Megawati dan bernuansa PDIP.

    Setelah itu, Megawati mendapat tumpeng sederhana dalam rangka ulang tahunnya ke-78.

    Terlihat tampak bahagia dan terus menebarkan senyumnya, Megawati memberikan potongan tumpeng kepada sejumlah orang, salah satunya sinden cilik bernama Safiya, yang merupakan penyandang disabilitas.

    Tak hanya itu, Megawati dan Safiya juga berjoget setelah prosesi serah terima tumpeng. 

    Safiya juga terlihat bahagia ketika Presiden Kelima RI itu mengajaknya berjoget bersama.

    Megawati juga menggenggam tangan Safiya dengan hangat, sambil berjoget kecil di atas panggung acara.

    Selanjutnya, Megawati mulai memberikan pengarahan kepada 3 ribu kader PDIP yang menjadi anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2024-2029. 

    Namun pembekalan yang dibawakan Megawati digelar secara tertutup.

    Hadir dalam kesempatan itu, sejumlah jajaran DPP PDIP, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Ahmad Basarah, Deddy Yevri Sitorus, Ronny Talapessy, Eriko Sotarduga, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ganjar Pranowo, Komarudin Warubun hingga Adian Napitupulu.