Xcloud.id

Tag: Adian Napitupulu

  • Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

    Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih Kewenangan

    loading…

    CMPRO menggelar FGD dengan tema Penguatan Penegak Hukum dalam KUHAP di Jakarta, Sabtu (22/2/2025). Sejumlah akademisi menyoroti penerapan asas dominus litis dalam draf RUU KUHAP. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah akademisi menyoroti penerapan asas dominus litis dalam draf RUU KUHAP . Asas tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

    Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trunojoyo Prof Deni Setya Bagus Yuherawan menjelaskan apa itu asas dominus litis. Yakni, asas yang menempatkan lembaga tertentu sebagai pihak penentu, apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan dalam proses peradilan.

    “Pandangan kami, apabila kewenangan tersebut dimiliki oleh jaksa tentu akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan kepastian hukum, dan dapat menimbulkan carut-marut,” katanya saat FGD yang digelar Centrum Muda Proaktif (CMPRO) dengan tema Penguatan Penegak Hukum dalam KUHAP di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

    Deni menyebut fungsi kepolisian bakal bergeser jika dominus litis diterapkan. Menurut dia, jaksa cukup berperan sebagai penuntut dalam suatu perkara. Selebihnya RUU KUHAP lebih kepada penguatan fungsi penegak hukum.

    “Kewenangan jaksa sudah jelas dalam penuntutan pidana. Kami mengingatkan bahwa kewenangan jaksa dalam sistem hukum Indonesia sudah ada. Sementara kepolisian memiliki peran dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tinggal dikuatkan saja,” ungkapnya.

    Ketua Umum CMPRO Onky Fachrur Rozie menekankan agar RUU KUHAP bisa mengakomodir keseimbangan antar lembaga dan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan satu lembaga yang dapat menimbulkan praktik monopolistik dalam penegakan hukum.

    Ia menambahkan, jika RUU KUHAP disahkan, kewenangan jaksa dalam menghentikan atau melanjutkan perkara berpotensi membingungkan masyarakat dalam mencari kepastian hukum. Hal ini akan menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum.

    “Sehingga apabila jaksa diberi wewenang untuk menghentikan suatu perkara yang dilimpahkan oleh kepolisian tentunya akan menimbulkan masalah baru. Jaksa bisa berpotensi menyalahgunakan wewenang atau abuse of power,” terangnya.

    Hadir dalam FGD yakni Onky Fachrur Rozie dan Deni Setya Bagus Yuherawan. Kemudian Ketua Harian CMPRO Rizki Abdul Rahman Wahid; Thabita Napitupulu Puteri Indonesia, Prof Ilyas Indra (Ketua Umum Persatuan Pengacara Syariah dan Hukum seluruh Indonesia DPP PPSHI), Azmi Syahputra (Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti), dan Herman (Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari).

    (poe)

  • Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Elite PDIP Terus Datangi Kediaman Megawati, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah elite PDI Perjuangan terus bergantian menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta hingga Sabtu (22/2/2025).

    Dilansir dari Antara pada Minggu (23/2/2025), sejumlah elite yang datang di antaranya adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah..

    Adian Napitupulu tiba dikediaman Megawati pada  pukul 10.00 WIB, kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy sekitar pukul 10.55 WIB.

    Selanjutnya, pada pukul 11.59 WIB terlihat hadir mantan Menteri PPA Bintang Puspayoga. Tak lama disusul oleh Komarudin Watubun pukul 12.10 WIB dan diikuti oleh Ahmad Basarah pukul 13.28 WIB.

    Kelimanya tampak senada mengenakan pakaian bernuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk berlalu ke area dalam rumah Megawati.

    Sebelumnya, Jumat (21/2/2025) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merapat ke kediaman Megawati kemarin (21/2).

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

  • OJK Ungkap Kabar Terkini BTN Akuisisi Bank Victoria Syariah

    OJK Ungkap Kabar Terkini BTN Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap progres aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang ingin mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae aksi korporasi ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027.

    Dian mengatakan, OJK dalam proses akuisisi ini mendorong penguatan struktur dan ketahanan daya saing perbankan syariah, salah satunya melalui konsolidasi perbankan syariah agar dapat dihasilkan struktur industri perbankan syariah yang lebih ideal.

    “Kami yakin bahwa inisiatif penguatan industri ini dapat menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing, sehingga mampu merespons tantangan dalam industri perbankan yang semakin dinamis dan komplek,” terang dia, dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

    Dian menerangkan, OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah. Upaya konsolidasi perbankan syariah merupakan tanggung jawab bersama dan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.

    Pihaknya akan terus memantau kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut. Aksi korporasi berupa akuisisi Bank Victoria Syariah oleh BTN merupakan hal yang positif karena dilakukan dalam rangka persiapan spin off UUS BTN dan akan menghasilkan Bank Umum Syariah yang memiliki skala usaha yang lebih besar.

    “Dengan aksi korporasi tersebut, akan terdapat penambahan 1 BUS KBMI 2 sehingga industri perbankan syariah akan terdiri dari 1 BUS KBMI 3, 2 BUS KBMI 2 dan 12 BUS KBMI 1 yang akan terus didorong untuk meningkatkan skala usahanya,” jelasnya.

    Rampung Semester I

    Sebelumnya, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan proses akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) ditargetkan rampung semester I-2025. Sebelumnya, rencana akuisisi 100% saham BVS telah disampaikan ke publik.

    Menurut Nixon, aksi korporasi ini telah mendapat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menyebut skema hingga harga dalam proses akuisisi sudah disepakati sehingga diumumkan ke publik.

    “Pak Menteri juga udah setuju, OJK juga udah setuju di keterbukaan informasi. Nah ini nanti akan jadi cikal bakal kita masukin BTN Syariah. BTN Syariah sekarang udah Rp 60 triliun dan kinerjanya cukup bagus. Kita masukkan nah ini kita rencanain akhir semester 1 semua kelar,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Pada kesempatan itu Nixon juga membuka peluang pihaknya bakal mengakuisisi bank syariah lainnya. Hal ini merupakan bagian dari konsolidasi perbankan syariah di Indonesia.

    (ada/ara)

  • Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah sambangi Rumah Megawati

    Adian Napitupulu hingga Ahmad Basarah sambangi Rumah Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Komunikasi Adian Napitupulu hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah menyambangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri siang ini.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, Sabtu, pukul 12.20 WIB, setidaknya ada lima politikus PDIP yang telah merapat.

    Pertama ada Adian Napitupulu yang tiba pukul 10.00. WIB. Kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy sekitar pukul 10.55 WIB.

    Kemudian pada pukul 11.59 WIB terlihat hadir mantan Menteri PPA Bintang Puspayoga. Tak lama disusul oleh Komarudin Watubun pukul 12.10 WIB. Selanjutnya, Ahmad Basarah pukul 13.28 WIB.

    Kelimanya tampak senada mengenakan pakaian bernuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk berlalu ke area dalam rumah Megawati.

    Sebelumnya, Jumat (21/2) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merapat ke kediaman Megawati kemarin (21/2).

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2/2025) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politikus PDIP Merapat Lagi ke Rumah Megawati

    Politikus PDIP Merapat Lagi ke Rumah Megawati

    Jakarta –

    Sejumlah politikus PDI Perjuangan kembali merapat ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di Teuku Umar, Jakarta Pusat, siang ini. Mereka diantaranya, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun hingga Wasekjen Bidang Komunikasi PDIP Adian Napitupulu.

    Pantauan detikcom, di kediaman Megawati di Teuku Umur, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025), pukul 12.20 WIB, terdapat empat politikus PDIP yang telah merapat. Mulanya, Adian Napitupulu tiba sekitar pukul 10.00. WIB.

    Kemudian disusul oleh Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talipepessy sekira pukul 10.55 WIB. Tak lama, Eks Menteri PPA Bintang Puspayoga juga terlihat memasuki rumah Megawati. Selanjutnya, Komarudin Watubun pun ikut menyusul.

    Keempatnya tampak senada mengenakan pakaian benuansa hitam. Tak satupun dari mereka berkomentar saat ditanya perihal agenda pertemuan hari ini. Mereka langsung masuk ke rumah Megawati.

    Diketahui, pada Jumat (21/2) malam, sejumlah politisi PDIP terlihat keluar-masuk kediaman Megawati. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun turut merapat ke kediaman Megawati kemarin.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    (amw/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan era digital semakin melesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dari tahun ke tahun.

    Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82,18 persen, meningkat dari 78,19 persen pada 2023.

    Keberadaan internet tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi digital.

    Laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia mencatat Gross Merchandise Value (GMV) sebesar $90 miliar, meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan GMV terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Lebih jauh, internet telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

    Jika tren mode global dapat dengan mudah diakses melalui marketplace online dan makanan bisa dipesan dalam hitungan menit melalui layanan antar, kini sektor papan alias properti pun turut mengalami transformasi digital.

    Calon pembeli rumah tidak lagi harus repot datang langsung ke lokasi, melainkan cukup mengandalkan platform daring yang memberikan akses informasi lengkap mengenai hunian impian mereka.

    Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh Whiesa Daniswara (29), seorang karyawan swasta di Solo, Jawa Tengah.

    Kesibukan kerja membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk mencari rumah, apalagi melakukan survei langsung ke lokasi. Apalagi, rumah dengan harga terjangkau seperti rumah subsidi umumnya berada di kawasan pinggiran kota yang lumayan berjarak.

    Bermula dari seorang rekan kerja memperkenalkan layanan BTN Properti kepadanya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar rumah yang dijual, baik rumah subsidi maupun non-subsidi dari berbagai pengembang.

    Tak hanya itu, fitur simulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersedia di dalamnya turut membantu calon pembeli dalam menghitung perkiraan angsuran, uang muka, suku bunga, serta plafon kredit.

    Tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan, Whiesa langsung mencoba mengakses layanan tersebut.

    Setelah menelusuri berbagai pilihan, ia akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan memutuskan untuk membeli setelah menikah. Menurutnya, kehadiran layanan digital seperti BTN Properti sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.

    “Saya sangat bersyukur dengan adanya platform seperti ini. Sudah saatnya kita beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk dalam hal kepemilikan rumah. Apalagi, BTN Properti juga memungkinkan pengajuan KPR langsung secara online dengan informasi angsuran dan suku bunga yang transparan,” ujarnya ditemui pada Rabu (19/2/2025).

    Whiesa yang akhirnya memilih rumah di Perumahan Taman Harmoni, Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar, mengaku awalnya tidak menyangka bisa memiliki rumah impiannya secepat ini.

    Namun, berkat kemudahan yang ditawarkan oleh layanan perbankan seperti BTN, ia pun berhasil mewujudkan impian tersebut lebih cepat dari yang direncanakan.

    “Sebenarnya saya tidak terburu-buru membeli rumah. Awalnya ingin santai saja, tapi di sisi lain juga tidak ingin terus bergantung pada orang tua. Saat ada kesempatan dengan layanan semudah ini, kenapa tidak langsung dimanfaatkan?” celotehnya..

    Kini, seluruh layanan perumahan dan properti tersebut sudah terangkum dalam aplikasi terbaru BTN bernama Bale.

    Aplikasi ini merupakan versi terbaru dari BTN Mobile dengan layanan lebih canggih.

    Driver ojek online bernama Hasan Samsudin (39) adalah pengguna Bale yang tak ketinggalan memanfaatkan berbagai fitur teranyar dari BTN Mobile.

    Selain menunjang proses debit serta pengangsuran rumah KPR subsidi miliknya, Bale juga ia gunakan untuk berbagai hal.

    Mulai dari transfer, menabung, pembayaran QRIS dan lainnya.

    “Awalnya memang punya BTN Mobile karena untuk angsuran kredit rumah, lalu aplikasi itu memperbarui jadi Bale. Semakin menarik tampilannya,” terangnya ditemui di rumahnya Perumnas Semesta Jeruk Sawit Permai, Gondangrejo, Karanganyar, Rabu siang.

    Menurutnya, fitur-fitur dalam aplikasi ini sangat canggih.

    Terutama adanya sistem sidik jari yang memungkinkan pengguna masuk tanpa perlu memasukkan ID dan password secara manual. Tentu juga aman.

    Transformasi Digital

    Adapun transformasi digital di sektor properti memang telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dalam memiliki hunian idaman.

    Dengan hadirnya platform seperti BTN Properti, proses pencarian, pemilihan, hingga pengajuan KPR menjadi lebih efisien, transparan, dan praktis. Kini, rumah impian benar-benar ada dalam genggaman.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional. Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    “Sebagai bagian dari Transformasi BTN, hari ini menjadi hari yang penuh makna. Kami resmi meluncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang memberikan pengalaman perbankan baru bagi nasabah dengan journey lengkap,” jelasnya dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon mengatakan, berbagai fitur yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi perbankan dan keuangan tersedia melalui Bale by BTN, sehingga nasabah hanya perlu mengakses satu Super App untuk berbagai kebutuhan.

    Dengan semakin meningkatnya kenyamanan nasabah dalam bertransaksi digital, diharapkan akan membantu peningkatan dana pihak ketiga (DPK) ritel serta pendapatan berbasis biaya (fee-based income).

    “Dengan visi baru, Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, BTN kini hadir lebih digital, modern, dan kekinian. Dalam momen istimewa ini, kami membawa pesan: “Satu Langkah untuk Keluarga Indonesia.” Setiap langkah kecil memiliki makna besar dalam memberikan dampak positif bagi bangsa dan keluarga di seluruh Indonesia,” ujar Nixon.

    Sementara itu, Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN, menambahkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile.

    Hingga kini, jumlah user Bale by BTN diproyeksikan mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN. Hal ini karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” ucap Thomas.

    Menurut Thomas, di era digital, masyarakat mencari layanan yang dapat mengoptimalkan seluruh kebutuhan perbankannya. Oleh sebab itu, semakin nasabah merasa nyaman bertransaksi melalui platform digital, maka akan semakin tinggi transaksi dan jumlah simpanan saldo di rekening tabungan.

    Hal ini terlihat dari saldo tabungan, eDepo (deposito online), dan saldo merchant di Bale by BTN yang meningkat pada akhir 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43 persen year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84 persen yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6 persen yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

    “Mayoritas user aktif BTN Mobile didominasi oleh segmen milenial atau nasabah produktif yang memiliki penghasilan dan terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya potensi pertumbuhan transaksi yang pesat, BTN berharap Bale by BTN dapat membantu masyarakat mengelola keuangan, sejalan dengan visi kami yang baru, yaitu menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”,” ujar Thomas.

    PR BTN Target Pemerintah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa penyaluran KPR oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

    Dalam dua bulan terakhir sejak Kabinet Merah Putih terbentuk, BTN telah menyalurkan sekitar 29.000 unit rumah melalui akad KPR.

    “Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat memiliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang,” ujar Maruarar saat meninjau proses penyaluran KPR BTN di Kota Serang, Banten, Kamis (12/122024)..

    “Tadi Pak Nixon (Direktur Utama BTN) menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini, pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29.000 unit yang disalurkan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi.”

    Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

    “Kami bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja akan terus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui Program 3 Juta Rumah,” paparnya.

    Maruarar juga mengungkapkan data terbaru mengenai stok perumahan.

    “Saat ini ada sekitar 142.000 rumah yang sudah siap huni, sedangkan yang sedang dibangun ada sekitar 492.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, potensi rumah siap huni pada 2025 mencapai sekitar 634.000 unit,” ucap dia.

    Dengan tegas ia melanjutkan, bersama BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di tahun 2025.

    (*)

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)

  • Video Hasto Ditahan KPK, Kader PDIP Dilarang Bicara hingga Megawati Ambil Alih Komando Partai – Halaman all

    Video Hasto Ditahan KPK, Kader PDIP Dilarang Bicara hingga Megawati Ambil Alih Komando Partai – Halaman all

    PDI Perjuangan langsung ambil sikap tegas untuk merespons penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Tayang: Jumat, 21 Februari 2025 08:42 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – PDI Perjuangan langsung ambil sikap tegas untuk merespons penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui surat edaran memerintahkan para kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan menuju Kota Magelang untuk mengikuti kegiatan retreat pada 21-28 Februari 2025.

    Melalui surat yang diunggah oleh Ketua DPP PDIP Adian Napitupulu di Instagram, Kamis (20/2) malam, Megawati juga menginstruksikan para kadernya untuk berada dalam komunikasi aktif serta siaga.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK

    Hasto Ditahan, Kuasa Hukum Pastikan Lawan KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDIP

    Hasto Kristiyanto
    , Maqdir Ismail, mengatakan kliennya tidak memiliki kaitan dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
    Ia mengatakan penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terhadap Hasto tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup.
    “Tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul suatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya,” kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Berdasarkan hal tersebut, Maqdir mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan terhadap KPK.
    Dia menegaskan bahwa penahanan Hasto akan menimbulkan permulaan atas perlawanan pihaknya.
    “Ini bukan akhir dari perlawanan kami, justru ini adalah permulaan perlawanan kami,” ujarnya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.
    Dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    , Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK. Tangannya pun terlihat diborgol.
    Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul, di antaranya Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.
    Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.
    Kamis pagi tadi, Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.
    Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.
    “Ya sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK),” kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Adian hingga Maqdir Ismail Orasi di Depan KPK usai Hasto Ditahan

    Momen Adian hingga Maqdir Ismail Orasi di Depan KPK usai Hasto Ditahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning serta advokat Maqdir Ismail berorasi di depan Gedung Merah Putih usai KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, ketiganya terpantau naik ke atas mobil truk pendemo yang sudah berada di depan Gedung KPK sejak siang hari ini. Mereka terpantau mulai berorasi pada sekitar pukul 18.55 WIB.

    Adian terlihat membantu Maqdir dan Ribka untuk naik ke atas mobil simpatisan PDIP dan berusaha menenangkan para simpatisan PDIP yang saat itu belum meninggalkan lokasi.

    Maqdir lalu menjelaskan kepada peserta demo bahwa Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan. Namun, dia menyebut tidak ada alasan substantif bagi KPK untuk menahan Sekjen PDIP itu.

    “Kalau kita lihat secara substansi, alasan penahanan tidak cukup untuk melakukan penahanan,” ujar Maqdir kepada para simpatisan PDIP, Kamis (20/2/2025).

    Maqdir menyampaikan bahwa tidak mungkin Hasto melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Padahal, terangnya, dua hal itu merupakan alasan dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka.

    “Tidak mungkin Mas Hasto melarikan diri, tidak mungkin Mas Hasto akan menghilangkan barang bukti. Karena barang bukti semua sudah disita KPK,” jelasnya.

    Maqdir lalu berpesan bahwa penahanan Hasto malam ini bukan merupakan akhir dari segalanya. Pernyataan itu pun disambut dengan riuh oleh simpatisan PDIP.

    “Ini bukan akhir, ini adalah awal kita melakukan perlawanan,” kata Maqdir.

    Sebelumnya, KPK resmi menahan Hasto untuk 20 hari ke depan. Dia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan.

    Hasto juga telah mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, namun dinyatakan tidak dapat diterima. Kini, pihaknya telah mengajukan praperadilan lagi dalam dua permohonan terpisah.