Tag: Adian Napitupulu

  • Adian PDIP Sebut Harun Masiku Produk dari Fatwa MA yang Ambigu

    Adian PDIP Sebut Harun Masiku Produk dari Fatwa MA yang Ambigu

    loading…

    Wasekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju?, Selasa (17/12/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR iNews

    JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Adian Napitupulu menyebut Harun Masiku merupakan produk dari putusan dan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang ambigu. Harun Masiku merupakan buronan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditangani KPK.

    Adian mengatakan, Harun Masiku mengikuti prosedur awalnya dengan melakukan uji materiil di MA. Bahkan, keputusan atas uji materil itu diminta kembali agar MA mengeluarkan fatwa.

    “Fatwa itu masih ambigu. Nah ambiguitas ini membuat dia akhirnya menjadi orang jahat,” kata Adian dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju?’, Selasa (17/12/2024).

    Menurut Adian, dengan bermodalkan keputusan dan fatwa yang dinilai ambigu, menjadi langkah bagi Harun Masiku untuk meminta rekomendasi partai. Rekomendasi itu pun diberikan dengan melihat fatwa dan putusan MA itu.

    “Dengan putusan ambigu, dengan fatwa ambigu, dan rekomendasi partai, dia datang ke KPU, kayaknya saya deh. KPU punya sikap lain, menetapkan orang lain. Berikutnya, kalau kamu mau ditetapkan bayar, dia bayar,” ujarnya.

    “Andaikata keputusan MA tidak banci, andaikata keputusan fatwa Mahkamah Agung tidak banci, ada nggak Harun Masiku? Nggak ada. Jadi Harun Masiku itu produk apa? Produk dari ketidakpastian hukum kita sendiri, produk dari ambigu keputusan MA, dan produk ambiguitas fatwa MA,” katanya.

    (abd)

  • Adian Heran Kirana Kotama Tak Seheboh Harun Masiku: Kenapa Enggak Diributin?

    Adian Heran Kirana Kotama Tak Seheboh Harun Masiku: Kenapa Enggak Diributin?

    loading…

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu heran masalah buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kirana Kotama tak seheboh Harun Masiku. Foto/iNews

    JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu heran masalah buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kirana Kotama tak seheboh Harun Masiku. Dia mengaku heran mengapa Kirana tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti kasus Harun Masiku.

    Hal ini diungkapkan Adian dalam program iNews Rakyat Bersuara bertajuk ‘Kasus Keramat Harun Masiku, Siapa Yang Dituju?’, Selasa (17/12/2024). Adian menyampaikan bahwa Harun Masiku bukanlah buronan terlama di KPK. Dia menyebut, ada Kirana Kotama yang sudah menjadi buronan sejak 2017.

    “Buronnya lebih lama 2017 toh, lama sekali, Harun Masiku 2020, tiga tahun lebih lama dari Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Kenapa? Apakah karena Harun Masiku itu dari PDI-Perjuangan? Kalau begitu, targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangan-nya?” kata Adian.

    Dia lantas mempertanyakan, mengapa tidak ada tokoh yang justru melakukan sayembara serupa seperti yang ditujukan kepada masyarakat bagi yang mampu menemukan Harun Masiku.

    “Tidak ada sayembara handphone, tidak ada sayembara Rp8 miliar, tidak ada sayembara lain. Kenapa? Apakah karena Kirana Kotama bukan anggota partai? Kan itu harus kita jelaskan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, Kirana Kotama merupakan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina Tahun 2014-2017.

    Kirana sebagai pemilik PT Perusa Sejati menjadi perantara suap yang melibatkan Direksi PT PAL Indonesia, yakni Kepala Divisi Perbendaharaan Arif Cahyana, Direktur Utama M. Firmansyah Arifin, serta Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan Saiful Anwar. Kirana masuk ke dalam DPO KPK sejak 15 Juni 2017.

    (rca)

  • BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    BTN Lucurkan Super Apps Bale, Apa Saja Keunggulannya? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meluncurkan Super Apps Bale by BTN sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT KPR BTN ke-48.

    Aplikasi ini merupakan transformasi dari BTN Mobile, yang selama ini menjadi platform andalan nasabah BTN untuk bertransaksi.

    Acara ini dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa Super Apps ini akan diluncurkan secara resmi pada HUT BTN ke-75, yang jatuh pada 9 Februari 2025.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps ini kepada masyarakat,” kata Nixon dalam acara penutupan HUT KPR BTN ke-48, ditulis, Senin (16/12/2024).

    Fitur Unggulan Super Apps Bale by BTN

    Bale by BTN diperkenalkan pertama kali pada pertengahan tahun ini dengan tiga program promo menarik:

    Bale Unlock Your World – Bebas biaya tarik tunai dan belanja di luar negeri menggunakan kartu debit BTN.
    Bale Be Free – Gratis biaya untuk transfer, top-up e-money, dan berbagai pembayaran melalui BTN Mobile.
    Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) – Cashback 30% hingga Rp15.000 untuk transaksi F&B, supermarket, bioskop, dan apotek menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN, atau kartu debit BTN.

    Program-program ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, sekaligus mendukung visi BTN sebagai pilihan utama keluarga Indonesia dalam transaksi finansial.

    Pameran Properti dan Pencapaian KPR BTN

    Sebagai bagian dari perayaan HUT KPR BTN, BTN juga menyelenggarakan BTN Properti Expo 2024 di delapan kota besar, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

    Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) ini mencatatkan realisasi KPR hingga Rp800 miliar, melampaui target awal.

    Sejak penyaluran KPR pertamanya pada 10 Desember 1976, BTN terus menjadi katalisator dalam ekosistem perumahan Indonesia. Saat ini, BTN memimpin pasar KPR nasional dengan pangsa pasar sekitar 40%, menjadikannya bank penyalur KPR terbesar di Indonesia.

    “BTN telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta unit. Melalui KPR subsidi, kami membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian yang layak,” ujar Nixon.

     

  • BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan dalam penyaluran KPR subsidi.

    Apabila hanya mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dilakukan sekuritisasi sehingga likuiditas tidak selamanya bergantung pada APBN.

    “Makanya kami usulkan ada SSB juga, karena pakai duitnya bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini bisa dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidak bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi tidak berhenti dan diputar terus,” kata Nixon dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi terlalu besar apabila hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP tidak bisa dilakukan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang tidak dimungkinkan untuk bisa disekuritisasi.

    Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP dan SSB. Namun, ujar dia, keputusan untuk skema KPR subsidi tetap dikembalikan kepada pemerintah.

    “Kalau bisa tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB dan itu bisa jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang sama bisa kita lakukan,” kata Nixon.

    Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total potensi penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum terbangun. Dari total potensi itu, mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit yang belum terbangun.

    Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengatakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang ditetapkan, kecuali pada 2020 pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah mencapai sekitar 30 ribu unit.

    Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • BTN Sudah Salurkan 29.000 Rumah Sejak Prabowo Jabat Presiden – Halaman all

    BTN Sudah Salurkan 29.000 Rumah Sejak Prabowo Jabat Presiden – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk mengklaim telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah terhitung sejak Presiden RI Prabowo Subianto dilantik saat 20 Oktober 2024 lalu.

    Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    “Nah ini yang menarik. Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Nixon.

    Sehingga kata Nixon, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Meski begitu, dia menyebut bahwa ada 44 ribu unit rumah lagi yang belum bisa dicairkan tahun ini.

    “Jadi kami masih ada 44.000 unit lagi yang blum bisa kita cairkan. Karena menunggu kuota di bulan Januari. Kalau enggak angkanya sebenarnya bisa 74.000 unit,” papar dia.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Memang ini menjadi PR bagi kami kebanyakan mendorong sektor informal. Untuk bisa memiliki rumah lebih banyak lagi. Seperti Supir projek online. Kemudian juga tukang bakso dan sebagainya yang juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Dia juga mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Kemudian yang menarik kalangan perempuan yang melakukan akad semakin lama semakin meningkat. Sudah 32 persen yang akan dilakukan oleh kelompok perempuan,” ucap dia.

    “Kemudian milenial juga yang menarik. Milenial hari ini sudah 76,7 perseb dari seluruh akad KPR itu dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya menegaskan.

  • HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    HUT KPR BTN ke-48, BTN Gelar Soft Launching Super Apps Bale by BTN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar soft launching Super Apps Bale by BTN  pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48.

    Bale by BTN merupakan transformasi dari BTN Mobile yang saat ini digunakan nasabah BTN untuk bertransaksi. Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps yang merupakan transformasi dari BTN Mobile ini kepada masyarakat. Rencananya Super Apps Bale by BTN akan diluncurkan secara resmi saat HUT BTN ke -75 pada tanggal 9 Februari 2025,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu pada acara penutupan rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Jakarta, Minggu 15 Desember 2024.

    Nixon mengungkapkan Bale by BTN pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada pertengahan tahun ini dengan menggelar tiga promo sekaligus yakni Bale Unlock Your World, Bale Be Free dan Bale 3S. Bale Unlock Your World merupakan program bebas biaya tarik tunai ATM diluar negeri dan bebas biaya belanja di luar negeri dengan kartu debit BTN. Sedangkan Bale Be Free merupakan program bebas biaya untuk transaksi transfer, top up emoney dan pembayaran2 lainnya melalui BTN Mobile. Sementara Bale 3S (Santap, Santai, Sehat) merupakan Program Cashback 30 persen maksimal Rp15.000 untuk pembayaran F&B, supermarket, cinema, apotik dan lain lain menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN dan Kartu Debit BTN. 

    Hal ini sejalan dengan visi BTN yang ingin selalu menjadi pilihan utama keluarga Indonesia dalam melakukan transaksi finansialnya. “Lebih lengkap nanti pada saat launching bale di acara HUT BTN Februari mendatang akan kita sampaikan,”tegas Nixon menambahkan.

    Selain soft launching Bale by BTN, dalam rangkaian HUT KPR BTN ke-48, telah dilaksanakan pameran properti yakni BTN Properti Expo 2024. Pameran yang berlangsung selama lima hari (10-15 Desember 2024) di delapan kota besar sekaligus, yaitu Medan, Tangerang, Jakarta, Cikarang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat. 

    Hal ini dibuktikan dari realisasi KPR yang melebihi target. Dari jumlah berkas pengajuan KPR yang masuk ke BTN nilainya telah mencapai sekitar Rp800 miliar.

    Disisi lain, terkait dengan HUT KPR Nixon mengatakan, selama 48 tahun BTN telah memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat dan sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan. Andil ini terlihat jelas dari kontribusi BTN sebagai bank pelaksana utama program perumahan subsidi pemerintah, dengan hampir separuh dari total kredit perumahan yang disalurkan BTN merupakan KPR subsidi.
     
    “BTN telah menjadi katalis bagi ekosistem perumahan dan perekonomian negara melalui perannya sebagai penyalur KPR terbesar di Indonesia. Pencapaian ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami karena BTN memainkan peranan strategis dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan nasional yang saat ini masih mencapai 9,9 juta. BTN terus memperkuat komitmennya sebagai pembuka akses kepada pembiayaan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” paparnya.
     
    BTN pertama kali mendapatkan penugasan dari Menteri Keuangan Ali Wardhana sebagai penyelenggara KPR pada 29 Januari 1974, sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Kemudian, BTN pertama kali menyalurkan KPR pada 10 Desember 1976 dengan total realisasi Rp38 juta untuk 17 unit rumah yang terbagi menjadi sembilan unit di Semarang, Jawa Tengah, disusul delapan unit rumah di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun yang sama. Saat itu, penyaluran KPR perdana diinisiasi oleh BTN bersama Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan pelaku bisnis industri properti.
     
    Sejak penyaluran KPR perdana tersebut, BTN secara konsisten menyalurkan KPR hingga saat ini lebih dari 90 persen portofolio kreditnya merupakan kredit perumahan. BTN memimpin pasar KPR di Indonesia dengan market share yang mencapai sekitar 40 persen secara nasional dan telah memberikan dampak turunan kepada 185 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 mitra pengembang perumahan.
     
    Lebih lanjut, Nixon menegaskan, BTN telah menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam penyediaan rumah rakyat melalui Program 3 Juta Rumah.
     
    “BTN memiliki visi yang sama dengan pemerintah bahwa Program 3 Juta Rumah yang tersebar di pedesaan hingga perkotaan akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Langkah berani ini diperlukan agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju dengan masyarakat yang lebih sejahtera, sesuai dengan visi Indonesia Emas pada 2045,” papar Nixon.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi BTN untuk sejumlah pencapaian sebagai bank penyalur KPR sejak 1976 dan kontribusinya bagi sektor perumahan nasional. “Saya menyampaikan beberapa apresiasi kepada BTN karena ada beberapa data, bahwa yang pertama, BTN menguasai dan berperan untuk market share KPR, terutama bagi masyarakat kecil di Indonesia sebanyak 40%. Saya doakan, tahun depan kalau bisa 60%, setidaknya 50%, karena harus ada progress,” ujar Maruarar.

    Hal kedua yang patut diapresiasi dari BTN, kata Maruarar, yaitu kontribusi BTN untuk memberikan akses KPR kepada sektor informal, yang saat ini proporsinya mencapai hampir 10?ri total penyaluran KPR BTN. “Artinya ada harapan masyarakat yang seperti kami temukan 3 hari lalu saat Akad KPR Massal BTN di Serang, bahwa ada pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket yang bisa mendapatkan rumah karena jasa baik BTN,” ujar Maruarar.

    Hal yang ketiga, kata Maruarar, adalah peran BTN menyalurkan KPR kepada kaum milenial dan Gen Z, sehingga ada harapan bagi anak-anak muda Indonesia untuk dapat memiliki rumah pada usia sekitar 30 tahun. “Saya pikir ini adalah suatu langkah baru, bahwa negara hadir bagi anak muda dan negara hadir bagi kelompok informal,” kata Maruarar.

    Hal terakhir yang diapresiasi oleh Maruarar yakni edukasi yang dilakukan BTN untuk para pengembang, baik dari Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), karena mereka telah bekerja secara profesional. “Kami mendoakan,agar para pengembang semakin sukses dan maju usahanya,” tutur Maruarar.

    Tidak hanya itu, Maruarar memuji kiprah BTN melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak muda di daerah untuk dapat menjadi pengusaha perumahan atau pengembang yang berkontribusi bagi sektor perumahan nasional. “Di Serang kemarin ada pengembang muda bernama Wawan, sangat muda sekali, namun dia bisa membangun ribuan rumah dalam satu tahun. Ini merupakan pemerataan yang bagus, kita harus mendukung agar pemerataan terjadi dan mendistribusi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah,” ujar Maruarar.

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya mendukung Program 3 juta rumah dengan memberikan kemudahan regulasi untuk skema Rent-to-Own (RTO) atau sewa menjadi cicilan untuk memberikan akses bagi pekerja sektor informal bisa mendapatkan rumah. Selain itu, Kementerian BUMN juga mendorong sinergi untuk pembangunan hunian dengan skema Transit Oriented Development (TOD), yang proyek perdananya telah dilakukan di enam titik di Jakarta dan sekitarnya dengan melibatkan BTN, Perumnas, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

    “Kementerian BUMN mendukung arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat Program 3 Juta Rumah, salah satunya terobosan yang sudah BTN lakukan bersama Perumnas dan PT KAI yakni TOD atau pembangunan perumahan susun di kawasan stasiun. Inisiasi lainnya banyak sekali, apakah nanti di atas pasar ada perumahan susun, contohnya,” ujar Erick.

    Selain Menteri Ara, para pengembang selaku pemangku kepentingan di sektor perumahan turut memberikan apresiasinya terhadap BTN yang telah menjadi mitra kerja erat dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

    Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, mengatakan bahwa sejak 1976, BTN telah memberikan manfaat hunian yang layak dan terjangkau kepada jutaan masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah.

    “Saat ini, BTN sudah berkembang menjadi bank yang menjadi partner bagi siapapun dan memberikan kontribusi berupa akses kepada masyarakat untuk mudah memiliki rumah. Kami di REI sangat terbantu, serta selalu berinteraksi dan bekerja sama dengan baik bersama BTN. Kami mengucapkan selamat ulang tahun KPR BTN yang ke-48 kepada BTN. Semoga BTN menjadi bank yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Joko.
     
    Pada kesempatan yang sama,Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) Junaidi Abdillah mengapresiasi BTN yang telah bekerja keras selama 48 tahun membuka akses pembiayaan bagi masyarakat untuk dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

    “APERSI selaku pengembang perumahan dan permukiman di Indonesia mendukung komitmen BTN untuk meningkatkan penyaluran KPR bagi masyarakat, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, agar sektor perumahan dapat semakin signifikan menggerakkan perekonomian dan memberikan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dengan BTN dapat terus dilanjutkan dan memberikan dampak positif bagi sektor perumahan nasional,” tutur Junaidi.
     
    Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan bahwa BTN selama ini telah menjadi mitra erat Himperra dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan perumahan rakyat. Menurut Ari, BTN berperan penting dalam penyediaan akses pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat memiliki rumah layak huni dan terjangkau.
     
    “Himperra mengucapkan selamat kepada BTN, yang telah konsisten memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat melalui penyaluran KPR selama 48 tahun. Pencapaian tersebut harus diapresiasi karena merupakan bukti solidnya BTN sebagai bank pemimpin KPR di perbankan nasional. Himperra berharap dapat terus berkolaborasi bersama BTN dalam mendukung program perumahan rakyat, karena baik Himperra maupun BTN memiliki cita-cita bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah,” tutur Ari.

  • HUT KPR BTN Ke-48, Bank Tabungan Negara Luncurkan Aplikasi Bale, Ini Keunggulannya – Halaman all

    HUT KPR BTN Ke-48, Bank Tabungan Negara Luncurkan Aplikasi Bale, Ini Keunggulannya – Halaman all

     
    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Bale by BTN merupakan transformasi dari BTN Mobile yang saat ini digunakan nasabah BTN untuk bertransaksi.

    “Hari ini kami melakukan soft launching Bale by BTN untuk memperkenalkan Super Apps yang merupakan transformasi dari BTN Mobile ini kepada masyarakat. Rencananya Super Apps Bale by BTN akan diluncurkan secara resmi saat HUT BTN ke -75 pada tanggal 9 Februari 2025,” kata Nixon.

    Nixon bilang, Bale by BTN pertama kali diperkenalkan ke masyarakat pada pertengahan tahun ini dengan menggelar tiga promo sekaligus yakni Bale Unlock Your World, Bale Be Free dan Bale 3S. 

    Bale Unlock Your World merupakan program bebas biaya tarik tunai ATM di luar negeri dan bebas biaya belanja di luar negeri dengan kartu debit BTN. Sedangkan Bale Be Free merupakan program bebas biaya untuk transaksi transfer, top up e-money dan pembayaran-pembayaran lainnya melalui BTN Mobile. 

    Sementara Bale 3S merupakan Program Cashback 30 persen maksimal Rp15.000 untuk pembayaran F&B, supermarket, cinema, apotik dan lain lain menggunakan BTN Mobile, QRIS BTN dan Kartu Debit BTN. 

    “Lebih lengkap nanti pada saat launching bale di acara HUT BTN Februari mendatang akan kita sampaikan,” jelasnya.

    Di sisi lain Nixon mengatakan, kelebihan Bale dibandingkan aplikasi yang sudah ada yakni terdapat pembelian rumah, pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Sehingga memudahkan masyarakat.

    “Ada yang membedakan yaitu ya properti ada di dalam. Dan properti ini kita mau dorong lebih gede termasuk tidak hanya beli rumah, KPR rumah. Tapi juga nanti kita dorong sampai misalnya fasilitas cleaning rumah, kayak gitu-gitu. Kemudian maintenance rumah dan sebagainya. Perlengkapan rumah dan sebagainya,” papar dia.

    Bahkan kedepan, Nixon menargetkan bahwa aplikasi Bale ini memungkinkan masyarakat bisa bertransaksi langsung untuk pembelian properti termasuk rumah. 

    “Kita lagi inject itu. Walaupun sementara propertinya masih sekitar beli rumah dulu. Tapi kita lagi kerjasama dengan banyak pihak termasuk maintenance. Sampai bersih-bersih rumah kira-kira gitu,” jelas dia.

  • Dirut BTN Targetkan Spin Off Unit Syariah Rampung di Semester I 2025 – Halaman all

    Dirut BTN Targetkan Spin Off Unit Syariah Rampung di Semester I 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Nixon L. Napitupulu mengatakan, masih menunggu dokumen final setelah menyelesaikan proses pengkajian atau due diligence terkait rencana spin off BTN Syariah.

    Bahkan, Nixon juga tengah menunggu arahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal penyelesaian dokumen Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA). 

    “Saya datang ke Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir, red). Pak, kita mau CSPA. Boleh tanya, saya ingin CSPA kapan? Saya pengennya di kuartal I di awal tahun 2025,” kata Nixon kepada wartawan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Nixon mengatakan, setelah proses CSPA itu dilakukan pada semester I 2025 nanti, maka dia menargetkan bahwa proses pemindahan PT akan dimulai pada awal Juni 2025.

    “Kalau bisa itu dilakukan CSPA, maka seluruh proses spin-off-nya kita harapkan berakhir, selesai semua, pindah nama baru, PT baru di Juni 2025 semua proses pengalihan asetnya, semua,” jelasnya.

    Adapun terkait proses spin off ini, Nixon menegaskan tidak akan berdampak buruk terhadap nasabah-nasabah yang selama ini sudah ada. Justru menurutnya, hal itu menjadi awal yang baik.

    “Enggak ada masalah kan. Karena jadi misalnya dari unit BTN Syariah menjadi PT BTN Syariah. There is no issue kan. Malah bagus. Karena banyak penampung tertentu yang masih ragu dengan unit Syariah. Karena dianggap abu-abu. Dengan dia spin-off, maka mereka lebih firm bahwa ini Syariah lebih murni,” papar dia.

    Sebelumnya, upaya BTN untuk menyapih unit syariahnya terus berlangsung. Target spin off tersebut selesai di semester I/2025 pun belum berubah.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan bahwa saat ini proses tersebut sudah mendekati batas akhir. Di mana, negosiasi harga dengan calon bank yang bakal diakuisisi untuk menjadi BTN syariah nantinya hampir selesai.

    “Kira-kira sudah mendekati sepakatlah, kuartal I 2025 target akuisisi,” ujar Nixon di Serang.

    Meski demikian, Nixon masih irit bicara untuk menyebutkan nama bank yang hendak diakuisisi. Begitu juga dengan kisaran nilai akuisisi yang bakal dikeluarkan.

    Adapun, ia hanya bilang bahwa proses due diligence dengan calon bank tersebut sudah selesai. Sembari, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA). 

    “Nanti itu yang diserahkan ke Kementerian BUMN agar kita diizinkan untuk melakukan CSPA,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa proses spin off unit usaha syariah ini merupakan kewajiban dari POJK dan UU P2SK. Di mana, aset BTN Syariah saat ini sudah melebihi Rp 50 triliun.

    Sebagai pengingat, rencana spin off BTN Syariah ini sudah mencuat sejak akhir 2023 dengan beberapa calon bank syariah yang bakal diakuisisi. Nama terakhir yang beredar di pasar sebagai calon bank untuk BTN syariah adalah Bank Victoria Syariah.

  • Video: Bos BTN Ungkap Sumber Dana Untuk Bangun 800 Ribu Rumah FLPP

    Video: Bos BTN Ungkap Sumber Dana Untuk Bangun 800 Ribu Rumah FLPP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon Lp Napitupulu mengungkapkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) tengah berencana menaikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit pada tahun 2025 dari saat ini 220 ribu unit.

  • Antisipasi Yield US Treasury Tinggi, Bos BI Dorong Sekuritisasi KPR

    Antisipasi Yield US Treasury Tinggi, Bos BI Dorong Sekuritisasi KPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan perlu mengoptimalkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mengantisipasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) pada awal periode pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo  Perry memperkirakan federal fund rate pada 2025 hanya akan mengalami penurunan dua kali dan suku bunga obligasi pemerintah AS atau yield US Treasury diperkirakan mengalami tren kenaikan. 

    Utamanya, yield US Treasury tenor sampai 10 dengan 30 tahun yang dipicu oleh utang pemerintah AS.

    Perry mengatakan cara yang bakal digunakan BI untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan menjaga stabilitas. Misalnya, dengan melakukan intervensi di pasar guna menjaga nilai tukar rupiah. 

    “Depresiasi rupiah termasuk yang kecil. Tanpa stabilitas, bagaimana kita memacu pertumbuhan?,” ujarnya di acara Seminar Kafegama UGM dengan tema ‘Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju’, Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

    Selain itu, Perry mengaku pihaknya agresif dalam menjual instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mencegah pembalikan dana asing atau capital reversal. Untuk diketahui, SRBI adalah instrumen investasi yang diterbitkan BI pada 2023 lalu untuk menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia. 

    Selain SRBI, Perry mendorong agar perbankan mengoptimalkan KPR dengan sekuritisasi. Dia mengaku bank sentral siap untuk membantu hal tersebut. Dia menyampaikan hal itu ke Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN Nixon L.P Napitupulu.

    “Kalau pak Nixon punya barang lain, give me, sepanjang itu MBS [mortgage backed securities]. Sepanjang ada ratingnya, lebih baik sekuritas daripada institusi” ungkapnya.

    Perry menuturkan bahwa sekuritisasi KPR itu bisa dilakukan dengan bantuan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (Apuvindo). Dia menyebut sekuritisasi KPR itu bisa dilakukan seperti penerbitan SRBI atau underlying SBN. 

    “Yuk kita buat seperti SRBI, sekuritas jangka panjang MBS ya. Terus diterbitkan sekuritas jangka pendek sehingga mutar,” katannya.

    Perry menyatakan optimistis sekuritisasi KPR itu bisa terwujud, apalagi kini BI sudah memiliki Central Counterparty (CCP), atau lembaga yang dibentuk bank sentral untuk mengelola pasar uang dan valuta asing di Indonesia. 

    “Daripada uang kita ngacir ke Amerika. We can do so much karena ini akan terjadi bahwa UST akan tinggi dan long [berkepanjangan]. We have to be creative,” ujarnya.