Tag: Adian Napitupulu

  • Driver Ojol Disandera dan Disuruh Push-up 6 Jam, Ini Kata DPR

    Driver Ojol Disandera dan Disuruh Push-up 6 Jam, Ini Kata DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menjalani profesi sebagai pekerja ojek online (ojol) memiliki banyak tantangan di lapangan. Sayangnya, para pekerja ojol belum mendapat perlindungan yang maksimal.

    Hal ini diungkap Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu dalam RDPU dengan sejumlah perusahaan ojol pada Rabu (5/3) lalu.

    Ia mencontohkan salah satu cobaan yang dihadapi para pekerja ojol. Dulu sempat heboh penangkapan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di bandara seluruh Indonesia.

    Adian mengatakan para driver ojol yang tertangkap kerap mendapat perlakuan tak semestinya. Hal ini diketahui Adian karena turun langsung menghampiri para pekerja ojol di beberapa bandara.

    “Kalau di Soekarno-Hatta itu lebih keras lagi tuh. Mereka [driver ojol] ditangkap, ditahan 6 jam, disuruh push-up. Sampai akhirnya saya telpon Dirut Angkasapura 2 kalau tidak salah dan saya bacakan pasal bahwa itu termasuk pasal penyanderaan” kata Adian.

    Lebih lanjut, ia mengatakan aplikator transportasi online seperti Gojek dan Grab tidak peduli dengan masalah yang kerap menimpa pekerja ojol di lapangan.

    Sikap itu tak cuma ditunjukkan saat insiden penangkapan di bandara, tetapi juga dalam masalah sehari-hari yang dihadapi pengemudi ojol saat bekerja.

    “Mereka [aplikator] enggak peduli mobilnya [driver ojol] rusak. Mereka tidak peduli SIM-nya habis. Mereka tidak peduli olinya kurang. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi di jalanan,” Adian menambahkan.

    DPR Desak Potongan Ojol Diturunkan

    Di saat bersamaan, Adian menyoroti soal potongan yang ditetapkan aplikator untuk pekerja ojol. Ia mengatakan nilainya terus bertambah dan sekarang sudah mencapai 20%. Padahal dulunya ‘cuma’ 10%.

    Adian mendesak tarif potongan aplikasi diturunkan kembali menjadi 10%. Sebab, para apliktor tidak punya tanggung jawab apapun, termasuk menyiapkan pool, montir, hingga mengurus saat driver bermasalah.

    “[Aplikator] engga ngurus [saat driver ojol] ketangkap, enggak [berbuat] apa-apa tiba-tiba dapat [potongan] 20%,” ucapnya.

    Jika tidak diatur, Adian menilai akan membuat perlakuan tidak adil pada perusahaan angkutan offline. Ia menilai perlakukan aplikator ke mitra driver ojol berbeda dengan perusahaan transportasi offline ke sopir mereka.

    Penyedia transportasi offline, kata Adian, bertanggung jawab dalam mengurus sopir, mulai dari kendaraan yang digunakan hingga masalah yang dialami di lapangan.

    (fab/fab)

  • Perang Dagang AS Sandera Tembakau RI – Potongan Ojol Naik Terus

    Perang Dagang AS Sandera Tembakau RI – Potongan Ojol Naik Terus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memanas. Kendati belum masuk daftar “hitam” Indonesia tetap terancam dari kebijakan Trump karena rata-rata tarif yang cukup jauh. Sementara itu, jatah potongan aplikator untuk pekerja ojek online yang mencapai 20% diminta untuk turun hingga 10%. Hal ini diungkapkan oleh anggota komisi V DPR RI Adian Napitupulu dalam RDPU dengan sejumlah perusahaan ojol pada rabu 5 Maret 2025.

    Selengkapnya dalam Evening Up, CNBC Indonesia (Kamis, 06/03/2025)

  • DPR Sebut Grab-Gojek Tak Peduli Nasib Driver Ojol, Beberkan Buktinya

    DPR Sebut Grab-Gojek Tak Peduli Nasib Driver Ojol, Beberkan Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengatakan aplikator transportasi online seperti Gojek dan Grab tidak peduli dengan masalah yang kerap menimpa pekerja ojek online (ojol) di lapangan.

    Ia mencontohkan fenomena penangkapan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4) di bandara seluruh Indonesia yang dulu sempat heboh. Adian mengatakan para driver ojol yang tertangkap kerap mendapat perlakuan tak semestinya.

    “Kalau di Soekarno-Hatta itu lebih keras lagi tuh. Mereka [driver ojol] ditangkap, ditahan 6 jam, disuruh push-up. Sampai akhirnya saya telpon Dirut Angkasapura 2 kalau tidak salah dan saya bacakan pasal bahwa itu termasuk pasal penyanderaan” kata Adian dalam RDPU dengan sejumlah perusahaan ojol pada Rabu (5/3) kemarin.

    Yang menarik, kata Adian, pihak aplikator tak peduli dengan peristiwa tersebut. Sikap itu tak cuma ditunjukkan saat insiden penangkapan di bandara, tetapi juga dalam masalah sehari-hari yang dihadapi pengemudi ojol saat bekerja.

    “Mereka [aplikator] enggak peduli mobilnya [driver ojol] rusak. Mereka tidak peduli SIM-nya habis. Mereka tidak peduli olinya kurang. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi di jalanan,” Adian menambahkan.

    Di saat bersamaan, Adian menyoroti soal potongan yang ditetapkan aplikator untuk pekerja ojol. Ia mengatakan nilainya terus bertambah dan sekarang sudah mencapai 20%. Padahal dulunya ‘cuma’ 10%.

    Adian mendesak tarif potongan aplikasi diturunkan kembali menjadi 10%. Sebab, para apliktor tidak punya tanggung jawab apapun, termasuk menyiapkan pool, montir, hingga mengurus saat driver bermasalah.

    “[Aplikator] engga ngurus [saat driver ojol] ketangkap, enggak [berbuat] apa-apa tiba-tiba dapat [potongan] 20%,” ucapnya.

    Jika tidak diatur, Adian menilai akan membuat perlakuan tidak adil pada perusahaan angkutan offline. Ia menilai perlakukan aplikator ke mitra driver ojol berbeda dengan perusahaan transportasi offline ke sopir mereka.

    Penyedia transportasi offline, kata Adian, bertanggung jawab dalam mengurus sopir, mulai dari kendaraan yang digunakan hingga masalah yang dialami di lapangan.

    (fab/fab)

  • Supir dan Ojek Online Harus Dengarkan Cuap-cuap Adian Napitupulu Omeli Gojek, Grab dan Maxim

    Supir dan Ojek Online Harus Dengarkan Cuap-cuap Adian Napitupulu Omeli Gojek, Grab dan Maxim

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengkritik soal tarif pemotongan biaya aplikasi. Di mana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20 persen.

    “Dulu kalau kita tidak salah sempat 10 persen ya jatah aplikator. Dan dia naik terus 10, 15, hingga 20. Dalam praktiknya (bahkan) di atas 20 persen,” tegas Adian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Hal tersebut dipaparkan Adian dalam rapat dengar pendapat umum Komisi V DPR RI dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia) terkait pembahasan dan mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Politikus PDIP ini menekankan jumlah tersebut sangat tidak adil. faktanya, para aplikator sama sekali tidak peduli terhadap keadaan para supir maupun kendaraan jasa angkutan umum berbasis online tersebut.

    “Dulu banyak sekali supir roda empat dan roda dua ditangkap di bandara. Soekarno Hatta, Halim dan sebagainya. kalau di Soetta itu lebih keras lagi. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam disuruh push up. Sampai akhirnya saya telpon Dirut Angkasa Pura II kalau tak salah, dan saya bacakan pasal penyanderaan,” ungkap Adian.

    Yang menarik kata Adian adalah pihak aplikator tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push-up, dipukuli dan sebagainya.

    “Mereka tidak peduli mobilnya rusak, Simnya habis. mereka tak peduli olinya kurang, apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline itu dia urus pullnya, olinya, tabrakan dia bertanggung jawab. Supirnya ditangkap dia urus ke polisi dan sebagainya,” ungkapnya.

  • Kepala Daerah Diminta Gerak Cepat, Turun Sama-Sama

    Kepala Daerah Diminta Gerak Cepat, Turun Sama-Sama

    PIKIRAN RAKYAT – Wasekjen PDIP bidang Komunikasi Adian Napitupulu beranggapan banjir yang melanda di sejumlah titik wilayah Jabodetabek sebagai gambaran bagi kepala daerah asal PDIP yang baru dilantik.

    “Bagus dong, begitu baru dilantik dia melihat persoalan itu tidak dari cerita orang,” ujar Adian di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 5 Maret 2025.

    Lebih lanjut Adian mengatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (Doel) sempat bercerita kegiatannya turun ke lapangan ketika banjir melanda wilayah Jakarta.

    Adian meyakini, dari apa yang dilaporkan Doel itu bakal dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Gua (saya) sarankan hal yang sama seperti yang tadi, emang harus ketemu kok semua kepala Daerahnya, Gubernurnya, Bupatinya, itu ketemu, selesaikan sama-sama,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa hal itu sebagaimana arahan partai agar selalu mengupayakan apa yang menjadi persoalan rakyat dengan sebaik-baiknya.

    “Gw tetap percaya ketika dikerjakan bersama-sama tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.

    Titik Banjir di Jakarta

    Menurut Kepala Pusat Data Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, banjir terjadi di 32 RT dan 5 ruas jalan tergenang.

    Yohan mengatakan bahwa pihak telah melakukan upaya penanganan dengan mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

    “BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” ujar Yohan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen

    Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen

    Adian Napitupulu Desak Aplikator Ojol Turunkan Potongan Tarif Jadi 10 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI-P,
    Adian Napitupulu
    , meminta perusahaan aplikasi transportasi online menurunkan potongan tarif layanan yang didapatkan ojek online dan taksi online menjadi 10 persen.
    Sebab, pihak aplikator tidak memiliki tanggung jawab operasional yang besar terhadap pengemudi, sehingga persentase potongan yang saat ini mencapai 20 persen perlu ditinjau ulang.
    “Kenapa? Enggak punya tanggung jawab apa-apa. Enggak punya
    pool
    , enggak punya montir, enggak ngurus yang ketangkap, enggak apa-apa segala macam. Tiba-tiba dapat 20 persen,” ujar Adian dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi V DPR RI dengan aplikator ojol pada Rabu (5/3/2025).
    Politikus PDI-P ini menyinggung adanya kasus penangkapan pengemudi taksi online dan ojek
    online
    oleh otoritas bandara.
    Namun, Adian mengeklaim pihak aplikator tidak memberikan bantuan atas permasalahan yang dialami para mitranya.
    “Sampai akhirnya saya pernah telepon Dirut Angkasa Pura II kalau tidak salah, dan saya bacakan pasal sama tindakan itu termasuk pasal penyanderaan,” kata Adian.
    “Nah yang menarik adalah pihak aplikator enggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh
    push up
    , di beberapa tempat dipukuli, dan sebagainya mereka enggak peduli,” sambungnya.
    Kondisi tersebut, kata Adian, berbanding terbalik dengan sikap perusahaan taksi konvensional.
    Menurut dia, perusahaan konvensional lebih bertanggung jawab dan memperhatikan nasib para drivernya.
    “Itu dia urus
    pool
    -nya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, sopir ditangkap diurus ke polisi, dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang
    online
    ini,” ucap Adian.
    Atas dasar itu, Adian mengusulkan agar revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) bisa mengatur keselamatan para driver taksi dan ojek online, hingga pemotongan tarif layanan yang lebih adil.
    “Dulu kalau tidak salah, pernah 10 persen ya, jatah aplikator itu. Lalu naik terus 15 persen, 20 persen, dan dalam praktiknya bisa di atas 20 persen,” ucap Adian.
    “Kalau kita tidak atur itu dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur,” sambungnya.
    Adian bahkan meminta pimpinan Komisi V DPR RI agar penurunan pemotongan tarif layanan tersebut bisa disampaikan lebih awal kepada pemerintah, tanpa menunggu penyelesaian RUU LLAJ.
    “Menurut saya, sambil menunggu revisi UU ini, apakah memungkinkan kita menjadikan ini sebagai kesimpulan atau menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar potongan tarif dikembalikan lagi menjadi 10 persen?” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Tekanan Global Tahun Ini, BTN Naikkan Alokasi Dana CKPN – Halaman all

    Antisipasi Tekanan Global Tahun Ini, BTN Naikkan Alokasi Dana CKPN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengantisipasi tekanan global di 2025 dengan meningkatkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

    Dalam laporan keuangan bulanan per Januari 2025, BTN mencatatkan peningkatan pembentukan CKPN sebesar 27,56 persen (yoy).

    Di sisi lain, penyaluran kredit BTN tercatat senilai Rp356,99 triliun per akhir Januari 2025, tumbuh 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp333,28 triliun.

    Sementara itu, dana pihak ketiga mencapai Rp374 triliun per akhir Januari 2025, tumbuh 8,7% yoy dari posisi yang sama tahun lalu senilai Rp344,25 triliun.

    Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P Napitupulu menjelaskan pertumbuhan kredit perseroan yang tetap positif memperlihatkan bahwa permintaan KPR memang tidak pernah lesu, seberat apapun tantangan kondisi ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen. 

    “Sebagai bank yang mendapat mandat khusus di sektor ini, tentu kami harus mampu menyediakan akses pembiayaan seluas luasnya bagi masyarakat untuk memiliki rumah. Apapun situasinya, termasuk ketika industri bank menghadapi isu likuiditas berbiaya tinggi,” kata Nixon dikutip Selasa (4/3/2025).

    Nixon menjelaskan, transformasi digital yang terus disempurnakan dalam beberapa tahun terakhir akan menjadi game changer bagi bisnis BTN.

    “Kami juga secara agresif mempertebal bisnis KPR non subsidi dan high yield loan untuk memperbaiki tingkat margin. Agenda transformasi digital dan ekspansi ke segmen komersil kami lakukan secara simultan, berkelanjutan untuk membawa bank ini ke level lebih tinggi,” kata Nixon. 

    Dari aktivitas penyaluran kredit, BTN meraih pendapatan bunga Rp2,36 triliun. Setelah dikurangi beban bunga Rp1,5 triliun, pendapatan bunga bersih mencapai Rp854 miliar. Sementara itu, laba bersih tahun berjalan senilai Rp102 miliar.

     

     

  • BTN dan MAPCLUB jalin kerja sama pembangunan ekosistem digital

    BTN dan MAPCLUB jalin kerja sama pembangunan ekosistem digital

    Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengembangan ekosistem digital dan aksesibilitas masyarakat untuk bertransaksi melalui BTN

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menjalin kerja sama dengan PT MAPCLUB Digital Asia (MAPCLUB) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pembangunan ekosistem digital antara ritel dan perbankan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan kerja sama yang dilakukan dengan MAPCLUB meliputi antara lain kerja sama kolaborasi pelanggan digital, peningkatan aktivitas transaksional, pengelolaan dana lembaga maupun ritel, kredit lembaga maupun ritel serta kolaborasi lainnya yang mampu mendukung peningkatan bisnis kedua belah pihak.

    “Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pengembangan ekosistem digital dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk bertransaksi melalui BTN,” kata Nixon di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Nixon menilai kemitraan yang dijalin antara BTN dan MAPCLUB itu dapat memberikan nilai tambah pada ekosistem bisnis BTN maupun MAP yang mendukung proses transformasi dan digitalisasi BTN.

    Jalinan eksplorasi kesepakatan bisnis secara strategis tersebut diharapkan juga mampu mendukung tercapainya Visi BTN sebagai Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia melalui penggunaan Bale by BTN secara menyeluruh di setiap sektor keseharian masyarakat Indonesia.

    Per Februari 2025, Bale sudah tersambung dengan 2,3 juta user dan volume transaksi sebesar Rp6,6 triliun per bulan.

    Setiap bulan terdapat 100.000 pengguna baru Bale by BTN. Nixon menargetkan pada akhir tahun ini angka pengguna Bale by BTN bisa menembus 4 juta orang.

    “Kolaborasi BTN dan MAPCLUB ini dapat menambah loyalitas nasabah BTN dengan tersedianya semua akses transaksional baik dari sektor perumahan hingga ke fesyen dan gaya hidup,” ujar Nixon.

    Pada kesempatan yang sama, CEO PT MAPCLUB Digital Asia Michel Hamilton mengatakan kerja sama dengan BTN sejalan dengan strategi MAPCLUB untuk memperluas jangkauan dan memperkenalkan platformnya kepada lebih dari 12 juta nasabah BTN.

    Mulai 24 Februari 2025, BTN bekerja sama dengan MAPClub menghadirkan program promo khusus. Melalui program ini, nasabah yang membuka tabungan secara daring dan mengaktifkan Bale by BTN berkesempatan memperoleh reward sebesar 50.000 Poin MAPCLUB.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah hingga AHY Didukung Pimpin Demokrat Lagi

    Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah hingga AHY Didukung Pimpin Demokrat Lagi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus perhatian para pembaca. Berita terkait pembekalan atau retret kepala daerah di Akmil Magelang masih menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang didukung kader Partai Demokrat kembali menjabat sebagai ketua umum, Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri penutupan kongres Partai Demokrat, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membawakan materi efisiensi anggaran pada retret kepala daerah, hingga elite PDIP yang menyambangi rumah Megawati Soekarnoputri.

    Isu Politik Terkini:

    1. Ikuti Retret Kepala Daerah, Gubernur Banten Akui Kebiasaan Begadang Hilang
    Gubernur Banten Andra Soni membagikan pengalamannya selama mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan kepala daerah selama tiga hari di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Andra menegaskan kedisiplinan menjadi aspek utama yang ditekankan dalam kegiatan retret kepala daerah dan itu dia syukuri. Andra mengungkapkan kebiasaannya untuk begadang perlahan menghilang selama mengikuti retret. Ia bahkan mengaku bisa langsung tidur saat waktu istirahat tiba.

    Ia juga menyampaikan retret ini memberinya pengalaman baru, terutama dalam membangun ikatan emosional dengan para kepala daerah dari seluruh Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Banten.

    2. Kader Partai Demokrat Dukung AHY Pimpin Partai
    Penanggungjawab Kongres ke-6 Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyebut kader Demorat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi ketua umum Partai Demokrat.

    Teuku Riefky Harsya mengungkapkan aspirasi terkait posisi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat telah disampaikan. Hal ini disampaikan setelah ia bersama 38 kader Demokrat mengunjungi kediaman Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Teuku Riefky Harsya menjelaskan, 616 pemilik suara Partai Demokrat mendukung AHY untuk kembali memimpin partai. Mereka juga mengusulkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa kembali menjadi ketua majelis tinggi Partai Demokrat untuk periode 2025-2030.

    3. Prabowo Akan Hadir pada Penutupan Kongres Demokrat
    Selain berita terkait retret kepala daerah, berita politik lainnya yang juga menjadi perbincangan para pembaca, yakni Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir pada penutupan Kongres VI Partai Demokrat, Selasa (25/2/2025). Kongres Demokrat akan digelar di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Jakarta mulai Senin (24/2/2025).

    AHY mengatakan selain Prabowo, para ketua umum partai politi terutama yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus juga akan hadir dalam kongres Demokrat. AHY memaparkan kongres Demokrat yang berlangsung selama dua hari akan membahas visi, misi, dan program-program partai yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang.

    4. Hadir di Retret Kepala Daerah, Sri Mulyani Soroti Efisiensi Anggaran
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ketiga di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025) malam.

    Tepat pukul 19.00 Sri Mulyani hadir untuk memberi pembekalan terkait pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada para kepala daerah. Tanpa berkomentar kepada awak media, Sri Mulyani langsung bergegas memasuki area retret para kepala daerah.

    Materi yang disampaikan terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi terdapat sejumlah pos anggaran di pemerintah daerah ikut terkena pemangkasan.

    5. Datang ke Rumah Megawati, Elite PDIP Kompak Bungkam Soal Isi Pertemuan
    Sejumlah ketua dewan pimpinan pusat PDI Perjuangan (PDIP) kembali berkumpul di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) siang.

    Mereka yang hadir di antaranya adalah MY Esti Wijayati, Sukur Nababan, Komarudin Watubun, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, Bintang Puspayoga, dan Rony Talapessy.

    Namun, setelah ditunggu beberapa jam, para elite PDIP ini satu persatu meninggalkan kediaman Megawati dan tidak satu pun memberikan komentar terkait pertemuannya.

    Demikian isu politik terkini, di antaranya terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.

  • Datang ke Rumah Megawati, Elite PDIP Kompak Bungkam Soal Isi Pertemuan

    Datang ke Rumah Megawati, Elite PDIP Kompak Bungkam Soal Isi Pertemuan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah ketua dewan pimpinan pusat PDI Perjuangan (PDIP) kembali berkumpul di rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) siang.

    Mereka yang hadir di antaranya adalah MY Esti Wijayati, Sukur Nababan, Komarudin Watubun, Ahmad Basarah, Adian Napitupulu, Bintang Puspayoga, dan Rony Talapessy.

    Namun, setelah ditunggu beberapa jam, para elite PDIP ini satu persatu meninggalkan kediaman Megawati dan tidak satu pun memberikan komentar terkait pertemuannya.

    Diketahui, kedatangan para elite partai berlambang moncong putih ini terjadi setelah Megawati mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi ini dikeluarkan seusai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019–2024 yang melibatkan Harun Masiku, serta dugaan perintangan penyidikan.

    Namun, sejumlah kepala daerah dari PDIP kini sudah berada di Magelang dan menanti instruksi dari Megawati mengenai apakah diperkenankan bergabung dengan retret atau tidak.